KEPOLISIAN DALAM KULTUR REFORMASI

POLRI

.

Oleh : UNTUNG BUDIARSO

Koordinator Indonesia Police Watch ( IPW ) Jateng

 

Reformasi POLRI sudah sebagian besar dilakukan, terutama di aspek birokrasi dan manajemen. Namun demikian , walaupun telah ada perubahan birokrasi, namun secara implementasi cultural, polisi belum memperlihatkan seluruh karakter sipilnya sebagai cermin jatidiri POLRI, yaitu polisi yang menghormati hak-hak sipil serta mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Hal ini terkait dengan paradigma lama polri yang dulunya masih menjadi bagian dari kekuatan militer sehingga budaya tersebut masih belum terkikis dari instirtusi Polri. Harus diakui bahwa tindakan beberapa anggota Polri di lapangan masih mencerminkan kekerasan dan ketidak adilan terhadap masyarakat.

Beberapa kasus memperlihatkan fenomena tersebut seperti :

  1. Penanganan demonstrasi.

Pasca demo BBM dari tanggal 26 sd 30 maret 2012, 16 kantor polisi , 4 mobil patroli dan 1 motor polisi dirusak, kapolsek senen dikeroyok, kejadian tersebut terjadi di 44 kota, sedikitnya 523 demonstran dan 210 polisi luka, 750 demonstran ditangkap namun sebagian besar dilepas oleh polisi

  1. Salah tembak
  2. Penangkapan dengan kekerasan,
  3. Pelayanan publik Polri yang masih dikeluhkan masyarakat

Hal di atas mempengaruhi stigma masyarakat terhadap Polri itu sendiri. Di mata masyarakat, yang menjadi stigmatisasi kinerja Polri adalah kekerasan Polisi.

Sementara itu, perlu disadari dan diakui juga bahwa tindakan polisi dalam posisi mereka sebagai pengatur keamanan publik terkadang juga tidak sederhana atau tidak dapat dilihat secara hitam putih. Paling tidak ada sepuluh ( 10 ) variable yang mempengaruhi polisi dalam bertindak khususnya yang terkait dengan kegiatan kepolisian yang memiliki unsur ketertiban umum yaitu :

  1. Kewenangan yang dimiliki
  2. Ketersediaan sumber daya manusia
  3. Anggaran
  4. Peralatan
  5. Siapa kalangan yang dihadapi
  6. Issue yang diusung
  7. Opini public
  8. Tingkat kebringasan massa
  9. Kemungkinan eskalasi jika terjadi benturan
  10. Kesesuaian dengan politik pemerintah.

 

ASPEK PENGAWASAN TERHADAP POLRI

 

Selama ini , pengawasan Polri dilakukan secara internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Umum ( Irwasum ). Pengawasan yang dilakukan oleh Irwasum adalah mengontrol kesesuaian dan kebenaran terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran seluruh jajaran Polri. Akan tetapi, Irwasum sendiri juga diragukan keefektifannya mengingat anggota di dalam jajaran ini adalah anggota Polri juga sehingga akan kesulitan menindak sesame rekan mereka sendiri, oleh karena itu diperlukan mekanisme pengawasan eksternal yang memadai. Pengawasan eksternal diharapkan akan akan bisa memberikan kesetaraan yang lebih besar dalam investigasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh polisi.

Dengan demikian , secara fisik memang telah ada upaya-upaya melakukan reformasi dalam tubuh Polri dan harus diakui bahwa kondisi Polri saat ini lebih baik dibandingkan pada massa orba. Akan tetapi dari segi perilaku dan mental anggota masih cenderung belum banyak berubah lihat saja kasus narkoba dan  tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi.

Fenomena main tembak akhir-akhir ini ditengarai karena rekrutmen polisi yang syarat dengan KKN, test psykologik harus dilakukan secara periodic , baik terhadap yang berbintang ataupun tidak. Perut polisi seperti orang hamil empat ( 4 ) bulan beri kesan buruk tidak disiplin.

Polri harus berakar dan tumbuh subur dalam skala nilai social, aspek budaya, dan factor structural masyarakat Indonesia yang tidak homogin, artinya Polri tidak boleh meniru niru polisi Negara lain, tetapi Polri harus menjadi polisi Indonesia yang sejati.

 

Salam dan terimakasih.

 

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on April 18, 2012, in Administrasi Kepolisian, Makalah Lepas. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada KEPOLISIAN DALAM KULTUR REFORMASI.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: