LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II 2011-2014 SATUAN FUNGSI REGIDENT

 PENDAHULUAN

  1. Umum

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga pelayanan publik Polri diharapakan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Pada Renstra Polri Tahap I tahun 2005 – 2009 membangun kepercayaan (trust building) menjadi program utama dan dasar yang kuat untuk pelaksanaan tahap berikutnya yaitu saat ini Renstra Polri Tahap II tahun 2010 – 2014 membangun kemitraan (patnership building). Program ini telah dijabarkan dalam program kerja dan anggaran Polri yang selaras dengan arah kebijakan nasional Kabinet Indonesia Bersatu II dibidang keamanan yaitu :

  1. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian.
  2. Penerapan Quick Wins diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
  4. Modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari reformasi birokrasi Polri.
  5. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme.
  6. Peningkatan profesionalisme yang diiringi kesejahteraan anggota Polri.

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa kelembagaan dan kementerian harus melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel guna menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik.Esensi reformasi birokrasi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari good governance. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi Polri telah menetapkan lima agenda utama yaitu :

  1. Evaluasi kinerja dan postur Polri 2025.
  2. Restrukturisasi organisasi Polri.
  3. Quick Wins.
  4. Manajemen perubahan budaya.
  5. Manajemen sumber daya manusia dan remunerasi.

 Polda Kaltim sebagai institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, terus berusaha untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pada pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Bidang Pelayanan Umum dalam rangka “Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat”, Polda Kalimantan Timur telah melaksanakan bermacam kegiatan dan terobosan kreatif guna meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Program-program yang telah dilaksanakan tersebut, dilaksanakan pada rentang waktu 2011-2014 dengan berpedoman kepada Road Map RBP Gel.II dengan penyesuaian pada karakteristik masing-masing wilayah dalam Polda Kaltim. Melalui penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan RBP ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam aplikasi RBP yang akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah hukum Polda Kaltim. Sehingga diharapkan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara khusus pada satuan kerja Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim melalui penerapannya oleh fungsi Subdit Regident dapat berjalan dengan baik sesuai dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

Langkah aplikatif yang telah dilakukan dalam pelayanan fungsi regident Ditlantas Polda Kaltim diharapkan mampu menciptakan kepuasan kepada masyarakat Kalimantan Timur serta dapat memberikan dampak positif bagi citra Polri dimasa datang. Dengan demikian, arah kebijakan reformasi birokrasi polri dalam bidang pelayanan fungsi regident polri yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Kaltim senantiasa dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

 Dasar

  1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi ;
  5. Keputusan Kapolri Nomor:KEP/346/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengesahan Road Map RBP Gel.II Tahun 2011-2014;
  6. Keputusan Kapolri Nomor:KEP/180/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Pedoman Monitoring, Evaluasi, Laporan Pelaksanaan RBP;
  7. Surat Telegram Kapolri Nomor:Sprin/2278/XI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Pengiriman Laporan Monitoring Pelaksanaan RBP Tahun 2012; dan
  8. Surat Kapolda Kaltim Nomor:B/2408/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Permintaan Laporan Monitoring Semester I tahun 2014 dan Laporan Akhir Pelaksanaan RBP Gel.II Tahun 2011-2014 Polda Kaltim.

 

Maksud dan Tujuan

  1. Maksud

Laporan akhir pelaksanaan RBP Gelombang II Tahun 2011-2014 ini dibuat dengan maksud sebagai bahan laporan hasil pelaksanaan RBP di wilayah hukum Polda Kaltim yang dilaksanakan oleh fungsi Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim.

 Tujuan

Sebagai bahan memberikan kajian dan penilaian pada pelaksanaan RBP Gel.II Tahun 2011-2014 di lingkungan fungsi Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim sebagai bahan mengambil kebijakan lebih lanjut.

 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan akhir pelaksanaan RBP Gel.II tahun 2011-2014 ini meliputi program-program yang telah ditetapkan dalam rencana aksi, hasil yang dicapai dari pelaksanaan, serta hambatan dan kendala yang ditemukan selama pelaksanaannya.

 

HASIL YANG DICAPAI

  1. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
  2. Kegiatan dan Rencana Aksi
  3. Restrukturisasi tugas dan fungsi dari unit kerja Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim melalui penjabaran Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja melalui rencana aksi sebagai berikut:
  • Menyusun Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) pada fungsi Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim dengan mengacu pada Tupoksi Ditlantas yang ditetapkan dalam Renja Tahunan Ditlantas Polda Kaltim.
  • Pengkajian dan Evaluasi penerapan Perkap 22 Tahun 2010 pada fungsi Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim.
  • Melaksanakan supervisi regident dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan pelayanan SIM,BPKB, dan STNK di Polres jajaran Polda Kaltim.
  1. Kegiatan penguatan Unit Kerja pelayanan Subdit Regident yang terdiri dari pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB melalui rencana aksi sebagai berikut :
  • Penempatan anggota pada unit kerja pelayanan melalui penyesuaian pada latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh petugas sehingga diharapkan dapat memaksimalkan tugas dengan beban kinerja yang dihadapi.
  • Pembuatan tupoksi masing-masing anggota pada unit kerja pelayanan yang baru terbentuk termasuk cara bertindak dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan.
  • Melaksanakan mekanisme reward and punishment dilingkungan Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim dan Polres jajaran.

 

Hasil Pelaksanaan

  1. Telah disusun HTCK Subdit Regident Top Management sampai ke level pelaksana ditingkat bawah, sehingga dapat menjadi pedoman bertindak bagi petugas diloket pelayanan, dimana hasil tersebut juga telah digunakan sebagai acuan dalam mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 selama periode 2011-2014 baik oleh Ditlantas Polda Kaltim maupun Satuan Lalu Lintas Polres jajaran pada Polda Kalimantan Timur.
  2. Telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim dengan mengacu pada Perkap 22 Tahun 2010.
  3. Telah dilakukan penyusunan ulang nominatif anggota Subdit Regident dengan disesuaikan kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan, diantaranya penambahan anggota pada unit-unit pelayanan yang baru terbentuk seperti SIM Keliling, Samsat Keliling, dan pelayanan Samsat Pembantu lainnya.
  4. Telah dilaksanakan supervisi ke jajaran Polda Kaltim sebagai bahan evaluasi dan pengendalian penempatan anggota yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya, sehingga dapat dioptimalkan tugas pokoknya dalam melayani masyarakat.
  5. Melaksanakan pemilihan petugas pelayanan terbaik pada setiap bulannya serta menjalankan mekanisme hukuman sesuai dengan KEP Kepolisian dilingkungan Ditlantas Polda Kaltim.
  6. Melakukan penyusunan cara bertindak yang harus dilakukan oleh anggota dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kewajiban menempelkan papan cara bertindak pada masing-masing loket pelayanan yang tersedia.

 

Program Penataan Tata Laksana

Kegiatan dan Rencana Aksi

  1. Menyusun Standard Operational Procedure (SOP) dari semua jenis layanan yang diberikan khususnya dalam hal penerbitan SIM, BPKB, STNK dan TNKB yang berada dibawah Subdit Regident.
  2. Menyusun cara bertindak dari setiap petugas pelayanan dengan mengacu pada SOP yang telah disusun sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak bagi setiap unit pelayanan pada Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim.
  3. Menerapkan SOP dan cara bertindak yang telah ditetapkan pada setiap pelayanan kepada masyarakat termasuk membuka informasi pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam wujud pelayanan yang transparan dan akuntabel, sehingga masyaarakat memiliki kemudahan untuk mengakses informasi tersebut.

 

Hasil Pelaksanaan

Seksi SIM

  • Menyusun SOP dibidang pelayanan SIM diantaranya adalah :
  1. SOP Pelayanan Penerbitan SIM pada Satpas;
  2. SOP Pelayanan Perpanjangan SIM pada Gerai SIM;
  3. SOP Pelayanan Perpanjangan SIM pada Mobil SIM Keliling;
  4. SOP Pelayanan Penerbitan SKUKP;
  5. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
  • Melaksanakan penerapan SOP yang telah disusun sebagai pedoman cara bertindak dalam memberikan pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM di seluruh wilayah Polda Kaltim.

Seksi BPKB

  • Menyusun SOP pelayanan BPKB yang terdiri dari :
  1. SOP Pelayanan Penerbitan BPKB Untuk Ranmor Baru;
  2. SOP Pelayanan Penerbitan BPKB untuk Pemindahtanganan Kepemilikan;
  3. SOP Pelayanan Penerbitan BPKB untuk Perubahan Identitas;
  4. SOP Pelayanan Penerbitan BPKB Hilang/Rusak;
  5. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
  • Menentukan cara bertindak dari masing-masing petugas loket pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, sehingga masing-masing petugas pelayanan memiliki pedoman dan acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standarisasi dalam SOP Pelayanan BPKB Ditlantas.

Seksi STNK

  • Menyusun SOP pelayanan STNK yang terdiri dari :
  1. Company Profile Samsat ;
  2. SOP Pelayanan Penerbitan STNK;
  3. SOP Pelayanan Samsat Corner ;
  4. SOP Pelayanan Samsat Payment Point;
  5. SOP Pelayanan Samsat Drive Thru;
  6. SOP Pelayanan Samsat Keliling;
  7. SOP Pelayanan Samsat Door to Door;
  8. SOP Pelayanan Samsat Delivery;
  9. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
  • Membuat papan cara bertindak yang merupakan penjabaran teknis dari SOP pelayanan Samsat, dengan meletakkan papan pengumuman cara bertindak disetiap loket pelayanan Samsat sehingga masyarakat dapat dengan mudah membaca dan mengetahui informasi tersebut.

 

Program Penataan Perundang-undangan

Kegiatan dan Rencana Aksi

  1. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Pengemudi.
  2. Melaksanakan sosialisasi SOP pelayanan Samsat yang telah disusun baik kepada internal anggota Ditlantas Polda Kaltim maupun secara eksternal melalui pembuatan papan mekanisme dan persyaratan pelayanan Samsat pada semua Kantor Bersama Samsat Kalimantan Timur.
  3. Melaksanakan sosialisasi SOP BPKB dengan mempedomani penerapan Perkap 5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor.

Hasil Pelaksanaan

  1. Sosialisasi Peraturan Kapolri telah dilaksanakan kepada seluruh anggota Ditlantas Polda Kaltim sebagai pedoman bertindak dalam pelayanan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
  2. Sosialisasi Perkap juga dilakukan kepada masyarakat (eksternal) diantaranya dengan membuat brosur-brosur pengumuman yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Perkap 9 tahun 2012 dalam hal pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM dan Perkap 5 tahun 2012 dalam hal penerbitan STNK dan BPKB.
  3. Sosialisasi SOP telah dilaksanakan termasuk pembuatan papan pengumuman tentang mekanisme pelayanan dan persyaratan untuk semua jenis pelayanan penerbitan SIM, BPKB, dan STNK disemua loket pelayanan dimaksud diseluruh jajaran Kalimantan Timur.
  4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  5. Kegiatan dan Rencana Aksi
  1. Seksi SIM
  • Penerapan SOP pelayanan penerbitan SIM keseluruh Polres jajaran Polda Kaltim dengan menyertakan dokumentasi pengumuman mekanisme layanan SIM pada semua Satpas di Kalimantan Timur.
  • Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran melalui upaya memaksimalkan penggunaan SIM Keliling dan pemasangan CCTV disemua Satpas.

 Seksi BPKB

  • Penerapan dari SOP yang telah disusun untuk dilaksanakan pada tiap-tiap jenis pelayanan penerbitan BPKB diwilayah Kalimantan Timur;
  • Membangun sistem keterbukaan informasi pelayanan publik khususnya dibidang penerbitan BPKB;
  • Membangun sistem pelayanan BPKB Online yang terintegrasi diwilayah Kalimantan Timur;

 Seksi STNK

  • Membuat Standarisasi Pelayanan
  • Penerapan standard mutu pelayanan sesuai standard ISO 9001:2008 melalui penerapan standard waktu pelayanan, cara bertindak, dan mekanisme pelayanan yang sejalan dengan visi, misi, dan motto pelayanan Samsat.
  • Merumuskan Job Description dan cara bertindak dalam sebuah SOP pelayanan pada setiap jenis pelayanan Samsat termasuk company profile dari setiap Samsat di Kalimantan Timur.
  • Membuat Program Unggulan (creative breakthrough)
  • Mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada layanan Samsat;
  • Membangun Samsat Pembantu, Samsat Corner, Samsat Payment Point, Samsat Jelajah, Samsat Delivery dan Samsat Keliling;
  • Penambahan layanan yang sifatnya sementara seperti Samsat Night Service, Samsat Door to Door, Samsat Delivery dan Birthday Gift.

  • Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
  • Penyediaan layanan ruang pengaduan masyarakat;
  • Penyediaan ruang smooking area;
  • Pemasangan nomor antrian elektronik dengan sistem FIFO;
  • Pemasangan Samsat Online Service.

Hasil Pelaksanaan

Seksi SIM

  • Menyediakan ruang pelayanan pengaduan, ruang smooking area, TV, dan pemasangan CCTV pada masing-masing unit Satpas guna memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerbitan SIM.
  • Melaksanakan pelayanan melalui mobil SIM keliling untuk menjangkau daerah-daerah tertentu dalam hal proses perpanjangan SIM.
  • Menyediakan sarana pengaduan masyarakat melalui penyediaan ruangan dan penunjukan anggota yang bertugas sebagai operator pengaduan masyarakat, sampai dengan tindak lanjut penyelesaian aduan masyarakat.
  • Daftar program unggulan secara menyeluruh dari Seksi SIM selama periode 2011-2014 dapat disajikan sebagai berikut:

NO PROGRAM UNGGULAN TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1. SMM ISO 9001:2008
  1. Samarinda
  • Bontang
  1. Berau
Blkppn
  1. Kutim
  • Paser
2. Upgrade SMM ISO Tarakan
  1. Bontng
  • Berau
3. SIM Keliling
  1. Balikpp
  • Kukar
4. Pemasangan CCTV
  1. Samarinda
  • Kukar
  1. Bontang
  • Tarakan
  1. Balikpn
  • Kutim
  1. Paser
  2. Kubar
  • Berau
5. Smooking Area Samarinda Nunukan
  1. Kukar
  • Tarakan
  1. Kutim
  • Kubar
6. R.Remidial Test
  1. Samarinda
  • Tarakan
  1. Bontang
  • Bulungn
  1. Balikpn
  • Malinau
  1. Berau
  • PPU
  1. Kukar
  • Kutim
7. Antrian Elektronik Samarinda
  1. Kukar
  • Paser
  1. Kubar
  • PPU

Seksi BPKB

1)    Penerapan SOP tentang Pelayanan BPKB yang ditargetkan sampai dengan Mei 2014 ke seluruh Polres jajaran Polda Kaltim;

2)    Peningkatan pelayanan BPKB melalui SMS Gateaway (082353757070);

3)    Optimalisasi pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan melalui implementasi Sistem Pelayanan BPKB Online serta terintegrasi dengan system pelayanan instansi lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

NO PROGRAM UNGGULAN TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1. Program BPKB Online:

  1. Penginstallan aplikasi komputerisasi BPKB
  2. Aplikasi BPKB Online keseluruh satwil Jajaran
 

Balikpapan

 

 

 

 

 

Polres Jajaran

2. Menerima penghargaan “Citra Yan Prima Polantas” Balikpapan
3. Penambahan Sarana Gudang BPKB Ditlantas Balikpapan

Seksi STNK

  • Membuat standarisasi pelayanan
  • Perumusan SOP pelayanan Samsat (2011) di semua Samsat jajaran Polda kalimantan Timur yang telah diperbaharui pada tahun 2013.
  • Pemasangan papan Visi, Misi, Motto Pelayanan disetiap kantor bersama Samsat termasuk pemasangan standard waktu pelayanan, biaya yang diperlukan sesuai PNBP yang ada dan persyaratan pada masing-masing loket pelayanan.
  • Pemasangan Job Desription pada masing-masing ruangan serta menerbitkan company profile masing-masing Samsat jajaran Polda Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dilaksanakan pengarsipan, termasuk video profile yang sudah dibuat oleh masing-masing jajaran.

  • Membuat Program Unggulan
NO PROGRAM UNGGULAN TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1. SMM ISO

9001 : 2008

  1. Dit Lantas
  2. Samarinda
  3. Kukar

 

  1. Paser
  2. Berau
  1. Kutim
  2. PPU
  3. Nunukan
  4. Malinau
  5. Bulungan
  6. Bontang

 

Kubar

 

2. Upgrade ISO 9001:2008 Ditlantas
3. Pendirian Samsat

Corner

  1. Samarinda
  2. Bontang
  3. Dit Lantas
  4. Tarakan
  5. Berau
Tarakan
4. Pendirian Samsat

Dhrive Thru

Samarinda Dit Lantas Dit Lantas
5. Piala Dan Piagam Citra Pelayanan Prima Polantas Dari Menpan
  1. Dit Lantas
  2. Samarinda
  3. Kukar
  4. Tarakan
6. Piala/Piagam Prima Dari Presiden Dit Lantas
7. Pengadaan Samsat Jelajah
  1. Berau
  2. Bulungan
  3. Kukar
  4. Kutim
  5. Kubar
  6. Bulngan
  7. Kukar
Samarinda
8. Pendirian Samsat Delivery
  1. Dit Lantas
  2. Samarinda
  3. Tarakan
  4. Bontang
  5. Kukar
Paser Ditlantas
9. Pendirian Samsat Payment Point Paser

 

a.Ditlantas

  1. Berau
  2. Bulungan
  3. Tarakan
PPU
10. Pembentukan Samsat Pembantu & Definitif
  1. Paser
  2. Kukar
  3. Berau
  4. Kutim
  5. Bulungan
  6. Kukar
  7. Kubar
Kukar Ditlantas
11. Penggunaan Bar     Code System Dit Lantas
12. Pengadaan Samsat Keliling
  1. Samarinda
  2. PPU
Ditlantas
13. Pendirian Samsat Drive Thru Plus Ditlantas

 

 

  • Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
  • Memasang dan menerapkan sistem antrian elektronik pada setiap Kantor Pelayanan Samsat (System First In First Out)
  • Menyediakan sarana pengaduan masyarakat melalaui ruang pelayanan pengaduan masyarakat serta menunjuk anggota untuk mengawakinya.
  • Menyediakan ruangan smooking area/ruang ibu dan anak, sarana TV, sarana air minum gratis, dan loket khusus penyandang cacat.
  • Memasang CCTV pada titik tertentu disemua kantor Samsat jajaran Kalimantan Timur.

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

  1. Kegiatan dan Rencana Aksi
    1. Mengusulkan para Perwira Subdit Regident untuk mengikuti assessment dan pendidikan pengembangan sesuai kemampuannya;
    2. Membuat Penilaian Kinerja melalui Laporan Sistem Menejemen Kinerja Anggota Subdit Regident setiap 6 bulan sekali;
    3. Menyelenggarakan pelatihan SIM, BPKB, dan STNK kepada anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim.

  1. Hasil Pelaksanaan
  2. Pelaksanaan pelatihan, pendidikan pengembangan, assessment bagi anggota Subdit Regident telah terprogramkan dengan baik, dengan menyesuaikan jadwal pelatihan yang ditetapkan oleh Polda Kalimantan Timur.
  3. Pembuatan Penilaian Kinerja anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim berjalan dengan baik, melalui koordinasi dengan Bag Renmin Ditlantas Polda Kalimantan Timur.
  4. Pelaksanaan peningkatan kualitas kompetensi anggota yang mengawaki pelayanan SIM melalui penyertaan dalam pelatihan sertifikasi penguji SIM di Pusdik Serpong
  5. Pelaksanaan pelatihan kualitas kompetensi petugas Samsat melalui pelatihan kompetensi yang diselenggarakan dalam penerbitan ISO 9001:2008.

  1. Program Manajemen Perubahan
  2. Kegiatan dan Rencana Aksi
  3. Penyelenggaraan transparansi pelayanan oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
  4. Penerapan tata laksana pelayanan yang bersih dan bebas KKN;
  5. Merealisasikan Program Anti KKN dalam kerangka Program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) sepanjang tahun 2011-2014;
  6. Penyediaan sarana Keterbukaan Informasi Publik dan Ruang Layanan Pengaduan Masyarakat.

  1. Hasil Pelaksanaan
  2. Seksi SIM
  • Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal proses penerbitan dan perpanjangan SIM, baik secara visual oleh petugas Satpas maupun melalui pemasangan papan pengumuman mekanisme penerbitan, biaya yang dibutuhkan, dan waktu pelayanan.
  • Menyebarkan informasi tentang perlunya perubahan mind set and culture set di internal anggota Ditlantas umumnya dan anggota SIM, STNK dan BPKB pada khususnya.

Seksi BPKB

  • Menyelenggarakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang transparan dan akuntabel dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran masukan melalui loket pengaduan pelayanan masyarakat.
  • Mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada ruang pelayanan SIM, STNK dan BPKB

 Seksi STNK

  • Mewajibkan kepada semua petugas loket pelayanan untuk memberikan informasi layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang dilayaninya baik melalui komunikasi aktif dengan masyarakat maupun melalui papan pengumuman, pamphlet, brosur, dan spanduk yang terpasang pada masing-masing loket pelayanan tersebut.
  • Melaksanakan pelayanan yang bersih dan bebas KKN dengan tidak melakukan pungutan diluar ketentuan, memberikan pengumuman besaran pemungutan PNBP sesuai Perkap 5 tahun 2010, memasang spanduk dan himbauan dilarang pungli pada ruang pelayanan STNK.
  • Mewajibkan pembangunan Ruang Pelayanan Pengaduan masyarakat dan menunjuk anggota untuk mengawakinya, disertai penanganan tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan oleh pelapor baik pengaduan langsung maupun tidak langsung, yang disusun dalam sebuah SOP cara bertindak penanganan pengaduan masyarakat.
  • Mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diantaranya melalui pembuatan Pakta Integritas oleh seluruh anggota Seksi STNK berisikan komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan yang bersih, transparan, jujur dan akuntabel, termasuk melalui pemenuhan persyaratan-persyaratan pembangunan Zona Integritas lainnya.
  • Melakukan pemisahan pelayanan diantara front office dengan back office, sehingga pelaksanaan pelayanan dipastikan melalui semua loket yang telah ditetapkan termasuk dengan menempatkan petugas kasir (bank) pada loket tersendiri namun tetap dalam sistem pelayanan penerbitan STNK.

 Program Penguatan Pengawasan

Kegiatan dan Rencana Aksi

  1. Melaksanakan sistem pengawasan SDM secara teratur dan terus menerus, melalui mekanisme pelaksanaan pengarahan, apel, instruksi, dan APP kepada petugas untuk tetap terjaganya proses pelayanan yang efektif dan efisien.
  2. Menerapkan pengawasan melalui penempatan personel pengawas dari fungsi provost, yang ditugaskan khusus untuk melakukan wasdal pada simpul-simpul pelayanan guna menjamin terlaksananya pelayanan yang bersih dan bebas pungli di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur.
  3. Melanjutkan program Quick wins dibidang penguatan pengawasan yaitu percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan dan komplain Masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota pada pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB.

Hasil Pelaksanaan

  1. Sistem pengawasan SDM dilingkungan Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim telah berjalan dengan baik, pelaksanaan apel baik pagi maupun sore berjalan lancar, sistem pengawasan kehadiran melalui sidik jari juga berjalan dengan baik mengikuti sistem yang telah ada pada Ditlantas Polda Kaltim, termasuk pengawasan melalui fungsi Pamin, Paur, dan Kasi pada Ditlantas, serta Kanit Regident dan Kasat Lantas pada Polres jajaran Polda Kaltim.
  2. Penempatan personel pengawas yang berasal dari fungsi Provost telah berjalan disemua loket pelayanan baik pelayanan SIM, pelayanan BPKB, maupun pada pelayanan penerbitan dan perpanjangan STNK.
  3. Telah disusun SOP penanganan pengaduan masyarakat dan telah diterapkan pelaksanaannya, dimana semua complain/pengaduan yang disampaikan melalui sarana pengaduan yang ada, wajib untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan hingga tuntas langsung kepada pelapornya.
  4. Telah berjalannya sistem pengawasan melalui penggunaan lembar kontrol pengawas, dimana setiap pelayanan yang diberikan wajib untuk diikut sertakan lembar kontrol petugas yang diketahui dan ditandatangani oleh perwira pada Subdit Regident. Lembar kontrol tersebut juga berisikan mengenai standard waktu pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat dengan mengacu pada waktu pelayanan pada Standard Manajemen Mutu Pelayanan yang telah ditetapkan.

 

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan dan Rencana Aksi

  1. Melaksanakan sistem pelaporan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang telah dibuat, baik berupa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahun dari fungsi pelayanan pada Subdit Regident Ditlantas Polda Kaltim.
  2. Melakukan evaluasi pelayanan secara berkala dengan menggunakan responden masyarakat pengguna layanan guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh dari layanan yang diberikan dan membuat laporan hasil survey kepuasan masyarakat secara berkala.
  3. Hasil Pelaksanaan
  4. Melaksanakan sistem pelaporan harian secara terpusat melalui pendataan laporan kegiatan penerbitan STNK dan BPKB oleh Seksi terkait oleh seluruh unit STNK dan unit BPKB jajaran Polda Kaltim.
  5. Membuat laporan perkembangan program Reformasi Birokrasi Polri (RBP), program Quick Win, dan program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) secara berkala dan melaporkannya kepada Korlantas.
  6. Menyusun laporan regident ranmor L01 s.d. L21 secara rutin dan akurat berdasarkan data laporan polres jajaran kepada Korlantas, yang berisikan data kegiatan penerbitan SIM,BPKB, STNK, dan TNKB wilayah Kalimantan Timur.
  7. Menyusun laporan anev tahunan Subdit Regident Polda Kaltim yang berisikan mengenai evaluasi pelayanan selama 1 tahun, sebagai bahan masukan bagi pimpinan Polda Kaltim serta bentuk pengendalian yang dilaporkan langsung ke Korlantas Mabes Polri.

 Program Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan dan Rencana Aksi

  1. Melaksanakan sistem analisa dan evaluasi secara berjenjang dan berkesinambungan, dimulai dari level manajemen yang paling bawah sampai dengan tingkat atas.
  2. Melaksanakan supervisi ke setiap Polres jajaran Polda Kaltim, guna mendapatkan situasi, data, dan perkembangan pelayanan khususnya dibidang Regident.

Hasil Pelaksanaan

  1. Pelaksanaan monitoring berjalan dengan baik dan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari petugas pelaksana pelayanan, Pamin, Paur, Kasi dan Kasubdit Regident, sehingga setiap pelayanan yang diberikan dapat selalu termonitor.
  2. Melakukan rapat rutin Analisa dan Evaluasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Regident, yang berisikan pembahasan dan evaluasi pelayanan pada setiap minggunya, serta rencana kegiatan satu minggu berikutnya.
  3. Pelaksanaan supervisi Regident secara rutin ke Polres jajaran Polda Kaltim sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan fungsi Subdit Regident pada unit pelayanan ditingkat wilayah Polda Kaltim.
  4. Melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan pelayanan pengaduan, dengan cara monitoring penyelesaian pengaduan yang diterima dan hasil tindak lanjut dari laporan pengaduan tersebut sebagai jawaban kepada masyarakat.

  • DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran pelaksanaan program reformasi birokrasi Polri gelombang II tahun 2011-2014 secara khusus tidak dialokasikan dalam DIPA-RKA-KL Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim.

  1. HAMBATAN
  2. Hambatan Internal
  3. Pemahaman anggota mengenai substansi Reformasi Birokrasi Polri khususnya di fungsi Regident Ditlantas Polda Kaltim belum berjalan secara menyeluruh, sehingga dalam penyatuan goal yang dituju tidak bisa berjalan dengan cepat.
  4. Masih terjadi keberlanjutan sistem pelaporan yang tidak maksimal khususnya dalam hal pelaporan program Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh satuan kerja Ditlantas Polda Kaltim dikarenakan adanya pergantian petugas operator yang mengalami mutasi jabatan, dimana petugas baru tidak mendapatkan mekanisme dan cara bertindak yang holistic dalam membuat pelaporan dimaksud.
  5. Terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polres jajaran masih terkesan top-down berdasarkan terobosan kreatif yang dilaksanakan oleh Ditlantas, sehingga jarang sekali terdapat terobosan kreatif yang dimunculkan oleh Polres jajaran yang didasarkan oleh karakteristik daerah masing-masing.
  6. Koordinasi dengan instansi samping khususnya pada pelayanan penerbitan STNK dan TNKB belum berjalan secara maksimal, hal ini menyebabkan adanya kendala pada pengadaan-pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana guna menciptakan terobosan kreatif dalam pelayanan berjalan lambat.

  1. Hambatan Eksternal
  2. Sebagian besar masyarakat belum memahami arah kebijakan perubahan Pelayanan Polri khususnya dalam menanggapi reformasi birkorasi di tubuh Polri.
  3. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Polri belum berubah, sehingga masih terbangun opini citra negatif kinerja Polri yang berlanjut sampai saat ini bahkan setelah Polri berkomitmen melakukan perubahan hingga meraih penghargaan yang tidak saja dari masyarakat bahkan Presiden RI juga memberikan apresiasi kinerja Polri.
  4. Sebagian masyarakat belum menginginkan perubahan yang dilakukan oleh Polri, karena masyarakat menganggap bahwa jalan pintas berhadapan dengan polisi akan lebih mudah apabila dibandingkan dengan melalui prosedur dan mekanisme yang ditetapkan

 

 

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Gel.II Tahun 2011-2014 merupakan pelaksanaan perubahan dan perbaikan birokrasi dilingkungan Polri baik dari aspek struktural, instrumental, maupun kultural. Perbaikan mulai dari perubahan struktur organisasi dan tata kerja sampai dengan komitmen dalam membangun citra Polri yang transparan dan akuntabel dalam bingkai perubahan mindset dan culturset terus berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Subdit Regident sebagai fungsi lalu lintas dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, memiliki tanggung jawab pada proses penerbitan SIM, BPKB, STNK, dan TNKB. Pelayanan tersebut dilaksanakan dengan standard manajemen mutu pelayanan yang sesuai dan mendukung dalam upaya peningkatan kepuasan masyarakat pada umumnya. Dengan selesainya pelaksanaan RBP Gel. II tahun 2011-2014 ini diharapkan bentuk-bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Subdit Regident dapat terus berjalan dengan baik.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Oktober 14, 2014, in Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II 2011-2014 SATUAN FUNGSI REGIDENT.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: