PIDANA MATI PADA UU 31 TAHUN 1999

Tindak pidana korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan extraordinary crime, dimana kejahatan ini memerlukan penanganan spesifik dan menyeluruh agar dapat dilakukannya pencegahan maupun pemberantasan. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, diatur mengenai penjatuhan pidana mati kepada para koruptor. Namun demikian, hingga saat ini belum satupun koruptor yang dijatuhi hukuman tersebut.
Pada UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pada penjelasan UU tersebut, nomenklatur “keadaan tertentu” dijelaskan sebagai : (1) pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, (2) pada waktu terjadi bencana alam nasional, (3) sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau (4) pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk sebagai peraturan pidana khusus, artinya peraturan tersebut mempunyai kekhususan tersendiri dalam mengatur sistem pemidanaan. Hukuman mati tidak dikenal sebagai hukuman pokok yang berdiri sendiri sebagimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, melainkan harus diikuti dengan alasan pemberatan, yaitu apabila korupsi tersebut dilakukan pada saat Negara terjadi bencana nasional, atau mengulangi tindak pidana korupsi, dan apabila Negara dalam keadaan krisis moneter. Sehingga memunculkan pengkategorian yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan (pidana mati), kecuali dalam “keadaan tertentu” yang dalam hal ini memerlukan kebijakan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan.
Konsekuensi logis dari alasan pemberatan dalam penjatuhan pidana mati diperaturan tersebut adalah munculnya berbagai kelemahan dalam penerapannya, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Pembatasan unsur pasal yang dapat dikenakan hukuman mati, yakni hanya terbatas pada “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, padahal perkenan unsur pasal (subjek hukum) tidak terbatas pada bunyi pasal 2 UU 31 tahun 1999 tersebut. Contohnya adalah pada Pasal 3 UU yang sama, menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini memunculkan kemungkinan tidak terjeratnya para pejabat publik dengan pidana mati.
b. Nomenklatur “keadaan tertentu” benar-benar membuat pidana mati ini menjadi sangat sulit untuk diwujudkan, karena secara kenyataan sangat kecil kemungkinan terjadinya korupsi pada keadaan tersebut. Kemudian, parameter yang digunakan untuk mengukur keadaan tertentu tersebut juga tidak dijelaskan dengan baik dalam undang-undang tersebut.
c. Ketentuan mengenai ‘recidive’ (pengulangan tindak pidana korupsi) sulit untuk diterapkan karena tidak adanya batasan yuridis. Disamping itu ketentuan mengenai recidive pada KUHP yang berlaku saat ini juga tidak bisa diterapkan karena pasal-pasal delik jabatan didalamnya sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 43 UU No. 20/2001

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Juni 13, 2012, in Menulis itu Indah, Reserse Kriminal. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada PIDANA MATI PADA UU 31 TAHUN 1999.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: