POLITIK HUKUM PIDANA

1. Dari berbagai Kongres PBB dapat disimpulkan, bahwa strategi penanggulangan kejahatan seharusnya ditempuh dengan pendekatan kausatif dan pendekatan integral/komprehensif.
Pertanyaan :
a. Jelaskan yang dimaksud dengan “pendekatan kausatif” dan “pendekatan integral/komprehensif” dalam upaya penanggulangan kejahatan

Jawaban :
Perkembangan kejahatan yang terjadi diberbagai negara didunia memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perkembangan dan pembaharuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) dinegara-negara tersebut. Oleh sebab itu, pada berbagai kongres PBB menghimbau perlunya pembaharuan kebijakan kriminal terutama kebijakan hukum pidana guna menanggulangi perkembangan kejahatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya sistem hukum pidana yang berlaku diberbagai negara telah usang (obselete), tidak adil (unjust), sudah ketinggalan jaman (outmoded), dan tidak sesuai dengan kenyataan (unreal).
Dari berbagai Kongres PBB tersebut, strategi yang sangat mendasar (basic strategy) dalam menanggulangi kejahatan, setidaknya memuat 2 (dua) pendekatan, yaitu :
• Pendekatan Kausatif
Pendekatan ini menitikberatkan penanggulangan kejahatan dengan didasarkan pada upaya mengeliminasi sebab (causes) dan kondisi (condition) yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Sebab dan kondisi tersebutlah yang membuat terjadinya sebuah kejahatan dan memberikan pengaruh terhadap berkembangnya kejahatan tersebut.
• Pendekatan Integral/Komprehensif
Pendekatan ini menitikberatkan penanggulangan kejahatan melalui langkah-langkah yang komprehensif, dengan tidak melihat penyebab kejahatan secara terpisah-pisah (fragmentaris) melainkan dengan melihatnya secara utuh melalui berbagai sudut pandang sosial, budaya, ekonomi, politik, adat istiadat dan sebagainya. Hal ini didasari akan adanya pergeseran hakikat dan dimensi kejahatan dari sekedar permasalahan moral sosial menjadi permasalahan sosio-politik. Sehingga perlu memandang proses penanggulangan kejahatan melalui pendekatan nilai dan pendekatan kebijakan.

b. Sebutkan/kutip statment Kongres PBB yang menggambarkan adanya “pendekatan kausatif” dan “pendekatan integral/komprehensif” itu.
• Pendekatan Kausatif
Sixth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Caracas, Venezuela 25 August – 5 September 1980), Resolution 3 Effective measures to prevent crime : Considering that crime prevention strategies should be based on the elimination of the causes and circumstances that produce crime, considering also that crime prevention is dependent on man himself.
• Pendekatan Integral/Komprehensif
Tenth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Vienna, Austria 10-17 April 2000), Declare as follows (point 25) : (25) We recognize that comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional and local levels must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational and justice policies.

2. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana secara integral
Jawaban :
Sebelum memasuki ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana secara integral, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian pembaharuan sistem hukum pidana itu sendiri. Menurut Barda Nawawi (2008) Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.
Dari pendapat tersebut, maka hakekat permasalahan pembaharuan hukum pidana dapat difokuskan pada pembaharuan terhadap : (a) Perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; (b) Pelaku kejahatan; dan (c) Sanksi pidana yang diancamkannya. Ketiga point tersebut mengandung substansi pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; kemudian syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memberikan dugaan kepada seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang layak dikenakan kepadanya. Akan tetapi, dalam memahami pembaharuan sistem hukum pidana yang dilaksanakan secara integral, maka perlu dilihat melalui sudut pandang pendekatan kebijakan (policy oriented approach) dan sudut pandang pendekatan nilai (value oriented approach).
Sudut pandang pendekatan kebijakan perlu diikutkan dikarenakan pembaharuan sistem hukum pidana tersebut merupakan bagian dari sebuah kebijakan yang diambil, dimana kebijakan tersebut mengandung unsur kebijakan sosial (guna mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dalam rangka mencapai tujuan Nasional), kebijakan kriminal (upaya perlindungan masyarakat), dan kebijakan penegakan hukum (pembaharuan sistem hukum guna menciptakan efektivitas penegakan hukum). Sedangkan sudut pandang pendekatan nilai diikutkan karena pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reeveluasi) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural yang memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana (materiil dan formil) yang dicita-citakan. Dalam hal ini terkandung makna pembaharuan konsep nilai, ide-ide dasar, pokok-pokok pemikiran, dan wawasan.
Ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana itu sendiri meliputi : (1)Pembaharuan Substansi Hukum Pidana; (2)Pembaharuan Struktur Hukum Pidana; dan (3)Pembaharuan Budaya Hukum Pidana.
a. Pembaharuan Substansi Hukum Pidana
Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan sistem substansial ini bermula dari hukum pidana materiil, hukum formil, serta pelaksanaannya dimana terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk diantaranya pembaharuan KUHP (sektor perundang-undangan).
b. Pembaharuan Struktur Hukum Pidana
Pembaharuan struktur hukum pidana meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pelaksana pidana), termasuk koordinasi diantara penegak hukum tersebut baik secara nasional, regional, maupun internasional.
c. Pembaharuan Budaya Hukum Pidana
Pembaharuan budaya hukum pidana ini menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

Ketiga hal diatas merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain (non fragmenties), dimana pembaharuan yang satu akan mempengaruhi pembaharuan lainnya. Hal ini mengingat pembaharuan substansi, struktural, maupun kultural dari hukum pidana tersebut merupakan satu kesatuan dalam sebuah sistem besar (Penal System).

3. Dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana”penal” (hukum pidana), sering dijumpai kebijakan formulasi hukum pidana yang mengandung masalah juridis. Jelaskan minimal 3 (tiga) formulasi hukum pidana yang bermasalah secara yuridis.
Jawaban :
Masalah yuridis dalam kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai melihat suatu masalah dari kebijakan formulasi yang seharusnya sesuai dengan sistem yang sedang berlaku saat itu (ius constitutum) dan formulasi yang bermasalah dilihat dari sistem hukum pidana yang seharusnya (ius constituendum). Formulasi Hukum Pidana yang bermasalah secara yuridis, diantaranya :
a. Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP saat ini berlaku pada beberapa Undang-Undang, contohnya UU terorisme, UU narkotika, UU penaggulangan bencana dan lainnya. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpola dengan baik. Sekalipun delik pidana maksimal khususnya sama namun pidana minimal khususnya tidak sama pada delik serupa, artinya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus juga bervariasi. Seharusnya, penerapan pidana minimal khusus dilaksanakan secara terpola dan memiliki ratio perimbangan yang sama. Situasi ini akan memunculkan permasalahan yuridis pada tataran aplikatif/pelaksanaan, dimana hakim diberikan kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimal khusus pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkannya kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu diluar KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri.
b. Permasalahan Pidana Mati pada Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada pasal 2 ayat (2) terdapat nomenklatur “keadaan tertentu”. Pada penjelasan UU tersebut, nomenklatur “keadaan tertentu” dijelaskan sebagai : (1) pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, (2) pada waktu terjadi bencana alam nasional, (3) sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau (4) pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Hukuman mati tidak dikenal sebagai hukuman pokok yang berdiri sendiri sebagimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, melainkan harus diikuti dengan alasan pemberatan, yaitu apabila korupsi tersebut dilakukan pada saat Negara terjadi bencana nasional, atau mengulangi tindak pidana korupsi, dan apabila Negara dalam keadaan krisis moneter. Sehingga memunculkan pengkategorian yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan (pidana mati), kecuali dalam “keadaan tertentu” yang dalam hal ini memerlukan kebijakan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan.
Kondisi ini berpotensi memunculkan kelemahan pada undang-undang tersebut (permasalahan yuridis), diantaranya adalah sulitnya menjerat para ‘koruptor kakap’ dengan pidana mati tersebut, karena nomenklatur “keadaan tertentu” membatasi perkenaan pasal pidana mati ditambah tidak adanya paramater yang dapat digunakan untuk mengukur situasi tersebut. Selain itu pula, ketentuan mengenai ‘recidive’ (pengulangan tindak pidana korupsi) sulit untuk diterapkan karena tidak adanya batasan yuridis mengenai syarat-syarat recidive tersebut. Disamping itu ketentuan mengenai recidive pada KUHP yang berlaku saat ini juga tidak bisa diterapkan karena pasal-pasal delik jabatan didalamnya sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 43 UU No. 20/2001
c. Penerapan formulasi “permufakatan jahat” (samenspanning) pada berbagai undang-undang seperti UU No 22 Tahun 1997, UU No 31 Tahun 1999, UU No 15 Tahun 2002, UU No 15 Tahun 2003 dan sebagainya rentan memunculkan permasalahan yuridis. Pada KUHP sendiri, formulasi “permufakatan jahat” diatur dalam Pasal 88 Buku I KUHP yang menyatakan bahwa : “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.
Melalui pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa “permufakatan jahat” dianggap telah terjadi manakala terdiri dari unsur (1) segera setelah (2) dua orang atau lebih (3) mencapai suatu kesepakatan (4) untuk melakukan kejahatan tersebut.
Formulasi penerapan “permufakatan jahat” pada beberapa UU yang disebutkan diatas memunculkan permasalahan yuridis karena tidak terdapatnya pengertian, serta batasan maupun syarat-syarat kapan dikatakan adanya “permufakatan jahat” (kecuali UU No 22 Tahun 1997). Hal ini dapat memberikan pengertian yang multitafsir serta menghilangkan asas kepastian hukum dalam penerapan pasal mengenai :permufakatan jahat” itu sendiri, terlebih lagi pada undang-undang khusus. Seharusnya terdapat kesamaan pengertian mengenai “permufakatan jahat’ dan diikuti dengan batasan serta syarat mengenai kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dikatakan sebagai “permufakatan jahat”.

4. Dalam rangka melakukan pembaharuan/rekonstruksi terhadap KUHP, saat ini sedang disusun Konsep RUU KUHP yang bertolak dari ide dasar “keseimbangan”.
Kemukakan beberapa contoh kebijakan formulasi dalam RUU KUHAP yang merupakan implementasi atau perwujudan dari ide keseimbangan itu. Jelaskan dimana letak keseimbangannya (antara ide apa dengan ide apa).

Jawaban :
Ide dasar keseimbangan dalam RUU KUHAP sejatinya mengandung prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila sebagai Landasan Sistem Hukum Nasional dan keseimbangan Tujuan Pembangunan Nasional. Orientasi keseimbangan dalam Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai KeTuhanan (moral-religius), Kemanusiaan (humanistik), dan Kemasyarakatan (demokratik Keadilan Sosial), sedangkan orientasi keseimbangan dalam Tujuan Pembangunan Nasional mengandung makna social defence dan social welfare. Ide dasar keseimbangan Monodualistik bertitik tolak pada keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu, antara kepentingan pelaku dengan kepentingan korban, faktor objektif dengan faktor subjektif, antara kriteria formal dengan kriteria materiil, dan antara nilai-nilai Nasional dengan nilai-nilai Universal.
Pada kebijakan formulasi dalam RUU KUHAP, terdapat implementasi ide keseimbangan sebagaimana dimaksud diatas, diantaranya adalah :
a. Pasal 51 RUU KUHAP (2004), mengenai Tujuan Pemidanaan, dikatakan bahwa :
(1) Pemidanaan bertujuan :
a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam pasal yang terdapat pada RUU KUHAP diatas, tercantum ide dasar keseimbangan dalam hal Tujuan Pemidanaan, khususnya antara aspek perlindungan masyarakat (kepentingan umum) dengan aspek perlindungan individu. Hal ini terlihat dari terlindunginya kepentingan umum dalam hal crime prevention, pengamanan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan dengan mendatangkan rasa damai, sedangkan dari sisi perlindungan individu dengan melindungi individu terhadap sanksi yang sewenang-wenang (arogansi) dari penegak hukum, dan pembinaan agar terebas dari perasaan bersalah.

b. Pasal 1 RUU KUHAP (2006-2008), mengenai Asas Legalitas dan Retroaktif, dikatakan bahwa :
(1) Tiada seorang pun dapay dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbutan itu dilakukan.
(2) Dalam menetapkan tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal diatas menunjukan adanya ide dasar keseimbangan antara asas Legalitas Formal dengan asas Legalitas Materiil diantaranya dengan memungkinkan adanya modifikasi pidana setelah adanya putusan tetap dan berorientasi pada keseimbangan (kepastian dan keadilan).
c. Pasal 255 RUU KUHAP, mengenai bukan delik santet, dikatakan bahwa :
Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan magis memberitahukan, menimbulkan harapan , menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain untuk menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik

Pasal tersebut diatas mengatur ‘bukan delik santet’ yang bersifat delik materiil, tetapi delik formil untuk mencegah dan memberantas praktek ‘black magic’, dimana hal tersebut mengedepankan keseimbangan antara ide dasar delik formal dengan ide dasar delik materiil serta keseimbangan antara kepentingan pelaku dengan kepentingan korban. Dengan harapan dapat mencegah praktek penipuan, praktek ‘black magic’ benar atau tidak, dan termasuk juga praktek main hakim sendiri dari anggota masyarakat dalam menangani mereka yang dituduh sebagai dukun santet di beberapa daerah
d. Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab Khusus (Bab VII RUU)
Hal ini merupakan perwujudan bahwa Indonesia merupakan ‘Nation State’ yang religius, di mana semua agama yang berlaku secara sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi (kepentingan umum) dan bukan semata merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama. Terlihat jelas adanya ide dasar keseimbangan antara nilai-nilai Nasional dengan nilai-nilai Universal serta kepentingan umum dengan kepentingan individu.

****

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Agustus 9, 2012, in Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada POLITIK HUKUM PIDANA.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: