KASUS NAZARUDIN DALAM KACAMATA KOMUNIKASI SOSIAL

Tanpa kita sadari, seringkali kita mendengar atau membaca tentang kasus Nazarudin yang sedang “hit” di Indonesia. Tak hanya melibatkan Partai sang pemimpin negara saja, kasus ini juga menyeret berbagai nama tenar terutama dari kalangan petinggi KPK. Kisah Nazarudin mulai ramai dibicarakan berkaitan dengan kasus suap Wisma Atlet di Palembang dan bagaimana dia bisa kabur dengan mudahnya ke Singapura, sehari sebelum surat cekal terhadapnya dikeluarkan.Episode lanjutan dari fenomena Kasus Gayus Tambunan nampaknya akan diteruskan lewat tokoh utama Muhammad Nazarudin.

Kisah si “burung nazar” inipun menjadi lebih fenomenal ketika SMS dan BBM yang dikirimkannya di-blow up oleh media massa. Bahkan orang nomor satu di Republik inipun menjadi gerah karenanya. Tentu saja, itu berkaitan dengan citra partai, yang secara langsung ataupun tidak, akan berdampak pada pencitraan dirinya. Dalam sambutannya selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pada Rakornas beberapa waktu yang lalu pun, ia masih menyindir hal tersebut dengan sebutan “trial by SMS atau trial by BBM.”
Lalu muncullah sosok baru dalam fenomena yang berujung pada konflik Nazar-Anas itu, yakni Iwan Pilliang. Sebuah stasiun televisi swasta nasional tiba-tiba menampilkan sesi Breaking News yang fenomenal itu, percakapan Iwan dengan Nazar melalui Skype. Dengan mengenakan topi anyaman, Nazarudin berbincang dengan Iwan. Mungkin kata “curhat” lebih tepat diterapkan, karena Nazarudinlah yang mendominasi percakapan. Di situ, Nazarudin menunjukkan CD dan flashdisk yang dikatakannya sebagai bukti-bukti keterlibatan beberapa oknum, dari kalangan internal partai hingga—tak tanggung-tanggung—Wakil Ketua KPK, Candra Hamzah. Percakapan via Skype Itu terjadi lebih kurang 2 bulan semenjak si Nazar kabur ke Singapura.
Bak selebriti yang diulas oleh tayangan infotainment, Nazarudin mendapat ruang yang sangat luas untuk menyebarluaskan informasinya—entah itu benar atau salah. Hingga kini, informasi yang disampaikan Nazarudin belum bisa digunakan untuk tindak lanjut secara hukum. Ia hanya berceloteh tentang bukti A, bukti B, atau keterlibatan si A dan si B, tanpa sekalipun membeberkan buktinya. Ketika ditanya mengapa tidak mengirimkan bukti-bukti tersebut ke KPK, ia menjawab dengan celoteh lagi, bahwa KPK itu isinya perampok semua.
Ketika uang menjadi segalanya, kebenaran bisa menunggu. Sepertinya itulah yang sedang dimainkan oleh media massa kita. Kasus Nazarudin memang menyedot perhatian orang banyak, dan itu berarti potensi pemasukan yang besar. Tak ada media yang “jual mahal” kepada Nazarudin, misal menolak menyiarkan jika Nazar tak mengirimkan salinan bukti yang ia punya untuk diberitakan. Simbiosis mutualisme berlaku di sini. Berita tentang Nazarudin seolah-olah menenggelamkan berita-berita yang lain. Persis seperti tayangan infotainment yang berlomba menyiarkan artis yang sedang “kontroversial.”
Pamor Nazarudin sedang naik, dan itulah yang dimanfaatkan dengan baik oleh media. Tak hanya artis, koruptor pun menjadi bagian dari entertainment, alias hiburan yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat negara berkembang memang cenderung suka dengan hal-hal yang berbau gosip, dan dengan cepat mempercayainya sebagai fakta. Fenomena yang terjadi pada pemberitaan Nazarudin menegaskan bahwa ada tren baru dalam dunia jurnalistik, yang saya sebut “Koruptainment.” Pemberitaan tentang koruptor yang jelas-jelas musuh rakyat, diolah sedemikian rupa menjadi hiburan semata.
(sumber : http://sosbud.kompasiana.com/2011/07/28/nazarudin-dan-fenomena-%E2%80%9Ckoruptainment%E2%80%9D/ )

***
Berita mengenai kasus nazarudin begitu hebatnya melanda negara ini, seperti halnya kasus-kasus korupsi yang sebelumnya telah lebih dulu ‘tenar’, masyarakat seakan terbius oleh berbagai pemberitaan yang terjadi. Pemberitaan kasus Nazarudin telah menyandera politik nasional selama beberapa bulan terakhir. Dalam pemberitaannya, Riset Charata Politika menyatakan setidaknya kasus Nazaruddin mendapat porsi 60 persen dalam pemberitaan media nasional diikuti kasus Tenaga Kerja Indonesia sebesar 13 persen dan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi sebesar 10 persen (Pikiran Rakyat, 18 September 2011). Mengingat banyaknya sub isu yang terkait dalam kasus Nazaruddin, diperkirakan isu ini akan terus menjadi pusat pemberitaan media selama beberapa waktu mendatang.
Tidak hanya itu, pemberitaan yang terjadi lebih banyak mengulas sisi politis ketimbang mengupas sisi legalitas hukum pada kasus korupsi tersebut. Unsur sensasional dan kontroversi lebih mengemuka dibanding proses atau teknis hukum atas kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Analisis lebih banyak muncul dari para pengamat bidang politik dan bukan hukum, hal ini mengindikasikan kuatnya nuansa politik dalam isu mengenai Nazaruddin. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tokoh politis yang menjadi narasumber dalam berbagai talkshow di televisi maupun di media cetak yang mengomentari kasus tersebut. Analisis itu juga menunjukkan perbedaan pendapat antara tokoh PD terkait kasus Nazaruddin. Sebelum Nazaruddin tertangkap, perbedaan pendapat antarelit PD masih serupa dengan konstelasi yang terjadi dalam kongres, yaitu antara faksi Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Marzuki Alie. Namun, setelah Nazaruddin tertangkap, konstelasi faksi ini berubah. Imbasnya tentu saja penggiringan opini publik yang semakin meluas.
Pada proses pengumpulan data dilakukan dari 1 Mei hingga 20 Agustus 2011 dengan jumlah artikel berita yang dianalisa sebanyak 3230 artikel di media online dan 884 artikel berita di media cetak. Pemberitaan yang terjadi seakan-akan tidak mampu lagi untuk dibedakan antara substansi dan sensasi. Televisi lebih banyak mengangkat aspek sensasi. Kasus Nazaruddin ini memberi peluang bagi masyarakat untuk membongkar fenomena gunung es kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik terutama partai politik.
Situasi ini memberikan dampak segar bagi masyarakat Indonesia terhadap pola pikir dan bias perilaku. Dalam teori komunikasi massa, kita mengenal adanya the effect tradition atau pengaruh kebiasaan. Pemberitaan mengenai kasus nazarudin ini seolah-olah memaksa masyarakat kita untuk senantiasa berpikir buruk terhadap penegakan hukum terutama penanganan masalah korupsi. Masyarakat dipaksa untuk selalu mencampur-adukan masalah penegakan hukum dengan masalah politis. Setidaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi pola pikir dan opini publik ini diantaranya adalah sebagai berikut : pertama, masyarakat akan senantiasa memandang buruk wajah penegakan hukum di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh institusi Kepolisian, Kejaksaan, maupun oleh KPK sekalipun; kedua, masyarakat digiring untuk berpikir bahwa masalah penegakan hukum dapat dibelokan atau dicampur-adukan dengan permasalahan politis; ketiga, mencerminkan kebiasaan para pejabat bahwa korupsi adalah hal yang lumrah terjadi dalam bidang tugas mereka.
Menyikapi keadaaan carut marut penegakan hukum seperti demikian, tampaknya masyarakat Indonesia sudah sangat jenuh dipertontonkan dengan hal semacam ini. Banyak kasus besar, namun tidak kunjung ada penyelesaiannya. Setelah satu kasus lama tak diungkap kemudian berganti lagi dengan kasus yang satu untuk menutupi kasus-kasus lainnya. Kejadian semacam ini di Indonesia disebabkan kondisi politik saat ini dimana, partai politik di Indonesia belum bisa disebut partai politik yang ideal. Menurut Prof. Kuntoro, “Hukum di Indonesia adalah produk politik, jika hukumnya kacau pasti politiknya juga kacau. Sifat partai politik di Indonesia masih cenderung mengarah komersialisasi yaitu partai-partai politik yang ada sangat berambisius untuk memenangkan pemilu. Setelah itu, petinggi politik akan memanfaatkan kekuasaannya dengan menempatkan kadernya di jabatan yang strategis yang nantinya akan menjadi donasi terhadap partai.
Dalam kasus hukum Nazarudin jelas bahwa para petinggi partai Demokrat mencoba dengan segala daya menyelamatkan partai dan para kadernya dari upaya jeratan hukum dengan kekuasaan dan kekuatan politik partai demokrat sehingga Nazarudin untouchable dari aparat hukum. Dalam masyarakat ada empat kekuataan sosial yang bersifat baik dan tidak baik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Empat kekuatan sosial itu adalah (1) kekuatan uang, (2) kekuatan politik, (3) kekuatan massa, (4) kekuatan teknologi baru.
Menyikapi kasus ini, maka yang harus mendapatkan sorotan saat ini adalah para aparat penegak hukum. Karena, persoalan Nazarudin ini sebenarnya berawal dari masalah hukum dan masalah hukum hanya bisa diselesaikan kalau Nazaruddin bisa ditangkap atau didatangkan.
Rakyat Indonesia mendesak agar kasus ini dibuka seterang-terangnya, para anggota Partai Demokrat juga jangan mencoba lari dari substansi. Salah besar apabila rakyat dianggap tidak mencatat dan mengingat setiap tindakan yang dilakukan elite partai. Rakyat memang tidak serta merta menyampaikan kekecewaannya, namun mereka akan mengingat setiap tindakan yang nyeleneh dan melanggar hukum yang dilakukan para politisi. Rakyat berharap agar hukum di terapkan dan ditegakkan setegak-tegaknya di republik ini. Adili para pelaku korupsi ke pengadilan dan tunjukkan kesalahahan-kesalahan sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar mereka. Pendekatan seperti ini dalam kajian sosiologi hukum disebut pendekatan yuridis normatif.
Karena itu, jika kita lihat dari kacamata penegak hukum, maka kasus-kasus besar yang terjadi belakangan ini layak untuk disorot secara tajam. Penegak hukum hendaknya mencermati fenomena gunung es yang terjadi di Indonesia melalui kasus-kasus korupsi ini. Tanpa disadari, rangkaian pembentukan opini publik ini justru semakin menyudutkan penegakan hukum yang dijalankan oleh para aparat penegak hukum. Dampak yang paling dirasakan adalah tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum.
Mencermati hal tersebut, hal mendasar yang harus dilakukan oleh para penegak hukum adalah menciptakan proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional. Proses penegakan hukum harus dijalankan dengan tanpa membeda-bedakan siapa pelaku dan siapa saja orang yang terlibat. Kemudian, penegakan hukum juga harus dijalankan dengan independen atau tidak bisa dicampuri oleh unsur politis. Hal ini harus dijalankan agar segala jenis intervensi terhadap aparat dapat dieliminir dan penegakan hukum berjalan dengan semestinya.
Selanjutnya, para aparat penegak hukum juga harus menyeimbangkan opini yang beredar di media massa, sehingga upaya-upaya penggiringan opini publik kearah yang negatif dapat diredam sedari dini. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti pelaksanaan proses penyidikan yang cepat dan proaktif, press release melalui media massa mengenai perkembangan kasus, serta mengontrol tayangan serta hasil cetak yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dengan ini diharapkan agar pandangan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak luntur.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Januari 18, 2012, in Makalah Lepas, Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada KASUS NAZARUDIN DALAM KACAMATA KOMUNIKASI SOSIAL.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: