POLISI INDONESIA DALAM PEMERINTAHAN

POLRI

B A B I
P E N D A H U L U A N

Polisi semenjak jaman penjajahan, jaman perjuangan mencapai kemerdekaan hingga sekarang tidak dapat lepas dari apa yang dinamakan pemerintahan. Sejak pada masa awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1945 dimana Polri merupakan instansi yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri, pada tahun 1962 seiring dengan perkembangan politik Negara, Polri mulai digabungkan dengan ABRI dan kemudian dengan adanya reformasi secara menyeluruh pada tahun 1998 hingga 1999, terpisah kembali hingga sekarang mandiri langsung di bawah Presiden.
Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat sipil atau sering disebut sebagai masyarakat madani. Seiring dengan perkembangan tersebut, Polisi Indonesia telah mengalami reformasi, yaitu dengan dibebaskannya Polisi Indonesia dari jajaran ABRI. Kini Polisi harus kembali kepada fungsi semula sebagai penegak hukum, pemberantas kejahatan dan pengayom masyarakat yang diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga ketertiban serta kesejahteraan warganya.
Hal tersebut diwujudkan dengan disahkannya Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pernyataan tentang tujuan Kepolisian sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri Kepolisian, karena tujuan akan memberi batasan dan arah tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaraan fungsi Kepolisian dalam keseluruhan perjuangan bangsa mencapai tujuan nasional. Kejelasan tujuan Kepolisian akan memberikan pula kejelasan visi dan misi yang diemban sehingga pada gilirannya akan merupakan pedoman bagi penentuan metoda pelaksanaan tugas secara tepat.
Rumusan pasal 4 Undang – Undang No 2 tahun 2002 mengisyaratkan pula substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang senantiasa dalam format keamanan dalam negeri. Dimana sebelumnya dalam Undang – Undang no 28 tahun 1997 yang masih mengacu kepada Undang – Undang No 20 tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain terbinanya keamanan dalam negeri, juga terlaksananya fungsi pertahanan keamanan nergara dan tercapainya tujuan nasional. Di dalam praktek keseluruhannya ditangani oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga porsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat diidentifikasikan secara mandiri.
Menurut Undang – undang No. 22 tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas – tugas keamanan berada ditangan pemerintah pusat. Hal ini menyiratkan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan berada di tangan Polisi Indonesia selaku Polisi Nasional. Artinya bahwa, Polisi Indonesia sebagai sebuah pranata dan organisasi hanya ada sebuah saja dan berfungsi secara nasional. Secara demikian dalam organisasi Polisi Indonesia akan ada pembedaan bidang – bidang tugas.
Dari pernyataan tersebut di atas, maka dalam penulisan makalah ini akan membahas tentang Tugas Pokok Kepolisian dalam masyarakat dan administrasi pemerintahan pada pelaksanaan tugas pemerintah dalam masyarakat, serta bagaimana hubungan antara keduanya.

B A B II
TUGAS POKOK KEPOLISIAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM MASYARAKAT

A. TUGAS POKOK KEPOLISIAN DALAM MASYARAKAT

Undang – undang no 2 tahun 2002 pada pasal 13 menyebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum.
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan rumusan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 mendapat perhatian yang serius dari Panitya Khusus DPR RI, sehingga setelah hasil pembahasan disetujui Pleno Panitya Khusus, masih terdapat usulan agar diadakan perubahan urutan tugas pokok tersebut.
Hasil keputusan Panitya Khusus tanggal 12 September 2001 menyetujui pembahasan mengenai Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara stimultan sesuai Undang – Undang Dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia perubahan kedua dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII / MPR / 2000, dirumuskan dalam satu pasal. Selanjutnya tugas pokok tersebut diperinci dalam rumusan tugas – tugas yang susunannya mengacu pada susunan rumusan tugas pokok yang memuat tiga substansi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan tugas pokok tersebut bukan menggambarkan urutan prioritas maupun hierarki, ketiga – tiganya sama penting. Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber pada kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
Substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan perundang – undangan yang memuat Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai undang – undang tertentu lainnya.
Substansi tugas pokok memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan public ( public service ) dan termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

B. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM MASYARAKAT

Administrasi pemerintahan dalam hal ini adalah kewenangan pemerintah dalam menjalankan semua kegiatan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang terbagi dalam Pemerintah Pusat yang berada pada tingkat pusat di Jakarta, Pemerintah Daerah Tingkat I yang berada di tingkat daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang berada di tingkat Kabupaten.
Pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Repulik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Daerah Propinsi adalah daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi, daerah kabupaten dan daerah kota merupakan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi.
Kewenangan pemerintahan adalah keleluasaan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang. Dimana dengan dibaginya system administrasi pemerintahan menjadi daerah – daerah berdasarkan tingkatannya diharapkan dapat mempermudah proses pengawasan dan pengendalian masyarakat guna menciptakan suasana yang aman dan tentram sejahtera.

C. HUBUNGAN ANTARA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN TUGAS POKOK POLRI DALAM MASYARAKAT

Sebagaimana disebutkan dalam hal – hal diatas dimana substansi tugas pokok memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan public ( public service ) dan termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.
Polisi adalah bagian yang fungsional dalam dan bagi kehidupan bernegara, bermasyarakat dan individu para anggota masyarakat. Perubahan terhadap kenegaraan akan berpengaruh dalam fungsi Kepolisian. Dalam hal ini, kebijakan kepolisian yang berkenaan dengan dengan fungsi Polisi dalam Negara, sebagai pelayan masyarakat dan anggota – anggota masyarakat.
Dalam pengertiannya yang mendasar dan umum, polisi hanyalah bagian dari administrasi pemerintahan, yang berfungsi untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan, dan memerangi kejahatan. Dengan kata lain :
a. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu masyarakat dan Negara ( yang diwakili oleh pemerintah ), dan antar individu serta antar masyarakat.
b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan Negara.
c. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat dan Negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.
Tiga fungsi Polisi tersebut harus dapat dilihat dalam perspektif bahwa individu, masyarakat dan Negara masing – masing merupakan sebuah system yang secara keseluruhan memproses masukan program – program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Dalam proses – proses yang berlangsung tersebut, fungsi Polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, msyarakat dan Negara yang merupakan unsure – unsur utama dan sakral dalam proses – proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan. Sebab setiap gangguan hanya akan mengakibatkan tidak dapat dicapainya hasil keluaran yang diharapkan. Oleh karena itu keberadaan Polisi adalah fungsional dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakatdan bernegara. Demikian pula dengan keberadaan Polisi Indonesia dalam masyarakat ( 1999 : 1 – 55 ).
Menurut Djamin ( 1999 ), Polisi Indonesia mempunyai fungsi menjaga keamanan masyarakat dan Negara Indonesia. Oleh karena itu Polisi Indonesia adalah sebuah organisasi nasional yang tidak berada di bawah administrasi pemerintahan, tetapi menjalankan fungsi- fungsi administrasi pemerintahan dalam batas – batas tertentu, yaitu sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Tugas dan fungsi kepolisian Indonesia lebih tepat berada di bawah Negara dan bukan berada pada suatu badan administrasi pemerintahan karena Polisi Indonesia juga menjalankan fungsi – fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi – fungsi yudikatif Polisi Indonesia, seperti halnya dengan Polisi di Negara – Negara lain, menjalankan fungsi administrasi yang tidak sepenuhnya, atau yang melengkapi fungsi administrasi pemerintahan dan bersamaan dengan itu menjalankan fungsi – fungsi yudikatif tetapi tidak sepenuhnya karena hanya melengkapinya.

B A B III
P E N U T U P

Dengan dibebaskannya Polisi Indonesia dari jajaran ABRI,maka Polisi Indonesia harus kembali kepada fungsinya yang semula yaitu sebagai penegak hukum, pengayom warganya dan masyarakat dan pemberantas kejahatan yang merupakan bagian dari system nasional Indonesia ( Djamin 1999 ). Dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum Polisi Indonesia adalah hukum itu sendiri, dan sebagai pengayom Polisi Indonesia adalah warga masyarakat yang diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dan warganya. Di samping itu sebagai pemberantas kejahatan Polisi Indonesia dapat berfungsi sebagai satuan – satuan kegiatan pencegahan agar kejahatan tidak terjadi, bujukan agar tidak melakukan kejahatan, maupun dengan cara penghancuran kejahatan yang nyata – nyata merugikan masyarakat, warga masyakat dan Negara.
Dalam Undang – Undang No 22 / 1999, dinyatakan bahwa tugas – tugas keamanan berada di tangan pemerintah pusat. Tersirat dalam pernyataan ini adalah bahwa pelaksanaan tugas – tugas tersebut ada di pundak Polisi Indonesia. Dengan demikian dalam organisasi Polisi Indonesia akan ada pembedaan di bidang – bidang tugas, dan bidang tugas operasional yang merupakan ujung tombak Polisi adalah Polres yang wilayah operasinya adalah Kabupaten atau Dati II.
Organisasi Polisi tingkat daerah mau tidak mau mengikuti perjenjangan yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan daerah. Pada tingkat Propinsi, Polda akan berfungsi sebagai komando kebijakan maupun sebagai koordinator bagi Polres – Polres. Sedangkan Polres akan membawahi Polsek – Polsek, untuk tingkat kecamatan, dan Polsek akan membawahi Pos Polisi untuk kelurahan dan sejumlah daerah yang dianggap rawan kejahatan dan kerusuhan.
Dengan disahkannya Undang – Undang No. 22 / 1999 Tentang otonomi daerah, untuk ke depan khusunya guna kesinambungan tugas Polri dalam administrasi Pemerintahan, perlu adanya aturan berupa petunjuk pelaksanaan tugas Polri dalam kegiatan otonomi daerah agar tidak berbenturan, antara aturan pusat dengan aturan daerah dimana Polri masih adanya kebingungan dalam melaksanakan tugasnya, walaupun secara hirarkis aturan Perundang – undangan, aturan pusat tetap dilaksanakan terlebih dahulu, namun sering adanya Polisi mengalami pra peradilan akibat pembelaan dari pusat yang kurang memperhatikan akan hal tersebut, ketika berbenturan dengan aturan pemerintah daerah, yang tetap ngotot untuk melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Bunga Rampai Ilmu Kepolisian
Irjen Pol. Purn. Drs. Momo Kelana, M.Si ( 2002 ), Memahami Undang – Undang Kepolisian, Undang – Undang No 2 Tahun 2002, Penerbit PTIK “ Press “, Jakarta 2002.
Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang – Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Penerbit PERADABAN, Jakarta 2002.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Januari 18, 2012, in Administrasi Kepolisian. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada POLISI INDONESIA DALAM PEMERINTAHAN.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: