SKEMA PAILIT Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Pada kesempatan ini akan kami uraikan skema mengenai kepailitan sesuai dengan UU N0 37/2004 , sesuai dengan urutan nomor pada gambar dibawah…..

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan pailit.
1.1. Pengajuan permohonan harus diajukan oleh seorang advokat
2. Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan terhadap debitor yang tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2.1. Pengajuan permohonan harus diajukan oleh seorang advokat
3. Kejaksaan, untuk kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pailit
4. Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pailit dalam hal debitor adalah bank
5. Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengajukan pailit dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Menteri Keuangan dapat mengajukan pailit dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik
7. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan
8. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan.
8.1. Panitera wajib menolak permohonan pailit apabila tidak sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk institusi pemohon
8.2. Panitera menyampaikan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah didaftarkan.
9. Pengadilan wajib mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang 3 hari setelah didaftarkan.
9.1. Sidang pengadilan dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
9.2. Debitor dapat mengajukan penundaan penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah permohonan didaftarkan.
10. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi.
10.1. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
10.2. Salinan keputusan wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan pailit, kurator, dan hakim pengawas
11. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung (MA)
11.1. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan
11.2. Permohonan kasasi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pailit
12. Dalam putusan pailit harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan
12.1. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit
12.2. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan
13. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaanya
14. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan
15. Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit
16. Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor
16.1. Kurator dan Panitia Kreditur Sementara wajib memberikan pendapat tertulis mengenai rencana perdamaian dalam rapat
16.2. Debitur Pailit berhak mengadakan perubahan mengenai rencana perdamaian selama berlangsungnya perundingan
17. Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutus mengenai disahkan atau tidanya rencana perdamaian tersebut.
17.1. Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut
17.2. Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila harta debitor jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian dan perdamaian itu dicapai karena penipuan.
18. Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitor Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut
19. Kurator dapat melakukan tindakan untuk kepentingan harta pailit dengan meminta pembatalan kepada pengadilan atas perbuatan hukum debitur yang pailit, sebelum diucapkannya Putusan Pailit, dimana tindakan debitur tersebut akan dapat merugikan kreditur
20. Kurator wajib untuk menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas , memuat rincian penerimaan dan pengeluaran
21. Daftar pembagian harus diletakkan di Pengadilan serta diumumkan dalam surat kabar
22. Setelah dibagikan Budel Pailit oleh Kurator kepada Kreditur maka berakhir Kepailitan
23. Setelah itu kurator membuat pengumuman bahwa telah berakhir Kepailitan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia
24. Setelah berakhirnya kepailitan maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan Rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit
25. Surat permohonan harus dilampirkan bukti bahwa Kreditor sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan
26. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
26.1. Permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan dengan ditanda tangani oleh termohon dan advokatnya.
26.2. Dalam hal pemohon adalah Debitur, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat,jumlah piutang, dan hutang debitur beserta surat bukti secukupnya
26.3. Dalam hal pemohon adalah Kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dengan surat kilat
27. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditor
28. Permohonan PKPU diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera pada tanggal permohonan diajukan
28.1. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal termohon didaftarkan
28.2. Panitera wajib menolak pendaftaran PKPU bagi institusi yang tidak sesuai dengan persyaratan
28.3. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal termohon PKPU didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan jadwal sidang
29. Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on April 29, 2012, in Administrasi Kepolisian, Makalah Lepas, Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada SKEMA PAILIT Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: