UPAYA PEMBINAAN TERHADAP MAHASISWA DALAM AKTIVITAS MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

 

I.       PENDAHULUAN

            Di zaman modern seperti sekarang ini pada umumnya hampir semua negara menyatakan dirinya sebagai negara bersistem Demokrasi, termasuk Republik Indonesia yakni sistem pemerintahan yang bersumber pada Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan.

            Spirit kerakyatan yang menjadi watak negara Demokrasi merupakan syarat utama dalam format negara yang berkedaulatan rakyat, karena kekuatan tertinggi terletak ditangan rakyat. Kesetaraan martabat dan persamaan hak politik mengindikasikan tentang kesamaan hak politik dari setiap warganegara. Lebih dari itu, negara demokratis tidak bisa tidak harus menunjukkan adanya kebebasan politik yang menyangkut kebebasan berfikir, menyatakan pendapat dan aksi dalam urusan politik. Termasuk hal mendapat akses untuk informasi politik serta kebebasan untuk mendiskusikan dan mengkritik figur politik. Dalam negara Demokrasi selain menghargai mayoritas, juga pelaksanaan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan kebebasan sehingga ada sofistifikasi dalam pertarungan politik.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan Demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah sama.        Sedangkan Prof Dahlan Thaib dalam bukunya Pancasila Yuridis Ketatanegaraan mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan Demokrasi mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu:

  1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan Keputusan politik
  2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara.
  3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
  4. Suatu sistem perwakilan
  5. Suatu sistem  pemilihan kekuasaan mayoritas.

Dari pendapat beberapa pakar diatas dapat disimpulkan bahwa didalam negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi terdapat adanya pengakuan dari negara bahwa setiap warga negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya dimuka umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Yang dimaksutkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

            Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 disaat awal mula tumbangnya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa dapat memakan korban jiwa.

          Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun tidak menyentuh secara detail tatacara dan pelaksanaan dari unjuk rasa itu sendiri namun Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis.

II.    KONDISI  YANG TERJADI SAAT INI

            Tentu masih hangat dalam ingatan kita ketika ditangkapnya delapan pengujuk rasa oleh Poltabes Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2005 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka The 2nd International Junior Science Olympiad di Yogyakarta karena mereka dianggap bisa mengganggu ketertiban umum. Mereka melakukan unjuk rasa tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak Kepolisian. Yang paling terakhir tentu saja demo mengenai tuntutan pemekaran wilayah di Sumatera Utara yang berakibat pada tewas nya Ketua DPRD Sumut,yang ternyata dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa bahkan para pengajar dilingkungan sebuah Universitas.

            Disadari atau tidak bahwa kebebasan berekspresi yang terjadi saat ini telah menimbulkan pemahaman yang sedikit melenceng dari yang sebenarnya. Situasi “kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum” ,acapkali berakhir pada sebuah situasi anarkis dan mengganggu bahkan mengancam keamanan dan ketertiban umum. Hal ini tidak ubahnya seperti sebuah tindakan perusakkan massal,yang benar-benar merusak citra demokrasi di Indonesia. Apakah ini merupakan bentuk ideal dari sebuah demokrasi? Jawabnya  tentu bukan,atau bahkan sangat melenceng jauh. Mahasiswa sebagai seorang civitas akademika hendaknya mengerti dan memahami apa yang seharusnya dilakukan,bukan justru menimbulkan masalah baru berupa aksi anarkis dan pembuat keonaran. Ada beberapa faktor pemicu yang dapat diangkat sebagai salah satu penyebab mengapa kebebasan menyampaikan pendapat yang terjadi dikalangan mahasiswa lebih mengarah pada sebuah aksi anarkis,yakni :

  1. Keinginan dari sebagian besar mahasiswa untuk membuat suatu perubahan secara instant dan tanpa proses yang bertele-tele yang dibumbui dengan faktor psikologi massa dalam sebuah ikatan kesatuan dan tujuan yang sama.
  2. Kurangnya sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat terutama mahasiswa tentang UU No.9 tahun 1998 serta tidak jalannya forum komunikasi antara mahasiswa dengan Kepolisian.
  3. Masih adanya aktor-aktor intelektual dibalik layar yang menjadi provokator bahkan menjadi penggagas sebuah aksi demonstrasi,yang tak lebih untuk mencari sebuah keuntungan pribadi,kelompok,ataupun organisasi tertentu.

            Pemahaman yang selama ini berkembang bahwa pada masa reformasi ini kebebasan dikeluarkan dengan sebebas-bebasnya sesuai dengan kehendak masing-masing individu tersebut tanpa ada pembatasan-pembatasan apapun juga perlu disadari bahwa Undang-Undang tidak membatasi adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum akan tetapi Undang-Undang bermaksud menjaga tertib sosial yang telah tercipta di masyarakat. Mengenai pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa adanya pemberitahuan sebelum pelaksanaan demonstrasi merupakan bentuk pengekangan dari kemerdekaan berekspresi tidak sepenuhnya benar karena dengan adanya pemberitahuan tersebut aparat keamanan justru harus bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap para demonstran maupun pengamanan terhadap keamanan dan ketertiban umum terutama disekitar lokasi yang digunakan untuk kegiatan demonstrasi.

            Memang faktor pendukung terjadinya kerusuhan masa tidak hanya berasal dari mahasiswa itu sendiri,faktor-faktor eksternal pun turut mempengaruhi kejadian-kejadian tersebut termasuk faktor kesiapsiagaan aparat pengamanan unjuk rasa dalam menghadapi demonstrasi yang mengikutsertakan jumlah massa yang besar.Tentu saja yang dimaksud disini adalah pihak Kepolisian sebagai pengemban tugas penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Beberapa kerusuhan akibat demonstrasi dengan jumlah massa yang besar dapat terjadi karena kelalaian aparat Kepolisian dalam mengantisipasi dan membaca arah pergerakan serta perubahan kondisi massa dalam sebuah aksi.Dibalik itu semua,demokrasi yang kebablasan ala mahasiswa kita ini tentu saja bukan merupakan bentuk demokrasi yang diidam-idamkan masyarakat Indonesia.

III. KONDISI YANG DIHARAPKAN SERTA UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN PENYIDIK POLRI

            Dalam UU  No.9 tahun 1998 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 yang dimaksudkan dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

            Adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UU No.9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

  1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
  2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
  3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembanganya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
  4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok

            Seperti yang telah disinggung diatas, setiap warganegara yang akan menyelenggarakan unjuk rasa mempunyai hak dan kewajiban yang mestinya harus dipatuhi. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No.9 Tahun 1998. Hak-hak yang dimiliki warganegara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yakni mengeluarkan pikiran secara bebas dan, memperoleh perlindungan hukum, sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh warganegara dalam menyampaikan pendapat di muka umum antara lain menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peratuan perundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Sedangkan untuk aparat pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan. (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998). Selain hak dan kewajiban para demonstran dan para aparatur penegak hukum Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga mengatur mengenai pemberitahuan kepada aparat Kepolisian ini. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum ini sebelum melakukan kegiatan diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998, antara lain sebagai berikut: Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3X24 (tiga kali dua puluh empat jam) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.

            Bukan hanya itu,kran komunikasi anatara aparat Kepolisian dengan mahasiswa juga harus senantiasa dibuka. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kapolri mengenai Grand Strategy Polri (2005-2025),yang salah satunya adalah tentang Community Polising atau perpolisian masyarakat. Pada program prioritas juga dicantumkan tentang penanganan kejahatan anarkisme. Secara garis besar ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pihak Kepolisian terkait dengan upaya pembinaan terhadap mahasiswa yang lebih sering terlibat pada sebuah aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang sering kali berujung pada sebuah aksi anarkis,diantaranya :

  1. Mengadakan sosialisasi berupa pemaparan dan pemberian pemahaman tentang tata cara penyampaian pendapat dimuka umum yang sehat,sesuai dengan UU No 9 tahun 1998.
  2. Senantiasa mengadakan forum diskusi maupun tatap muka atau pun kegiatan lainnya dengan kalangan mahasiswa dengan tujuan mempererat hubungan dan keharmonisan antara Kepolisian dengan mahasiswa.
  3. Selalu melakukan pelatihan-pelatihan tentang protap-protap penanganan kerusuhan massa.

          Sejatinya.sesuai dengan Peraturan Kapolri yang diatur dalam Perkap No.9 tahun 2008 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan,pengamanan,dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum,Polri senantiasa berusaha untuk membuat sebuah hubungan yang harmonis dengan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Dalam pasal 28 ayat 2 Perkap No.9 tahun 1998 dikatakan bahwa, Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dilakukan upaya dan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat dimuka umum dikalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku;

2. Pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan,pengamanan,penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat dimuka umum ,sehingga pelaksanaan tugas dilapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional;

3. Setiap pimpinan kewilayahan wajib melakukan penggalangan dan menjalin hubungan baik dengan segenap potensi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang aktif melakukan penyampaian pendapat dimuka umum;

4. Setiap pimpinan kewilayahan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan daya tangkal terhadap timbulnya tindakan anarkis;

5. Setiap pimpinan Kepolisian wajib memfasilitasi atau menjadi mediator antara pihak yang menyampaikan pendapat dimuka umum dan pihak yang menjadi sasaran penyampaian pendapat dimuka umum;

6. Perlu upaya penggalangan terhadap instansi atau pejabat yang sering menjadi sasaran penyampaian pendapat dimuka umum untuk bersifat terbuka/transparan dalam rangka menampung inspirasi akitivis pengunjuk rasa sehingga tindakan anarkis dapat diminimalisasi.

          Kebebasan berpendapat memang sangat bagus karena pendapat yang kita keluarkan adalah cermin dari diri kita sendiri, orang lain dapat menilai diri kita dari cara kita berbicara baik itu secara positif ataupun negatif. Kasus yang sering terjadi sekarang ini adalah banyak orang yang berbicara terlalu bebas dengan dalih kemerdekaan berpendapat namun malah mengganggu hak orang lain. Hak yang dimaksud adalah privasi seseorang. Karena privasi adalah hak manusia juga, hak manusia untuk sendiri dan tak diganggu, hak manusia untuk bebas dari publisitas tanpa dasar.  Manifestasi sejati dari kebebasan berpendapat adalah komunikasi dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari dialog orang-orang yang mempunyai sudut pandang yang sama. Salah satu nya adalah komunikasi antara pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan mahasiswa. Komunikasi tersebut dapat dijadikan ajang debat yang secara positif bisa meningkatkan intelegensia kita sebagai manusia.  Disamping itu,komunikasi ini akan berdampak pada timbulnya simbiosis mutualisme antara  pihak polisi maupun pihak mahasiswa.Dengan upaya-upaya tersebut mahasiswa akan memiliki kemampuan dan pemahaman tentang seperti apa kebebasan berpendapat yang dapat dilaksanakan di negara ini,mereka juga tidak akan mudah terpengaruh oleh orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dibalik sebuah perpecahan,dilain pihak komunikasi tersebut akan memudahkan tugas Kepolisian dalam melaksanakan pengamanan sebuah aksi. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan adalah merasakan kerugian akibat perbuatan orang lain dan tentunya kita tidak akan menghilangkan hak-hak orang lain dengan mengeluarkan pendapat yang mungkin hanya mengejar kepuasan pribadi,kelompok atau organisasi-organisasi tertentu.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

          Dari beberapa uraian diatas kita dapat mengambil sebuah garis besar pendapat  yang dapat kita gambarkan dalam bentuk point-point kesimpulan,diantaranya :

  • Bahwa kebebasan menyampaiakan pendapat dimuka umum sering kali disalah artikan menjadi sebuah kebebasan yang tanpa batas.
  • Belum semua lapisan masyarakat umum termasuk mahasiswa,memahami bagaimana tata cara menyampaikan pendapat yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagian besar pengunjuk rasa hanya sekedar ikut-ikut,ataupun dibayar untuk turut serta meramaikan aksi.
  • Pelaksanaan protap penanganan aksi massa yang dilakukan Kepolisian terkadang belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang telah digariskan,sehingga masih adanya pelaksanaan pengamanan aksi massa yang menunjukkan arogansi petugas.
  • Adanya intervensi pihak luar dalam bentuk provokasi-provikasi guna mengambil keuntungan pribadi,kelompok tertentu,atau organisasi-organisasi tertentu dari sebuah aksi massa yang terjadi.

Saran

  • Perlunya dijalin hubungan yang benar-benar dapat membuka kran komunikasi antara Polri dengan mahasiswa dalam hal penyampaian pendapat dimuka umum atau dengan kata lain penggalangan terhadap unsure mahasiswa.
  • Sarana dan prasarana dalam pengamanan bagi anggota agar diperlengkap termasuk pelatihan – pelatihan penanganan aksi.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Maret 17, 2013, in Administrasi Kepolisian, Makalah Lepas, Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada UPAYA PEMBINAAN TERHADAP MAHASISWA DALAM AKTIVITAS MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: