Implementasi Nilai Pancasila Guna Membentuk Etika & Moral Pers Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polisi Yang Profesional

Pendahuluan

Pancasila adalah ideologi bangsa, sumber dari sistem nilai, serta pula sebagai dasar negara Indonesia, yang bersifat final dan diyakini kebernarannya secara objektif. “

Bung Karno dalam Pidato HUT Proklamasi, 1966) mengatakan bahwa “…Pancasila kecuali suatu Weltanschauung[1] adalah alat pemersatu, dan siapa tidak mengerti perlunya persatuan dan siapa tidak mengerti bahwa kita hanya dapat merdeka dan berdiri tegak merdeka jikalau kita tidak bersatu, siapa yang tidak mengerti itu, tidak mengerti Panca Sila…”. Begitu besarnya kekuatan Pancasila dalam membentengi bangsa ini, tidak hanya dari pengaruh negatif ideologi asing, melainkan pula dalam menyambut berbagai perkembangan dunia global yang berlangsung dengan sangat cepat.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (KeTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan), secara implisit telah dimanifestasikan didalam pedoman hidup dan pedoman karya Kepolisian dalam wujud Tri Brata dan Catur Prasetya. Rumusan tersebut dikandung maksud agar setiap insan Bhayangkara dapat memberikan pengabdian terbaiknya kepada sebesar-besarnya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, yang sejalan dengan tugas pokoknya sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, dan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat.

Mengefektifkan Perubahan Untuk Mewujudkan Polri Yang Lebih Baik

 

Pendahuluan

Reformasi 1998 dapat dikatakan sebagai realitas sejarah bangsa Indonesia, karena kehadirannya telah meniadakan rezim otoritarian melalui segenap perubahan. Pasca reformasi, berbagai pembenahan terus terjadi, berjalan paralel dengan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang mengusung prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Pemerintah bahkan mengeluarkan seperangkat peraturan sebagai visi yang berkelanjutan berwujud RPJPN, RPJMN, serta RKP pada setiap tahunnya. Dalam penataan reformasi birokrasi, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010, sebagai acuan bagi K/L/Pemda dalam melakukan langkah pembenahan sehingga mampu meraih kepercayaan masyarakat. Sebagaimana pendapat Gadot & Mizrahi (dalam Atmaji, 2016, hlm.2) yang mengemukakan bahwa “…inefisiensi dan ketidakadilan dalam pelayanan publik merupakan sumber utama ketidakpercayaan publik kepada pemerintah…”, sehingga public trust menjadi penting di era demokratisasi ini.

Mempersiapkan Diri Menjadi Pemimpin Polri Masa Depan Sebagai Role Model Dalam Pembenahan dan Perubahan Untuk Mewujudkan Polri Yang Lebih Baik

Pendahuluan

Dua puluh satu tahun pasca reformasi 1998 yang melanda Indonesia, perubahan holistic terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Demokratisasi terjadi bukan dengan ketidaksengajaan, sistem ini memang di impulse sebagai realitas obkjektif dari dorongan perubahan yang kuat dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Perubahan juga menyasar pada keberlangsungan entitas kenegaraan seperti institusi publik termasuk Kepolisian. Public Trust menjadi sebuah permasalahan yang wajib harus dipenuhi, agar Polri dapat tetap survive dalam menjalankan perannya.

Diferensiasi aspek pertahanan dan keamanan, menuntut pesona baru pada wajah pemolisian di era demokrasi, sebagaimana prinsip democratic policing yang menegaskan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya Polri harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, kontrol masyarakat sipil (civil society oversight). Democratic Policing adalah mengandaikan adanya suatu sistem akuntabilitas polisi berlapis dengan melibatkan aktor-aktor yang beragam sebagai komplemen dari mekanisme internal kepolisian (Karnavian & Sulistyo, 2017. Hlm. 137).