KEPAILITAN

  • 1.      Debitur
  • a)      Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.(psl 1)

    b)      Debitor dapat mengajukan permintaan Pailit. (psl 2 ayat1)

    c)      Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yg masih terikat oleh pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. (psl 4)

    d)     Pengajuan diwakili oleh seorang advokat

    1. 2.      Kreditur

    a)      Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

    b)      Satu atau beberapa Kreditor dapat mengajukan gugatan pailit.

    c)      Pengajuannya diwakili oleh seorang advokat

    d)     Yang dimaksud dengan Kreditor adalah baik kreditor konkuren,kreditor separatis, maupun kreditor preferen.

    e)      Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

    1. 3.      Kejaksaan

    a)      Kejaksaan dapat mengajukan pailit untuk kepentingan umum. (psl 2 ayat 2)

    b)      Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat yang lebih luas, seperti: a) Debitor melarikan diri; b)Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau f)  dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

    1. 4.      Bank Indonesia

    a)      Dalam hal Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.(psl 2 ayat 3)

    b)      Kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan pailit tidaklah menghapus kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha Bank, pembubaran badan hukum, dan likuadasi Bank sesuai peraturan perundang-undangan.

    1. 5.      Bapepam

    a)      Dalam Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. (psl 2 ayat 4).

    b)      Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya juga kewenangan BI terhadap Bank.

    1. 6.      Menkeu

    a)      Dalam Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. (psl 2 ayat 5).

    b)      Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

     

    1. 7.      Proses (Pasal 6)

    a)      Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.

    b)      Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

    c)      Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayatayat tersebut.

    d)     Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

    e)      Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

    f)       Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

    g)      Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

     

    1. 8.      Kasasi (Pasal 11)

    a)      Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

    b)      Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.

    c)      Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

    d)     Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

     

    1. 9.      PKPU

    Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren

    • Pasal 222

    a)      Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

    b)      Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

    c)      Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

    • Pasal 223

    Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

    About ferli1982

    Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

    Posted on April 13, 2012, in Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada KEPAILITAN.

    Komentar ditutup.

    %d blogger menyukai ini: