PERAN POLRI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH


Unsur Muspida

Dalam berbagai literatur, dapat kita ketahui bahwa unsur utama dari sebuah negara adalah adanya wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat serta adanya pengakuan dari negara lain. Pemerintahan yang berdaulat dalam hal ini termasuk kewenangan pemerintah dalam menjalankan semua kegiatan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di Indonesia sendiri, struktur pemerintahan terbagi dalam Pemerintah Pusat yang berada pada tingkat pusat di Jakarta, Pemerintah Daerah Tingkat I yang berada di tingkat daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang berada di tingkat Kabupaten. Pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Repulik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Daerah Propinsi adalah daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi, daerah kabupaten dan daerah kota merupakan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Pengertian ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Continue reading “PERAN POLRI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH”

Iklan

BURUKNYA MANAJEMEN OPERASIONAL POLRI DALAM KASUS TEWASNYA KETUA DPRD SUMUT


Pada era reformasi yang sedang berlangsung saat ini, masyarakat banyak menyoroti tugas Polri, baik di bidang pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kinerja Polri dalam beberapa hal belum memuaskan masyarakat dan atau sering kali menjadi pertanyaan masyarakat, karena tidak sebagaimana yang diharapkan serta belum sesuai sebagaimana diungkapkan oleh pihak Polri sendiri dalam menjamin rasa aman, dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
Reformasi yang dilaksanakan Polri adalah dengan melakukan perubahan paradigma (Shifting of paradigm) dengan penataan di bidang instrumental, struktural dan kultural. Dari ketiga aspek tersebut, masalah reformasi kultural merupakan masalah yang mendasar, karena akan mempengaruhi aspek intrumental, aspek struktural dan tampilan sikap serta perilaku anggota Polri di tengah-tengah masyarakat yang dilayaninya. Continue reading “BURUKNYA MANAJEMEN OPERASIONAL POLRI DALAM KASUS TEWASNYA KETUA DPRD SUMUT”

SISTEM KERJA KEPOLISIAN RESOR


I. PENDAHULUAN
Di era reformasi ini, peranan negara semakin dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional kepada masyarakat luas. Situasi global juga menuntut adanya sebuah mekanisme good governance yang prima. Keberadaan negara dan pemerintahaanya sebagai sebuah etalase penting bagi kedaulatan negara, memerlukan pelaksanaan kinerja yang harus benar-benar dapat mensejahterakan rakyatnya.
Ketika suatu negara memasuki iklim demokrasi, maka suara-suara yang tidak puas dengan penampilan “mesin negara” bernama birokrasi memang akan dengan cepat muncul saat sedikit saja pihak negara kurang cepat atau kurang tepat mengeksekusi kewenangannya. Walau mungkin menjengkelkan, itulah salah satu dari beberapa mekanisme oversight atau pengawasan yang diciptakan oleh sistem demokrasi guna menjamin tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Atau, kalaupun bukan untuk kepentingan sendiri, pengawasan tetap perlu dilakukan terkait kemungkinan penghamburan atau penyia-nyiaan sumber daya. Continue reading “SISTEM KERJA KEPOLISIAN RESOR”