HUKUMAN MATI

PENDAHULUAN

Pidana mati secara formal diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana ancaman pidana mati dalam KUHP ditujukan kepada tindak pidana yang sangat berbahaya. Selain itu, ancaman pidana mati masih dicantumkan dalam berbagai undang-undang mengenai tindak pidana khusus.
Penghapusan pidana mati belum diterima di Indonesia karena kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan pidana ini, hal ini masih dipahami sebagai sesuatu yang sah secara hukum maupun moral. kalaupun pidana mati melanggar hak hidup, pelanggaran tersebut dapat dibenarkan sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.
Selain dari perspektif kesadaran sejarah, dipertahankannya pidana mati dalam hukum positif di Indonesia didasarkan pada ide menghindari tuntutan / reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tidak terkendali atau bersifat “extra legal execution”, artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi / tuntutan masyarakat.
Pengenaan sanksi pidana mati bukan merupakan suatu penolakan terhadap pengakuan hak hidup seseorang sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan kejahatan hak asasi ini, konteks penilaian jangan hanya dilihat pada tujuan pemidanaan, perlindungan terhadap pelaku, dan hak hidup seseorang, namun juga harus dilihat dari hak-hak korban, utamanya adalah hak untuk hidup dan merdeka, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Apabila HAM merupakan hak yang sifatnya fitrah yang hanya diberikan oleh Tuhan, maka tentunya hak untuk hidup juga dimiliki oleh sang korban, dan bukan hanya dimiliki oleh pelaku. Pengenaan pidana mati merupakan penegasan bahwa hak hidup siapapun di dunia ini harus dilindungi. Tidak berarti hak hidup seseorang tidak dapat dirampas, yang tidak diperbolehkan adalah “perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang” (arbitrarily deprived of his live).
Dalam UUD 1945 sendiri, pembatasan mengenai perlindungan HAM juga dianut, khususnya diatur dalam pasal 28j ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanann dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Hukuman mati di Indonesia dalam aplikasinya harus diterapkan dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan tidak sewenang-wenang. Penerapan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang sifatnya serius (the most serious crimes) merupakan alternatif yang menjadi pilihan terakhir bagi upaya penegakkan hukum.
Bahwa penerapan pidana mati dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya pidana mati diterapkan untuk tindak pidana yang serius termasuk kepada pengedar narkotika (golongan 1 dan 2), Selektif adalah terpidana yang dijatuhi pidana mati haruslah yang benar – benar telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (beyond reasonable doubt) memang dialah sebagai pelakunya.

Konsep penjatuhan hukuman mati dapat merujuk pada putusan MK No.2-3/puu-v/2007 tanggal 30 oktober 2007, yang menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting.

  •  pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
  • kedua, pidana mati dapat dijatuhkan pada masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
  • ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
  • keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil ditangguhkan sampai perempuan hamil tesebut melahirkan.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan Grasi kepada Presiden, namun demikian putusan Pengadilan khususnya terhadap pidana mati gembong narkoba disarankan permohonan grasinya agar tidak dikabulkan, karena jika dikabulkan akan berimplikasi negatif dan berdampak luas terhadap proses penegakkan hukum, disamping itu juga dapat menurunkan citra negara yang sudah menyatakan perang terhadap tindak pidana narkoba. Percepatan pelaksanaan pidana mati kususnya bagi gembong narkoba yang dipidana mati dan memperoleh kekuatan hukum tetap ini juga didasarkan pada:

  1. kepentingan perlindungan hak asasi warga negara, yang mana dengan penundaan eksekusi pidana mati tersebut dapat mengakibatkan gembong narkoba tersebut melakukan perdagangan gelap narkoba dari dalam penjara; dan
  2. pelaksanaan eksekusi pidana mati akan memberikan pengaruh pada mata rantai tindak pidana narkoba yang mana tindak pidana ini lazimnya merupakan tindak pidana yang terorganisasi (organized crime).

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Mei 4, 2016, in Makalah Lepas. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada HUKUMAN MATI.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: