Penghapusan Merkuri Pada Pertambangan Rakyat / Emas Skala Kecil (Pesk)

 

Latar Belakang

Pengelolaan Pertambangan Memiliki Dimensi Yang Sangat Luas Dan Berkaitan Dengan Tugas Pokok Polri, Hal Ini Dapat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan. Aspek Ekonomi Berkaitan Dengan Besarnya Pendapatan Negara Yang Dapat Diperoleh Dari Sektor Pertambangan, Dari Sisi Sosial Sektor Pertambangan Juga Dapat Memunculkan Berbagai Macam Konflik Sosial Baik Yang Bersifat Vertikal Maupun Horisontal, Sedangkan Dari Aspek Lingkungan Adalah Terjadinya Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Kegiatan Pertambangan.

Pada Banyak Kejadian, Proses Pemilahan Emas Pada Pertambangan Emas Skala Kecil Dilakuan Dengan Menggunakan Merkuri. Akibatnya, Merkuri Yang Terbuang Pada Air Tanah Maupun Aliran Sungai, Akan Masuk Kedalam Rantai Makanan Baik Melalui Tumbuhan Maupun Hewan, Yang Pada Gilirannya Akan Sampai Pada Tubuh Manusia. Selain Itu, Keberadaan Merkuri Di Lingkungan Berdampak Secara Langsung Kepada Manusia Khususnya Bagi Pekerja Pada Proses Pemisahan Biji Emas Dengan Melalui Proses Inhalasi, Maupun Berdampak Tidak Langsung Yaitu Baik Pada Tumbuhan Maupun Hewan Akibat Dari Pembuangan Limbah Baik Limbah Cair Maupun Limbah Padat.

 Merkuri (Air  Raksa, Hydragyrum Atau Hg) Merupakan Salah  Satu Jenis Logam Yang Sangat Toksik Bagi Kesehatan  Manusia. Merkuri Dapat Ditemukan Secara Alami Di Alam  (Akibat Aktivitas Vulkanik, Pelapukan Batuan, Pergerakan Air, Dan Proses Biologis), Aktivitas Manusia (Pembakaran  Batu  Bara,  Pembuatan  Semen, Pestisida,  Klorin,  Dll), Serta Remobilisasi Merkuri Dari Sumber Historis Yang Terjadi Apabila Deposit Merkuri Yang Ada Pada Tanah, Sedimen, Tempat Pembuangan Sampah, Dan Limbah Terganggu.

Merkuri Digunakan Pada Artisanal And Small-Scale Gold Mining (Asgm) Atau Pertambangan Emas Skala Kecil.  Tujuannya Untuk Mengekstrak Emas Dari Bijih Dengan Membentuk Amalgam Yang Merupakan Campuran Antara  Merkuri  Dan  Emas  Dengan  Jumlah Perbandingan Yang  Sama.  Amalgam  Yang Telah Terbentuk  Kemudian  Dipanaskan  Untuk Menguapkan  Merkuri  Dari  Campuran, Sehingga  Hanya  Emas  Yang  Akan  Tersisa.  Metode  Ini Digunakan  Karena Dianggap  Lebih Murah Dari Pada Metode Alternatif Lainnya, Dapat Dikerjakan Oleh Satu Orang, Cepat, Dan Mudah.

Salah Satu Tragedi Yang Pernah Terjadi Akibat Merkuri Adalah Tragedi Minamata Yang Terjadi Di Teluk Minamata, Jepang Pada Tahun 1959. Tragedi Ini Menyebabkan Kelumpuhan  Syaraf Seperti Kejang, Lumpuh, Dan Gangguan Fungsi Kerja Sistem Saraf Yang Sangat Fatal Pada Seluruh Penduduk Di Daerah Tersebut.

Berkaca Dari Kejadian Tersebut, United Nations Environment Programme (Unep), Pada Konsul Pemerintahan Ke 25 Menghasilkan Keputusan Untuk Memulai Langkah Internasional Guna Mengelola Penggunaan Merkuri Secara Efektif, Efisien Dan Koheren. Konvensi Ini Disetujui Oleh 121 Negara Termasuk Indonesia, Dimana Entry Into Force Dari Hasil Konvensi Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2017 Ini.

 

Perundang-Undangan Tentang Pertambangan Yang Melarang Terjadinya Kerusakan Lingkungan (Akibat Penggunaan Merkuri)

  1. Beberapa Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Pertambangan Dan Penggunaan Bahan Berbahaya Diantaranya :
  2. Uu No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara;
  3. Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Pp No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
  5. Pp No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun; Serta
  6. Peraturan Menklh No 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat.

 

Bahwa Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat Yang Dilakukan Melalui Kegiatan Penambangan Pada Cebakan Emas Primer Dan Cebakan Emas Sekunder Serta Kegiatan Pengolahannya Berpotensi Menurunkan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Penanganan Tindak Pidana Oleh Polri Terkait Pertambangan Dalam 5 Tahun Terakhir Memiliki Jumlah Yang Fluktuatif, Sebagaimana Data Berikut:

  1. Tahun 2012 Terdapat 250 Kasus Dengan 344 Tersangka;
  2. Tahun 2013 Terdapat 403 Kasus Dengan 546 Tersangka;
  3. Tahun 2014 Terdapat 317 Kasus Dengan 317 Tersangka;
  4. Tahun 2015 Terdapat 173 Kasus Dengan 203 Tersangka;
  5. Tahun 2016 Terdapat 60 Kasus Dengan 67 Tersangka.

 

Sedangkan Tindak Pidana Yang Khusus Berkaitan Dengan Penggunaan Merkuri Dalam Pertambangan Emas Skala Kecil Sebagai Berikut : 1)Terdapat 15 Kasus Penggunaan Merkuri Dalam Pertambangan Emas Skala Kecil Selama Periode 2015-2017 Dengan Rincian 3 Kasus Pada 2015, 9 Kasus Pada 2016 Dan 3 Kasus Pada Tahun 2017; 2) Kasus Tersebut Terjadi Di Kaltim (2 Kss), Jambi (1 Kss), Bengkulu (1 Kss), Maluku (6 Kss), Dan Kalbar (5 Kss), Dengan Total 13 Tersangka Dan 1 Tersangka Korporasi;

 

Analisis Dan Upaya Polri Terkait Tindak Pidana Pertambangan

 Terdapat Beberapa Kelompok Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Dengan Modus Operandi Yang Berbeda, Yaitu:

  1. Perusahaan
  • Dilakukan Dengan Cara Menampung Hasil Pertambangan Tanpa Izin, Melakukan Penambangan Di Kawasan Hutan, Melakukan Penambangan Dengan Izin Eksplorasi (Tanpa Izin Produksi), Serta Melakukan Penambangan Di Luar Koordinat Yang Diizinkan.
  • Dilakukan Untuk Memperoleh Keuntungan Yang Besar, Dimana Proses Mewujudkannya Biasanya Melibatkan Oknum Aparat Dengan Harapan Dapat Mempermudah Perolehan Perizinan.
  1. Masyarakat
  • Dilakukan Dengan Cara Penambangan Tanpa Izin, Serta Melakukan Penambangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin.
  • Komoditas Terbesar Dalam Tindak Pidana Pertambangan Yang Dilakukan Masyarakat Biasanya Adalah Emas Dan Batubara.
  • Tindakan Tersebut Dipengaruhi Beberapa Faktor Diantaranya Motivated Offender Dimana Terdapat Tekanan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup, Suitable Target Yaitu Adanya Keuntungan Yang Menggiurkan, Serta Absence Of Capable Guardian Atau Kurangnya Pihak Yang Mengawasi Atau Menjaga Lokasi Pada Wilayah Yang Kaya Akan Sumber Daya Mineral
  1. Aparat Pemerintah
  • Dilakukan Dengan Menerbitkan Izin Pertambangan Secara Melawan Hukum;
  • Alasan Keterlibatan Dalam Tindak Pidana Pertambangan Adalah Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup, Serta Memperlancar Karir.

Hambatan Yang Dihadapi Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Pertambangan Yaitu:

  1. Lokasi Penambangan Tanpa Ijin Berada Di Daerah Yang Terpencil Dan Sulit Dijangkau;
  2. Tambang Tanpa Ijin Biasanya Dikelola Rakyat Sehingga Terjadi Benturan Antara Aparat Dengan Masyarakat;
  3. Evakuasi Alat Berat Dan Pengumpulan Barang Bukti Cukup Menyulitkan.

 

Kesimpulan Dan Rekomendasi

 Kesimpulan

  1. Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Rakyat Dan Pertambangan Emas Skala Kecil Merupakan Perbuatan Tindak Pidana Atau Kejahatan Yang Mana Para Pelakunya Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana;
  2. Pemerintah Telah Mengatur Dengan Jelas Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Serta Ketentuan Tentang Pengelolaan Limbah, Bahan B3 Termasuk Merkuri Sehingga Diharapkan Dapat Mencegah Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup;
  3. Berbagai Sanksi Pidana Yang Cukup Berat Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Namun Pelaku Minerba Tetap Terjadi Apalagi Pertambangan Rakyat Dan Pertambangan Emas Skala Kecil Tetap Terjadi Dan Proses Pemisahan Mineral Dengan Emas Melalui Penggunaan Merkuri Karena Pertambangan Tersebut Keuntungan Sangat Menjanjikan;
  4. Keterpaduan Antar Fungsi Kelembagaan Pemerintah Sangat Diperlukan Untuk Mengantisipasi Dan Mengatasi Dampak Kerusakan Lingkungan;

 Rekomendasi

  1. Perlu Adanya Regulasi Khusus Yang Mengatur Larangan Penggunaan Merkuri Dicantumkan Dalam Klausa Pasal Tersendiri Mengingat Ketentuan Yuridis Yang Ada Masih Menginduk Pada Pasal Tentang Kerusakan Lingkungan Dan Merkuri Termasuk Dalam Bahan B3;
  2. Keterpaduan Antar Fungsi Kelembagaan Pemerintah Sangat Diperlukan Untuk Mengantisipasi Dan Mengatasi Dampak Kerusakan Lingkungan;
  3. Perlunya Dilakukan Riset Tentang Proses Pengolahan Mineral Untuk Memisahkan Biji Emas Tanpa Melalui Bahan Kimia;
  4. Perlu Diberikan Alternative Solutif Bagi Penambang Rakyat Kecil Yang Merupakan Mata Pencaharian Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya.

 

source : Divkum dan Bareskrim Polri

Iklan