PERAN POLRI DALAM MENDUKUNG IKLIM INVESTASI

KONDISI UMUM INVESTASI DI INDONESIA

  • Berdasarkan Data Bkpm, Realisasi Investasi Kuartal I 2016, Mencapai 298,1 T, Terdiri Atas Penanaman Modal Dalam Negeri Sebesar Rp. 102,6 T Dan Menyerap 223.599 Orang Tenaga Kerja, Serta Penanaman Modal Asing Sebesar Rp. 195,5 T (65,6% Dari Total Investasi) Dan Menyerap 458.310 Tenaga Kerja.
  • Target Realisasi Investasi 2016 Adalah 595,8 T Atau Naik 14,4% Dibandingkan Tahun 2015, Dan Diharapkan Dapat Menyerap Hingga 2 Juta Tenaga Kerja.
  • Hingga Akhir Tahun 2016, Tercatat Beberapa Investor Asing Berminat Menanamkan Investasinya Di Indonesia, Yakni : 1) Jepang Pada Sektor Konstruksi, 2) China Pada Bidang Farmasi, 3) Australia Pada Beberapa Bidang Seperti Galangan Kapal, Jasa Pengerukan, Venture Capital, Peternakan Dan Budidaya Sapi,Dll, 4) Italia Pada Bidang Bahan Baku Karpet Dan Sebagainya.

  • Hingga Akhir Juni 2016, Tercatat 85 Kawasan Industri Di Indonesia Dengan Luas Total Mencapai 36,29 Ribu Hektar, Yang Tersebar Di Pulau Jawa Sebesar 71,9% Dan Diluar Pulau Jawa Sebanyak 35 Kawasan Industri.
  • Beberapa Permasalahan Sosial Ekonomi Yang Terjadi Sepanjang 2016, Diantaranya :
  • Jumlah Konflik Agraria / Lahan Mencapai 430 Kasus, Dengan Jumlah Korban Tewas Sebanyak 10 Orang;
  • Phk Masal Periode Januari – Agustus 2016 Mencapai 37.751 Orang Dan Jumlah Tenaker Asing Yang Mencapai 112.237;
  • Kondisi Penyerapan Apbn 2016, Berdasarkan Data Dari Kemenkeu Dan Instansi Terkait :
  • Hingga Agustus 2016, Defisit Apbn Telah Mencapai 2,78% Dari Pdb Atau Nilai Defisit Mengalami Peningkatan Sebesar 0,09 Dari Posisi Bulan Juli 2016 Dan Hingga Pertengahan September 2016, Defisit Anggaran Telah Mencapai 2,82%.
  • Kebijakan Pemangkasan Anggaran Dalam Apbn-P 2016 Mencapai 137,6 T, Terdiri Dari Pemotongan Anggaran Pemerintah Pusat Yakni Belanja K/L Rp.64 T, Dana Transfer Ke Daerah Rp.70 T, Dan Dana Desa Sebesar Rp.2,8 T.
  • Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja K/L Hingga Mei 2016 Hanya Mencapai 22,9% Atau Sekitar 179,7 T Dari Total Anggaran Belanja Yang Ditargetkan.
  • Salah Satu Kebijakan Yang Diambil Negara Dibidang Ekonomi Adalah Melalui Amnesti Pajak (Tax Amnesty), Dimana Saat Ini Total Uang Tebusan Dan Surat Pernyataan Harta Telah Mencapai 7,1% Dari Target Atau Sebesar Rp. 11,7 T.
  • Analisa Kondisi Realisasi Investasi Pada Semester I Tahun 2016, Adalah :
  • Belum Tercapainya Target Penyerapan Tenaker Yang Seharusnya Telah Mencapai 1 Juta Tenaker Atau 50% Dari Target Serapan;
  • Peningkatan Investasi Yang Terjadi Belum Secara Signifikan Memberikan Kontribusi Positif Terhadap Kenaikan Penerimaan Negara;
  • Jumlah Tenaga Kerja Asing Yang Terus Meningkat Membuat Tingkat Persaingan Semakin Tinggi;

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM BERINVESTASI

Meningkatnya Ancaman Konflik Tenaga Kerja Karena Masuknya Tenaga Kerja Asing Yang Lebih Kompetitif, Yang Akan Dibarengi Dengan Potensi Penyimpangan Dalam Ijin Kerja, Ijin Tinggal, Ijin Mengemudi, Dsb;

  1. Berpotensi Terbentuknya Mata Rantai Mafia Pertanahan Seperti Pemalsuan Sertifikat, Penyerobotan, Dan Intimidasi Kepada Masyarakat (Ancaman Konflik Agraria), Termasuk Potensi Masalah Kepemilikan Properti Oleh Tenaga Kerja Asing Yang Menetap Di Indonesia;
  2. Proyek Investasi Sengaja Diciptakan Dengan Mutu Kualitas Rendah, Sehingga Membutuhkan Perawatan Bernilai Tinggi Oleh Investor Guna Mendapatkan Keuntungan Berlipat;
  3. Rawan Aksi Massa Terutama Masyarakat Sekitar Kawasan Yang Merasa Wilayahnya Terganggu Akibat Aktifitas Industri Khususnya Akibat Polusi;
  4. Potensi Masuknya Arus Barang Larangan Dan / Atau Terbatas (Lartas) Meningkat, Disertai Potensi Pemalsuan Dokumen Arus Barang Dan Potensi Penyalaghunaan Wewenang Dalam Sistem Pengawasannya;
  5. Potensi Terhadap Perkembangan Kejahatan Ekonomi, Terutama Yang Berkaitan Dengan Penyimpangan Transaksi Keuangan, Kemunculan Sistem Pembayaran Baru, Meningkatnya Kecurangan Dalam Bisnis Dan Investasi, Maupun Potensi Penyimpangan Terkait Ijin Investasi.

PERAN DAN LANGKAH POLRI

  • Memberikan Jaminan Keamanan Dan Penegakan Hukum Yang Profesional. Secara Garis Besar, Polri Dapat Berperan Dalam 5 (Lima) Hal Utama, Yaitu :
    1. Terkait Pengamanan Pelaksanaan Apbn.
    2. Stabilisasi Harga Barang Dan Jasa.
    3. Partisipasi Mensukseskan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
    4. Pengamanan Kebijakan Pemerintah.
    5. Antisipasi Kompleksitas Transaksi Keuangan.
  • Pada Bidang Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan, Dimana Tahun 2016 Merupakan Tahun Penegakan Hukum Melalui Penagihan Aktif, Pemeriksaan, Dan Penyidikan, Maka Polri Dapat Berkontribusi Memberikan Pendampingan Kepada Petugas Pajak Di Lapangan.
  • Kontribusi Polri Dalam Memelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Juga Berbanding Lurus Dengan Jaminan Kepastian Bagi Investor Asing Untuk Berinvestasi Di Indonesia, Serta Berpengaruh Terhadap Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur / Proyek Strategis Nasional Diseluruh Indonesia.
  • Selanjutnya Polri Juga Dapat Bekerjasama Dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (Tpid) Untuk Melakukan Pengawasan Dan Mencegah Aksi Penimbunan Atau Spekulasi, Termasuk Memberantas Segala Bentuk Pungli, Melakukan Tindakan Tegas Terhadap Para Mafia Atau Kartel, Dan Lain Sebagainya.

 

  • LANGKAH – LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL :
  1. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Daerah, Disertai Dengan Membuat Pemetaan Kerawanan Terjadinya Konflik Terutama Terkait Masalah Pertanahan Dan Tenaga Kerja.
  2. Mengintensifkan Komunikasi Dan Koordinasi Dengan Pemda Setempat, Terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Untuk Secara Bersama – Sama Meningkatkan Pengawasan Mulai Dari Pembuatan Cetak Biru Proyek, Penentuan Peserta Dan Pemenang Tender, Bahan Baku Dengan Mengutamakan Produksi Dalam Negeri, Penggunaan Tenaga Kerja Diarahkan Dari Masyarakat Lokal Hingga Pelaksanaan Pembangunan Proyek.
  3. Melakukan Pemberantasan Mafia Pertanahan, Aksi Premanisme Dan Pungli Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berbagai Proyek Investasi
  4. Mengedepankan Tindakan Persuasif Yang Humanis Namun Tegas Dalam Menangani Aksi Massa Pada Saat Pelaksanaan Investasi Pembangunan Berbagai Proyek Investasi.
  5. Melakukan Tindakan Secara Tegas Yang Dapat Menimbulkan Efek Jera Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Diketahui Membekingi Kegiatan Pungli, Mafia Tanah, Premanisme Dan Lainnya.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on September 23, 2016, in Makalah Lepas. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada PERAN POLRI DALAM MENDUKUNG IKLIM INVESTASI.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: