PIDANA MINIMAL KHUSUS

Law

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP, pada pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (general). Sedangkan untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada pasal 103 KUHP bahwa undang-undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (special rules).
Berbeda dengan pidana minimal, KUHP justru mengatur pidana maksimal khusus beserta pedoman pemidanaanya. Contohnya pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi corcursus/residive (Pasal 52 dan Pasal 52(a)), serta pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi percobaan/perbantuan. Sehingga, seharusnya ketentuan dalam pemberian pidana maksimal khusus dapat berlaku sama dengan ketentuan dalam pemberian minimal khusus, artinya yang berlaku pada maksimal khusus juga bisa/harus diatur sama pada minimal khusus.
Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP saat ini berlaku pada beberapa Undang-Undang, contohnya UU terorisme, UU narkotika, UU penaggulangan bencana dan lainnya. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpola dengan baik. Sekalipun delik pidana maksimal khususnya sama namun pidana minimal khususnya tidak sama pada delik serupa, artinya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus juga bervariasi. Seharusnya, penerapan pidana minimal khusus dilaksanakan secara terpola dan memiliki ratio perimbangan yang sama.
Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, struktur hukum yang harus ada adalah unsur subjek hukum, unsur perbuatan yang dilarang, dan unsur ancaman pidana. Pada berbagai undang-undang diluar KUHP, permasalahan nomenklatur mengenai penjatuhan pidana maksimal maupun pidana minimal juga masih beragam. Contohnya penggunaan kata “paling sedikit”, kemudian “paling singkat”, ada juga penggunaan kata “sekurang-kurangnya”, lalu “serendah-rendahnya” dan sebagainya. Hal ini juga dapat memunculkan penafsiran yang beragam karena dilandasi intepretasi yang beragam pula.
Selain itu pula, pada kebijakan perumusan Undang-undang, hendaknya sesuai prinsip nulla poena sine lege srticta, maka perumusan jumlah pidana di Indonesia hanya bisa menggunakan fix model dan catagorization model. Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang diluar KUHP serta tidak samanya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh hakim.
Dengan demikian, hakim diberikan kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimal khusus pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkannya kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu diluar KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Juni 13, 2012, in Administrasi Kepolisian, Makalah Lepas, Reserse Kriminal. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada PIDANA MINIMAL KHUSUS.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: