KONFLIK LAUT CINA SELATAN

  1. PENDAHULUAN

Kawasan Laut Cina Selatan  merupakan jalur perdagangan dari dan ke samudera pasifik dan samudera hindia. Saat ini masih terjadi klaim kedaulatan yang berlarut – larut antara 4 (empat) negara dikawasan tersebut (Malaysia, Vietnam, Philipina Dan   Brunei Darussalam).

Tiongkok memperkirakan cadangan minyak di  kawasan Laut Cina Selatan sebesar 213 miliar barel atau 10 kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat. Kawasan itu juga merupakan route utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan ribuan orang yang tinggal di sekitarnya.

Wilayah perairan Laut Cina Selatan dianggap akan membuka harapan bagi Tiongkok untuk bisa merebut pangsa pasar ekonomi di wilayah asia tenggara sekaligus penghasil sda kelautan  dan sumber penghasil energi gas yang melimpah  serta untuk menangkal misi Amerika Serikat dalam memperluas akses pertahanannya hingga wilayah Laut Cina Selatan.

Kawasan Laut Cina Selatan  yang menjadi perhatian dunia antara lain perbatasan gugus kepulauan paracel dan spratly, yang memiliki letak geografis kepulauan tersebut sangat strategis. Keduanya berada pada titik tengah jalur navigasi internasional di Laut Cina Selatan, sehingga negara yang akan menguasai kedua gugus kepulauan ini berarti akan mengontrol jalur navigasi internasional di Laut Cina Selatan.

Cina mengklaim bahwa  wilayah Laut Cina Selatan adalah milik cina. Hal ini diperkuat dengan mengeluarkan peta nine dashed lines (sembilan garis putus-putus) pada tahun 1947 dan mei 2009, yang mengklaim bahwa semua pulau yang berada diwilayahnya (termasuk kepulauan natuna) dan wilayah perairan serta kandungan laut didalamnya adalah milik cina.

Kedaulatan Indonesia terhadap pulau – pulau terdepan   termasuk kepulauan natuna dan perairannya adalah final dan sah secara yurisdiksi. Oleh karena itu jika ada yang mengklaim kepulauan natuna dan wilayah perairannya berarti keutuhan nkri terancam.

Cina telah mempersiapkan titik – titik kuat di Laut Cina Selatan (nine dashed lines) dengan melakukan reklamasi dan membangun pangkalan di beberapa kepulauan yang mereka duduki. Cina juga membangun kekuatan dengan beroperasinya kapal induk liaoning serta alutsista udara strategis yang memiliki senjata nuklir yang modern.

Meningkatnya aktifitas Tiongkok di Laut Cina Selatan berpotensi menimbulkan konflik yang melibatkan beberapa negara asean dan republik rakyat Tiongkok (RRT), serta negara major power lain yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan. Keberadaan dan latihan militer yang dilaksanakan oleh RRT dalam bentuk patroli ataupun manuver taktis di Laut Cina Selatan yang dekat dengan wilayah Indonesia seperti kepulauan natuna telah menimbulkan kecemasan dan dapat mengganggu kegiatan maritim Indonesia.

Pada tanggal 19 maret 2016, kapal patroli kementerian kelautan dan perikanan ri menangkap kapal ikan berbendera Tiongkok (km kway fey 10078) yang diduga melakukan kegiatan illegal fishing di perairan natuna. Namun, penangkapan tersebut digagalkan oleh kapal penjaga pantai Tiongkok, yang telah melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia (memasuki wilayah zee dan landas kontinen Indonesia).

 

  1. KEBIJAKAN POLITIK INDONESIA

 

Indonesia menekankan pentingnya upaya diplomasi dalam setiap langkah menyelesaikan klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan dan mengajak seluruh negara yang berkepentingan dikawasan tersebut untuk menghormati prinsip – prinsip hukum internasional dan unclos 1982.

Bagi Indonesia, klaim RRT mengenai nine dash line dinilai tidak memiliki dasar hukum dan oleh karenanya Indonesia memandang klaim tersebut dengan “non existence”. Hal tersebut sesuai dengan nota diplomatik Sekjen PBB tanggal 8 juni 2010 yang menyatakan bahwa peta nine dash line adalah “clearly pack international legal basis”.

Walaupun Indonesia bukan claiment states dan tidak mengakui klaim imajiner nine dash line RRT, namun Indonesia dipandang perlu mewaspadai perkembangan infrastruktur di Laut Cina Selatan (seperti kegiatan seismic survey, pembangunan mercusuar dan kapal penangkap ikan).

Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power) dikawasan tersebut, dapat membangun kerjasama dengan negara lain guna memelihara kondisi politik dan keamanan yang kondusif serta menciptakan equilibrium dikawasan Laut Cina Selatan.

  • PREDIKSI

Akibat penyelesaian masalah yang berlarut-larut tidak kunjung berakhir, pembangunan penggelaran perkuatan ekonomi dan militer RRT akan memicu ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan dan semakin meningkat menjadi konflik terbuka hingga konflik bersenjata.

Kemampuan kekuatan yang dimiliki RRT tidak tertandingi oleh negara-negara lain yang berkonflik, maka tidak tertutup kemungkinan dukungan dan kehadiran kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya akan terus diperkuat atas permintaan beberapa negara bersengketa dan merasa perlu di back-up oleh amerika.

Meskipun kehadiran Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan adalah sebagai negara berstatus non claiment states, namun apabila tidak ada solusi yang tepat dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka  panjang oleh para stakeholder, maka jelas akan berdampak langsung pada masalah nasional baik terkait dengan bidang sosial politik, ekonomi, budaya dan keamanan bahkan kedaulatan  negara Indonesia.

 

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on April 25, 2016, in Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada KONFLIK LAUT CINA SELATAN.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: