PERAN DAN FUNGSI (TUGAS POKOK) POLRES JAKARTA SELATAN DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS GUNA MENGAMANKAN PEMILU TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

Umum

  •  Satu tahun ke depan Indonesia akan disibukkan dengan agenda politik besar pemilihan umum. Bahkan sebelum itupun, hampir setiap tahun dilakukan pemilihan kepala daerah/gubernur yang juga menyerap energi publik, tidak terkecuali kepolisian. Dalam setiap pemilihan tersebut, tuntutan terhadap maksimalisasi kinerja kepolisian meningkat. Terutama di dalam menjaga keamanan masyarakat dari ekskalasi tensi politik elit yang sering menjalar ke akar rumput. Sangat jamak, bahkan seakan telah menjadi tradisi politik lokal, dalam setiap proses pemilihan kepala daerah selalu diwarnai oleh letupan-letupan kecil maupun besar yang mengiringi persaingan elit dalam perebutan kekuasaan. Bahkan tidak jarang pula berujung pada munculnya korban materi maupun jiwa
  • Pengendalian situasi ini tentu tidak hanya menjadi beban kepolisian, karena pada dasarnya adab dalam politik hakikinya adalah damai dan sepenuhnya merupakan pilihan-pilihan yang beretika dari elit dan massa. Menggunakan pemikiran Jurgen Habermas, politik seharusnya persaingan sehat pada ranah publik, dengan kebebasan berekspresi, namun beretika, tidak memaksakan kehendak, terlebih kekerasan. Kesadaran elit dan massa karenanya merupakan kunci demokrasi yang sehat, selain ditunjang pula oleh aturan main atau administrasi yang jelas dan adil. Kepolisian karenanya adalah agen yang berada di luar arena, yang murni bertindak dalam pengamanan, mengawal mekanisme administratif pemilihan itu sendiri.
  • Tugas yang diemban oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, selalu dihadapkan kepada permasalahan baru yang lebih modern sebagai dampak dari era globalisasi yang membawa kemajuan teknologi yang cukup pesat atau merupakan pengulangan permasalahan yang hampir mirip/sama dan atau kelanjutan permasalahan sebelumnya.
  • Tahun 2012 juga menggambarkan bagaimana elite-elite politik di DPR mendesain aturan main baru dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2014. Seolah-olah telah menjadi aktivitas lima tahunan, UU Partai Politik selalu direvisi. Secara umum, terdapat semangat untuk melakukan penyederhanaan sistem kepartaian, khususnya oleh partai-partai dominan di DPR. Partai-partai yang tidak dominan dan partai baru tentu akan melakukan resistensi. Terlepas dari hal tersebut, ke depan ini iklim politik makin kompetitif. Jumlah partai yang terlalu banyak makin dirasakan kurang efektif dan memperlemah sistem presidensial. Isu penting yang juga mengemuka adalah bagaimana sistem Pemilu 2014 ditentukan. Kelihatannya, pilihan-pilihan makin mengarah ke akomodasi yang lebih besar pada penerapan unsur pemilu sistem distrik. Hasil perubahan UU Politik tentu sangat penting bagi partai-partai politik dalam mempersiapkan diri menuju (Pemilu) 2014.
  • Selain permasalahan baru yang akan terjadi, tahun 2013 diperkirakan masih ada permasalahan-permasalahan yang merupakan kelanjutan atau sebagai akibat dari permasalahan tahun-tahun sebelumnya yang akan muncul menjelang Pemilu Tahun 2014.Permasalahan-permasalahan tersebut diuraikan meliputi bidang trigatra dan pancagatra yang ada di wilayah Jakarta Selatan.
  • Untuk bidang trigatra yang meliputi geografi, demografi dan sumber daya alam, untuk bidang pancagatra yang meliputi bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, yang akan membahas trend perkembangan lingkungan stragetis yang terjadi selama tahun 2013 yang diperkirakan akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

 Dasar

  1. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
  3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya.
  4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pad Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta Perubahannya.
  5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : ………………………. tanggal …………… tentang Pedoman Pengamanan Pemilu Tahun 2014.
  6. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. : ………………… tentang Administrasi Pengamanan Pemilu.
  7. Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2012.

  Maksud dan Tujuan

  1. Memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan Pemilu Tahun 2014.
  2. disajikan agar dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan yang menyangkut aspek – aspek yang ada didaerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dalam merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan tugas–tugas komando baik bersifat rutin maupun operasional sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi menjelang Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014.

BAB II

SITUASI DAN KONDISI SAAT INI

Situasi dan Kondisi Internal/Kesatuan (Personil, Material dan Logistik, Dukungan Anggaran)

  1. Personil :

 

  • Angota Polri di Lingkungan Jakarta Selatan yang dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No Wilayah KOMBES AKBP KOMPOL AKP IPTU IPDA BA/TA Jumlah
1 POLRES METRO JAKSEL 1 9 23 30 14 20 569 666
2 POLSEK KEBAYORAN BARU   1 5 3 0 8 128 145
3 POLSEK SETIA BUDI   1 4 2 3 10 97 117
4 POLSEK KEBAYORAN LAMA   0 1 5 4 2 111 123
5 POLSEK TEBET   0 1 4 3 6 92 106
6 POLSEK MAMPANG   0 1 3 2 4 85 95
7 POLSEK PASAR MINGGU   0 1 2 3 6 97 109
8 POLSEK CILANDAK   0 1 5 1 6 96 109
9 POLSEK PAMULANG   0 1 3 2 8 81 95
10 POLSEK JAGA KARSA   0 1 4 0 6 87 98
11 POLSEK PESANGGRAHAN   0 1 4 0 1 93 99
12 POLSEK PANCORAN   0 1 4 0 5 78 88
13 POLSEK CIPUTAT   0 1 3 1 10 105 120
  JUMLAH 1 11 42 72 33 92 1719 1970

 Setiap anggota Polri di lingkungan Polres Jakarta Selatan dapat dioprimalkan tugas dan wewenangnya untuk pelaksanaan pengamanan Pemilu Tahun 2014

  1. Material dan LogistikMaterial dan Logistik yang dimiliki oleh Polres Jakarta Selatan saat ini yang dapat dioptimalkan dalam Pelaksanaan tugas Pengamanan Pemilu Tahun 2014 adalah :

DAFTAR MATERIAL DAN LOGISTIK

 Material dan Logistik tersebut di atas adalah inventaris Polres Metro Jakarta Selatan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu Tahun 2014

 

  1. Dukungan Anggaran
  2. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Polres Metro Jakarta Selatan masih mengandalkan dana operasional dari Polda DKI Jakarta dalam bidang anggaran.
  •  Pada pelaksanaan pengamanan Pemilu Tahun 2014, Polres Metro Jakarta Selatan masih mengandalkan dana yang dialokasikan untuk pengamanan Pemilu Tahun 2014 di wilayah Jakarta Selatan
  •  Dana yang dialokasikan dari Polda DKI Jakarta dirasakan sangat minim sehingga Polres Metro Jakarta Selatan dituntut untuk mencari dana alternatif untuk pelaksanaan pengamanan Pemilu Tahun 2014

 Situasi dan Kondisi Eksternal (Situasi Kamtibmas yang dipengaruhi IPOLEKSOSBUD HANKAM)

1.            Tri Gatra

a.      Geografi

Luas wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan tercatat 145,73 Km² untuk Kodya Jakarta Selatan dan dua kecamatan di wilayah Kota Kabupaten Tangerang Selatan meliputi Kecamatan Pamulang dengan luas wilayah 2.682 Ha, Kecamatan Ciputat Timur dengan luas 1.543 Ha dan Kecamatan Ciputat dengan luas wilayah 1.838 Ha.

b.      Demografi

Jumlah penduduk wilayah Jakarta Selatan adalah 1.734.674 jiwa terdiri dari masyarakat asli Jakarta / Betawi dan sebagian besar adalah masyarakat pendatang.

c.       Sumber Daya Alam

Untuk wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan tidak ada sumber daya alam berupa pertambangan mineral/migas. Sumber daya alam yang adalah sumber daya alam non migas dalam bentuk pertanian, perikanan dan peternakan yang dihasilkan oleh kecamatan pinggiran seperti Jagakarsa, Pamulang dan Ciputat.

2.            Panca Gatra

a.      Idiologi.

1)      Masih ditemukan adanya indikasi dari sekelompok orang atau LSM yang tetap berupaya ingin merubah bentuk negara maupun falsafah negara serta adanya sinyalemen tentang bangkitnya kembali idiologi komunis dilihat dari beberapa aksi unjuk rasa yang memaksakan kehendak dan melakukan tindakan anarkis sehingga menjadi sebuah ancaman ideology pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2014.

2)      Penyebaran ajaran NII dengan berkedok sebagai Kelompok pengajian tertutup. Para anggota baru yang akan bergabung terlebih dahulu dibaiat, kemudian dimintakan sumbangannya untuk perjungan mendirikan Negara Islam. Sasaran penarikan anggota baru adalah mereka yang sedang ingin belajar mendalami agama, anak sekolah, pembantu rumah tangga dan mahasiswa, setelah diangkat maka anggota baru tersebut diwajibkan untuk mencari anggota lainnya. Ajaran   yang disampaikan adalah ajaran agama yang menyimpang. Hal ini menjadi sebuah potensi ancaman menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2014

3)      Ajaran NII terus menampakkan eksistensinya dengan ditandai masih adanya para pelaku NII yang berhasil merekrut anggota baru, disampaing itu kegiatan yang serupa dengan NII sudah mulai muncul dalam bentuk dan atau dengan nama lain seperti Negara Karunia Allah (NKA) yang mempunyai tujuan sama.

4)      Seiring dengan bergulirnya era reformasi telah membuka peluang keterbukaan untuk menyuarakan aspirasi yang sebelumnya tidak pernah berani dikeluarkan, keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh beberapa partai politik dan organisasi massa khususnya ormas Islam untuk menyuarakan pelaksanaan Syari’at Islam di Indonesia. Perjuangan menegakkan syariat Islam dipahami secara berbeda. Ada yang memahaminya dengan keharusan membentuk atau mendirikan sebuah negara Islam. Hanya dengan payung negara Islam inilah, mereka menilai syariat Islam dapat ditegakkan. Tanpa itu, hukum-hukum Islam akan sulit diterapkan secara konsisten (kaffah). Ada juga kelompok yang memperjuangkan syariat Islam dalam konstitusi negara, bagi mereka bentuk atau negara tidak menjadi masalah. Sebab, dengan syariat Islam sebagai konstitusi negara berarti ada kekuatan hukum, bahwa setiap warga yang mengaku sebagai muslim harus melaksanakan ajaran Islam berikut sanksi-sanksinya.

5)      Di wilayah Jakarta Selatan terdapat beberapa kelompok Islam yang dalam mengeluarkan pendapat cenderung keras sesuai dengan apa yang diyakininya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi dari apa yang dilakukannya. Kelompok ini secara eksplisit dan sudah hampir terang-terang memperdebatkan demokrasi bahkan sudah menyentuk kepada idiologi negara yang dinilai telah bertentangan dengan keyakinannya. Kelompok ini yang ada di wilayah Jakarta Selatan antara lain Jama’ah Anshorut Tauhid Jl. Warga No. 65 Rt. 003/07 Pasar Minggu Jaksel dan Abu Jibril pimpinan Masjid Al Munawaroh Komplek Witana Harja Pamulang. Disamping itu ada beberapa kelompok bercadar yang dalam melakukan kegiatanya cenderung ekslusif / menutup diri dari pergaulan masyarakat sekitar, di wilayah Jakarta Selatan antara lain berada di Jl. Bangka VIII C Rt. 005 dan 006 Rw. 03 Pela Mampang Mp. Prapatan

6)      Pemerintah memutuskan mengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 01 tahun 1969 yang mengatur teknis pendirian rumah ibadah, menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaran kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah di daerah. Pada tanggal 21 Maret 2006 Pemerintah mensahkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006 dan No 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

7)      Dalam implementasinya SKB tersebut tidak serta merta dapat menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang muncul selama ini dalam hal pendirian tempat ibadah, dalam kenyataan setiap pendirian tempat ibadah masih tetap terjadi permasalahan meskipun secara administrasif ketentuan SKB telah dijalankan.

8)      Di wilayah Jakarta Selatan pendirian tempat ibadah yang pernah mengalami permasalahan tahun 2012 antara lain Gereja Paroki Keluarga Kudus Rt. 06/04 Pasar Minggu (sudah selesai), Gereja Katholik Santo Barnabas Jl. Moh Toha No. 3 Rt. 02/05 Pdk Cabe Pamulang (sudah selesai), Gereja Bethel Indonesia, Jl. Kunir No. 83 Rt. 05/05 Pdk Cabe Udik Pamulang (sudah selesai), Rumah Pdt. Yosep (rumah digunakan sbg tempat ibadat) Perum Puri Pamulang Blok D6 – 1 Rt 03/ 25 Pamulang Barat (sudah selesai), Gereja Bethel Indonesia Gandaria di Lt. 3 Gandaria City Kebayoran Lama (sudah selesai) dan Yehuwa Jl. Badar 2 Pondok Cabe Pamulang (sampai saat ini masih dlm tahap penyelesaian di tingkat FKUB), Gereja Maria Ratu Karmel Perum Taman Alfa Indah Ptkngan Utr Pesanggrahan (masih dalam pembahasan FKUB).

9)      Selain pendirian tempat ibadah, di wilayah Jakarta Selatan juga terdapat aset dan pengikut Ahmadiyah yaitu Komplek Masjid Ahmadiyah Jl. Raya Kahfi II Rt. 007/01 Kel. Jagakarsa, Masjid Al Hidayah Keb Lama dan Komplek Bukit Indah Blok D-3 No. 8 Rt. 001/06 Desa Serua Ciputat Tangerang, ketiga tempat ini aktif melakukan kegiatan serta Rumah Jl. Bukit Duri Tanjakan 13 Rt. 02/08 Kel. Bukit Duri Tebet yang hanya waktu-waktu tertentu melakukan kegiatan. Pasca SKB yang mengatur tentang Ahmadiyah pada tahun 2010 terjadi satu kali kejadian perusakan Masjid Ahmadiyah di Kebayoran Lama.

10)  Adanya ancaman ideologi pada tahun 2012, menjadi dasar yang kuat bahwa aspek ideologi memiliki potensi ancaman seriusmenjelang pelaksanaan Pemilu 2014.

b.      Politik

1)      Tahun 2013 merupakan tahun keempat periode ke dua Pemerintahan SBY-Boediono, dimana pada tahun sebelumnya telah terjadi hirup pikuk permasalahan politik, pada tahun 2012 ternyata masih banyak permasalahan politik yang terjadi yang menyerang Pemerintah SBY yang sedkit banyak mempengaruhi stabilitas keamanan secara umum.

2)      Permasalahan tersebut antara lain kasus Bank Century, kasus Wisma Atlet, perseteruan KPK – Polri jilid II dan kasus korupsi yang lainnya yang terjadi di instansi pemerintah.

3)      Permasalahan tersebut di atas secara terus menurus dijadikan tema oleh kelompok/ormas/organisasi yang kontra terhadap pemerintah untuk terus menerus meneyerang pemerintah dengan melakukan berbagai kegiatan mulai dari diskusi, seminar, rapat sampai pada pengerahan massa. Kelompok-kelompok tersebut yang berada di wilayah Jakarta Selatan antara lain : Rakyat Bergerak, Jl. Guntur 49 Setiabudi; Akbar Tanjung Institue Jl Pancoran Indah Raya, Liga Mas Indah Blok B, No. A1, Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, Telp. (021) 7996385, Faks. (021) 7983576; Gerakan Indonesia Bersih (GIB) di Komplek Liga Mas Indah Kav.C-3 Jl. Pancoran Indah Perdatam, Pancoran; Balai Kebangsaan Jl. KH. Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan; Kantor Reform Institute Komplek Liga Mas Indah Kav. D/III Pancoran dan Maarif Institue Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6 Tebet.

4)      Wilayah Jakarta Selatan merupakan bagian dari Ibu Kota Negara, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik bahwa Kantor Pusat Partai Politik harus berkedudukan di Ibu Kota Negara sehingga di wilayah Jakarta Selatan banyak terdapat Kantor Pusat Partai Politik yang berjumlah 27 Kantor DPP. Dengan banyaknya partai politik merupakan sumber kerawanan tersendiri di bidang politik, kerawanan tersebut antara lain bila terjadi konflik kepengurusan yang pada akhirnya menyulut terjadinya aksi kekerasan antar pendukung. Partai Politik berkantor pusat di wilayah Jakarta Selatan yang sampai saat ini masih ada konflik internal antara lain Partai BARNAS. Konflik kepengurusan tersebut akan terus berlanjut jika masing-masing pihak merasa benar dan tidak ada upaya untuk melakukan penyelesaian.

5)      Situasi politik Wilayah Hukum Jakarta Selatan tahun 2012 didominasi oleh situasi pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 yang dilaksanakan dalam 2 tahapan.

6)      Menjelang Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014, wilayah Jakarta Selatan tidak luput dari situasi dan kondisi pendukung para calon kontestan dalam Pemilu Tahun 2014.

c.       Ekonomi

1)      Kondisi ekonomi dalam negeri pada tahun 2012 sudah lebih baik dibanding pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi 2012 tetap naik dan tahan terhadap pengarus krises ekonomi di eropa karena kondisi ekonomi yang stabil, permintaan domestik dengan basis kelas menengah yang tumbuh dan ketersediaan ruang kebijakan yang cukup memadai untuk meredam risiko global.

2)      Sepanjang tahun 2012 diwarnai dengan permasalahan-permasalahan terkait BBM, permasalahan tersebut diantaranya rencana menaikan harga BBM pada sekitar bulan April 2012, namun akhirnya rencana tersebut batal karena DPR tidak menyetujui rencana tersebut, sebagai gantinya adalah dengan rencana pembatasan penggunaan BBM subsidi kepada kendaraan tertentu. Pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM Subsidi dilaksanakan kepada kendaraan dinas Kementrian, mobil dinas Polri, mobil dinas Pemerintah Daerah. Namun pada tahun 2013 terjadi kenaikkan BBM yang telah memicu adanya penolakan kenaikkan BBM tersebut

3)      Kelompok buruh mengharapkan agar pemerintah segera merealisasikan penghapusan sistim kerja kontrak atau outsoursing serta upah buruh yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak. UMP DKI Jakarta pada tahun 2011 sebesar Rp 1.290.000,- kemudian tahun 2012 naik sebesar 18,54% menjadi Rp 1.529.150,-. Untuk UMP 2013 Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan sebesar Rp 2.200.000,-.

4)      Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat maka memberikan pengaruh juga pada pertumbuhan sentra-sentra ekonomi. Sentra ekonomi yang mengalami kenaikan pertumbuhan yang sangat pesat adalah pusat-pusat perbelanjaan/perdagangan. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan yang sangat besar telah memberikan pengaruh yang cukup besar baik dari sisi persaingan usaha dengan pasar tradisional maupun dari sisi kerawanan kamtibmas. Kerawanan kamtibmas yang mungkin terjadi antara lain meningkatnya kasus curas dalam bentuk penodongan, penjabretan/pencopetan, terjadinya kemacetan arus lalu lintas antara lain terjadi di ITC Permata Hijau, ITC Kuningan/Mall Ambasador, Blok M Square, Gandaria City dll. Kondisi ini dapat menjadi pemicu adanya kerusuhan massa yang sengaja dikaitkan dengan para kontestan pada Pemilu Tahun 2014.

5)      Keberadaan pedagang kaki lima di hampir setiap pasar telah menjadi penyebab terjadinya berbagai kerawanan baik mulai dari kemacetan arus lalu lintas sampai pada kriminalitas. Pemda DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah penertiban terhadap pedagang kaki lima diberbagai tempat, untuk di wilayah Jakarta Selatan pedagang kali lima yang ditertibkan adalah di PD Pasar Kebayoran Lama dan PD Pasar Minggu, namun dalam penertiban ini tidak disertai dengan kebijakan penyelesaian yang komperhensif seperti upaya relokasi sehingga para pedagang kali lima ini terus melakukan berbagai upaya untuk kembali berdagang dengan memanfaatkan kelengahan petugas. Aktivitas PKL ini dapat dimanfaatkan oleh kontestan Pemilu Tahun 2014 sebagai bentuk dukungan terhadap kontestan sehingga aktivitas PKL yang sudah berjalan dapat dilaksanakan dan menyebabkan adanya potensi keamanan dan ketertiban

6)      Angka pengangguran terlihat turun namun penggangguran informal meningkat/menggelembung dengan pendapatan minim sehingga daya belinya pun turun.

7)      Stabilitas ekonomi yang sudah mulai membaik dijadikan dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan yang dicapai selama ini belum cukup untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan menjadi topik utama para Kontestan Pemilu Tahun 2014.

d.      Sosial Budaya

1)      Pluralisme dalam kehidupan beragama yang banyak diperjuangan oleh perorangan maupun kelompok telah menimbulkan perdebatan yang cukup panjang di masyarakat. Ada yang mengartikan pluralisme berarti memberikan tolerasinsi terhadap umat agama yang lain tetapi ada yang mengartikan plurarisme telah mendistorsi fanatisme agama yang dianut. Terlepas dari perdebatan tersebut di atas, ada pihak lain yang mengartikan pluralisme adalah kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya, disinilah terjadi permasalahan dimana ada orang-orang tertentu yang kebablasan dalam mengimplementasikan dengan membuat ajaran baru yang merupakan penyimpangan dari ajaran agama yang sudah ada. Entah secara kebetulan atau memang kondisi sosial masyakat di wilayah Jakarta Selatan, ternyata sebagian bentuk ajaran tersebut pernah terjadi di wilayah Jakarta Selatan yaitu ajaran Musadek dan ajaran Agus Noro. Sangat dimungkinkan dengan makin sulitnya jaman orang-orang akan berpikir dan bertindak diluar akal sehat dengan membuat/mengikuti ajaran baru yang sebenarnya merupakan ajaran yang menyimpang/menyesatkan.

2)      Perkelahian antar warga di tempat-tempat tertentu di wilayah Jakarta Selatan terjadi hampir setiap waktu, antara lain di wilayah warga Pasar Rumput dengan warga Menteng Tenggulun, Rw. 04 Manggarai, warga Manggarai dengan warga Menteng Tenggulun. Perkelahian di wilayah tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan hampir menjadi sebuah kebiasaan, perkelahian biasanya dipicu dengan hal-hal yang kecil yang mungkin apabila terjadi ditempat lain tidak akan berujung perkelahian antar warga, namun karena sudah “kebiasaan” maka kejadian kecil pasti akan berujung pada perkelahian antar warga.

3)      Keberadaan organiasi massa yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan harus ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, namun kini menjadi biang permasalahan karena diantara organiassai massa berorientasi hanyak kepentingan kelompoknya seputar uang/kekuasaan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya di lapangan sering terjadi perselisihan yang berujung pada bentrokan/perkelahian antar organisasi massa. Di wilayah Jakarta Selatan organiasasi massa yang terlibat permusuhan antara lain FBR dengan PP, FBR dengan Forkabi permasalahan seputar perebutan “daerah kekuasaan”. Permasalahan pemicu yang sering terjadi antara lain perselisihan saat melakukan kutipan di lapangan, ketersinggungan antar anggota, pencopotan atribuan dll. Hal ini sangat dimungkinkan akan terus terjadi mengingat diantara ormas sudah muncul bibit-bibit dendam sehingga permasalahan kecil akan menjadi pemicu terjadinya keributan/perkelahian antar ormas.

4)      Sejak bergulirnya era reformasi masyarakat semakin berani untuk menyerukan aspirasinya, terlebih kebebasan penyampaian pendapat tersebut dilindungi oleh undang-undang. Di wilayah Jakarta Selatan banyak terdapat kantor pemerintah yang sering menjadi sasaran masyarakat dalam menyampaikan pendapat dalam bentuk unjuk rasa, selama tahun 2012 terjadi unjuk rasa sebanyak 666 kali, apabila dikelompokkan sesuai pelaku unjuk rasa ormas/LSM sebanyak 362 kali, pekerja/buruh 116 kali dan mahasiswa/pelajar 220 kali.

5)      Jakarta sebagai ibukota negara menjadi tujuan bagi warga negara Indonesia dari berbagai daerah untuk mencoba peruntungan nasib dan memperoleh penghidupan yang layak. Implikasinya, arus urbanisasi terus meningkat. Hal ini tentu saja membawa dampak permasalahan yang tidak sederhana. Karena persoalan ikutan yang muncul bersamaan dengan arus urbanisasi, ternyata cukup kompleks. Di bidang kependudukan, misalnya, urbanisasi telah mendorong terjadinya pengangguran dan kemiskinan kota. Sedangkan di bidang pemukiman, telah menimbulkan persoalan baru berupa makin bertambahnya pemukiman kumuh.

6)      Berbagi kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan, kebijakan yang paling sering menimbulkan kontra adalah kebijakan penertiban baik pemukiman maupun sarana umum, bahkan tidak jarang terjadi benturan fisik antara penduduk dan aparat yang melakukan penertiban.

7)      Banyaknya kasus tanah yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan telah melibatkan beberapa kelompok untuk berbenturan dan terhadap kasus tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pelaksanaan ekekusi terhadap putusan tersebut tidak serta merta berlangsung dengan aman, namun pihak tereksekusi tetap berupaya mempertahankannya sehingga pelaksanaan eksekusi sering terjadi benturan antara aparat dengan pihak tereksekusi.

8)      Kondisi Sosial Budaya di wilayah Jakarta Selatan menjadi ancaman yang nyata dan dapat mengarah pada terjadinya konflik massa yang dikaitkan dengan kontestas Pemilu Tahun 2014

e.       Keamanan

1)      Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dicurigai telah mempraktikkan premanisme, meskipun sudah sering dilakukan penertiban namun keberadaan premanisme tetap ada karena sudah lamanya praktek tersebut sehingga sulit diberantas. Diperkirakan masih ada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan praktek telah mempraktikkan premanisme dengan dukungan salah satu kontestan Pemilu Tahun 2014.

2)      Sepanjang tahun 2012 dan 2013 beragam kasus kriminalitas yang terjadi semakin meresahkan masyarakat, para penjahat dalam melakukan aksi menggunakan cara dan cenderung melukai korbannya. Penjahat dalam setiap aksinya bukan hanya menggunakan senjata tajam, senjata api, tipu daya tetapi juga menghipnotis, mereka beraksi bukan hanya di tempat-tempat sepi tetapi di lokasi keramaian seperti jalan-jalan dan pusat perbelanjaan.

3)      Pada tahun 2012 tidak terjadi aksi peledakan bom yang dilakukan oleh kelompok terorisme. Disamping itu dari rentetan penyelidikan Densus 88 Mabes Polri bahwa para pelaku pernah tinggal di wilayah Jakarta Selatan dan sebagian tertangkap di wilayah Jakarta Selatan hal ini juga memberikan indikasi bahwa wilayah Jakarta Selatan menjadi pilihan untuk tinggal oleh para pelaku terorisme yang mungkin disebabkan karena sifat acuh / tidak kepedulian warga, merupakan wilayah yang padat pemukiman, banyaknya tempat kost-kostan atau kontrakan.

4)      Terorisme global telah berhasil menerapkan strategi memanipulasi isu-isu agama dan mengambil hati masyarakat religius untuk menjalin solidaritas, terlihat dari selalu adanya pelaku baru dalam setiap aksi teror.

5)      Kondisi warga Jakarta Selatan dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk memicu kericuhan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan nama para kontestan Pemilu Tahun 2014


BAB III

PERAN FUNGSI (TUGAS POKOK) DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS

  1. Peran Fungsi (Tugas Pokok) Secara Mandiri Dalam Menciptakan Kamtibmas

 

Program Pengamanan Pemilu Tahun 2014 Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat yang telah dicetuskan oleh Kapolri, berisi kerangka pelaksanaan tugas pokok Polri dalam Mengamankan Pemilu Tahun 2014. Pemahaman hal tersebut dikarenakan Pengamanan Pemilu Tahun 2014 mengandung arti menjalankan tugas pokok Polri dalam menciptakan Kamtibmas dengan memberikan sentuhan-sentuhan baru. Pengamanan Pemilu Tahun 2014 dalam tubuh Polri merupakan langkah untuk menghidupkan, membangun dan memberdayakan kembali nilai-nilai kemampuan yang telah dimiliki oleh Polri disegala bidang, yang selama ini belum dapat diwujudkan secara maksimal dalam menghadapi tantangan tugas Polri.

Adapun paradigma dari proses Program Pengamanan Pemilu Tahun 2014 tersebut adalah sikap yang melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, dimana paradigma tersebut dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima, yang pada gilirannya di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan di sisi lain juga dapat meneguhkan soliditas internal Polri. Dengan demikian perlu disusun naskah pedoman penjabaran program Program Pengamanan Pemilu Tahun 2014 untuk menjadi acuan dalam implementasi Program Pengamanan Pemilu Tahun 2014 yang telah dicanangkan oleh Kapolri, yang disusun dalam suatu rencana tindakan (action plan) dengan sasaran dan target pencapaian yang terukur, agar setiap Satker dan Satwil Polri bisa menjabarkan program Program Pengamanan Pemilu Tahun 2014ini menjadi langkah-langkah kongkrit sebelum diimplementasikan di lapangan.

Dalam sebuah organisasi, setiap strategi atau program kerja harus dijalankan atau diimplementasikan. Berkaitan dengan hal itu, implementasi harus memiliki langkah-langkah yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Langkah-langkah dimaksud harus disusun sebelum implementasi dilakukan agar program bisa dijalankan dengan terarah dan tidak berjalan secara sporadis tanpa suatu koridor acuan yang jelas.

Dalam teori organisasi, dikenal 2 (dua) naskah utama yang digunakan sebagai acuan tujuan organisasi serta langkah-langkah untuk mencapai keberhasilannya. Kedua naskah tersebut adalah:

  • Naskah rencana strategis, berisikan arah yang hendak dicapai organisasi di masa depan menyangkut visi, misi, kebijakan, strategi serta langkah-langkahnya atau program kerja secara makro. Naskah ini seringkali disebut sebagai naskah acuan strategis.
  • Naskah rencana operasional, merupakan penjabaran lanjutan yang lebih rinci dari naskah rencana strategis yang berisikan jabaran langkah-langkah dari setiap program, lengkap dengan indikator keberhasilan, sasaran atau target dan penanggung jawab serta jangka waktunya.

Sebagai pelengkap, di dalam dokumen ini dikelompokkan program kerja berdasarkan penanggung jawab, baik itu penanggung jawab utama maupun penanggung jawab lainnya yang disajikan sebagai lampiran di bagian akhir. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan serta mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab setiap pejabat yang ada di jajaran Polri, serta untuk melihat pembagian atau distribusi beban kerja pada setiap unit kerjanya Program Pengamanan Pemilu Tahun 2014.

Program yang dijabarkan adalah program untuk mencapai target kinerja Polri dan jajarannya guna menciptakan Polri yang melayani, proaktif, transparan, dan akuntabel seperti yang kita harapkan bersama Program Pengamanan Pemilu Tahun 2014. Mengacu kepada harapan tersebut, perlu adanya semangat untuk melakukan tugas pokok Polri guna menjawab perkembangan lingkungan strategis dan kompleksitas tantangan tugas Polri dalam Pengamanan Pemilu Tahun 2014.

 

  1. Peran Fungsi (Tugas Pokok) Dalam Mendukung Operasi Kesatuan

Belum berjalan maksimalnya prinsip-prinsip demokrasi dan kepemerintahan yang baik dalam sebuah negara sangat rentang membawa institusi kepolisian yang seharusnya imparsial masuk ke dalam arus politik dan berpihak. Situasi yang seharusnya tidak boleh terjadi untuk menciptakan masyarakat yang aman dan terlindunginya kepentingan banyak pihak. Keberpihakan institusi negara seperti kepolisian tentu akan menjauhkan realita dari mimpi demokrasi.

Analisa Walker dan Waterman ini memberi ruang analisa yang lebih luas dari sekedar bagaimana polisi berperan dalam pengamanan pemilihan umum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diskusi tentang polisi dan pemilu memiliki makna yang jamak. Meskipun bila direduksi mengerucut pada dua isu besar, yaitu profesionalitas dan netralitas. Profesionalitas tentunya terkait dengan fungsi pemolisian di dalam pemilu, sedangkan netralitas terkait dengan jarak politik lembaga kepolisian dengan aktor-aktor politik yang bertarung di dalam pemilihan umum, termasuk jarak kepolisian itu sendiri dengan proses politik.

Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang. Di negara-negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas 100% dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana.

Penelitian Topo Santoso, et.al (2006) mencatat sejumlah tindak pidana yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 2004, di antaranya adalah; dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, pemalsuan ijazah calon, penghinaan terhadap calon lain, politik uang, penghasutan dan adu domba, penyalahgunaan kartu pemilih, hingga mengubah hasil rekapitulasi hasil suara. Dalam analisanya, pelanggaran-pelanggaran seperti ini masih terjadi pada tahun 2009 dan juga berpotensi terjadi pada tahun 2014. Dalam pengalaman pemilihan kepala daerah yang hampir setiap tahun dilakukan di Indonesia, jenis pelanggaran tersebut kerap terjadi dan menjadi faktor yang dapat meningkatkan ekskalasi konflik antar elit yang menjalar ke massa. Pengalaman pemilihan umum di Indonesia sejak 1999 termasuk pemilihan-pemilihan kepala daerah cukup memberi preseden yang seakan menjalar dari satu waktu dan tempat ke waktu dan tempat yang lain. Di sini, peran kepolisian menjadi sangat penting dan sentral.

Administrasi dan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak akan dapat bekerja maksimal tanpa peran kepolisian dalam mencegah dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana pemilu. Nota Kesepahaman antara POLRI dengan KPU untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu pada Jaruani 2013 lalu adalah bukti pentingnya kerjasama tersebut. KPU dan POLRI menyadari bahwa setiap tahanan pemilu selalu memiliki potensi gangguan keamanan. Profesionalitas kepolisian, melalui peran bimbingan masyarakat dan intelijen, diperlukan untuk menyusun langkah antisipasi dan deteksi dini.

Namun demikian, profesionalitas pada dasarnya memerlukan netralitas. Walker dan Waterman telah memberikan analisa bagaimana rentannya institusi kepolisian dalam momen pemilihan umum untuk masuk ke dalam pusaran arus politik itu sendiri. Sebagai institusi penegak hukum, profesionalitas kepolisian diperlukan untuk menjamin pemilu yang bebas, jujur, adil. Selain memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan penindakan, kemampuan personil kepolisian dalam deteksi dini dan penyadaran masyarakat agar konformis terhadap hukum merupakan modal yang menentukan kesuksesan pesta demokrasi untuk menghasilkan legislator dan pemimpin baru. Namun, profesionalitas tidak akan kontributif bila tidak disertai dengan netralitas.

Netralitas dalam hal ini dimaknai sebagai jarak yang tegas dari kepolisian dengan aktor-aktor yang bertarung dalam pemilu dan tentunya jarak dengan proses politik itu sendiri. Netralitas ini ditandai dengan tidak bertindak diskriminatif dan menjalankan tugas dengan proporsional. Seperti meneruskan pemeriksaan dugaan-dugaan pelanggaran yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh bawaslu. Pada hari ulang tahun POLRI ke-67, 1 Juli 2013 lalu, presiden menekankan kembali agar POLRI menjunjung tinggi kode etik dalam tugas serta memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan profesional. Instruksi ini tentu bukan tanpa alasan mengingat masih banyaknya kasus pelanggaran etika anggota kepolisian yang kasat mata bagi publik. Hal yang tentu dikhawatirkan dapat mempengaruhi profesionalitas dan netralitas kepolisian di dalam momen besar pemilihan umum. Dalam kerangka berfikir Evans, et.al (1992), profesionalisme dan netralitas kepolisian ini dapat ditandai dengan sikap yang responsif, tidak pasif. Tidak hanya dalam penindakan yang tidak membedakan kasus per kasus atau kelompok per kelompok, namun juga dalam langkah antisipasi terhadap potensi-potensi gangguan keamanan.

Bila menggunakan kerangka berfikir Evans, et.al ini, dapat dimaknai bahwa sikap responsif kepolisian dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi bimbingan dan penyuluhan yang memberi ruang interaksi lebih luas bagi kepolisian untuk tidak hanya menghimbau namun mendialogkan sejumlah persoalan yang nantinya dapat diantisipasi secara bersama dengan masyarakat. Seperti mengajak elit untuk dapat lebih arif dalam berkompetisi sehingga tidak justru menjadi pemicu bentrok yang tidak perlu di tingkat akar rumput, sebagaimana jamak diperlihatkan oleh pemilihan kepada daerah di Indonesia setiap tahunnya. Peran partai politik dan elit sangat krusial dalam tradisi politik patron-klien di Indonesia, sehingga responsifitas kepolisian dapat dimulai jauh sebelum momen pemilihan tersebut berlangsung dengan mengajak elit untuk berkompetisi dengan beretika.

Rentang waktu hingga pertengahan 2014 nanti merupakan waktu yang sangat krusial bagi kepolisian untuk mulai menyusun atau merevisi langkah-langkah strategis untuk mengamankan tahun politik ini. Selain meningkatkan kembali profesionalitas, kepolisian perlu menjalankan strategi-strategi yang tidak hanya bersifat umum dan normatif, namun juga mengoptimalkan peran-peran handal anggota pada tingkat lokal. Walker dan Waterman turut merumuskan pemahaman bahwa kepolisian pada dasarnya institusi yang lokal, non partisan yang hanya melaksanakan fungsi melayani dan melindungi. Dalam kerangka ini, kepolisian akan menjadi institusi yang lebih responsif dan tidak terbawa oleh arus politik.

BAB IV

HAMBATAN KESATUAN

  1. Faktor Internal
  1. pelayanan Polri kepada masyarakat belum sepenuhnya tergelar hingga komunitas-komunitas terkecil yang didukung dengan pelayanan kamtibmas prima akibatnya masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang pada gilirannya masyarakat patuh hukum masih minim;
  1. belum dilaksanakan kerja sama antara Polri dengan berbagai komunitas masyarakat maupun antara Kementerian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri sebagai langkah proaktif dalam mengatasi gangguan keamanan sejak dari sumbernya. Akibatnya sejak dini belum dapat diantisipasi serta dicarikan solusi pemecahannya terhadap permasalahan yang berkembang menjadi tindak pidana;
  1. penyusunan kompetensi anggota Polri belum dapat memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kompetensi menuju Polri yang profesional yang pada gilirannya dapat dirasakan keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat melalui pelayanan secara mudah, responsive tidak diskriminasi dan beresiko tinggi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif;
  1. peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang berkembang dengan semakin canggihnya kejahatan, belum tergelar hingga komunitas-komunitas pelayanan terdepan sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut;
  1. dengan strategi pelayanan kamtibmas, digelar sebaran pelayanan sedekat – dekatnya dengan masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan personel diorientasikan pada pemenuhan titik-titik sebaran pelayanan di tengah masyarakat. Oleh karena itu sekalipun rasio indeks tercapai tetapi belum seimbang dengan jumlah titik sebaran pelayanan;
  1. tugas pokok, fungsi dan peranan Polri sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan penjabaran UUD 1945 untuk mewujudkan keamanan bagi negara, bangsa dan masyarakat.

  1. Faktor Eksternal

  1. Sisi geografis dan demografi

Secara geografis wilayah Jakarta Selatan mempunyai luas wilayah 145,73 Km² untuk Kodya Jakarta Selatan dan dua kecamatan yang termasuk dalam Kota Tangerang Selatan yaitu Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur dengan luas wilayah 6.344,691 Ha dan Kecamatan Pamulang dengan luas wilayah 2.788 Ha merupakan daerah Ibukota Negara.

Sedangkan secara demografi wilayah Jakarta Selatan sebagian besar merupakan pendudukan urban dari berbagai suku. Keragaman suku tersebut merupakan salah satu potensi kerawanan apabila di daerah tersebut terjadi pengelompokan kekuatan berdasarkan suku.

  1. Kerawanan yang bersumber politik.

Tahun 2013 merupakan tahun persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehingga memunculkan kerawanan yang mungkin yang menjurus kepada konflik internal partai politik dan konflik sosial. Hal ini terkait dengan sikap fanatisme masyarakat terhadap seorang figur yang didukungnya.

Selain permasalahan Pilpres dan Pileg, potensi konflik sosial dimungkinkan selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat karena ada pihak yang menjadi oposisi pemerintah atau sebagai gerakan penyeimbang yang akan selalu memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah atau yang memposisikan diri sebagai korban kinerja pemerintah yang selalu memberikan kritik atau isu-isu bahwa kinerja pemerintah buruk yang pada akhirnya berusaha menyeret masyarakat ikut ke dalam konflik.

  1. Kerawanan konflik horizontal.

Potensi konflik horizontal masih sangat besar terjadi selama tahun 2013 yang meliputi konflik antar warga, konflik antar ormas dan perkelahian pelajar. Berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan dengan melibatkan instansi terkait (dengan membentuk Posko Terpadu di Jl Bulungan dan Forum Pokdar Kamtibmas). Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan mampu mengatasi secara tuntas konflik yang terjadi.

  1. Kerawanan akibat dari dampak kebijakan Pemda.

Dalam upaya menselaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang terkadang menyangkut harkat hidup orang masyarakat yang kemudian penetapan kebijakan tersebut berdampak baik yang bersifat sosial maupun keamanan. Kebijakan tersebut antara lain penggusuran/relokasi pedagang kaki lima di pinggir jalan, lingkungan kumuh, pedagang yang berjualan di stasiun kereta api dan perbaikan sistem transportasi yang dalam pengerjaannya menambah kemacetan, pengaturan jam masuk sekolah dan kerja serta kebijakan lainnya.

  1. Kerawanan partai Politik.

Konflik internal partai politik peserta Pemilu 2014 terkait kader parpol yang akan maju dalam Pemilu Legislatif dan terkait dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pelaksanaan Pemilu tahun 2014 akan melakukan aksi (pendaftaran gugatan di PTUN ataupun di MK) atau melakukan unjuk rasa di kantor KPU Pusat untuk menuntut tetap diikutkan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014.

Selain permasalahan pilkada, potensi konflik sosial dimungkinkan selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat karena ada pihak-pihak yang selama ini berposisi sebagai oposisi pemerintah akan selalu memberikan kritik atau mengangkat isu-isu kontra dengan pemerintah dan berusaha membentuk opini negative pemerintah yang pada akhirnya menyeret masyarakat ikut ke dalam konflik.

BAB V

SITUASI YANG DIHARAPKAN

Dari rumusan penjelasan pada bagian sebelumnya dapat diadakan penekanan substansinya pada penyelenggaraan tugas pokok Polri dalam menciptakan Kamtibmas pada Pemilu Tahun 2014. Namun substansi pelayanan masyarakat tersebut tidak dapat terlepas dari keseluruhan tugas pokok Polri yang lainnya yaitu tegaknya hukum keamanan dalam negeri mantap dan sinergi polisional. Substansi yang terdapat dalam visi Polri tersebut merupakan satu kesatuan sehingga dapat dirangkum dalam pengertian secara umum sebagai pelayanan masyarakat. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dan penciptaan kamdagri yang mantap dilakukan melalui metode pelayanan. Begitu pula pengembangan sinergi polisional sebagai sistem kerja sama interdep dan masyarakat di lakukan melalui prinsip – prinsip layanan.

Dengan penataan substansi visi tersebut di atas dapat diberikan penjelasan satu persatu substansi sebagai berikut :

  1. terwujudnya pelayanan kamtibmas prima.

adalah keadaan dalam masyarakat yang tumbuh rasa bebas dari gangguan dan ketakutan karena Polisi dapat membantu secepatnya bila terjadi gangguan pada masyarakat dengan standar etika yang tinggi;

  1. tegaknya hukum

adalah suatu keadaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang teratur, tertib dan adil dalam lindungan payung hukum yang berwibawa, tegas, humanis dan tidak diskriminatif;

  1. kamdagri mantap

adalah suatu keadaan di wilayah hukum NKRI yang bebas dari konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum serta bebas dari perbuatan yang mengganggu jalannya pemerintahan maupun persatuan bangsa. Di samping itu dalam hal terjadi bahaya-bahaya dari bencana alam dan kecelakaan besar (mass disaster) dapat direspon secara efektif;

  1. sinergi polisional yang proaktif

adalah kebersamaan antar unsur dan komponen Negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mendahului berprosesnya potensi gangguan keamanan dengan menyusun pemecahan masalah sebagai eliminasi terhadap potensi gangguan yang mengendap di berbagai permasalahan pada bidang pemerintahan dan kehidupan sosial maupun ekonomi.

Dengan susunan substansi yang menyatu menjadi visi Polri 2010 – 2014 tersebut maka rute pelayanan kinerja Polri lima tahun kedepan telah mempunyai arah yang sejalan dengan arah perjuangan bangsa dan pemerintah Indonesia lima tahun mendatang.

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polri, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun ke dalam misi sebagai berikut :

  • melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
  • memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif;
  • menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
  • menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
  • mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
  • menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
  • mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
  • membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building / networking).

 

 BAB VI

SARAN DAN REKOMENDASI

  1. Saran/Ide

 Citra dan wibawa suatu institusi seperti Polri, ada dalam persepsi dan sanubari masyarakat dapat berasal dari media massa dan dari pengalaman masyarakat sendiri. Citra dan wibawa tidak bisa dipaksakan dan tidak ada “obat mujarab” yang mudah untuk dipakai. Citra dan wibawa suatu institusi adalah penilaian masyarakat atas kinerja, penampilan, sikap dan perilaku anggota institusi yang bersangkutan, terutama pejabat-pejabat pimpinannya dari pusat sampai daerah.

 Mengamati, membahas, dan mengusahakan peningkatan citra dan wibawa Polri bukan hanya menjadi perhatian sekarang ini saja. Hampir 35 tahun yang lalu, tahun 1978 dalam upacara serah terima jabatan Kapolri, Menhankam/Pangab menyatakan bahwa menurunnya citra dan wibawa Polri antara lain karena menurunnya kemampuan teknis profesional khas kepolisian dan menurunnya pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Pengamatan Menhankam/Pangab bahwa sebab-sebab yang paling mendasar adalah faktor-faktor sikap mental dalam pelayanan masyarakat dan kemampuan teknis profesional khas kepolisian berhubungan langsung dengan tugas pokok Polri. Menhankam/Pangab juga menegaskan bahwa

“… melalui pengenalan kembali fungsi, peranan dan tugas Polri secara benar, kemudian diimplementasikan dalam sistem pendidikan dan latihannya, akan merupakan jalan yang paling tepat ke arah keberhasilan kita meningkatkan kewibawaan Polri…”

 Pengamatan dan perintah harian Pangab ini diberikan waktu Polri merupakan bagian dari ABRI pada masa Orde Baru. Berdasarkan ungkapan Menhankam/Pangab, juga Presiden, Polri ditugaskan untuk membenahi seluruh tugas pokoknya yang harus serasi dengan susunan organisasinya, dengan sistem personilnya, sistem diklatnya, bahkan juga hubungan serta tata kerjanya, bidang materiil/logistik dan sebagainya, sehingga pada hakekatnya Polri diperintahkan agar melakukan pembenahan menyeluruh (overall police administrative reform). Itulah sebabnya, penulis selaku Kapolri ketika itu segera mengadakan pengkajian/penelitian (diagnosa) dan kemudian merumuskannya dalam buku “Pola Dasar Pembenahan Polri” dan dikeluarkan sebagai Skep Kapolri No. Pol. SKEP/02/1/1980 tanggal 1 Januari 1980 yang harus dijabarkan oleh seluruh unsur dan jajaran Polri. Ketika itu belum ada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Belum ada KUHAP. Yang ada adalah UU No. 13 Tahun 1961 dan HIR (Herziene Inlands Reglement). Namun, pola pembenahan itulah yang digunakan antara lain untuk menyatakan bahwa walaupun Polri adalah bagian dari ABRI, Polri bukan Angkatan Perang; kemampuan teknis profesional Polri dan Angkatan Perang (sekarang TNI) juga berbeda. Yang sama adalah Polri dan TNI sama-sama pejuang dan memiliki sikap militansi yang sama.

 Sejak 1999 Polri dipisahkan dari ABRI, soliditas TNI dan Polri harus terus dijaga dengan program-program yang jelas, seperti menyesuaikan lasitrada dan pelantikan perwira muda tamatan Akademi AD, AL, dan AU dengan Akpol, bahkan disarankan agar latihan dasar kemiliteran selama tiga bulan digabung di Akademi Militer, Magelang. Juga kebijakan Presiden menggabungkan penutupan rapim TNI dan Polri, kesamaan tanda pangkat, adanya Tamtan, Bintara dan Perwira perlu terus dipelihara. PEPABRI (persatuam Purnawirawan TNI dan Polri) memakai motto “Sekali Prajurit Tetap Prajurit, Sekali Bhayangkara Tetap Bhayangkara, Sekali Pejuang Tetap Pejuang”.

 Tentang kemampuan teknis operasional khas kepolisian, terutama dari unsur-unsur operasional Polri, yaitu Sabhara, Polantas, Polair, Poludara, Satwa Polri, Reserse dan Intelijen Keamanan dengan taktik dan teknik yang semakin canggih memerlukan Pusat-Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri yang lebih canggih pula. Tentang fungsi, tugas pokok, dan tugas-tugas telah diatur secara lebih jelas sejak tahun 2002 (Era Reformasi), yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun penjabaran dan pelaksanaannya masih harus disempurnakan dan ditingkatkan. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang arti 1 Juli 1946 lebih ditegaskan, yaitu Hari Lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia yang berada langsung di bawah Presiden. Inilah yang diperingati setiap tahun sejak 1 Juli 1947. Presiden Soeharto dalam penutupan Rapim ABRI tahun 1979 menekankan sebagai berikut:

“Dengan meningkatkan pelaksanaan tugas pokoknya, Polri bukan saja akan tetap memiliki kewibawaan dalam masyarakat, tetapi juga dicintai rakyat. Khusus bagi Polri diminta agar meningkatkan pelaksanaan tugas pokoknya, terutama dalam membina dan menumbuhkan keamanan dan ketertiban masyarakat, mecegah dan menindak pelanggaran hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk itu Polri harus bersikap tertib, bertindak tegas dan tepat serta selalu peka dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya untuk mendapatkan perlindungan atas ancaman terhadap jiwa, harta benda dan hak-hak lainnya. Ketertiban dan ketenteraman adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan kita semua. Polri wajib membantu menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat itu. Dengan demikian bukan saja Polri mempunyai wibawa dalam masyarakat, tetapi juga akan dicintai oleh rakyat.”

Uraian di atas hendaknya tetap merupakan landasan dan pedoman dalam usaha peningkatan citra dan wibawa Polri sekarang dan di masa depan.

 Polri, seperti halnya seluruh lembaga negara dan lembaga pemeritahan, pertama-tama harus memantapkan 4 PILAR, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Polri merupakan salah satu lembaga bersama TNI sebagai pengawal utama dari 4 PILAR tersebut. Khusus bagi Polri landasan spiritual adalah Tribrata, Catur Prasetya, dan Doktrin Polri Tata Tentrem Kerta Rahardja dan landasan operasional UU No. 2 Tahun 2002, KUHAP dan KUHP.

 Citra dan wibawa Polri tergantung pada kinerja Polri serta penampilan sikap dan perilaku seluruh anggota Polri, terutama di lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu dalam Sistem Kepolisian Negara RI di mana seluruh unsur baik dalam manajemen operasional maupun dalam manajemen pembinaan, merupakan satu keseluruhan yang saling terkait, saling mempengaruhi, maka penanganan dan penyempurnaannya tidak boleh terkotak-kotak. Penanganan terkotak-kotak, misalnya hanya susunan organisasi atau hanya lembaga pendidikan dan latihan, dan sebagainya bahkan dapat menimbulkan dampak yang lebih jelek dari sebelumnya.

 Dalam usaha penyempurnaan menyeluruh, perlu pula dipahami sejarah, baik sejarah Polri secara keseluruhan, maupun sejarah masing-masing unsur yang akan disempurnakan. Misalnya, adanya Polwil di Jawa (sebelum dibubarkan) adalah Polwil yang mencakupi wilayah Residensi sejak zaman Hindia Belanda (lihat nomor mobil yang berdasarkan karesidenan). Di luar Jawa semua residensi sudah menjadi Provinsi. Bahkan beberapa Kabupaten telah menjadi provinsi, seperti Gorontalo, Bangka-Belitung, dan sebagainya. Di pulau Jawa, baru Banten yang menjadi provinsi.

 Bandingkan, misalnya Polwil Malang dan Polda Kepulauan Riau, Polwil Malang lebih besar. Ini bukan soal kepangkatan Kapoldanya saja, tetapi “span of control” dari Kapolda Jabar, Jateng dan Jatim yang sangat luas, bila langsung membawahi Polres. Demikian pula di bidang SDM, hilangnya Tamtama adalah karena “salah interpretasi” anggota Polri yang harus tamatan SMA dan dulu PNS tamatan SMA adalah golongan II dan dulu golongan II PNS sama dengan Bintara. Sekarang, hampir 90% anggota Polri berpangkat Bintara. Padahal sejak tahun 1999 setelah Polri keluar dari ABRI, dengan UU No. 43 Tahun 1999, Pegawai negara RI terdiri atas PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri. Jadi, tidak ada hubungannya dengan PNS dan pangkat Tamtama, Bintara, dan Perwira sudah ada dengan berbagai sebutan sejak Robert Peel mengatakan bahwa kepolisian diorganisir seperti militer.

 Pembinaan kemampuan kepemimpinan Polri, yangmengutamakan kopmando kewilayahan (beda dengan TNI), sejak dulu telah mengatur pendidikan kepemimpinan manajerial Polri, yaitu Akpol untuk tingkat supervisory level police management dengan pola Kapolsek; PTIK untuk middle police management capability dengan pola Kapolres dan Sespim untuk high level police management capability baik sebagai komandan/pimpinan di lingkup Polda dan Mabes atau sebagai Staff yang memimpin unit fungsional. Sebab itu dulu namanya “Command and Staff College”.

 Semangat kejuangan sikap mental sebagai pengalaman Tribrata dan Catur Prasetya harus diajarkan di semua lembaga pendidikan Polri dan pemimpin sebagai panutan. Pembinaan sikap mental, kemampuan teknis profesional khas kepolisian dapat dimulai segera dengan mengeluarkan Pedoman, Juklak, dan Junis yang jelas agar dapat diawasi pelaksanaannya. Ini semua akan tercermin dari mutu pelayanan masyarakat, dari patroli, penerimaan laporan dari masyarakat, transparansi penyidikan dan Polantas, penanganan unjuk rasa dari yang damai (crowd control) sampai huru hara yang anarkis (riot control), dan lain-lain. Citra dan wibawa Polri tergantung dari kinerja Polri yang profesional, serta sikap dan kecepatan memberi pelayanan kepada masyarakat.

  1. Rekomendasi

 Untuk mengimbangi pemberitaan dan suara-suara sumbang mengenai Polri, kemampuan Hubungan Masyarakat harus ditingkatkan dari Mabes sampai ke Polres. Hubungan Masyarakat tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Kadiv Humas di Mabes dan di daerah-daerah, tetapi sebenarnya setiap anggota Polri, terutana pejabat pimpinan di daerah adalah “public relation officer” yang dapat meningkatkan citra dan wibawa Polri. Tugas dan kemampuan Hubungan Masyarakat atau Public Relations jauh lebih luas dari Dinas Penerangan, yang umumnya reaktif. Humas adalah pro aktif dan unit utama organisasi dalam membina citra. Unit ini merupakan pembantu penting dari Pimpinan. Humas, misalnya, mengatur pertemuan Kapolri dengan Chief Editor media massa dengan pimpinan LSM dan aktif memberi bahan dalam pertemuan dengan DPR.

 Di samping hal-hal yang telah disinggung di atas, maka disarankan pula agar Irwasum dan Propam Polri harus lebih aktif memberi masukan kepada Kapolri bila ada indikasipenyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri, terutama pejabat pimpinan di pusat dan daerah. Intelkan juga harus secara teratur memberi masukan kepada Kapolri tentang perkembangan keadaan kemtibmas di daerah-daerah serta kerawanannya. Dalam kaitan ini Polres harus seperti dulu membuat Analisa Daerah Operasi (ADO) agar dapat diadakan pencegahan dini dan bahan dalam pembinaan masyarakat. Polres disiapkan sebagai Komando (Kesatuan) Operasional Dasar (KOD) dengan memberi delegasi wewenang yang lebih luas dalam mengaturr dan memimpin kesatuannya (Polsek, Pospol, Babinkamtibmas, community policing, dan lain-lain). Sesuai keadaan lingkungan Polres, Kapolres mengatur kembali ke tiga ploeg (shift) system dengan patroli, mana yang jalan kaki (foot patrol), mana dengan sepeda, mana dengan sepeda motor, mana yang dengan roda empat. Pemilihan Kapolres harus berdasarkan kompetensi dan kapasitas.

 Dalam pemberian berbagai perizinan harus jelas syarat-syarat dan prosedurnya secara transparan. Demikian juga penyidikan dan anggaran sedapat mungkin harus juga transparan dan akuntabel. Ini syarat dari “good governance”. Disarankan, forum koordinasi fungsional dan konsultasi MAHKEHJAPOL (Mahkamah Agung, Kementerian Kehakiman (sekarang hukum), Kejaksaan Agung dan Polri) dapat dihidupkan kembali, juga untuk menghindarkan kesan rivalitas antar aparat penegak hukum. Hubungan Polri dan Kompolnas agar ditingkatkan frekuensinya dan peran pengawasan dan perumusan kebijakan mengenai Polri oleh Kompolnas akan lebih efektif. Pimpinan Polri disarankan meningkatkan komunikasi dengan para purnawirawan senior, baik yang tergabung dalam PP Polri ataupun anggota DPR dan lain-lain untuk terus memperkokohwsprit d’corps anggota Polri yang aktif dan sudah purnawirawan. (Semboyan PP Polri adalah TETAP SETIA). Peran penasehat ahli Kapolri agar lebih dimanfaatkan. Hubungan Polri dengan Polsus, PPNS, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002) dan dengan instansi terkait, juga TNI (pasal 41 UU No. 2 Tahun 2002) hendaknya diprioritaskan dalam Partnership Building, yaitu Tahap II Grand Strategy menuju “Strife for Excellence”.

 Sasaran strategis Polri dalam Pengamanan Pemilu Tahun 2014 untuk menciptakan Kamtibmas adalah :

  • terbangunnya sistem komunikasi Polri berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasif, sampai pengendalian peristiwa kejahatan, perlindungan dan pengayoman masyarakat;
  •  tersebarnya pelayanan Polri kepada masyarakat dengan memperkuat Polsek, sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar terutama dalam hal perlindungan dan pengayoman;
  •  terwujudnya komunitas samapta di desa dan kawasan sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka menjaga keamanan;
  • terwujudnya pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara obyektif;
  • terwujudnya kemitraan antara Polri dengan Kementerian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi pada tindakan proaktif daripada tindakan reaktif;
  • terlaksananya peran serta media massa dalam rangka pencitraan Polri atas hal-hal yang telah dicapai Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, memelihara kamtibmas dan penegakan hukum;
  • tergelarnya peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang berkembang dengan semakin canggihnya kejahatan, bahkan kejahatan sudah merambah pada dunia maya, sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut;
  • terpenuhinya jumlah personel untuk mengisi sebaran pelayanan di tengah masyarakat;
  • terwujudnya suatu Sistem Hukum Kepolisian yang kokoh dalam rangka akuntabilitas, legalitas dan legitimasi sistem Kepolisian Indonesia dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara berdasarkan UUD 1945.

BAB VII

PENUTUP

Polri perlu melembagakan kekuatan protagonis, komitmen Polri pasca reformasi Polri khususnya pada aspek kultur terus berupaya menampilkan postur Polri yang berwatak protagonis dengan meninggalkan kekuasaan antagonis;

 membangun kemitraan dalam sistem sinergi, membangun kemitraan dengan Lembaga / Departemen terkait dalam Sistem Sinergi Polisional Inter -Departemen (SisSpindep) serta seluruh komponen masyarakat dalam wadah Pemolisian Masyarakat (Polmas) dalam rangka menciptakan tertib hukum;

 strategi proaktif policing, perkembangan ke depan perlu dilakukan suatu upaya pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta yang kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi anggaran; pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskrimininasi, dengan standar etika yang tinggi.

 Didistribusikan rencana Pengamanan Pemilu Tahun 2014 kepada seluruh Satker untuk dijabarkan ke dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu Tahun 2014 dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian outcome.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Juni 21, 2014, in Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada PERAN DAN FUNGSI (TUGAS POKOK) POLRES JAKARTA SELATAN DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS GUNA MENGAMANKAN PEMILU TAHUN 2014.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: