DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

A. Pendahuluan
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak – haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child ) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.
Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari tahun ke tahun cenderung bertambah. Pada tahun 2005 anak didik yang ditangani oleh Ditjenpas berjumlah 1645 anak, pada tahun 2006 berjumlah 1814 anak, pada tahun 2007 berjumlah 2149 anak, pada tahun 2008 berjumlah 2726 anak, pada tahun 2009 berjumlah 2536 anak yang menjadi tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia . Kemudian pada tahun 2008 di provinsi Jawa Timur tercatat anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa sebanyak 20.262 . Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.
Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidanan. Oleh karena itu maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemiiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak anak . Hal inilah yang mendorong ide diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief , bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.
Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana dari Komite Hak Anak PBB , angka perbandingan rata – rata pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Reconviction rate yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana bukan penjara, hal ini dikarenakan tingginya jumlah anak yang dipenjara kerena kejahatan ringan, dicampurnya tahanan anak bersama orang dewasa dan batas yang terdapat dalam Undang – Undang Peradilan Anak sangatlah rendah (8 tahun), karena itu harus dinaikkan agar lebih rasional menjadi (12 tahun) sesuai dengan Beijing Rules .

B. Pembahasan
Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Konvensi Hak – hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sementara itu dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Perlindungan anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak – hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.
Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan – perbuatan dan tindakan – tindakan hukum yang dilakukannya. Secara umum dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, batas maksimal manusia dikelompokkan sebagai anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Sesuai Undang – Undang Pengadilan Anak batas usia anak dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum adalah 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun.
Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8 – 18 tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Perlidungan Anak, hak asasi manusia dan Beijing Rules berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.
Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologi, psikologis, pedegogis (pendidikan) sosial anak. Dasar pertimbangan ini dalam pertimbangan pemindanaan anak di bawah umur tidaklah relevan kalau menggunakan tiga teori klasik yaitu :
1. Teori absolute atau pembalasan yaitu dalam teori pembalasan diharapkan dapat menjarakan pelaku tindak pidana
2. Teori relative atau tujuan yaitu tidak seluruhnya dapat dikesampingkan dalam pemindanaan anak di bawah umur sebab teori ini tidak saja masih mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar, tidak mau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik.
3. Teori gabungan atau konvergensi yaitu teori yang mengambil dari teori pembalasan dan teori relative di atas, jelas tidak relevan lagi dengan teori pemindanaan pada saat sekarang, karena dalam teori yang masih berlaku toeri pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa memandang kepentingan masa depan pelaku tindak pidana yang acapkali menimbulkan penderitaan tanpa batas.
Dengan demikian mengingat pada pasal 67 bahwa berlakunya Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku, jadi pembedaan perlakuan dan sanksi pidana diatur dalam pasal 22 – 34 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan pasal 16 – 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak yang bermasalah dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya.
Selain itu, berkaitan dengan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak – hak anak, telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal – pasal khusus yang mengatur tentang hak – hak anak adalah pasal 52 – 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir – butir Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut:
1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
Mengenai perlindungan anak, Pasal 64 Undang – Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :
1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus. d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:
a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
d. Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Dalam system peradilan pidana anak, seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut anak nakal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. (Selanjunya disingkat dengan Undang – Undang Pengadilan Anak) dalam pasal 1 angka 1 dan angka 2 menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak nakal yang menyebutkan bahwa:
Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pengadilan Anak :
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Pengadilan Anak
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Kenakalan anak yang menunjuk pada perbuatan anak nakal adalah istilah yang diambil dari istilah asing Juvenile Deliquency yang berasal dari kata juvenile yang merupakan sinonim dari kata young person (orang yang muda), youngster (masa muda), youth (kaum muda), child (anak – anak), atau adolescent (remaja); dan Deliquency yang menunjuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. Terdapat dua bentuk Deliquency yaitu criminal Deliquency offence atau Juvenile crime dan status Deliquency offence. Tindakan atau perbuatan yang tergolong Criminal Deliquency offence seperti pembunuhan, perampokan, sergapan, dan pencurian. Sedangkan tindakan atau perbuatan status Deliquency offence antara lain pembolosan; meninggalkan rumah; terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari suatu orang tua, wali, atau penjaga/wali; tak mau patuh, tidak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan, dan pelanggaran hukum minum minuman keras . Deliquency juga berarti doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya sebagai jahat, a social, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau dan lain – lain . Dengan demikian secara etimologis Juvenile Deliquency adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka Juvenile Deliquency memiliki arti penjahat anak atau anak jahat.
Menurut Setya Wahyudi , Juvenile Deliquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma social yang dilakukan oleh anak – anak usia muda. Penggunaan istilah kenakalan anak untuk menunjuk pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan agar tidak menimbulkan kesan yang terlampau ekstrim dibandingkan dengan menggunakan istilah kejahatan anak. Kenakalan anak timbul sebagai akibat prose salami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan jiwa semasa menjelang kedewasaannya. Penggunaan istilah kejahatan anak untuk Juvenile Deliquency juga dapat menimbulkan dampak negative secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya.
Seseorang dihadapkan ke depan siding pengadilan pidana, tujuannya adalah untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukannyadapat dipertanggungjawabkan dan pengenaan sanksi hukum pidana yang tepat kepada orang tersebut. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan sehingga perbuatannya patut dicelakakan kepada orang tersebut. Seseorang dikatakan bersalah apabila :
1) Orang tersebut mempunyai kemampuan bertanggungjawab karena keadaan jiwanya normal;
2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3) Tidak terdapat alasan pemaaf atau tidak ada alasan penghapus kesalahan;
Pembicaraan tentang pertanggujawaban anak, tidaklah melepaskan pembicaraan sanksi – sanksi yang mengandung penekanan aspek kesejahteraan anak. Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan pada anak memperhatikan tujuan pemidanaan di mana unsur paedologi menjadi unsur utama .secara garis besar jenis sanksi hukum pidana adalah pidana (punishment) dan tindakan (treatment).
Ketentuan sanksi (pidana dan tindakan) bagi anak tertuang dalam The Beijing Rules dan The Tokyo Rules tentang United Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures. Ketentuan sanksi terhadap anak dalam The Beijing Rules, terdapat dalam Rules 18 tentang “Berbagai tindakan penempatan anak (various disposition neasures)” yaitu :
1) Perintah pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan;
2) Probation;
3) Perintah pelayanan masyarakat;
4) Sanksi denda, kompensasi, dan restitusi;
5) Perintah untuk pembinaan langsung atau tindakan pembinaan lainnya;
6) Perintahuntuk berperan serta dalam kelompok konseling atau tindakan serupa;
7) Perintah pembimbingan masyarakat, hidup di tengah masyarakat, atau tindakan pendidikan lain;
8) Perintah lain yang relevan.
Sedangkan sanksi terhadap anak berdasarkan The Tokyo Rules, diatur dalam Rules 8 tentang sentencing disposition. Rule 8.1 mengatur bahwa pejabat pengadilan berwenang di dalam menetapkan sanksi non-custodial yang beragam dengan mempertimbangkan : (a) kebutuhan anak; (b) perilaku perlindngan masyarakat dan kepentingan korban. Sementara itu Rules 8.2 mengatur tentang pejabat pembinaan dapat saja menerapkan berbagai jenis sanksi yang berupa :
1) Sanksi verbal dalam bentuk nasihat yang baik, teguran keras, dan peringatan keras;
2) Pembebasan bersyarat;
3) Pidana yang berhubungan dengan status;
4) Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda dan denda harian;
5) Perampasan dan perintah pengambilalihan;
6) Pembayaran ganti rugi korban atau kompensasi lain;
7) Pidana bersayarat;
8) Pengawasan;
9) Perintah kerja social;
10) Pengiriman pada pusat kehadiran;
11) Penahanan rumah; atau
12) Kombinasi dari tindakan – tindakan di atas.
Memenuhi cita – cita Undang – Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan – permasalahan yang muncul dalam masyarakat . Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana . Ide diversi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan – tahapan system peradilan anak, penegak hukum system peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Pemasyarakatan), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk – bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen social atau lembaga social masyarakat maupun konseling .
Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program – program diversi. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut . Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :
1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.
Implementasi dari ide diversi tersebut dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan peradilan restroatif (Restorative Justice) dalam peradilan pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus – kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.
Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan system peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa dalam system peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak . Berdasarkan tujuan system peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan Restorative Justice.
Restorative Justice dilaksanakan untuk mencapai keadilan restroatif. Restorative Justice memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. Restorative Justice mempunyai prinsip – prinsip sebagai berikut :
a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku;
b. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya;
c. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi social yang formal .
Pelaksanaan Restorative Justice dapat dilakukan melalui kegiatan – kegiatan seperti : restitusi; mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; pelayanan korban; restorasi masyarakat; atau denda restroatif.. Restorative Justice merupakan cara penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan. Indicator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan Restorative Justice dapat dilihat dari apakah korban telahdirestorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Program diversi dapat menjadi bentuk Restorative Justice jika :
1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana .
Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku). Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.
Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah.
Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu
1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.
Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.
Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melekukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi pelindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan kelembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari system peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.
Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang – Undang Peradilan Anak, Undang – Undang tentang HAM, Undang – Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lainnya. Penempatan terhadap pelaku anak yang terlanjur ditahan, dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa dengan menjamin pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, pelindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.
Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak – anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan .
Kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.
Keadaan – keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda – beda. Oleh karena itu, factor – factor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversi perlu dicermati. Beberapa factor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversi, dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Tingkat keseriusan perbuatan : ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut.
6. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.
7. Dampak perbuatan terhadap korban.
8. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak.
10. Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan.
Diversi dapat dimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu :
1. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
2. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
3. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi fomal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai “Restroatif Justice”.
Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam system peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. Terdapat factor – factor penghambat terhadap upaya implementasi ide diversi dalam system peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Factor – factor tersebut yaitu :
1) Hambatan Internal
Walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu :
a) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas);
b) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum
c) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
d) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
e) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
f) Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;
g) Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan) ;
h) Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen social atau Organisasi sosial kemasyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku;
i) Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena kerena ketentuan dalam sistem pemasyakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian;
j) Pandangan penegak hukum sisem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana semata – mata diharapkan agar anak jera .
2) Hambatan Eksternal
Bahwa dalam menerapkan sistem Restoratif Justice dan Diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu :
a. Ketiadaan payung hukum
Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang – Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. Selain itu Undang – Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang – Undang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak – Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.
b. Inkonsistensi penerapan peraturan
Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.
c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga
Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasi kompromi pihak – pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah satu-satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan .
d. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana
Ide diversi masih terhalang adana pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

C. Penutup
Melihat hambatan – hambatan dalam rangka implementasi ide diversi dalam system peradilan pidana anak, maka perlu dilakukan segera pembaruan system peradilan pidana materiel anak, system hukum formal anak, dan system pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Selain itu penegak hukum harus diberikan pelatihan tentang diversi agar dalam menerapkan diversi terhadap anak nakal dapat dilakukan dengan tepat. Pelatihan tersebut juga bertujuan untuk menyamakan persepsi penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan system peradilan pidanan anak.
Dari aspek masyarakat luas, maka dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat akan pentingnya diversi dalam penyelenggaraan system peradilan pidana anak. Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversi dalam system peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur
Arief, Barda Nawawi. 1994. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang : CV Ananta
Dewi,DS. Fatahilla A.Syukur. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Depok : Indie Pre Publishing
Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung : Refika Aditama,
Wahyudi,Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta : Genta
Soetodjo,Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT. Refika Aditama,
Sudarto. 1990. Hukum Pidana I, Semarag : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip.
Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni
Dokumen
Angkasa, dkk., Model Peradilan Restroatif dalam Sistem Peradilan Anak.Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Volume 9 No. 3 September 2009
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994. Hal 65.
Hadisaputro, Paulus. 2003. Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non-penal Penanggulangan Perilaku Delikuensi Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta, Disertasi Ilmu Hukum, Undip. Hal. 350
Internet
Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson). http ://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/05/diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf. Diakses hari selasa tanggal 2 Juli 2012. Pukul 20.00 wib
http://www.Ditjenpas.go.id/index.php ? Option = com_content & task = view&id =34&Itemid=45, diakses pada hari selasa tanggal 3 Juli 2012 pukul 20.00wib
http://www.menegpp.go.id/, diakses pada hari hari selasa tanggal 3 Juli 2012 pukul 20.00wib
http:// doktormarlina.htm Marlina,Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .Diakses hari selasa, tanggal 3 juli 2012 pukul 20.00 wib.
http://Blog pada WordPress.com. Anjar’s Blog. KONSEP DIVERSI DANRESTORATIVE JUSTICE. Diakses hari selasa tanggal 2 Juli 2012. Pukul 20.00 wib
Perundang – undangan
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak – Hak Anak)

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Maret 5, 2013, in Makalah Lepas, Menulis itu Indah, Reserse Kriminal. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: