Rupiah sebagai Simbol Kedaulatan Negara

 

Dalam sebuah mekanisme perdagangan klasik, kita mengenal adanya sistem barter sebagai sebuah cara untuk melakukan kegiatan tukar menukar barang. Namun seiring dengan perkembangan jaman, manusia mulai memperkenalkan sebuah alat pembayaran yang memiliki nilai tertentu untuk ditukar dengan barang maupun jasa yang ditawarkan.

Rupiah yang kita kenal saat ini, merupakan mata uang resmi Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang yang memiliki rupa baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam ini, umum digunakan dalam transaksi perdagangan di Indonesia. Namun dibalik pentingnya keberadaan uang sebagai alat pembayaran, ada nilai-nilai kebangsaan, pride, dan nasionalisme yang terkandung dalam Rupiah. Sayangnya belum semua menyadari, memahami, dan mampu memaknainya dengan utuh.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, tanggal 28 Juni 2011 sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Bagaimana Rupiah didudukkan sebagai mata uang resmi dengan maksud mendukung tercapainya tujuan bernegara, yakni mencapai masyarakat adil dan makmur.

Secara sederhana, setidaknya terdapat 5 pesan utama dari uang Rupiah, sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia saat mengeluarkan uang Rupiah tahun emisi 2016, yaitu pertama, penerbitan uang Rupiah merupakan amanat Undang-undang berikut dengan ciri-ciri tertentunya yang memberikan makna bahwa Rupiah adalah simbol kedaulatan NKRI; kedua, Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan pada setiap transaksi di wilayah NKRI. Dengan demikian, penggunaan uang asing di wilayah NKRI tidak sejalan dengan semangat nasionalisme dan melanggar UU serta ketentuan yang berlaku, serta bisa dipidanakan dan dikenakan sanksi; ketiga, bahwa bank sentral mengupayakan ketersediaan Rupiah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari sisi jumlah, nominal yang sesuai, hingga kondisi uang yang baik; keempat, kualitas Rupiah perlu dijaga dan dirawat karena sama artinya dengan menjaga simbol negara; dan kelima, penggunaan gambar pahlawan nasional merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para kusuma bangsa tersebut. Penggunaan gambar keanekaragaman pemandangan alam dan budaya bangsa juga merupakan bentuk penghormatan terhadap keindahan alam Indonesia.

 

Latar belakang

Rupiah yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran resmi negara Indonesia, didasarkan pada UUD 1945, Pasal 23 B yang berbunyi : Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Dalam perspektif ekonomi, uang memainkan peran penting karena fungsinya sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Dengan demikian, keberadaan uang tersebut harus dibuat dengan sedemikian rupa agar sulit untuk ditiru atau dipalsukan, karena itu negara wajib mengatur tentang ciri, desain, bahan baku serta memastikan bahwa Rupiah dijadikan sebagai alat pembayaran resmi disetiap kegiatan masyarakat di Indonesia.

Dewasa ini, kejahatan terhadap mata uang acapkali terjadi baik dalam skala besar maupun kecil. Dalam 5 tahun terakhir, sekurangnya telah ditangani 328 kasus uang palsu oleh Polri, dan menyita 250.000 lembar uang palsu. Bahkan saat ini, pemalsuan uang turut melatarbelakangi perkembangan kejahatan lainnya seperti terorisme, money laundering, illegal logging, human trafficking dan sebagainya.

Karena berbagai kenyataan itulah, undang-undang tentang macam dan harga mata uang ini dibuat, guna melindungi Rupiah. Undang-undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Undang-Undang ini menekankan pula pada Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada check and balances antarpihak yang terkait agar tercipta good governance. Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat

Secara umum, ruang lingkup dalam peraturan perundang-undangan ini meliputi 4 (empat) pokok aturan, yakni : 1) Pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah; 2) Pengaturan mengenai pengelolaan Rupiah sejak perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Rupiah; 3) Pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan dan pemberantasan Rupiah palsu; dan 4) Pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah.

 

Ciri dan Makna Rupiah

Mata uang Indonesia dikenal dengan nama Rupiah, yang terdiri dari pecahan kertas dan logam, serta disimbolkan dengan Rp., serta dapat pula disimbolkan dengan IDR yang merupakan singkatan dari Indonesian Rupiah, biasanya digunakan dalam perdagangan internasional, baik didalam maupun diluar negeri.

Harga dari Rupiah sendiri tercantum dalam masing-masing pecahan Rupiah yang beredar, seperti contohnya pecahan uang dengan nilai Rp. 100.000, Rp.50.000,- dan sebagainya. Penetapan pecahan Rupiah sendiri dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Bank sentral dengan berkoordinasi kepada pemerintah. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kondisi moneter, kepraktisan sebagai alat pembayaran maupun kebutuhan masyarakat.

Rupiah ditetapkan dengan dua ciri utama, yakni ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum ditandai dengan adanya pencantuman lambang negara, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai nominalnya, tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia, nomor seri pecahan, dan tahun emisi serta tahun cetak. Sedangkan ciri khusus merupakan bentuk pengaman yang tedapat pada desain, bahan, dan teknik cetak, dimana hal ini setidaknya memuat 3 sifat utama yakni terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Makna dari sifat terbuka (overt) adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat, makna dari sifat semi terbuka (semiovert) adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat sederhana seperti kaca pembesar maupun lampu ultraviolet, sedangkan makna dari sifat tertutup (covert) adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik.

Selain memuat lambang negara, uang rupiah juga memuat gambar Pahlawan Nasional dan/atau Presiden sebagai gambar utama sebagai wujud kebanggaan, serta nasionalisme. Pada beberapa jenis uang Rupiah, kita juga menemukan adanya ciri budaya adat istiadat maupun kekayaan alam khas Indonesia, yang juga harus dimaknai sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai sebuah negara berdaulat yang memiliki ragam budaya lokal.

 

Penggunaan Rupiah

Salah satu point penting dari Rupiah adalah perihal penggunaannya sebagaimana amanat Undang – undang nomor 7 tahun 2011, dimana Rupiah diwajibkan digunakan dalam setiap transaksi dengan tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, serta transaksi keuangan lainnya diseluruh wilayah NKRI. Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional.

Masyarakat juga dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah, kecuali untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi keuangan diwilayah Indonesia, diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap pelanggarnya berupa ancaman pidana dalam bentuk pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,-. Begitupula bagi setiap orang yang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.2000.000.000,-.

Peraturan ini kembali ditegaskan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, dimana pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI, dan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI.

 

 

Penutup

Dari berbagai ulasan diatas, penting bagi kita selaku Warga Negara Indonesia untuk memahami keberadaan uang Rupiah, lebih dari sekedar mata uang guna transaksi perdagangan semata. Karena dibalik Rupiah, terdapat banyak makna yang luas berwujud rasa kecintaan, rasa kebanggaan, dan rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia.

Pemerintah telah berupaya untuk terus menerus memasyarakatkan Rupiah kepada seluruh warga negara Indonesia, seperti contohnya memunculkan Gerakan Cinta Rupiah. Gerakan ini harus didukung penuh oleh seluruh masyarkat, agar Rupiah memiliki nilai yang lebih bermakna, serta sebagai simbol sejati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa cara yang dapat diterapkan sebagai wujud kecintaan kita terhadap Rupiah, antaralain : Pertama, menjaga Rupiah yang kita miliki dalam kondisi baik karena uang yang berada dalam kondisi baik akan memudahkan kita mengenali ciri keasliannya; Kedua, Waspada dengan modus pemalsuan uang dan berhati-hati dalam bertransaksi. Artinya jika kita menemukan atau meragukan keaslian uang yang kita jumpai, maka jangan segan untuk melaporkan kepada Bank Indonesia agar bisa diproses secara hukum oleh Kepolisian. Ketiga, Mendukung penggunaan Rupiah di wilayah Indonesia.

 

 

Iklan