POLITIK DALAM NEGERI

DINAMIKA POLITIK GLOBAL

Negara Indonesia Tidaklah Berada Di Ruang Yang Vakum, Melainkan Sangat Dipengaruhi Oleh Peta Politik Internasional Beserta Dinamikanya. Karena Dunia Internasional Memiliki Sifat Anarchy, Yang Berarti Bahwa Political And Social Disorder Due To The Absence Of Govermental Control.

Dunia Internasional Tidak Memiliki Pemimpin Dunia Yang Dapat Mendorong Atau Memaksakan Otoritasnya Kepada Sebuah Negara, Sehingga Sebuah Negara (Nation State) Memiliki Otoritasnya Masing – Masing Untuk Mengatur Negaranya Maupun Mempengaruhi Negara Lain. Realitas Ini Menyebabkan Terjadinya ‘Hukum Rimba’, Siapa Yang Berkuasa Dialah Yang Akan Menang.

Saat Ini, Terjadi Dua Fenomena Besar Di Dunia Yang Dikenal Dengan Istilah Demokratisasi Dan Globalisasi. Fenomena Demokratisasi Jauh Sebelumnya Telah Disampaikan Oleh Francis Fukuyama Dalam Bukunya The End Of History And The Last Man (1992) Yang Menyatakan Bahwa Penyebaran Demokrasi Liberal Dan Kapitalisme Pasar Bebas ‘Ala Barat Beserta Gaya Hidupnya Ke Seluruh Dunia Dapat Menandakan Titik Akhir Evolusi Sosial-Budaya Umat Mausia Dan Menjadi Bentuk Terakhir Dari Pemerintahan Manusia.

Pendapat Fukuyama Tersebut Sejatinya Merupakan Antitesis Dari Pendapat Samuel Huntington Tentang The Clash Of Civilizations, Dimana Huntington Berpendapat Bahwa Identitas Budaya Dan Agama Seseorang Akan Menjadi Sumber Konflik Utama Di Dunia Pasca Perang Dingin, Dimana Dunia Akan Terbagi Ke Dalam Kelompok Peradaban – Peradaban Besar.

Dari Kedua Pendapat Ini, Kita Dapat Menyaksikan Bagaimana Saat Ini Pihak Barat Dengan Ideologi Liberal Demokrasi Dan Kapitalisme-Nya, Sebagai Pihak Pemenang Perang Melawan Timur Dengan Ideologi Sosialis Dan Komunisme-Nya, Berupaya Untuk Menyebarkan Ideologi Demokratisasi Ke Seluruh Dunia.

Fenomena Demokratisasi Ini Dapat Dilihat Melalui Beberapa Ciri Diantaranya Adalah Menguatnya Legislatif Dibandingkan Eksekutif, Semakin Kuatnya Media Sebagai Pilar Ke – Empat Demokrasi Setelah Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif, Menguatnya Civil Socety Dan Lembaga Internasional Serta Meningkatnya Tuntutan Kebebasan Individu (Ham) Dan Supremasi Hukum. Dunia Menjadi Monopolar Mengarah Kepada Satu Kutub, Yakni Dikuasai Oleh Kekuasaan Barat Dengan Agendanya Yang Mengusung Demokrasi Liberal.

Pada Beberapa Pendapat Menyatakan Bahwa, Negara – Negara Yang Tidak Mengusung Demokrasi Akan ‘Tumbang’, Sehingga Memunculkan Hipotesis Bahwa Negara Yang Mengedepankan Kekuasaan Otokrasi Maupun Oligarki Akan Mengalami Kekalahan. Disadari Ataupun Tidak, Fenomena Ini Telah Melanda Indonesia Saat Terjadinya Reformasi 1998, Dimana People Power (Demokrasi à Kekuasaan Ditangan Rakyat) Telah Menjatuhkan Rezim Orde Baru.

Fenomena Berikutnya Adalah Gelombang Globalisasi Yang Terjadi Dan Mewabah Di Seluruh Dunia. Globalisasi Sendiri Jauh Sebelumnya Juga Telah Diprediksi Oleh Alfin Toffler Dalam Sebuah Pandangan Tentang The Third Wave. Toffler Menjelaskan Bahwa Ada Tiga Gelombang Yang Menyebabkan Berubahnya Peradaban Manusia, Yakni Pertama Ketika Manusia Menemukan Cara Bercocok Tanam, Sehingga Tidak Perlu Lagi Berburu Untuk Mencari Sumber Makanan Yang Merubah Pola Kehidupan Dari Nomaden Menjadi Menetap. Kemudian Kedua Pada Saat Terjadinya Revolusi Industri, Dimana Kehidupan Manusia Yang Mengedepankan Tenaga Manusia Telah Berubah Menjadi Tenaga Mekanik. Serta Ketiga, Ketika Terjadinya Revolusi Akibat Berkembangnya Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Fenomena Ini Telah Menyebabkan Dunia Menjadi Tanpa Batas (Borderless World), Dimana Dunia Menjadi Tanpa Sekat Dan Berada Dalam Genggaman, Karena Setiap Individu Dapat Memperoleh Informasi Secara Cepat Dan Real Time, Seiring Dengan Berkembangnya Teknologi Internet Beserta Peralatannya Yang Semakin Canggih.

Selanjutnya Mengenai Kondisi Perekonomian Dunia Yang Saat Ini Tengah Menghadapi Economic Global Slowdown, Atau Perlambatan Ekonomi. Hal Ini Dapat Dilihat Dari Kondisi Gejolak Pasar Keuangan, Penurunan Harga Komoditas, Lemahnya Arus Modal Yang Masuk Disertai Dengan Terjadinya Depresiasi Mata Uang Di Negara Berkembang. Di Samping Itu, Kondisi Perekonomian China Sebagai Salah Satu Negara Maju Di Dunia, Mengalami Penurunan Pada Medio 2015 Yang Lalu, Bahkan Yuan Mengalami Devaluasi Yang Cukup Memprihatinkan. Langsung Ataupun Tidak Langsung, Perlambatan Ekonomi Global Akan Mempengaruhi Perekonomian Di Negara Indonesia.

Beralih Pada Isu Global Lainnya, Perkembangan Fenomena Arab Spring Turut Memberikan Pengaruh Pada Kondisi Stabilitas Keamanan Dunia. Kejadian – Kejadian Teror Masih Terjadi Di Berbagai Belahan Dunia, Yang Tentu Saja Akan Berimplikasi Bagi Situasi Keamanan Negara – Negara Lainnya. Selanjutnya Isu Global Yang Paling Terkini, Tentu Saja Hasil Election Yang Berlangsung Di Negara Adidaya Amerika Serikat, Dimana Hasilnya Telah Kita Ketahui Bersama Bahwa Donald Trump Memperoleh Kemenangan Melawan Hillary Clinton, Dengan Total Electoral College 290 Berbanding 228.

Pro Kontra Mengiringi Kemenangan Trump Atas Hillary, Bahkan Daily Mail Sebagai Salah Satu Media Ternama Di As, Menyebutnya Dengan Tulisan “It’s Trump-Quake”. Bursa Ekonomi Bahkan Sempat Mengalami Penurunan Pada Beberapa Saham Ternama Di Dunia Dan Politik Dunia Tentunya Akan Menantikan Ataupun Membuat Prediksi Dari Berbagai Kebijakan Yang Kelak Akan Diusung Oleh As.

Pada Tataran Regional, Indonesia Tentunya Masih Harus Terus Mengantisipasi Ketatnya Persaingan Yang Akan Dimunculkan Dari Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asia (Mea), Karena Hal Ini Akan Memunculkan Derasnya Arus Barang Dan Arus Tenaga Kerja Dari Dan Menuju Negara Indonesia. Terlebih, Belum Selesainya Dampak Dari Kebijakan Nine Dash Line Yang Diusung China Diseputaran Laut China Selatan, Dan Berimbas Kepada Negara – Negara Disekitarnya Termasuk Indonesia.

Berbagai Berkembangan Dan Isu Global Tersebut, Pasti Akan Memberikan Pengaruh Kepada Negara Kita Di Semua Sendi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara. Implikasi Dari Dinamika Global Tersebut, Harus Dapat Diwaspadai Oleh Indonesia Sebagai Sebuah Negara Dan Merupakan Tantangan Bagi Polri Sebagai Institusi Negara Yang Bertanggung Jawab Di Bidang Pemeliharaan Kamtibmas.

KONDISI DALAM NEGERI

Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kita Mengenal Adanya Agenda Prioritas  Yang Di Sebut Dengan Nama Nawacita. Gagasan Ini Merupakan Program Yang Berisikan 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Sebagai Jalan Perubahan Menuju Indonesia Yang Berdaulat Secara Politik, Serta Mandiri Dalam Bidang Ekonomi Dan Berkepribadian Dalam Budaya.

Agenda Prioritas Ini, Selanjutnya Diimplementasikan Ke Dalam Agenda Pembangunan Nasional Yang Tercantum Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) 2015-2019 Yang Dihasilkan Melalui Backround Studies, Dimana Rancangan Teknokratik – Nya Sesuai Arah Visi Dan Misi Pemerintahan Jokowi – Jk.

Bahwa Rpjmn 2015-2019 Disusun Dengan Menyesuaikan Pada Dinamika Konstelasi Geo Politik Global Serta Lingkungan Strategis Yang Terjadi Di Regional. Program Ini Terus Berproses Hingga Saat Ini, Dimana Hal Nyata Yang Dapat Kita Rasakan Diantaranya Adalah Proses Pembangunan Infrastruktur Yang Berlangsung Secara Masif Di Seluruh Indonesia.

Pemerintah Telah Meluncurkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi Serta Menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi Ke 14 Tentang E-Commerce, Yang Bermuara Pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Pemerintah Terus Berusaha Untuk Menjaga Agar Pendapatan Negara Lebih Besar Daripada Anggaran Yang Dikeluarkan Dan Dari Beberapa Indikator Keberhasilan, Dapat Dikatakan Bahwa Paket Kebijakan Ekonomi Yang Telah Digulirkan Adalah Cukup Berhasil, Salah Satunya Adalah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Yang Masih Berada Diatas 5% Ditengah Suasana Economic Global Slowdown Yang Terjadi Saat Ini. Termasuk Dengan Mengeluarkan Kebijakan – Kebijakan Lainnya Seperti Kebijakan Pengampunan Pajak, Efisiensi Dweeling Time Guna Menekan Harga Bahan Pokok, Serta Kebijakan Pemotongan Anggaran.

Kemudian, Saat Ini Pemerintah Telah Menggulirkan Paket Kebijakan Reformasi Hukum Yang Dilatarbelakangi Kondisi Hukum Saat Ini Yang Belum Berjalan Secara Optimal, Masih Banyak Terjadi Mafia Peradilan, Penegakan Hukum Yang Lemah, Tajam Kebawah Tumpul Keatas, Serta Banyaknya Regulasi Yang Tumpang Tindih. Paket Pertama Digulirkan Untuk Jangka Waktu 6 Bulan, Salah Satunya Menyangkut Pada Aspek Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Operasi Saber Pungli, Tujuannya Untuk Memperbaiki Pelayanan Publik. Sasaran Lainnya Dari Paket Kebijakan Pertama Ini Adalah Operasi Pemberantasan Penyelundupan, Yang Nanti Akan Ditangani Oleh Tim Tersendiri Karena Penyelundupan Memiliki Dampak Yang Luas Utamanya Dibidang Ekonomi.

PILKADA SERENTAK 2017

Beralih Pada Isu Nasional Yang Terjadi Beberapa Minggu Kebelakang. Sebagaimana Kita Ketahui Bersama, Pilkada Serentak 2017 Yang Akan Kita Laksanakan Kedepan, Merupakan Bentuk Pesta Demokrasi Guna Memilih Kepala Daerah Di 101 Wilayah, Baik Di Tingkat Propinsi, Kabupaten Maupun Kota.

Pilkada Serentak Ini Juga Merupakan Bagian Dari Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Yang Legitimate, Sehingga Pimpinan Yang Didapat Dari Hasil Pilkada Merupakan Kehendak Masyarakat Dan Dijalankan Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat.

Namun Pada Sisi Lainnya, Ditinjau Dari Sudut Pandang Keamanan, Maka Pilkada Serentak Ini Juga Merupakan Bentuk Polarisasi Masyarakat Yang Dilegitimasi. Karena Rakyat Akan Memilih Pasangan–Pasangan Calon Sesuai Dengan Pertimbangan Dan Keyakinan Pribadi Masing – Masing. Kondisi Ini Tentunya Akan Memunculkan Perbedaan – Perbedaan Pendapat Yang Bepotensi Timbulnya Gesekan Di Tengah Masyarakat Kita, Sehingga Dapat Memicu Terjadinya Konflik Akibat Dari Perbedaan Kepentingan Yang Ada.

Kita Dapat Menyaksikan Bagaimana Konstelasi Suhu Politik Yang Mengalami Peningkatan Khususnya Yang Erat Kaitannya Dengan Kondisi Keamanan Dan Ketertiban Dalam Negeri. Dari Mulai Sabang Hingga Merauke, Mengalami Implikasi Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung. Di Aceh Kita Mendengar Adanya Penembakan Posko Pemenangan Bakal Calon Bupati Aceh Timur, Bentrok Massa Pendukung Partai Aceh Dengan Pendukung Fachrurazi-Mukhtar Di Aceh Utara Atau Bentrok Massa Pendukung Paslon Bupati Aceh Jaya.

Di Sumatera Utara Kita Mendengar Konflik Di Pematang Siantar Sebagai Bagian Dari Pilkada Yang Berlangsung Disana. Kemudian, Kejadian Di Kaltim Dan Kalbar Dimana Terjadi Peledakan Tempat Ibadah Oleh Pelaku Teror. Serta Terkahir Konstelasi Politik Yang Terjadi Seiring Berjalannya Tahapan Pemilu Di Dki. Jakarta Yang Diwarnai Adanya Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Gubernur Incumbent – Yang Saat Ini Menjadi Tersangka – Yakni Sdr. Basuki Tjahaja Purnama Atau Ahok.

Tidak Dapat Dipungkiri Bahwa Polarisasi Masyarakat Yang Mengusung Pasangan Calon Kepala Daerahnya Masing – Masing, Akan Berdampak Pada Naik Turunnya Suhu Politik Dan Berimbas Pula Kepada Kondisi Stabilitas Kamtibmas. Pada Berbagai Kesempatan Koordinasi Antara Pihak Penyelenggara Pemilu, Yang Diikuti Pula Tentunya Oleh Institusi Polri, Sebenarnya Telah Dilakukan Pemetaan Potensi Kerawanan Di Setiap Tahapan Pilkada Serentak.

Pada Tahap Kampanye, Dapat Kita Petakan Beberapa Potensi Kerawanan, Diantaranya Gesekan Yang Mungkin Akan Muncul Akibat Pengerahan Massa Saat Kampanye, Manuver – Manuver Politik Dalam Menjegal Lawan, Bentuk Black Campaign, Money Politic, Ataupun Munculnya Potensi Kerawanan Berupa Kejahatan Konvensional, Kemacetan Hingga Kecelakaan Lalu Lintas.

Kemudian Pada Tahapan Pemungutan Suara, Kita Juga Memetakan Potensi Kerawanan Berupa Rusaknya Tps, Surat Dan Kotak Suara, Keterlambatan Maupun Kekurangan Surat Suara, Suara Ganda, Penyelenggara Pemilu Yang Tidak Netral, Dan Sebagainya.

Pada Tahapan Penetapan Paslon Terpilih Juga Memiliki Potensi Kerawanan Tersendiri, Seperti Sabotase, Penolakan Paslon Terpilih, Unjuk Rasa, Intimidasi Dan Lain – Lain. Termasuk Pula Pada Tahapan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Seperti Pemalsuan Barang Bukti, Pengerahan Massa Saat Proses Sidang Dan Seterusnya. Potensi Kerawanan Tersebut, Akan Dapat Berkembang Menjadi Konflik Sosial Apabila Berlarut – Larut Dan Tidak Ditangani Dengan Cepat Dan Tepat.

SINERGITAS YANG DIBUTUHKAN

Perlu Dipahami Bersama, Bahwa Pelaksanaan Pilkada Serentak Akan Dapat Berjalan Dengan Tertib, Aman Dan Damai, Jika Koordinasi Dan Komunikasi Intensif Berlangsung Pada 9 (Sembilan) Elemen Utama Pelaksana Pilkada, Yaitu :

  1. Pertama Adalah Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Baik Ditingkat Pusat Maupun Ditingkat Daerah, Yang Hendaknya Dapat Membuat Program Yang Sesuai Serta Menjaga Netralitasnya Sampai Kelapisan Terbawah.
  2. Kedua Adalah Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Untuk Tingkat Pusat Dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ditingkat Propinsi, Kota Dan Kabupaten, Yang Juga Harus Menjaga Netralitas.
  3. Ketiga, Elemen Pasangan Calon (Paslon) Beserta Pendukung Dan Tim Sukses, Yang Harus Siap Bertanding Secara Sehat Dengan Tidak Mengalalkan Segala Cara. Siap Kalah Dan Siap Menang.
  4. Keempat Adalah Elemen Partai Politik, Sebagai Kendaraan Yang Mengusung Para Paslon Dan Memiliki Elemen Pendukungnya Masing – Masing, Yang Juga Hendaknya Memelihara Dan Menjaga Terwujudnya Etika Berpolitik Yang Sehat.
  5. Kelima Adalah Elemen Keamanan, Baik Polri, Tni Maupun Unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas), Yang Harus Mampu Membuat Rencana Pengamanan, Mampu Mendeteksi Dan Mengantisipasi Semua Potensi Kerawanan. Elemen Keamanan Juga Harus Bertindak Secara Pro Aktif Dan Bukan Responsif, Serta Menjaga Netralitasnya.
  6. Keenam Adalah Elemen Media, Sebagai Corong Informasi Dan Komuniasi Melalui Pemberitaan Yang Dibuat Dan Dipublikasikan. Dimana Hendaknya Media Senantiasa Menyuarakan Dan Menghimbau Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Damai Dan Mampu Mendinginkan Suhu Politik.
  7. Ketujuh Adalah Elemen Lsm Dan Pengawas Independen, Sebagai Unsur Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil.
  8. Kedelapan Adalah Elemen Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dan Tokoh Adat, Yang Hendaknya Dapat Secara Berkelanjutan Memberikan Pencerahan Kepada Elemen Masyarakat. Sehingga Disparitas Yang Muncul Akibat Polarisasi Warga Tidak Menjadi Semakin Tajam.
  9. Yang Terkakhir Kesembilan, Adalah Elemen Pemerintahan Daerah, Sebagai Bagian Dari Sistem Bernegara Yang Harus Ikut Serta Menjaga Situasi Penyelenggaraan Pilkada Agar Berjalan Dengan Kondusif.

Sebagai Bagian Dari Pemerintah, Keberadaan Pemerintah Daerah Baik Di Tingkat Pemprov, Pemkot, Maupun Pemkab, Memiliki Nilai Strategis Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Negeri. Karena Unsur Pemerintahan Memiliki Otoritas Untuk Mengatur, Menjalankan Dan Mengendalikan Roda Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.

Setiap Kepala Daerah Baik Setingkat Gubernur, Walikota Maupun Bupati Mempunyai Kewenangan Yang Diatur Dalam Undang – Undang Untuk Melaksanakan Berbagai Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Baik Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Pendidikan Dan Khususnya Dibidang Keamanan Dalam Negeri.

Namun Demikian, Pada Beberapa Bagian, Masih Terdapat Kelemahan Dalam Memaknai, Memahami Dan Menguasai Aturan Perundang – Undangan Yang Ada, Termasuk Dalam Menyadari Maksud Dan Tujuan Dari Digulirkannya Berbagai Kebijakan Negara Dalam Bentuk Peraturan Perundang – Undangan.

Salah Satu Contohnya Adalah, Belum Seluruhnya Dari Unsur Pemerintah Daerah Yang Menyadari Pentingnya Undang – Undang Tentang Penanganan Konflik Sosial Beserta Aturan Yang Mengiringinya. Bagaimana Tahapan – Tahapan Mulai Dari Pencegahan Konflik Dan Penghentian Konflik, Yang Sering Dianggap Sebelah Mata. Demikian Pula Adanya Dengan Tahapan Pemulihan Pasca Konflik Seperti Rekonsiliasi, Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Padahal Di Tengah Keberagaman Dan Kebhinnekaan Yang Indonesia Miliki, Juga Tersimpan Potensi Konflik Yang Dapat Terpicu Oleh Satu Atau Dua Kejadian Yang Muncul Di Tengah – Tengah Masyarakat. Hal Ini Memerlukan Keseriusan Dari Unsur Pemerintah Daerah, Agar Stabilitas Keamanan Dapat Terus Terjaga. Karena Harus Disadari Pula Bahwa, Polri Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Semua Permasalahan Sosial Yang Terjadi, Namun Harus Didukung Oleh Elemen Pemerintahan Daerah Serta Stakehodlers Terkait Lainnya.

Demikian Pula Dengan Kedudukan Peraturan Setingkat Menteri, Seperti Halnya Yang Pernah Diterbitkan Tentang Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Pemerintah Pusat Tentu Tidak Serta Merta Mengeluarkan Kebijakan Atau Aturan Tanpa Melalui Kajian Strategis.  Fkub Dan Fkdm Selayaknya Menjadi Forum Komunikasi Yang Berpengaruh Signifikan Dalam Mencegah Dan Meminimalisir Segala Potensi Konflik Di Tengah – Tengah Keberagaman Dan Kebhinnekaan Di Indonesia.

Peraturan – Peraturan Tersebut, Secara Jelas Memberikan Gambaran Mengenai Kewajiban Dan Tanggung Jawab Unsur Pemerintahan Mulai Dari Pejabat Setingkat Gubernur Hingga Kelurahan. Peraturan Ini Tidak Dapat Dipungkiri Akan Sangat Berkaitan Erat Dengan Sektor Keamanan Dan Ketertiban Dalam Negeri, Utamanya Dalam Menjaga Dan Memelihara Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Desember 1, 2016, in Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: