NASKAH PELAKSANAAN TRANSPARANSI PELAYANAN SIM, BPKB & STNK FUNGSI REGIDENT LALU LINTAS DI JAJARAN POLDA KALTIM TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II (2011-2014) pada program peningkatan pelayanan publik bidang pelayanan fungsi Lalu Lintas, maka dipandang perlu mengambil suatu langkah percepatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan inovasi inovasi pelayanan sesuai Kebijakan Kapolri yang tertuang dalam program Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, professional dan dipercaya masyarakat.
2. Langkah percepatan dalam bentuk inovasi pelayanan bidang Lalu Lintas khususnya pada bidang Pelayanan Regident Ranmor dan Pengemudi, diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan sebagai wujud pelayanan Prima yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan hasilnya dapat direalisasikan secara nyata.

3. Upaya tersebut dapat terwujud melalui langkah nyata dalam pelaksanaan tugas pada fungsi lalu lintas dengan berpedoman pada ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dan memiliki daya ungkit (key leverage) kuat dalam rangka meningkatkan pelayanan fungsi lalu lintas dengan fokus pada kegiatan pelayanan penerbitan SIM, BPKB dan STNK, sebagai upaya untuk mempertahankan image building yang telah dibangun melalui implementasi Program Quick Wins Pelayanan Dasar Publik Tahun 2014 dengan target transparansi pelayanan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

B. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Polri;
5. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
6. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
7. Surat Telegram Kapolri Nomor : STK/802/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011 tentang Petunjuk dan Penekanan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lalu Lintas dalam Rangka Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II (2011 – 2014);
8. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/114/II/2014, tanggal 21 Pebruari 2014 tentang Tindak Lanjut Program Quick Wins Nasional Pelayanan Dasar Publik Tahun 2014;
9. Renja Ditlantas Polda Kaltim Tahun 2014;
10. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/992/V/2014, tanggal 6 Mei 2014 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Quick Wins Layanan Dasar Publik.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN BIDANG REGIDENT
Penyelenggaraan pelayanan bidang regident lalu lintas di Jajaran Polda Kaltim, dalam penerbitan SIM, BPKB dan STNK secara umum sangat terkait erat dengan aspek pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah didalam hal ini Institiusi Kepolisian sebagai abdi masyarakat.
A. Implementasi program Quick Wins bidang pelayanan SIM, BPKB dan STNK
Arah pelayanan publik sebagaimana yang diimplementasikan pada Program Quick Wins bidang pelayanan SIM, BPKB dan STNK di Jajaran Polda Kaltim Tahun 2014 telah memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:
1) Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2) Akuntabilitas
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3) Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4) Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5) Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membeda- bedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status social.
6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing –masing pihak.

Sedangkan prinsip pada pelayanan SIM, BPKB & STNK telah mencakup :

1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
a. Persyaratan teknis dan Administrasi pelayanan publik.
b. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung Jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi informatika.
9. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

B. Bidang Pelayanan SIM

1. Penggolongan SIM
SIM digolongkan berdasarkan perbedaan tingkat kompetensi Pengemudi yang dipersyaratkan untuk setiap fungsi Ranmor dan besaran berat Ranmor, yang terdiri dari :

a. SIM Perseorangan
1) SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

a) mobil penumpang perseorangan
b) mobil barang perseorangan
2) SIM B I, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
a) mobil bus perseorangan
b) mobil barang perseorangan
3) SIM B II, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
a) kendaraan alat berat
b) kendaraan penarik
c) kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram
4) SIM C, berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor, terdiri atas:
a) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity); dan
b) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity);
5) SIM D, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.

b. SIM Umum
1) SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
a) mobil penumpang umum
b) mobil barang umum

2) SIM B I Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
a) mobil penumpang umum
b) mobil barang umum
3) SIM B II Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
a) kendaraan penarik umum
b) kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

c. SIM Internasional
1) SIM Internasional, diberikan kepada Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
2) Penentuan golongan SIM Internasional, dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai golongan SIM yang dimiliki.
3) Golongan SIM Internasional dan penggunaannya ditetapkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (convention on Road Traffic).
2. Prosedur dan mekanisme penerbitan SIM
a Persyaratan penerbitan SIM
1) Persyaratan usia
a) berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D
b) berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I

c) berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.
d) berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum

e) berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum
f) berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum
2) Persyaratan administrasi

a) SIM Baru
(1) Persyaratan administrasi pengajuan SIM baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk mengemudikan Ranmor perseorangan meliputi:
(a) mengisi formulir pengajuan SIM; dan
(b) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.
(2) Dokumen keimigrasian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
(a) paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;
(b) paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan;
(c) paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia; atau
(d) paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia.
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan golongan SIM umum baru harus juga dilampiri dengan:
(a) sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau
(b) Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.
b) Perpanjangan SIM

(1) mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM
(2) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
(3) SIM lama
(4) surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator
(5) surat keterangan kesehatan mata
(6) Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir
c) Pengalihan Golongan SIM
(1) Persyaratan administrasi pengalihan golongan SIM, meliputi:
(a) mengisi formulir pengajuan pengalihan SIM
(b) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
(c) SIM yang akan dialihkan golongannya telah dimiliki paling rendah 12 (dua belas) bulan; dan
(d) surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator.

(2) SIM berupa:

(a) SIM A bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM A Umum dan SIM B I
(b) SIM A Umum bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum
(c) SIM B I bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum dan B II
(d) SIM B I Umum atau B II bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B II Umum
(3) Selain persyaratan pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM umum harus dilampiri dengan:
(a) sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi
(b) surat izin kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia
d) Perubahan data Pengemudi
(1) mengisi formulir pengajuan perubahan data Pengemudi
(2) Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing, yang telah berisi perubahan data identitas
(3) penetapan Pengadilan tentang perubahan nama bagi Pengemudi yang melakukan perubahan nama
e) Penggantian SIM karena rusak atau hilang

(1) Persyaratan administrasi pengajuan penggantian SIM karena hilang, meliputi:
(a) mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena hilang
(b) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
(c) Surat Keterangan kehilangan SIM dari Kepolisian
(2) Persyaratan administrasi pengajuan penggantian SIM karena rusak meliputi :
(a) mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena rusak
(b) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
(c) SIM yang rusak
f) Penerbitan SIM akibat pencabutan SIM
(a) pengajuannya dapat dilakukan setelah berakhir larangan mengemudi atas dasar pencabutan
(b) sesuai persyaratan administrasi penerbitan SIM baru
b Mekanisme penerbitan SIM

1) Mekanisme penerbitan SIM A, C dan D Perseorangan Baru

2) Mekanisme Penerbitan pengalihan golongan SIM BI, BII Perseorangan

3) Mekanisme Penerbitan Pengalihan Golongan SIM A, BI dan BII Umum

4) Mekanisme Penerbitan Perpanjangan SIM A, C dan D Perseorangan

5) Mekanisme Penerbitan perpanjangan SIM BI dan BII Perseorangan

6) Mekanisme Penerbitan Perpanjangan SIM A, BI dan BII umum

7) Mekanisme Penerbitan SIM Perubahan Data Pengemudi

8) Mekanisme Penerbitan SIM Hilang

9) Mekanisme Penerbitan SIM Rusak

10) Mekanisme Penerbitan SIM Akibat Pencabutan SIM

11) Mekanisme Penerbitan SIM Pindah Masuk (Mutasi)

12) Mekanisme Penerbitan SIM Baru bagi warga negara asing (WNA)

13) Mekanisme Penerbitan Pengalihan Golongan SIM untuk warga negara asing (WNA)

14) Mekanisme Penerbitan Perpanjangan SIM untuk warga negara asing (WNA)

c Standar Waktu Pelayanan
1) Penerbitan Baru dan Pengalihan Golongan SIM : 120 menit
2) Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi) : 60 menit
d Biaya administrasi penerbitan SIM sesuai Tarif PNBP, berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2010

1) Penerbitan SIM A/Umum
a) Baru : Rp. 120.000,-
b) Perpanjangan : Rp. 80.000,-
2) Penerbitan SIM BI/Umum
a) Baru : Rp. 120.000,-
b) Perpanjangan : Rp. 80.000,-
3) Penerbitan SIM BII/Umum
a) Baru : Rp. 120.000,-
b) Perpanjangan : Rp. 80.000,-
4) Penerbitan SIM C
a) Baru : Rp. 100.000,-
b) Perpanjangan : Rp. 80.000,-
5) Penerbitan SIM D
a) Baru : Rp. 50.000,-
b) Perpanjangan : Rp. 30.000,-

e SOP (Standard Operating Prosedure) Pelayanan SIM

1) SOP Pelayanan SIM Satpas
2) SOP Unit Pelayanan SIM Keliling
3) SOP Unit Gerai/Outlet SIM
4) SOP SKUKP

3. Inovasi pelayanan SIM Jajaran Polda Kaltim
a. Optimalisasi pelayanan Satpas dalam penerbitan SIM

b. Pelayanan unit SIM Keliling

c. Pelayanan unit Gerai/Outlet SIM

4. Jadwal Pelayanan SIM Keliling
a. Polda Kaltim memiliki SIM keliling pada 4 (empat) Polres :

SATWIL LOKASI WAKTU HASIL KET
BALIKPAPAN MALL BSB SIM CORNER 09.00 S/D 14.00 10-15 PEMOHON PER HARI (SIM A & SIM C) UNTUK 1 UNIT MOBIL KELILING ARMADA SIM KELILING BARU DAN LAMA
PERS SIM KELILING PELAYANAN DI SATPAS 09.00 S/D 14.00
SAMARINDA LOA JANAN SAMARINDA SEBERANG 09.00 S/D 14.00 10-25 PEMOHON PER HARI (SIM A & SIM C) ARMADA SIM KELILING LAMA
MANGKUPAS KEC. SAMARINDA SEBERANG 09.00 S/D 14.00
LEMPAKE KEC. SAMARINDA UTARA 09.00 S/D 14.00
JL. JAKARTA KEC. SUNGAI KUNJANG 09.00 S/D 14.00
SEMPAJA UJUNG KEC. SAMARINDA UTARA 09.00 S/D 14.00
JL. P. SURYANATA KEC SAMARINDA ULU 09.00 S/D 14.00
KUKAR TANGGA ARUM 09.00 S/D 14.00 10-20 PEMOHON PER HARI (SIM A & SIM C) ARMADA SIM KELILING BARU
KANTOR SAMSAT INDUK 09.00 S/D 14.00
POLSEK LOA KULU (PASAR SELASA) 09.00 S/D 14.00
TERMINAL PASAR TANGGA ARUNG 09.00 S/D 14.00
LAP PARKIR PEMKAB KUKAR 09.00 S/D 14.00
KUTIM DEPAN KANTOR PATKA SWARGA BARA 09.00 S/D 14.00 5-10 PEMOHON PER HARI (SIM A & SIM C) ARMADA SIM KELILING LAMA
SAMPING POS POLISI PENDIDIKAN 09.00 S/D 14.00
DEPAN HOTEL KUTAI PERMAI

5. Sertifikat ISO 9001:2008 dan Penghargaan Pelayanan SIM
a. Sertifikat ISO 9001:2008

C. Bidang Pelayanan BPKB
1. Pendaftaran Regident Ranmor

Pendaftaran regident ranmor secara rutin meliputi :

a. Ranmor baru
b. perubahan identitas Ranmor dan pemilik
c. pemindahtanganan kepemilikan Ranmor
d. penggantian bukti Regident Ranmor
e. perpanjangan Ranmor
f. pengesahan Ranmor

Pelaksanaan regident ranmor secara rutin terhadap ranmor yang dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) perseorangan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KITAS atau KITAP, instansi Pemerintah selain TNI atau Polri dan Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing yang berkantor tetap di Indonesia.
2. Regident kepemilikan ranmor dengan menerbitkan BPKB diperuntukkan :
a. Ranmor baru
b. perubahan identitas
c. Ranmor berupa pengantian bentuk, warna, mesin, nomor registrasi
d. pemilik Ranmor berupa penggantian nama dan alamat identitas pemilik
e. pemindahtanganan Kepemilikan Ranmor
f. penggantian BPKB karena hilang atau rusak

3. Prosedur dan mekanisme penerbitan BPKB
a. Persyaratan penerbitan BPKB
1) Penerbitan BPKB baru
a) Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk Ranmor yang diproduksi dan/atau dirakit dalam negeri (Completely Knocked Down) meliputi :
(1) mengisi formulir permohonan;
(2) melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
(a) untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain
(b) untuk badan hukum, terdiri atas:
 surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan
 fotokopi KTP yang diberi kuasa surat keterangan domisili
 Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi
(c) untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

 surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan
 melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa
(3) faktur untuk BPKB

(4) sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT)
(5) sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM), kecuali Ranmor khusus tanpa sertifikat NIK
(6) rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum
(7) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.
b) Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk Ranmor impor (Completely Built Up) sebagai berikut:
(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b
(3) faktur untuk BPKB
(4) dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB)
(5) surat keterangan pengimporan Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, bagi :
(a) impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir A
(b) impor Ranmor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir B
(c) formulir yang berlaku untuk kawasan perdagangan bebas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
(6) sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT)
(7) tanda pendaftaran tipe untuk keperluan impor, dari Kementerian Perindustrian
(8) sertifikat VIN dan/atau Sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM)
(9) surat keterangan rekondisi dari perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang sah khusus untuk Ranmor impor bukan baru serta melampirkan izin impor dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan
(10) izin penyelenggaraan untuk angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang
(11) surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta
(12) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
c) Persyaratan penerbitan Penerbitan BPKB baru untuk hasil lelang Ranmor dinas TNI atau Polri
(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) surat keputusan penghapusan Ranmor dinas TNI atau Polri
(4) surat keputusan lelang Ranmor dari instansi yang berwenang
(5) fotokopi pengumuman lelang Ranmor pada media massa cetak nasional, lokal, dan/atau website
(6) risalah lelang Ranmor yang sah sesuai peraturan perundang-undangan

(7) berita acara penyerahan Ranmor yang di lelang
(8) bukti pembayaran harga lelang
(9) Sertifikat Uji Tipe dan SRUT
(10) hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor
d) Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk hasil lelang Ranmor temuan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Polri

(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) surat keputusan lelang Ranmor dari instansi yang berwenang
(4) fotokopi pengumuman temuan dan pengumuman lelang Ranmor pada media massa cetak nasional, lokal, dan/atau website
(5) risalah lelang Ranmor yang dibuat oleh Balai Lelang Negara
(6) berita acara penyerahan barang yang dibuat oleh Balai Lelang Negara
(7) bukti pembayaran harga lelang
(8) Sertifikat Uji Tipe dan SRUT
(9) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
e) Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk Ranmor Kedutaan
(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) faktur pembelian
(4) dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB) untuk Ranmor CBU
(5) Surat Keterangan Pengimporan Ranmor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang atau formulir B
(6) surat rekomendasi dan pernyataan penggunaan Ranmor untuk kepentingan diplomatik Kedutaan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
(7) surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta
(8) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
f) Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk Ranmor lembaga internasional
(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 2
(3) faktur pembelian
(4) dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB)
(5) surat keterangan pengimporan Ranmor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yg berwenang atau Formulir B
(6) surat rekomendasi dan pernyataan penggunaan Ranmor untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau misi lembaga internasional dari Sekretariat Negara
(7) surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta
(8) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
2) Perubahan BPKB
a) Penerbitan BPKB yang mengalami perubahan nama pemilik tanpa perubahan alamat
(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) melampirkan akte perubahan nama bagi badan hukum
(4) melampirkan penetapan pengadilan bagi pemilik perorangan
(5) BPKB
(6) STNK
(7) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
b) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik Ranmor dalam wilayah Regident

(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas:
(a) KTP di tempat yang baru bagi perorangan
(b) akte perubahan alamat bagi badan hukum
(3) surat kuasa dari pemilik yang pengurusan pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya.
(4) BPKB
(5) STNK
(6) hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor
c) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan nomor Registrasi Ranmor
(1) mengisi formulir permohonan;
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) BPKB
(4) STNK
(5) surat permohonan dari pemilik tentang nomor registrasi yang diinginkan
(6) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
d) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan fungsi Ranmor

(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) BPKB
(4) STNK
(5) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
(6) surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi dari Ranmor perseorangan menjadi Ranmor angkutan umum
(7) surat keterangan dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi dari Ranmor angkutan umum menjadi Ranmor perseorangan.
e) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan mesin dan/atau bentuk Ranmor

(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) BPKB
(4) STNK
(5) surat keterangan dari APM atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan mesin dan/atau bentuk Ranmor
(6) PIB untuk penggantian mesin baru dari impor atau faktur pembelian untuk penggantian mesin baru yang diproduksi dalam negeri
(7) Sertifikat Uji Tipe dan SRUT
(8) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
f) Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan warna Ranmor
(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) BPKB
(4) STNK
(5) surat keterangan dari Agen Pemegang Merek (APM) atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan warna Ranmor
(6) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
g) Persyaratan Pemindahtanganan Kepemilikan Ranmor

(1) Pemindahtanganan kepemilikan Ranmor terjadi karena:

(a) jual beli;
(b) lelang sebagai konsekuensi :
 pelaksanaan perjanjian;
 putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 penghapusan Ranmor milik instansi pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah atau swasta.
(c) hibah;
(d) warisan;
(e) penyertaan Ranmor sebagai modal dalam perusahaan berbadan hukum; dan
(f) penggabungan perusahaan berbadan hukum.
(2) Pemindahtanganan kepemilikan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi di dalam satu wilayah Regident atau ke luar wilayah Regident.
h) Penerbitan BPKB pemindahtangganan kepemilikan di dalam satu wilayah Regident Ranmor
(1) mengisi formulir permohonan;
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan Ranmor berupa:
(a) kuitansi pembelian bermeterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli;
(b) risalah lelang Ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena lelang
(c) akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah;
(d) akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal;
(e) akte penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau
(f) surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahtanganan karena warisan;
(4) BPKB
(5) STNK
(6) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
i) Penggantian BPKB karena rusak atau hilang

(1) Penggantian BPKB karena rusak, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(a) mengisi formulir permohonan
(b) melampirkan tanda bukti identitas
(c) bukti BPKB yang rusak
(d) STNK
(e) bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
(2) Penggantian BPKB karena hilang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(a) mengisi formulir permohonan
(b) melampirkan tanda bukti identitas
(c) surat pernyataan pemilik mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan/atau perdata di atas kertas bermeterai cukup
(d) surat keterangan hilang dari unit pelaksana regident tempat BPKB diterbitkan
(e) STNK
(f) bukti penyiaran pada media massa cetak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu di media cetak yang berbeda
(g) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor

b. Mekanisme penerbitan
1) Mekanisme pelayanan penerbitan BPKB untuk kendaraan bermotor baru

2) Mekanisme pelayanan penerbitan BPKB untuk pemindahtanganan kepemilikan kendaraan bermotor

3) Mekanisme Penerbitan BPKB Perubahan identitas

4) Mekanisme Pelayanan Penerbitan BPKB Untuk Penggantian BPKB Hilang Atau Rusak

c. Standar Waktu Pelayanan

1) Penerbitan BPKB Baru : 120 menit
2) Proses mutasi keluar dan pendaaftaran dari mutasi masuk unit BPKB : 180 menit
d. Biaya administrasi penerbitan BPKB sesuai Tarif PNBP, berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2010

1) Penerbitan BPKB R2 atau R3,
a) Baru : Rp. 80.000,-
b) Ganti Kepemilikan : Rp. 80.000,-
2) R4 atau lebih

a) Baru : Rp. 100.000,-
b) Ganti Kepemilikan : Rp. 100.000,-
3) Mutasi Keluar Daerah : Rp. 75.000,-
e. SOP (Standard Operating Prosedure) Pelayanan BPKB
1) Penerbitan BPKB untuk kendaraan bermotor baru
2) Pelayanan BPKB untuk pemindahtanganan kepemilikan kendaraan bermotor
3) Pelayanan BPKB untuk perubahan identitas
4) Pelayanan BPKB untuk penggantian BPKB hilang atau rusak

4. Inovasi pelayanan BPKB Jajaran Polda Kaltim
a. Optimalisasi pelayanan BPKB Online

5. Sertifikat ISO 9001:2008 Pelayanan BPKB

6. Transparansi bidang pelayanan BPKB

7. Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat

8. Pengawasan Terhadap Anggota Pelayanan BPKB (Pemasangan CCTV)

9. Hasil Program BPKB Tahun 2014

NO PROGRAM SATWIL
1 BPKB ONLINE MENGGUNKAN JARINGAN VPN – IP DIT LL & SELURUH JAJARAN
2 APLIKASI TTD ELEKTRONIK DITLANTAS
3. PENINGKATAN GUDANG K.I DITLANTAS
4. KOMPUTERISASI KARU INDUK DITLANTAS

10. Rencana Program BPKB Tahun 2014

NO PROGRAM SATWIL
1 OPTIMALISASI BPKB ONLINE MENGGUNKAN JARINGAN VPN – IP DIT LL & SELURUH JAJARAN
2 APLIKASI TTD ELEKTRONIK 1. SAMARINDA
2. KUKAR
3. HARWAT APLIKASI & JAR SERVER BPKB DITLANTAS
4. BPKB ONLINE DENGAN DEALER / MAEN DEALER DITLANTAS
5. BARCODE SISTEM DITLANTAS

D. Bidang Pelayanan STNK
1. Registrasi dan identifikasi pengoperasian ranmor, dilakukan dengan cara menerbitkan STNK untuk proses sebagai berikut :
a. Ranmor baru
1) CKD
2) CBU
3) kedutaan
4) lembaga internasional
b. Regident Ranmor pertama kali
1) hasil lelang Ranmor dinas TNI/Polri
2) hasil lelang temuan Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau Polri
c. Perubahan identitas
1) Ranmor berupa penggantian bentuk, warna, mesin, nomor registrasi, dan fungsi
2) pemilik Ranmor berupa penggantian nama dan alamat identitas pemilik
d. pemindahtanganan kepemilikan Ranmor
e. penggantian STNK karena rusak atau hilang
f. pengesahan dan/atau perpanjangan

2. Prosedur dan mekanisme penerbitan STNK

a. Persyaratan penerbitan STNK
1) Persyaratan penerbitan STNK Baru
a) Persyaratan penerbitan STNK untuk Ranmor baru
(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(a) untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain
(b) untuk badan hukum, terdiri atas:
 surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan
 fotokopi KTP yang diberi kuasa
 surat keterangan domisili
 Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi
(c) untuk instansi pemerintah, terdiri atas:
 surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan
 melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa
 melampirkan faktur pembelian
 tanda bukti pendaftaran BPKB
b) Persyaratan pendaftaran Regident Ranmor pertama kali dari hasil lelang :
(1) mengisi formulir pendaftaran
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) melampirkan fotokopi risalah lelang
(4) tanda bukti pendaftaran BPKB
2) Persyaratan Perubahan Identitas Pemilik dan Ranmor serta Pemindahtanganan
a) mengisi formulir pendaftaran
b) melampirkan tanda bukti identitas
c) STNK
d) tanda bukti pendaftaran BPKB
3) Persyaratan Penggantian STNK karena hilang dan rusak
a) Persyaratan penggantian STNK karena hilang
(1) mengisi formulir pendaftaran
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) BPKB asli dan fotokopi
(4) surat pernyataan pemilik mengenai STNK yang hilang bermeterai cukup
(5) surat keterangan hilang dari unit pelaksana Regident penerbit STNK
(6) hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor
b) Persyaratan penggantian STNK karena rusak
(1) mengisi formulir pendaftaran
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) BPKB asli dan fotokopi
(4) melampirkan STNK yang rusak
(5) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
4) Persyaratan Pengesahan dan/atau Perpanjangan STNK
1) Persyaratan pengesahan STNK
(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) STNK
(4) keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir
(Pengesahan STNK selain dapat diproses di unit pelayanan Samsat, juga dapat dilakukan di unit pelayanan Samsat Drive Thru, Samsat Keliling dan Samsat Corner/Gerai serta Samsat Door To Door).
2) Persyaratan perpanjangan STNK
(1) mengisi formulir permohonan
(2) melampirkan tanda bukti identitas
(3) STNK
(4) BPKB dan fotokopi BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan bank, harus disertakan surat bukti pengagunan BPKB dan/atau surat keterangan bermeterai cukup dari kreditur
(5) keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir
(6) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor

b. Mekanisme penerbitan STNK
1) Mekanisme pelayanan penerbitan STNK

2) Mekanisme Pelayanan Samsat Drive Thru

3) Mekanisme Pelayanan Samsat keliling

4) Mekanisme Pelayanan Korner / Gerai Samsat

5) Mekanisme Pelayanan Samsat Door To Door

c. Standar Waktu Pelayanan
1) STNK Ranmor baru selesai dalam waktu maksimal 120 menit
2) STNK perubahan selesai dalam waktu maksimal 60 menit
3) STNK perpanjangan selesai dalam waktu maksimal 30 menit
4) STNK Pengesahan selesai dalam waktu maksimal 30 menit
d. Biaya administrasi penerbitan STNK sesuai Tarif PNBP, berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2010
1) STNK R4/Lebih : Rp. 75.000,-
2) STNK R2/R3/Angk. Umum : Rp. 50.000,-
3) TNKB R4/lebih : Rp. 50.000,-
4) TNKB R2 : Rp. 30.000,-
e. SOP (Standard Operating Prosedure) Pelayanan STNK
1) SOP Pelayanan Penerbitan STNK di Samsat
2) SOP Pelayanan Samsat Drive Thru
3) SOP Pelayanan Samsat Keliling
4) SOP Pelayanan Samsat Corner/Gerai
5) SOP Pelayanan Samsat Door To Door

3. PEMBENTUKAN SAMSAT PAYEMNT POINT DI SATWIL JAJARAN POLDA KALTIM

NO SATWIL PAYMENT POINT KET
1 DIT LANTAS MANGGAR
2 POLRESTA SAMARINDA Jl. SELAMAT RIYADI
4 POLRES KUBAR MAHAKAN ULU KEC. LONG BANGUN
5 POLRES PASER DI BANK BPD KALTIM
6 POLRES PPU KEC. WARU
7 POLRES TRK JL. JUWATA BANK BPD

4. Inovasi pelayanan STNK di Samsat Jajaran Polda Kaltim
a. Optimalisasi pelayanan Samsat dalam penerbitan STNK

b. Pelayanan unit Samsat Drive Thru Plus

c. Pelayanan unit Samsat Keliling dan Samsat Jelajah

d. Antrian Elektronik Samsat Kutai Kartanegara

e. Pelayanan unit Samsat Door To Door

f. Pelayanan Unit Samsat Delivery

g. Pelayanan Payment Point

5. Sertifikat ISO 9001:2008 dan Penghargaan Pelayanan Samsat
a. Sertifikat ISO 9001:2008

III. PENUTUP
Reformasi Birokrasi Polri merupakan suatu cara untuk merubah paradigma pelayanan Polri terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mempertahankan image building melalui implementasi Program Quick Wins bidang pelayanan SIM, BPKB dan STNK Tahun 2014.
Demikian laporan Program Bidang Quick Wins yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan Regident fungsi lalu lintas di Jajaran Polda Kaltim, sebagaimana kami sampaikan melalui penyusunan profile ini, dibuat sebagai pertanggunggjawaban pelaksanaan tugas dan sekaligus sebagai bahan laporan bagi Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut terhadap pelayanan bidang SIM, BPKB dan STNK s/d bulan Mei Tahun 2014.

BALIKPAPAN, MEI 2014
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DIREKTUR LALU LINTAS

RUDY SUMARDIYATNO, S.H, M.Si
KOMBES POL NRP 67020474

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Juni 21, 2014, in Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada NASKAH PELAKSANAAN TRANSPARANSI PELAYANAN SIM, BPKB & STNK FUNGSI REGIDENT LALU LINTAS DI JAJARAN POLDA KALTIM TAHUN 2014.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: