REFORMASI HUKUM

Latar Belakang

Kondisi Penegakan Hukum Yang Saat Ini Berjalan Dirasa Masih Belum Optimal, Hal Ini Dapat Dilihat Baik Dari Aspek Aparat Penegak Hukum, Efektivitas Penegakan Hukum, Maupun Aspek Sarana Prasarana Penegakan Hukum.

Disamping Itu, Potensi Gangguan Dan Kejahatan Yang Selalu Berkembang Dari Waktu Ke Waktu, Menyebabkan Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum Ini Menjadi Semakin Bertambah.

Untuk Itu Dibutuhkan Sebuah Terobosan Di Bidang Hukum, Yang Perlu Diterapkan Secara Komprehensif, Meliputi Elemen Struktur Hukum, Materi Hukum, Maupun Budaya Hukum Sehingga Pelaksanaan Penegakan Hukum Dapat Lebih Optimal.

Tentunya Hal Ini Harus Dilaksanakan Secara Bertahap Dan Berkelanjutan, Melalui Penerapan Strategi Yang Tepat Dan Komprehensif, Dengan Target Waktu Yang Terukur, Baik Jangka Pendek Maupun Panjang.

Kondisi Hukum Saat Ini

Kondisi Hukum Saat Ini Yang Berkaitan Dengan Reformasi Hukum Ditinjau Dari Aspek Materi Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana Dan Prasarana Penegakan Hukum, Dan Kesadaran Hukum Masyarakat.

  • Aspek Materi Hukum
  • Masih Terjadi Inkonsistensi Hukum, Yakni Masih Sering Didapatkannnya Substansi Dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Sinkron Atau Bahkan Bertentangan Secara Vertikal Maupun Secara Horisontal;
  • Terjadi Upaya Besar-Besaran Untuk Merevisi Produk Hukum Yang Dibuat Pada Rezim Pemerintahan Lama Yang Dinilai Bersifat Otoriter, Sehingga Tidak Sesuai Dengan Tatanan Kehidupan Demokratis Dalam Era Reformasi. Setidaknya terdapat regulasi yang cukup banyak berjumlah 60.263 produk hukum.
  • Di Samping Banyaknya Peraturan Yang Tidak Harmonis (tumpang tindih) Antara Satu Dengan Yang Lain, Muncul Juga Kecenderungan Memberikan Wewenang Baru Kepada Satu Lembaga Baru, Sedangkan Keberadaan Eksistensi Pada Lembaga-Lembaga Lama Masih Eksis Atau Tidak Pernah Dicabut.

Aspek Aparat Penegak Hukum

  • Moralitas Dan Mentalitas Aparat Yang Masih Kurang, Yang Berkaitan Dengan Faktor Kondisi Lingkungan Kehidupan Aparat Penegak Hukum Yang Banyak Mendorong Ke Arah Tindakan Negatif, Misalnya: Kebutuhan Ekonomi, Atau Gaji Yang Sangat Jauh Dari Cukup, Sehingga Memaksa Petugas Mencari Income
  • Belum Terpenuhinya Dukungan Dana Operasional Dalam Penegakan Hukum, Sehingga Memaksa Petugas Untuk Mencukupi Dana Operasional Dari Sumber Lainnya, Melalui Penyimpangan Atau Pembebanan Kepada Para Korban Atau Pihak Lainnya.
  • Kebiasaan Sebagian Warga Masyarakat Yang Cenderung Mempengaruhi Aparat Untuk Melakukan Tindakan Yang Menyimpang Dalam Menyelesaikan Masalah Penegakan Hukum Dengan Sendirinya Juga Sangat Menghambat Perbaikan Moral Dan Mental Aparat Hukum.
  • Rule of law index Indonesia pada tahun 2015 baru mencapai 0,52 point, atau menduduki peringkat 52 dari 68 negara didunia. Sedangkan indeks persepsi korupsi belum juga membaik dengan nilai indeks sebesar 36, Indonesia menduduki peringkat 88 dari 168 negara pada tahun 2015.
  • Masih terdapat penyelesaian kasus hukum yang tidak tuntas, dari 755 kasus korupsi yang naik ke tingkat penuntutan hanya sebanyak 156 kasus saja.
  • Masih maraknya kasus penyelundupan yang masih merugikan negara dalam jumlah yang tidak sedikit.

Aspek Sarana Dan Prasarana

  • Pada Umumnya Sarana Dan Prasarana Penegakan Hukum Saat Ini Masih Belum Memadai, Contoh Paling Jelas Adalah Masalah Rumah Penyimpanan Barang Bukti Sitaan Negara, Yang Mana Sejak Kuhap Diundangan Tahun 1981, Sampai Saat Ini Jumlah Rupbasan Yang Tersedia Sangat Sedikit.
  • Demikian Juga Dengan Jumlah Rumah Tahanan Masih Sangat Kurang, Sehingga Selama Ini Sebagian Besar Menggunakan Rutan Yang Ada Pada Polri. Fasilitas Lembaga Pemasayarakat Pada Umumnya Juga Sangat Kurang Memadai Dimana Hampir Semua Lapas Jumlah Penghuninya Selalu Melebihi Kapasitas Lapas.

Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat

  • Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Baik, Dapat Berpengaruh Dalam Meminimalisir Jumlah Pelanggaran Hukum, Serta Dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Baik Dalam Mengawasi Berjalannya Hukum Di Lingkungan Masing-Masing,  Termasuk Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Membantu Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum.
  • Tingginya Partisipasi Dan Kesadaran Hukum Sangat Tergantung Kepada Proses Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Positif, Sehingga Hal Ini Akan Berkaitan Dengan Proses Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Rekomendasi Revitalisasi Hukum                           

  • Menata Kembali Substansi Hukum Melalui Peninjauan Dan Penataan Kembali Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Tertib Perundang-Undangan Dengan Memperhatikan Asas Umum Dan Hirarki Perundang-Undangan. Bentuk Hukum Yang Perlu Disusun Dan Diperbaharui Tidak Saja Berupa Undang-Undang, Tetapi Juga Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Di Lingkungan Lembaga-Lembaga Negara Dan Lembaga Independen Lainya Seperti Mari, Kpk, Dan Sebagainya.
  • Untuk Menampung Kebutuhan Di Tingkat Lokal Dan Menghormati Serta Memperkuat Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Dalam Memperkaya Sistem Hukum Dan Peraturan, Dapat Dilakukan Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Bagian Dari Upaya Pembentukan Dan Pembaruan Materi Hukum Nasional;
  • Melakukan Revitalisasi Hukum Melalui :
    • Perbaikan pelayanan publik, meliputi 1)pendaftaran izin tinggal terbatas secara elektronik, 2)pemberian hak warga binaan, 3)pendaftaran naturalisasi secara elektronik, 4)pendaftaran paten, merk dan desain industri secara elektronik, 5)percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan SKCK, 6)pembentukan tim terpadu pemberantasan pungli dan 7)pelayanan bantuan hukum berbasis IT.
    • Penyelesaian Kasus, meliputi 1)pembentukan satgas penyelundupan, 2)penyelesaian kasus HAM masa lalu, 3)penyederhanaan penanganan masalah tipiring (tilang), 4)penegakan hukum kasus karhutla, 5)pencegahan tindak pidana korupsi, 6)penyelesaian sengketa bisnis, dan 7)optimalisasi pemanfaatan pelaporan LHA,LHP, dan laporan informasi dari PPATK dalam tindak pidana TPPU.
    • Penataan Regulasi, meliputi 1)penguatan pembentukan peraturan perundang – undangan, 2)revitalisasi evaluasi peraturan perundang – undangan, dan 3)penataan database peraturan perundang – undangan .
    • Pembenahan Manajemen Perkara, meliputi 1)database penanganan perkara yang terbarukan dan terintegrasi antara penegak hukum, 2)tata kelola kasus korupsi, 3)unit khusus percepatan penanganan kasus, 4)tata kelola benda sitaan dan barang rampasan, 5)pendampingan jaksa dalam penyidikan, dan 6)penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan murah.
    • Penguatan SDM, meliputi 1)rekrutmen dan promosi berbasis kinerja pada kejaksaan dan kepolisian, 2)penambahan jumlah penyelidik, penyidik dan penuntut pada KPK, dan 3)penguatan fungsi koordinasi dan supervisi KPK kepada penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan.
    • Penguatan Kelembagaan, meliputi 1)Polisi komunitas, 2)penanggulangan over capacity lapas, 3)reorganisasi lembaga kejaksaan berdasarkan fungsi, 4)penguatan Kompolnas dan Komisi Kejaksaan, 5)perubahan organisasi MA dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan kinerja, dan 6)Anggaran pengadilan berbasis kinerja.
    • Pembangunan Budaya Hukum, meliputi Penanganan intoleransi dan revolusi mental.

 

Paket Kebijakan Reformasi Hukum Tahap I

  • Melalui Operasi Pemberantasan Pungli dan Suap
  • Operasi Pemberantasan penyelundupan
  • Program percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK
  • Program pelayanan Izin tinggal terbatas dan HAKI bebas Korupsi dengan teknologi informasi yang transparan
  • Program relokasi lapas

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Oktober 12, 2016, in Makalah Lepas, Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada REFORMASI HUKUM.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: