Antara Sri Lanka dan Indonesia

 

Sri Lanka adalah sebuah negara Asia Selatan yang memiliki nama resmi Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka. Nama Sri Lanka sendiri berasal dari bahasa Sanskrit yang mempunyai arti daratan yang gemerlap, dengan bahasa resminya adalah Sinhala dan Tamil yang merupakan representasi dari 2 (dua) etnis besar yang menghuni negara tersebut disamping etnis moor sebagai minoritas.

Populasinya mencapai 20.950.041 jiwa (www.worldpopulationreview.com), menempatkan Sri Lanka sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat nomor 58 di dunia. Sebanyak 69% populasi berasal dari Suku Sinhala yang mayoritas beragama Budha, Suku Tamil (18%) yang beragama Hindu, dan lainnya merupakan minoritas beragama Islam (8%).
Dalam sejarahnya, negara ini pernah beberapa kali mengalami konflik antar etnis, seperti konflik antara etnis Sinhala dengan Tamil pada periode 1980an. Konflik ini memunculkan kelompok – kelompok Tamil dengan pengaruh yang kuat seperti Macan Tamil, sebagai sebuah gerakan bersenjata. Berbagai kejadian konflik terus berlanjut up and down mengikuti dinamika politik dan sosial yang terjadi di negara tersebut termasuk konflik karena kehadiran pencari suaka Muslim Rohingya di Sri Lanka.
Awal bulan Maret lalu, terjadi sebuah konflik di Sri Lanka yang berujung pada diberlakukannya status darurat nasional di negara tersebut. Konflik diawali dari kerusuhan di distrik Kandy, Kota Colombo pada 4 Maret 2018 setelah pemakaman seorang sopir truk dari komunitas Buddhis Sinhala yang meninggal beberapa hari sebelumnya setelah terlibat pertengkaran dengan empat orang muslim. Warga Sinhala menuding sekelompok pria Muslim di kota Digana sebagai pembunuh dari supir truk tersebut.Tudingan tersebut berujung pada terjadinya penyerangan toko-toko warga Muslim hingga terbakar dan menimbulkan korban.
Disamping memaksa negara untuk menetapkan status darurat nasional, kejadian konflik ini juga menyebabkan otoritas Sri Lanka mentup layanan facebook, Whatsapp, Instagram dan Viber sebagai upaya memadamkan perselisihan etnis yang tengah berlangsung. Pada titik inilah point menarik dari keberadaan social media, dimana media sosial telah memicu kekerasan, membumbui kejadian, dan membesarkan perselisihan yang terjadi. Media sosial, terutama facebook, memang terus berjuang untuk memerangi pemanfaatan platform mereka sebagai sarana menyebarkan ujaran kebencian maupun berita bohong. Kemajuan teknologi seiring dengan gloablisasi yang melanda dunia memang membawa berbagai dampak positif, akan tetapi pada sisi lainnya juga memunculkan implikasi negatif yang tidak kalah berbahaya dan semakin mengkhawatirkan.

Teknologi Informasi dan Perkembangannya
Teknologi telah jauh berkembang dan mendorong adanya perubahan yang sangat cepat (dynamic rapid change), disertai berbagai pengaruhnya dalam semua sendi kehidupan manusia. Harold Linstone dalam buku The Challenge of the 21st Century (1990) memprediksi bahwa lompatan kemajuan teknologi telah menciptakan dunia yang seolah tanpa batas dan semakin menyusut (borderless world and shrinking world), saling ketergantungan (interdependent world) dan terkoneksi erat (interlocked and interconnected world).
Sejalan dengan hal tersebut, John Nasibitt & Patricia Abudene dalam Megatrends 2000 Ten New Directions for the 1990s (1990) berpendapat bahwa setidaknya terdapat 10 arah baru sebagai akibat dari kemajuan teknologi, salah satunya dikatakan bahwa information is now mass-produced and globally disseminated instantly, bahwa informasi saat ini diproduksi secara masal dan disebarluaskan secara global dengan seketika.
Pada faktanya, oleh generasi masa kini maka akan terlihat jelas bagaimana kemajuan teknologi sangat luar biasa cepat dan merubah sendi kehidupan manusia. Kehadiran ragam smart phone -yang telah menjelma sebagai kebutuhan primer manusia masa kini- beserta bermacam aplikasinya, telah memberikan nuansa tersendiri dan memanjakan para pengguna.Banyak pemanfaatan dari teknologi yang dirasakan sangat menguntungkan dan memudahkan manusia secara positif, pun demikian dengan pemanfaatan negatif dari teknologi itu sendiri. Kita saksikan bagaimana media sosial seperti youtube, facebook, instagram dan sebagainya, digandrungi tidak saja para kaum Digital Natives (mereka yang murni terlahir pada masa lompatan teknologi) namun juga digemari mereka yang dikatakan oleh Marc Prensky (2001) sebagai kelompok masyarakat Pre-Digital Age, yakni mereka yang mencapai usia produktif dengan masa akhir usia produktif sebelum tahun 2000an. Media sosial telah memudahkan kita untuk bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai orang diseluruh belahan dunia, termasuk mempertemukan kita dengan teman masa kecil dan masa sekolah. Media sosial juga memudahkan manusia untuk membuka segmen ekonomi dalam memperdagangkan barang dan jasa, mencari pelanggan dan memperluas pasaran.
Diskursus mengenai media sosial memang seakan tidak ada habisnya, hari kehari selalu bermunculan bermacam aplikasi dan platform baru dengan segudang keajaibannya. Akan tetapi, disaat yang bersamaan, media sosial juga memunculkan fenomena negatif sebagai dampak pemanfaatan yang keliru, sebut saja kemunculan kejahatan bedimensi baru yang terbingkai dalam dunia maya, seperti penipuan, perdagangan manusia, sampai dengan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Hal ini terjadi diseluruh dunia, sebagaimana contoh yang diceritakan dalam kasus konflik Sri Lanka.

Indonesia dan Media Sosial
Dalam sebuah rilis, Internet World Stats membuat rangking negara dengan pengguna internet terbesar, dimulai dari China, India, AS, Brazil, Indonesia, Jepang dan seterusnya nomor urut 20 adalah negara Mesir. Menarik untuk disimak, bahwa Sri Lanka tidak termasuk dalam Top 20 internet countries 2018, padahal konflik sosial yang terjadi disana saat ini salah satunya berlangsung semakin memanas akibat provokasi – provokasi melalui media sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa implikasi negatif dari media sosial berbasis dunia maya dapat terjadi diwilayah manapun dengan tidak melihat banyak atau sedikitnya pengguna internet diwilayah tersebut. Logika sederhana yang dapat kita simpulkan, bahwa di negara yang tidak masuk dalam 20 besar pengguna internet saja dapat terjadi konflik akibat dari pemanfaatan negatif dari internet apalagi dengan negara-negara yang pengguna internetnya masuk dalam kategori tinggi seperti Indonesia (peringkat -5).
Pada 2016 yang lalu, kita teringat akan kejadian konflik sosial di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang berujung pada perusakan Wihara dan Klenteng oleh sekelompok masyarakat di kota tersebut. Kerusuhan semakin memanas akibat adanya provokasi pada media sosial facebook yang memuat isu berlatar SARA terkait kejadian di Tanjung Balai. Sedemikian dahsyatnya pengaruh media sosial dalam memprovokasi serta menyebarkan ujaran kebencian, sehingga bisa membuat sekelompok orang beradu jotos hingga konflik yang meluas. Beruntung, Polisi dapat dengan cepat menetralisir situasi di Tanjung Balai termasuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar rasa kebencian di media sosial yang sempat membuat situasi semakin memanas.
Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan negara, Polri bukan tidak merespon fenomena ini. Pada tahun 2017, Polri telah menambah struktur baru pada organisasinya berupa pembentukan Direktorat Cyber pada Bareskrim Polri, Direktorat Keamanan Khusus pada Baintelkam Polri, dan Divisi Multimedia pada Humas Polri, guna menangani fenomena media sosial. Hal ini dapat dimaklumi, karena kejahatan maupun gangguan yang diciptakan oleh pemanfaatan salah dari media sosial dapat memunculkan efek domino dan bisa merusak stabilitas keamanan sebuah negara.
Hasilnya cukup memuaskan, Polri berhasil mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian dengan nama Saracen pada periode Agustus 2018. Kelompok ini secara sengaja menyebarkan kebencian, penghinaan, melakukan ilegal akses, maupun menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Berbagai pengungkapan terus dilakukan termasuk yang juga baru saja terjadi pada periode Maret 2018 berupa keberhasilan Polri mengungkap grup penyebar kebencian MCA. Kelompok-kelompok ini baik Saracen maupun MCA, bekerja secara sistematis dan terstruktur, baik secara terbuka maupun tertutup melakukan kegiatan-kegiatan yang diduga sebagai penyebaran kebencian, berita hoax, yang kesemuanya terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE.

Apa yang bisa dilakukan ?
Berbagai peristiwa yang telah terjadi khususnya di Sri Lanka, tentunya bisa menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain, dalam melindungi kepentingan umum yang lebih luas. Kita menyadari bahwa kehadiran teknologi informasi dalam wujud social media adalah sebuah keniscayaan, karena globalisasi yang melanda dan mewabah di dunia saat ini adalah bagian dari perubahan yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari bukan berarti tidak bisa dikontrol, dengan pengelolaan yang tepat maka implikasi negatif pasti dapat diminimalisir.
Setidaknya ada pendekatan jangka panjang maupun pendekatan jangka pendek yang bisa ditempuh oleh sebuah negara dalam mengontrol penggunaan media sosial maupun untuk menangkap ekses negatif. Pendekatan jangka panjang berupa pembelajaran terhadap masyarakat dalam bermedia sosial secara bijak, sedari dini. Pendekatan ini merupakan proses panjang dan harus dilakukan secara masif serta melibatkan banyak pihak, bagi masyarakat itu sendiri maupun pemerintah serta kelompok-kelompok pengguna media sosial (netizen) secara luas. Di Indonesia, langkah ini bisa melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo, Kementerian Sosial, Badan Siber dan institusi lainnya, untuk secara terus menerus dan berkesinambungan menyuarakan cara, teknik, maupun pola pemanfaatan media sosial dengan baik. Dunia akademisi bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk mensosialisasikan cara berinternet yang baik, seperti halnya yang dilakukan oleh Setkab RI melalui seminar – seminar tentang media sosial dan dampaknya. Pemerintah Daerah juga harus diajak untuk terus menerus memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui forum – forum kemasyarakatan seperti FKUB dan lain sebagainya, sehingga diluar dari fenomena dunia maya, masyarakat dibentuk untuk terus menerus mempererat Persatuan dan Kesatuan sehingga tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu benar.
Kemudian jangka pendek, pemerintah melalui aparat yang berwenang bisa melakukan upaya – upaya penanganan ujaran kebencian, hoax, pencemaran, hujatan di media sosial, secara masif. Untuk itu secara struktural dan fungsional, badan-badan yang menangani permasalahan ini bisa terus diperkuat dan diberikan ruang fiskal cukup untuk menambah kekuatannya.
Tujuan utama dari mengontrol media sosial bukanlah untuk membatasi kebebasan berpendapat dari seorang individu, melainkan untuk mengamankan kepentingan yang lebih luas. Kejadian di Sri Lanka –maupun di Tanjung Balai- rasanya sudah cukup untuk menjadi pembelajaran dan bisa disikapi dengan tepat oleh pemerintah, untuk melindungi keamanan negara.

Iklan