Peran Polri Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi dan mewabah dimasa kini, telah menghadirkan persaingan ekonomi diantara negara-negara di dunia. Persaingan tersebut tidak lagi bernuansa militeristik berupa adu jotos antara negara satu dengan negara lainnya menggunakan kekuatan-kekuatan tempur dan pengerahan pasukan dalam skala besar. Pertempuran justru muncul pada kehadiran non – traditional issues berupa kompetisi global antar negara dalam bentuk persaingan ekonomi yang tidak berlatar militer (minimal military force)

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak akan luput dari persaingan ekonomi yang terjadi didunia, karena secara mendasar dunia memiliki sifat anarki dengan hukum rimba, siapa yang kuat maka dialah yang akan menjadi pemenang. Mengatasi hal ini, pemerintah melalui berbagai program kerja terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.Dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang mencapai 263 juta jiwa, tantangan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan tidak dapat dikatakan ringan. Pemerintah tidak boleh hanya focus meningkatkan pembangunan di suatu wilayah saja, namun juga harus membagi “kue pembangunan” secara berkeadilan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju sangat besar, setidaknya dalam rilis Pricewaterhouse Coopers (Oktober 2014), Indonesia diprediksi dapat menduduki peringkat ke-5 pada 2030 dan peringkat ke-4 pada 2050. Potensi kearah itu sudah terlihat, dalam rillis World Gallup Poll 2017, Indonesia menduduki peringkat atas terkait dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Demikian pula dengan adanya perubahan perbaikan peringkat Indonesia dari peringkat ke-91 menjadi peringkat ke-72 terkait dengan ease of doing business. US News bahkan merilis pada 2018, bahwa Indonesia masuk dalam top three negara dengan tujuan investasi terbaik dengan mendasari data dari World Bank dan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).

Secara sederhana, untuk menjadi negara yang maju dan dominan, setidaknya ada 3 (tiga) prasyarat utama yang harus dipenuhi sebuah negara, pertama adalah populasi yang besar karena dengan populasi besar maka negara tersebut memiliki angkatan produksi yang relatif juga besar. Indonesia berada di urutan 5 negara dengan populasi yang besar. Kedua, Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan hal ini sangat-sangat dimiliki oleh bangsa kita. Demikian pula dengan prasyarat ketiga, yakni wilayah yang luas.

Untuk itu, pemerintah terus menerus melakukan upaya guna mewujudkan hal tersebut. Indonesia tidak bisa berkembang hanya dengan mengandalkan sektor perpajakan, begitu banyak potensi yang bisa diangkat untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam menjadikan Indonesia maju adalah memperbesar peluang investasi baik berupa penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri oleh para pelaku usaha lokal.

Selain peningkatan Investasi, hal lain yang menjadi perhatian pemerintah yaitu tingkat kestabilan Inflasi, pemerintah terus fokus untuk menjaga kestabilan Inflasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan tingkat Inflasi sebesar 4% dengan deviasi ± 1%.Tingkat Inflasi ini dipengaruhi oleh kemahalan harga barang dan jasa di Masyarakat, apabila terhadi lonjakan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam waktu tertentu akan berpengaruh pada peningkatan nilai Inflasi. Tingginya inflasi akan berpengaruh kepada menurunnya nilai mata uang rupiah yang diakibatkan tinginya harga barang/jasa yang harus dibeli oleh masyarakat.

Pemerintah harus menjaga agar tingkat pertumbuhan ekonomi bisa berjalan terus menerus diatas angka 5%, disamping itu yang tidak kalah penting adalah memberikan keyakinan kepada para pelaku usaha untuk berinvestasi berupa jaminan stabilitas politik dan keamanan. Keamanan dalam negeri menjadi jaminan utama para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya, dan menghadirkan stabilitas keamanan dalam negeri adalah tugas utama dari institusi Polri.

Peran Polri dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah

Polri adalah lembaga negara yang memiliki jaringan hingga kepelosok, dengan jumlah personel mencapai kurang lebih 430 ribu anggota dan tersebar diseluruh Indonesia. Potensi ini membuat Polri dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah tidak semata dibidang keamanan namun juga disemua bidang kehidupan masyarakat.

Secara sederhana, terdapat 3 kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang akan berimplikasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia,  yakni kebijakan di sektor fiskal, kebijakan pada sektor riil dan kebijakan pada sektor moneter dan keuangan.

  1. Kebijakan fiskal

Merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan Pemerintah atau Negara. Sebagaimana kita ketahui, fokus kebijakan pemerintah saat ini salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Melalui Perpres No.58 tahun 2017, pemerintah telah menetapkan 245 proyek strategis nasional dengan total pembiayaan mencapai Rp. 4.000 Triliun. Proyek ini menggunakan skema pembiayaan yang berasal dari APBN, BUMN/BUMD maupun dari swasta.

Kemudian untuk memacu pembangunan sampai ketingkat desa, pemerintah juga menganggarkan Rp  60 Triliun sebagai Anggaran Dana Desa (ADD) diseluruh Indonesia. Dana tersebut penggunaannya langsung dikelola oleh perangkat aparat desa agar produktifitas bisa dipacu dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan Dana Desa, peran Polri dapat diberdayakan dalam hal mengamankan objek-objek yang menjadi proyek strategis nasional agar pelaksanaannya bisa berjalan aman, lancar dan sesuai perencanaan. Sedangkan untuk pengawalan dana desa, Kapolri telah melakukan MoU dengan Menteri Desa dan Daerah tertinggal dan Menteri Dalam Negeri. Dalam MoU tersebut Polri tidak hanya melakukan pengawasan saja, namun juga melakukan pembinaan terhadap aparatur desa, sosialisasi, bantuan pengamanan dan penegakan hukukm apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan ADD.

Disamping itu, pada tahun 2017 pemerintah telah mentargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.283,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak hingga bulan Oktober 2017  mencapai Rp 876,58 triliun atau 68,29 persen, masih kurang sekitar Rp  400 Triliun yang harus dipenuhi pemerintah agar realisasi pajak sesuai dengan target. Dalam hal ini, Polri memberikan bantuan pendampingan petugas pajak dalam melaksanakan tugas pokoknya. Kapolri dan Dirjen Pajak telah menandatangani MoU dalam rangka perbantuan agar petugas pajak dapat optimal dalam melakukan tugas mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak, termasuk juga bantuan penegakan hukum oleh PPNS Perpajakan.

Polri juga dapat memainkan peran dalam kegiatan penegakan hukum terhadap kegiatan import barang berresiko tinggi. Bareskrim Polri melakukan penindakan terhadap Importir-Importir yang memasukkan Minuman Beralkohol di Wilayah Indonesia tanpa membayar pajak. Contoh kasus pada 2017 dimana Polri melakukan penegakan hukum terhadap 4 importir minuman beralkohol di wilayah Batam, provinsi Kepri.

  1. Kebijakaan Riil

Kebijakan riil merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka memperbaiki iklim investasi, dimana iklim investasi ini akan berpengaruh terhadap kapasitas pada sektor produksi serta dapat meningkatkan volume pekerjaan. Secara makro, hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat daya beli masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah menerbitkan 14 paket kebijakan dibidang ekonomi, yang secara keseluruhan diharapkan bisa merangsang dan memudahkan investor untuk menanamkan modalnya.

Pada sektor ini, Polri berkomitmen untuk menangani permasalahan produksi, memperlancar proses distribusi serta melindungi konsumen. Pada 2017, Polri melakukan gebrakan dengan meluncurkan Satuan Tugas Pangan yang hingga Februari 2018 telah menangani 415 kasus dengan rincian 174 kasus bahan pokok dengan 192 orang tersangka, dan 241 kasus non bahan pokok dengan 198 orang tersangka. Kasus yang ditangani telah memberikan dampak positif, sebagai contoh penindakan cabai rawit merah (CRM) pada 2017 melalui penetapan tersangka kepada 4 supplier, menyebabkan turunnya harga secara drastis termasuk kasus-kasus penegakan hukum lainnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri juga melakukan berbagai penindakan dibidang perdagangan seperti penindakan pungli kontainer TKBM di Medan, penindakan suap di pelabuhan Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, serta Samarinda. Dampak dari penindakan di pelabuhan – pelabuhan besar tersebut adalah menurunnya cost produksi yang selama ini menjadi beban masyarakat, harga menjadi lebih murah dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

  1. Kebijakan sektor Moneter dan Keuangan

Kebijakan sektor moneter merupakan usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan besaran Inflasi setiap 3 tahun sekali, berdasarkan Permenkeu Nomor 93 tahun 2014 telah ditetapkan besaran Inflasi tahun 2016 sebesar 4 %, tahun 2017 sebesar 4 % dan tahun 2018 sebesar 3,5 % dengan deviasi ± 1%. Tingkat Inflasi ini perlu diatur dan dikendalikan oleh pemerintah agar tidak mengganggu petumbuhan ekonomi, Inflasi yang tinggi dapat menggerus pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Selain itu nilai Inflasi yang tidak stabil menyebabkan pendapatan riil masyarakat turun, menciptakan ketidakpastian pengambilan keputusan pelaku ekonomi, dan menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Polri telah melakukan penandatanganan Mou yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Kapolri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedua instansi tersebut, terdiri dari beberapa ruang lingkup antara lain tukar menukar data / informasi; pengamanan dan pengawalan; pengawasan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dan jasa pengolahan uang rupiah (JPUR); penegakan hukum; peningkatan sdm; serta sosialisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional, dimana Polri besama dengan 13 Kementerian lainnya terlibat di dalamnya. Tim Pengendali Inflasi sebenarnya sudah pada tingkat pusat sejak tahun 2005 kemudian pada tahun 2008 dibentuk tim pengendali Inflasi pada tingkat daerah. Ketika itu Polri secara stuktur belum dimasukkan sebagai tim pengendali Inflasi, baru melalui Kepres 23 tahun 2017 Polri secara struktur sebagai anggota tim pengendali Inflasi Nasional.

Dengan masuknya Polri pada struktur Tim Pengendali Inflasi, maka diharapkan dapat mendukung terciptanya kestabilan tingkat Inflasi. Inflasi timbul dikarenakan tinggi harga barang dan jasa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa Faktor antara lain Tingginya permintaan terhadap suatu barang, jumlah uang yang beredar lebih banyak dan adanya kenaikan biaya produksi. Tingkat Inflasi Nasional ditentukan oleh Inflasi yang terjadi di setiap Provinsi dan Kabupaten/kota, sehingga perlu menjaga kestabilan inflasi di daerah agar inflasi secara Nasional juga ikut stabil.

Peran Polri cukup signifikan dalam menjaga kestabilan inflasi, antara lain melalui penegakan hukum terhadap uang palsu, karena kita menyadari bahwa mata uang rupiah adalah simbol kemandirian ekonomi, kedaulatan politik serta kepribadian bangsa. Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI.  Sepanjang periode 2013-2017, Polri telah menangani lebih kurang 328 kasus uang palsu dengan 676  tersangka.

Iklan