TRAFFICKING PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

A.           Pendahuluan
Di Indonesia masalah perdagangan orang masih menjadi salah satu  ancaman  besar  dimana  setiap  tahun  hampir  ribuan  perempuan dan  anak  di  Indonesia  yang  harus  menjadi  korban trafficking  yang terkadang  tidak  pernah  merasa  bahwa  dirinya  adalah  korban, pemasalahan  ini  bukanlah  masalah  baru  dan  tidak  hanya  terjadi  di Indonesia  saja  melainkan  di  Negara-negara  lain  juga  terjadi. Bahkan masalah  perdagangan  orang  sebenarnya  telah  terjadi  sejak  abad  ke empat  dimana  pada  masa  itu  perdagangan  orang  masih  merupaan hal  biasa    terjadi  dan  bukanlah  merupakan  bentuk  suatu  kejahatan dimana saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek.

DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

A. Pendahuluan
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak – haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child ) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Perbandingan Hukum Pidana

Peraturan Hukum khususnya Hukum Pidana di tiap-tiap negara memiliki perbedaan, namun demikian perbedaan tersebut dapat dijadikan sebuah perbandingan untuk melihat sejauh mana KUHP di Indonesia dapat dijalankan. Dengan melihat dua kutub Sistem Hukum, baik Eropa Kontinental ataupun Anglo Saxon, maka kita dapat melihat perbandingan tersebut. Kekurangan dan kelebihan dimiliki oleh masing-masing KUHP tentu akan sangat berpengaruh ditengah upaya Indonesia melaksanakan pembaharuan KUHP.