TRANSFORMASI KULTURAL POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN

I. LATAR BELAKANG
Pada era reformasi yang sedang berlangsung saat ini, masyarakat banyak menyoroti tugas Polri, baik di bidang pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kinerja Polri dalam beberapa hal belum memuaskan masyarakat dan atau sering kali menjadi pertanyaan masyarakat, karena tidak sebagaimana yang diharapkan serta belum sesuai sebagaimana diungkapkan oleh pihak Polri sendiri dalam menjamin rasa aman, dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
Reformasi yang dilaksanakan Polri adalah dengan melakukan perubahan paradigma (Shifting of paradigm) dengan penataan di bidang instrumental, struktural dan kultural. Dari ketiga aspek tersebut, masalah reformasi kultural merupakan masalah yang mendasar, karena akan mempengaruhi aspek intrumental, aspek struktural dan tampilan sikap serta perilaku anggota Polri di tengah-tengah masyarakat yang dilayaninya.
Harapan masyarakat atas kinerja Polri dibidang preventif, terutama dalam pemeliharaan kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan menjadi tumpuan harapan masyarakat, karena selama ini masyarakat memandang pelaksanaan tugas Polri lebih mengedepankan represif, dibandingkan dengan tindakan preventif. Masyarakat menginginkan ketiga tugas pokok Polri baik dibidang pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanann masyarakat serta penegakkan hukum dilaksanakan secara seimbang, profesional dan proporsional.
Keadaan demikian menuntut Polri untuk terus melakukan perubahan, terutama dari aspek kultural, karena akan memprengaruhi pandangan masyarakat atas kinerja Polri secara keseluruhan termasuk dalam mewarnai bidang tugas Polri lainnya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berkaitan dengan aspek perubahan kultural tersebut, pencerminan efektif tidaknya akan terlihat pada implementasi transformasi pada saat melaksanakan tugas, seperti dalam penanggulangan kejahatan tertentu, antara lain perjudian, illegal loging, illegal fishing, illegal mining, penyalahgunaan narkoba, terorisme, perdagangan orang, trafficking in person, premanisme, anarchisme dan kejahatan jalanan, mengingat kasus-kasus tersebut memberi peluang yang luas bagi anggota Polri untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Salah satu hal yang menonjol dalam perubahan kultural akan tampak dari perubahan perilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya yang senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukan sikap sebagai seorang pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang profesional serta proporsional dengan memperhatikan kepentingan dan harapan masyarakat.
Di samping itu reformasi dibidang kultural akan sangat tergantung kepada perubahan baik di bidang manajemen sumber daya, manajamen operasional dan sistem pengawasannya, selain itu juga terjadinya perubahan pandangan anggota Polri terhadap masyarakat, yakni menempatkan masyarakat setara dan menjadi mitra Polri dalam menangani masalah-masalah kemasyarakatan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, dengan demikian masyarakat bukan hanya sebagai obyek, tetapi diperlakukan juga sebagai subyek.
Sesuai dengan paradigma baru tersebut, pendekatan Polri yang tadinya reaktif dan konvensional (kekuasaan) menjadi proaktif dan membangun kemitraan, memperhatikan kearifan lokal, memberdayakan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan serta melakukan tugas-tugas penegakkan hukum sesuai denagn ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sampai saat ini Polri belum mampu sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena masih seringkali terjadi perbuatan diantara anggota Polri yang merugikan kepentingan masyarakat, antara lain melakukan tindak kekerasan, membebani masyarakat, berperilaku arogan, tidak berempati kepada kesulitan masyarakat serta mengabaikan keadilan hukum.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Polri selaku pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta selaku aparatur penegak hukum, manakala bertujuan untuk dipercaya masyarakat, salah satu diantaranya harus tercermin dari efektifitas implementasi transformasi kultural Polri dalam penanggulangan kejahatan tertentu dari aspek tugas Kepolisian Preventif.
A. Permasalahan : Bagaimana Implementasi transformasi kultural Polri dalam penanggulangan kejahatan tertentu dan aspek tugas Kepolisian Preventif ?
B. Persoalan
1. Apa yang dimaksud kultural Polri?
2. Sejauhmana aspek kultural Polri yang sering bias dalam implementasinya dewasa ini?
3. Bagaimana membangun hubungan kultur yang ideal dengan tugas Kepolisian preventif ?
4. Kultur Polri yang mana harus ditransformasikan dalam implementasi tugas kepolisian preventif, khususnya dalam penanggulangan kejahatan tertentu ?

II. KULTURAL POLRI
Kultural Polri pada hakekatnya merupakan sikap dan perilaku segenap anggota Polri yang terlihat dan tervisualisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Polisi yang berorientasi pada supremasi hukum, moral dan etika serta kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM, demokratisasi yang berkeadilan serta Polisi yang mewujudkan Good Governance, sehingga masyarakat akan melihat dengan jelas serta mengakui Polisi yang profesional dan bisa dijadikan suri tauladan, baik dalam upaya, kegiatan dan pekerjaannya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam memberikan perlindungan, pengayoman pelayanan masyarakat, dalam menegakkan hukum maupun dalam perlilaku kesehariannya.
Masyarakat mendambakan kehadiran Polisi akan menumbuhkan perasaan aman, hilangnya keresahan dan ketakutan serta terjaminnya kepastian hukum, sehingga proses kehidupan masyarakat akan berlangsung tanpa kehawatiran terjadinya gangguan keamanan terhadap pribadi maupun kolektif.
Kondisi demikian tergambar dari desakan masyarakat pada awal era reformasi tahun 1998, agar Polri berpisah dar ABRI dan didorong untuk menjadi Polisi Sipil ( Civil Police ), karena masyarakat menyadari secara universal adanya perbedaan tugas yang hakiki antara tugas pertahanan yang diemban oleh militer ( TNI ) dan keamanan yang menjadi domain kepolisian.
Istilah Polisi Sipil mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998-1999 yaitu pada pasca bergulirnya reformasi ketika para aktifis reformasi menyoroti perubahan-perubahan terhadap ekonomi politik, sosial dan hukum. Polri saat itu menjadi perdebatan dimana masyarakat berkeinginan untuk membangun sosok Polri yang berwatak sipil dan berperilaku tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat, sehingga yang diharapkan adalah adanya wujud kemitraan dan kesejajaran, disini antara Polisi dan masyarakat berada pada posisi dan kedudukan yang sejajar yang bersifat horisontal. Terkait dengan hal ini maka tugas Polisi adalah untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga secara universal pelaksanaan tugas Kepolisian berkewajiban untuk menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat sesuai dengan harapan dapat tercapai, semua ini adalah guna mewujudkan profil institusi Kepolisian sebagaimana paradigma baru terwujudnya sebuah kultur kemitraan Polisi dan masyarakat,sehingga menghindari adanya tindakan-tindakan kekerasan tetapi akan lebih menggunakan hati nurani serta mau mendengarkan setiap aspirasi atau keluhan-keluhan masyarakat.
Hingga dalam menjalankan tugasnya Polisi tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabatnya dengan tidak memaksa dan menggunakan cara-cara kekerasan tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat perasaan kesulitan masyarakat.
Secara universal tugas pokok Kepolisian di dunia memiliki kesamaan prinsip yaitu mewujudkan kinerjanya sebagai Polisi Sipil (Civilian Police), namun sering kali dengan pendekatan, antara lain :
A. Polisi merupakan The Strong Hand of Society dimana posisi kekuasaan Polisi berhadapan dengan rakyat, dan oleh hukum Polisi diberi sejumlah kewenangan misalnya menangkap, menahan, menggeledah, namun pelaksanaannya harus dilakukan dalam koridor menegakkan hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sehingga dituntut untuk memiliki perilaku yang profesional.
B. Polisi merupakan The Soft Hand of Society yang maksudnya adalah wujud kemitraan dan kesejajaran antara Polisi dan masyarakat berada pada posisi dan kedudukan yang sejajar. Terkait dengan hal ini maka tugas Polisi untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat.
Dari kedua hal tersebut di atas, bahwa Polisi secara universal berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujdukan profil institusi Kepolisian dengan wujud kultur kemitraan Polisi dengan masyarakat.
Keinginan dan harapan mayarakat untuk memiliki sosok Polri yang berwatak sipil sebenamya telah tercermin juga pada institusi Polri sejak tahun 1946 dimana pada pendirian Perguruan Tinggi llmu Kepolisian para pimpinan Polri saat itu sadar bahwa tantangan yang dihadapi oleh Polri sangat kompleks sehingga membutuhkan kader-kader Perwira Polri yang dapat berpikir sistematis dan metodis dalam menghadapi segala permasalahan keamanan dan ketertiban rnasyarakat. Oleh karena itu salah satu tujuan didirikan PTIK adalah ingin membentuk watak Polisi kolonial menjadi sosok watak Polisi yang sesuai dengan watak bangsa yang merdeka.
Proses pembentukan Polisi yang berwatak sipil oleh Polri tidak dapat terlepas dari sejarah Polri, dimana situasi yang dihadapi pada Bangsa Indonesia saat itu banyak mengalami permasalahan khususnya mempertahankan kemerdekaan. Polri pada saat itu sudah lebih siap dibandingkan TNI dalam menumpas berbagai gejolak ,konflik yang terjadi. oleh karena itu maka Polri harus terjun langsung dalam kancah peperangan, Sehingga saat itu Polri diposisikan sebagai combattan yaitu sebagai unsur militer yang ikut berperang. .
Pada tahun 1961 dengan undang-undang Kepolisian Nomor 13 tahun 1961, Polri dinyatakan sebagai bagian dari unsur ABRI dan ini berlangsung sampai pada pasca Polri mandiri tahun 1999, Keadaan inilah yang membentuk institusi Polri yang seharusnya berwatak sipil menjadi sosok militer dari pada sosok Polisi sipil, sehingga adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menjawab harapan masyarakat pada era reformasi.
Setelah bergulirnya reformasi maka situasi mendorong adanya perubahan pada sikap dan perilaku Polri yang semula bersosok militer untuk menjadi sosok Polisi Indonesia yang berwatak sipil.
Citra masyarakat terhadap Polri tidak secara langsung dipengaruhi oleh posisi formal, melainkan oleh sikap dan tindakan sehari-hari aparat Polisi dilapangan dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan penengakan hukum yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung akan ditanggapi oleh masyarakat dengan pujian, perasaan puas atau dengan celaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan perilaku Polisi.

III. ASPEK KULTURAL POLISI YANG SERING BIAS DALAM IMPLEMENTASINYA DEWASA INI
A. Kondisi Internal Polri
Selama ini pandangan masyarakat terhadap citra polisi secara umum masih memberikan kesan negatif. Hal ini sebagian besar bermuara pada kurang profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan serta pembimbingan masyarakat, dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Polisi seringkali hanya sebagai alat penguasa, tidak accountable, tidak/kurang mewujudkan supremasi hukum, melanggar Hak Asasi Manusia, tidak adil, tidak demokratis serta kurang mendengar “suara lain”. Dengan kata lain, polisi tidak/belum mampu mewujudkan tercapainya good governance. Hal ini terlihat dari kinerja dan profesionalisme Polri seperti diuraikan di bawah ini.
1. Kinerja dan Profesionalisme Polri
Kinerja polisi ditentukan oleh usaha menciptakan dan memelihara keamanan, melindungi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum, menjaga kepribadiannya dan menjaga kepercayaan masyarakat (Finlay dan Zveic, 1998). Sedangkan profesionalisme sebagai dimensi yang ada pada manusia ditentukan oleh jatidiri, intelektualitas, sikap kerja, dan orientasi kerja sebagai faktor fundamental yang menentukan baik langsung ataupun tidak langsung keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi kepentingan, kebutuhan maupun harapan masyarakat (Bittner, 1980).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Dislitbang POLRI, 1999) dalam kaitannya dengan masalah kinerja POLRI, dilihat dan dirasakan oleh masyarakat berupa kegagalan POLRI dalam menjalankan tugasnya berdasarkan tolok ukur subjektif masyarakat, disimpulkan bahwa kinerja polisi dalam kaitannya dengan masalah penegakan hukum, perlindungan masyarakat dan pelayanan masyarakat tergolong rendah.
Berkaitan dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap anggota POLRI, diketahui bahwa kepercayaan mereka terhadap polisi tergolong rendah. Pada umumnya masyarakat menunjukkan sikap kurang percaya terhadap kemampuan, kejujuran dan kesungguhan aparat polisi dalam memproses perkara, menegakkan hukum dan menindak kejahatan (Litbang POLRI, 1999). Kurang profesionalnya tindakan yang dilakukan polisi dalam menjalankan tugas di bidang penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat tersebut, pada akhirnya menimbulkan penilaian kurang positif terhadap kinerja polisi.
Dalam kaitannya dengan masalah profesionalisme diketahui bahwa profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya juga tergolong rendah. Polisi dalam menjalankan tugasnya memperlihatkan jati diri polisi yang bersifat militeristik. Hal tersebut termanifestasikan pada sikap pelayan bersifat kaku-prosedural, komunikasi kerja yang bersifat komando dan kepatuhan pada komando tanpa sikap kritis. Apapun yang diperintahkan atasan, hukumnya wajib dilaksanakan dan selalu diterima dengan kata “Siap-Dan” dan bawahan selalu siap untuk salah seolah-olah bawahan tertekan oleh nilai senior can do no wrong suatu nilai yang melembaga cukup mendalam ditubuh insan polisi. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan oligarki monopolistis yang berbahaya, yang menguasai rasionalitas dan perlunya pengambilan keputusan oleh anggota POLRI dilapangan pada saat melaksanakan diskresi.
Dengan jati diri yang bersifat militeristik tersebut, seringkali orientasi kerja polisi yang lebih didominasi motif mencari selamat dalam membina karir daripada motif untuk melayani masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai tindakan yang dilakukan anggota POLRI lebih didasarkan atas perintah atasan daripada kebutuhan masyarakat (Litbang POLRI, 1999). Akibat selanjutnya adalah mengakibatkan sikap kerja polisi yang menunjukkan derajat keseragaman yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melihat kekhasan kondisi sosial budaya masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan rendahnya kreativitas, inisiatif dan ke-proaktifan anggota POLRI dalam menjalankan tugasnya.
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa yang menggerakkan anggota POLRI dalam bertindak adalah perintah atasan, bukan kebutuhan masyarakat. Akibatnya pada waktu terjadi konflik antara perintah atasan dan permasalahan yang dihadapi, insan polisi lebih memilih perintah atasan. Kuatnya orientasi kerja polisi yang. bersifat vertikal ini bisa menimbulkan kontradiksi dengan konstruksi sosio empirik fungsi kepolisian dalam masyarakat. Hal ini seringkali menyulitkan setiap anggota polisi dalam menjaga kepribadiannya, terutama dalam kaitannya dalam mengambil suatu keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara proporsional.
Dari gambaran tersebut terlihat bahwa kinerja dan profesionalisme polisi tergolong rendah. Rendahnya kinerja dan profesionalisme polisi tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk didalamnya adalah raw material dari mereka yang menjadi anggota polisi serta pendidikan selama mereka menjadi anggota POLRI dengan falsafah Dun Warna Puma Cendikia Wusana.
Pendekatan pendidikan tersebut sangat dominan dengan pendekatan militer dan kurikulum pendidikan tercemari secara dominan oleh doktrin-doktrin militer. Demikian pula pendekatan dalam proses belajar mengajar juga mencerminkan pola perilaku militer, ditambah dengan tenaga pendidik yang ditentukan bukan berdasarkan atas kompetensi keilmuan dan teknik pendidikan yang dimiliki. Malah tidak jarang seseorang dijadikan tenaga pendidik karena berbagai alasan dari mulai promosi kepangkatan sampai ke alasan pembinaan karena pelanggaran. Akibatnya, waktu menjadi tenaga pendidik juga sangat bervariasi, sehingga mereka seringkali tidak memiliki komitmen untuk mengembangkan pendidikan yang memadai.
Kondisi selama dalam proses pendidikan tersebut, sangat berpengaruh terhadap profesionalisme dan kinerja polisi yang hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan polisi terhadap masyarakat.
Rendahnya kinerja dan profesionalisme polisi telah mengakibatkan sikap negatif masyarakat terhadap keberadaan polisi dimana polisi dalam posisi yang kurang dihargai. Menurut pandangan masyarakat, melibatkan polisi dalam menyelesaikan masalah seringkali tidak terselesaikan, bahkan tidak jarang menambah masalah. Akibatnya masyarakat merasa enggan berurusan dengan polisi, bahkan tidak jarang muncul anggapan bahwa polisi merupakan gangguan yang sedapat mungkin dihindari.
2. Pelayanan POLRI
Selama ini, pandangan masyarakat terhadap citra polisi secara umum memberikan kesan yang negatif. Berhubungan dengan polisi dalam menghadapi persoalan yang dihadapi warga masyarakat, malah bukan menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru.
Kegagalan kehadiran polisi ini, menurut Kunarto (1997) tidak terlepas dari beberapa ciri budaya polisi (Police culture) yang dominan pengaruhnya terhadap kegagalan tindakan tersebut. Hal tersebut antara lain disebabkan :
a. Orientasi tindakan yang lebih sering mengutamakan pencapaian hasil dari pada proses sehingga sering mengabaikan efisiensi, faktor ekonomi dalam pengorganisasian dan pendayagunaan sumber daya.
b. Bersikap selalu curiga dan Kecenderungan Polisi untuk terjerat dalam pragmatisme yang tumbuh di lapangan dan meninggalkan pragmatisme itu sendiri yaitu ilmu dan etika (Kunarto, 1997).
Tidak jarang polisi dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari matra yang menjadi ruang lingkup tindakan polisi yaitu matra kawasan, matra manusia, matra ikhwal dan matra waktu.
Dalam kaitannya dengan matra kawasan misalnya, tidak jarang bahwa polisi seringkali bertindak diluar kawasan tugas utamanya. Karena tindakan ini hanya dibenarkan jika 1) menangkap seorang tersangka di wilayahnya dan melarikan diri ke daerah lain; 2) Untuk menyidik seseorang di luar daerah wewenangnya yang ada sangkutannya dengan tindakan pidana di dalam daerahnya; 3) Sedang diluar daerah wewenang, karena tertangkap tangan terjadi suatu tindakan pidana.
Polisi juga tidak jarang menyuruh tersangka melakukan perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan proses penyidikan Proses penyidikan tidak mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertindak berlebihan (melanggar azas keseimbangan). Tindakan polisi tersebut tentu saja melanggar matra manusia.
Demikian pula tindakan polisi yang melampaui batas wewenang dalam matra ikhwal dan waktu,. seringkali bertindak dalam masalah yang tidak termasuk dalam wewenang kepolisian misalnya masalah perdata dan masalah perdagangan dan tidak jarang pula polisi menahan tersangka melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Tindakan melampaui batas wewenang tersebut, bahkan dalam beberapa hal tertentu menjadi “modus” operasi polisi dalam menangani kasus tertentu (Brotodiredjo, 1997). Hal ini terlihat dalam beberapa kasus yang sangat menonjol seperti kasus Udin di Yogyakarta dan Tragedi Trisakti di Jakarta. Polisi dalam menjalankan tugasnya, seringkali menggunakan kekerasan dan melanggar prosedur penyidikan dan penahanan serta mengabaikan hak prosedural dari tersangka.
Penyalahgunaan wewenang tersebut, biasanya bermotif ekonomi dan menurut Brotodiredjo (1997) lazim dinamakan korupsi. Uang suap menjadi senjata yang mematikan bagi moralitas aparat kepolisian, apalagi kalau dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan polisi yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari gaji yang diterima anggota polisi yang kurang lebih sajna dengan gaji pegawai negeri sipil. Rendahnya gaji polisi adalah merupakan salah satu titik lemah yang membuat kerawanan terhadap munculnya tindakan penyalahgunaan wewenang.
Rendahnya gaji yang diterima, dapat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme polisi. Rendahnya tingkat kesejahteraan polisi ini berpotensi untuk memunculkan tingginya angka pelanggaran hukum (critical incidence) dan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh polisi (police deviance). Hal ini mengakibatkan citra polisi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat menjadi sesuatu hal yang masih diragukan.
Sikap masyarakat yang berkembang selama ini, seperti sudah diuraikan sebelumnya, telah menempatkan polisi dalam kedudukan yang kurang dihargai masyarakat. Polisi dianggap sebagai gangguan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh masyarakat. Kalaupun harus berurusan, jika hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa dan sulit untuk dihindari. Kondisi seperti ini mengisyaratkan bahwa derajat keharmonisan antara polisi dan masyarakat rendah.
Dengan gambaran tersebut, jelaslah selama ini pelaksanaan tugas dan peran kepolisian masih jauh dari harapan masyarakat, sehingga menimbulkan kesan masyarakat enggan berurusan dengan polisi. Kondisi seperti ini telah menyebabkan masyarakat tidak mau dekat dengan polisi, walau polisi berusaha dekat dengan masyarakat. Hal ini tentunya dapat melahirkan partisipasi masyarakat menjadi rendah dalam menunjang pelaksanaan tugas kepolisian. Padahal partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian merupakan aspek yang sangat penting, karena pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum tidak mungkin ditangani secara efektif oleh organ polisi sendiri.
B. Pengaruh Lingkungan Strategik
Kondisi internal polisi tersebut diatas, tentu saja tidak berdiri sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategik seperti aspek politik, ekonomi dan budaya. Perkembangan ingkungan strategik luar negeri pasca perang dingin semakin diwarnai lengan perubahan yang serba cepat, turbulent, dinamis dan penuh ketidakpastian. Perubahan ini, justru merupakan tantangan yang tidak ringan bagi POLRI dalam menjalankan perannya terutama yang berkaitan dengan masalah nilai moral universal berupa HAM, Demokratisasi dan Lingkungan Hidup yang sudah menjadi jargon politik.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi, regional,dan nasional membawa dampak terhadap situasi politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Polri bekerja keras untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Adapaun yang menjadikan sasaran prioritas Polr diantaranya adalah : Pemberantasan perjudian, Kejahatan narkotika dan sejenisnya, Penaggulangan terorisme, Kejahatan yang berpotensi merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing dan illegal mining), Perdagangan orang (trafficking in persons), Kejahatan Premanisme dan Anrkhisme, Kejahatan jalanan.
Kondisi ini memaksa polisi untuk memerankan peran yang lebih luas, dengan melakukan upaya kontrol melalui berbagai cara seperti penyelidikan atau melakukan pendeteksiaan, pencekalan, pengaturan, pemeriksaan dan perizinan. Sedangkan di dalam negeri ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik, dan berbagai bentuk euphoria yang selama ini terjadi yang pada akhirnya telah menimbulkan berbagai krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pengaruh lingkungan strategik tersebut berpengaruh terhadap stabilitas nasional di bidang politik dan dapat menimbulkan kerawanan serta berpotensi untuk menimbulkan konflik yang mengarah kepada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat menjurus kearah disintegrasi terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Dari aspek ekonomi, pembangunan ekonomi yang dilakukan saat ini tidak terlepas dari berbagai persoalan masyarakat yang sangat komplek. Kondisi ini diperumit lagi dengan globalisasi ekonomi yang menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyelundupan dengan menggunakan teknologi transportasi, transfer uang melalui sandi komputer, korupsi, kolusi dan konspirasi jahat yang sulit dibuktikan secara materil, pasar gelap barang terlarang dan berbagai masalah lainnya. Kondisi tersebut telah memicu bentuk-bentuk kejahatan bam dimana intensitas kejahatan mengarah pada kualitas pelaku, cara, alat, waktu dan sasarannya. Hal ini tentu saja juga berpengaruh pada perkembangan kepolisian, terutama berkaitan dengan masalah penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki polisi.
Peran polisi harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, karena sistem kepolisian bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri. polisi dan masyarakat adalah suatu kemitraan. Polisi tidak sekedar penjaga ketertiban masyarakat tetapi sekaligus sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang berfungsi menjaga norraa-norma budaya, padahal perkembangan kepolisian akan dipengaruhi pula oleh konfigurasi masyarakatnya.
IV. MEMBANGUN HUBUNGAN KULTUR YANG IDEAL DENGAN TUGAS POLISI PREVENTIF
Polri dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur secara khusus, fungsi Kepolisian terdiri dari : fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu, dalam mengemban fungsi pemerintahan harus bertumpu pada prinsip good governance.
Menurut Sir Robert Peel waktu itu adalah Menteri Dalam Negeri misi baru Polisi adalah pencegahan kejahatan, yang dianggap lebih baik dari pada menghadapinya sesudah terjadi. Pencegahan kejahatan atau deterence ingin dicapai melalui siasat kontrol preventif. Para anggota Kepolisian hendaknya tampil nyata di tengah-tengah masyarakat dengan cara berpatroli secara terus menerus di wilayah yang ditentukan (beats).
Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenang-nya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggara fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep goodpolice sebagai prasyarat menuju good governance.
A. Standar Kepolisian Yang Baik (Good Police Standard).
Beberapa bahasan sebelumnya telah banyak membicarakan tentang tugas dan wewenang Polisi yang dibebankan oleh undang-undang, jika dipahami secara dalam tugas-tugas Polisi sangatlah mulia dan baik, akan tetapi tugas tersebut akan men¬jadi sebaliknya manakala pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma hukum, kesopanan, sosial dan agama.
Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera. Apabila dicermati, bahwa tugas kepolisi¬an di negara manapun penyelenggaraannya tertuju pada ke-pentingan negara atau pemerintah dan masyarakat, sehingga negara atau pemerintahlah yang memiliki tanggungjawab atas terjaganya, terbinanya dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tugas-tugas kepolisian dimaksud akan terselenggara dengan baik, apabila dijalankan oleh kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani.
Tujuan pada fungsi kepolisian yang ideal, artinya tugas-tugas kepolisian diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat aman dan tertib. Hal ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan berpedoman pada asas-asas:
1. Legitimasi, artinya dalam menjalankan tugas kepolisian mendapatkan kepercayaan dari masyarakat;
2. Accountability, artinya tugas dan wewenang kepolisian atas keberhasilan maupun kegagalannya dipertanggung- jawabkan kepada rakyat, asas akuntabilitas ini dimaknai setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Oleh karena fungsi kepolisian adalah bagian dari salah satu fungsi pemerintahan, maka tugas dan wewenang kepolisian yang dilaksanakan sesuai asas akuntabilitas dan harus dipertanggung-jawabkan kepada rakyat.
3. Di dalam penyelenggaraan kepolisian wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Kekuasaan kepolisian sebagai kekuasaan yang mandiri;
5. Menjamin adanya pengawasan dari masyarakat.
B. Orientasi Lembaga Kepolisian yang Ideal
Orientasi tugas Kepolisian yakni secara efektif dan efesien dalam upaya mencapai tujuan dibentuknya lembaga kepolisian, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002).
Oleh karena itu tugas kepolisian terutama dalam rangka penegakan hukum harus memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi kepolisian, antara lain:
1. Asas legalitas; adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa undang-undang;
2. Asas kewajiban; yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keiklasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas;
3. Asas partisipasi; yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, professional dan memenuhi harapan masyarakat;
4. Asas preventif; bahwa tindakan kepolisian lebih menguta- makan pencegahan dari pada penindakan; dan
5. Asas subsidiaritas; adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat fungsional. Asas subsidiaritas ini menurut Indriyanto Seno Adji diartikan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan.
Tuntutan kebutuhan dan lingkungan masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari The Global Scheme dari suatu sistem kemasyarakatan. Tuntutan kebutuhan dan lingkungan tersebut menurut Romli Atmasasmita ada beberapa karakteristik masyarakat, yaitu masyarakat dengan karakteristik Represif, Otonom, dan Responsif (ROR).

V. KULTUR POLRI YANG MANA YANG HARUS DITRANSFORMASIKAN DALAM IMPLEMENTASI PENANGANAN KEJAHATAN TERTENTU.
A. Kultur Polri yang mana yang harus ditransformasikan dalam implementasinya
1. Konsepsi Polri memasuki masa depan yang dicita-citakan adalah membangun Polri dalam paradigma baru yang berorientasi pada supremasi hukum, moral dan etika serta kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM, demokratisasi yang berkeadilan. Hal ini diawali dengan melakukan reorientasi jatidiri Polri sesuai dengan visi dan misinya, memandirikan Polri, serta meningkatkan profesionalisme dan mau mendengar “suara lain”.
2. Kemandirian Polri diartikan dengan pemaknaan posisi dan kedudukan Polri yang tidak berada di bawah lembaga lain dan memiliki otonomi dalam anggaran dan tatalaksana organisasi. Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya, Polri harus didukung dengan pengetahuan dan ketrampilan, wawasan serta etos kerja yang tinggi dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik kepolisian secara benar dan tepat berdasar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sejalan dengan profesionalisme tersebut, maka modernisasi Polri maupun budaya Polri (Lubis, 2000). Karenanya, Polri yang mandiri dan profesional harus memiliki otonomi dan otoritas yang utuh, tinggi dan berwawasan serta didukung oleh andalan teknologi maupun sistem manajemen modern.
4. Dalam melakukan perubahan tersebut Polri harus melakukan shifting of paradigm dari paradigma lama dengan titik berat pendekatan keamanan secara luas dan bekerja untuk kepentingan penguasa ke paradigma baru yang berorientasi kepada supremasi hukum, moral dan etika serta kepentingan masyarakat yang menjunjung HAM, demokratisasi, transparan, accountable, dan berkeadilan (Lubis, 2000). Dengan demikian Polri masa depan adalah polisi yang mampu melaksanakan good governance. Dengan kondisi ini, diharapkan pemaknaan jatidiri dapat hidup dan berkembang dalam diri setiap anggota polisi di Indonesia. Perubahan paradigma tersebut akan dipengaruhi oleh kondisi internal Polri (misalnya, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana) dan kondisi lingkungan strategik serta tuntutan dan harapan masyarakatnya. Karena dari kondisi inilah sebenarnya polisi menghadapi berbagai tantangan.
5. Upaya perubahan paradigma tersebut, tentu saja tidak akan berhasil dengan baik apabila sarana dan prasarana yang dimiliki Polri juga tidak ditingkatkan. Kelengkapan Polri saat ini dalam upaya untuk menjalankan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat masih sangat jauh memadai. Demikian pula kualitas insan polisi masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini tentu saja antara lain berkaitan dengan penyelesaian tugas-tugas yang tidak bisa dilepaskan dari masalah dedikasi, pengetahuan, ketrampilan, dana yang tersedia serta kesejahteraan dari insan polisi itu sendiri.
6. Momentum dikeluarkannya Polri dari ABRI, harus digunakan sebagai tonggak untuk dimulainya suatu reformasi kepolisian di Indonesia. Polisi Indonesia diharapkan dapat tampil dengan jati diri yang sebenarnya, bersifat sipil, berdaya dan profesional (Rahardjo, 1998). Di kalangan masyarakat sendiri ada harapan bahwa pemisahan Polri dari ABRI dapat meningkatkan profesionalisme dan kemandirian dari kecenderungan intervensi politik serta mempersempit ruang penggunaan kekerasan oleh polisi akibat perilaku kemiliteran (combat) (Yipika, 1999). Dengan memiliki jati diri sipil, polisi harus memperlakukan manusia sebagai manusia tidak memperlakukan manusia sebagai barang. Dengan arti kata lain, polisi sipil harus mampu menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai konsekuensinya, Polri perlu secara terencana dan sistematis mensosialisasikan kaidah-kaidah dalam HAM terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas kepolisian.

B. Mengapa Perlu Transformasi Kultural.
1. Dalam era reformasi ini, Polri harus berfikir lateral yaitu dengan menjaga koordinasi dengan perubahan sekelilingnya. Polri harus menempatkan dirinya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya dimana mereka berada. Sehingga dengan demikian pendekatan yang dilakukan oleh polisi tidak perlu seragam . Dengan demikian baik polisi maupun masyarakat mempunyai frame of reference yang relatif sama tentang standar normatif kepolisian. Selanjutnya frame of reference ini dijadikan acuan pola pemolisian yang bersifat khas pada setiap daerah. Dengan demikian, dalam kondisi ini, polisi harus mengurangi pendekatan-pendekatan kekuasaan dan kekuatan, tetapi mendekati masyarakat sebagai mitra dalam arti yang positif. Hal ini tindakan represif merupakan tindakan yang terakhir, supaya tidakannya tidak akan kontra produktif terhadap tugas Polri di masa datang.
2. Polri sebagai suatu lembaga negara hingga saat ini masih dipengaruhi berbagai sumber acuan nilai sebagai pedoman moral yang berbeda satu dengan lainnya secara esensial. Kondisi seperti ini telah menyebabkan terjadi moralitas ambigu polisi, yang telah menyebabkan terjadinya dua perasaan yang saling bertentangan (Villiers, 1991). Kondisi ambigu ini telah menyebabkan terjadinya anomi. Fenomena anomi ini tidak dapat dipisahkan dengan masalah moralitas. Karena nilai moral yang berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan perbuatan dalam pelembagaan selalu berkaitan dengan otoritas sui generis (Durkeim, 1964). Masyarakat yang kehilangan kedua unsur pokok ini (keteraturan perbuatan dan otoritas), tidak saja akan mengalami krisis nilai seperti kebenaran, keadilan, kesetiaan, tanggung jawab dan kejujuran tetapi juga akan mengalami krisis emosional berupa tekanan batin. Kondisi seperti ini pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya diskontinuitas struktur sosial dan pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku (deviance) dari norma yang berlaku (lihat Barker dan Carter, 1994).
C. Kejahatan tertentu ?
Polri berwenang menanggulangi segala bentuk tindak pidana baik yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perundang-undangan di luar KUHP yang tersebar dalam perbagai perundang-undangan.
Tindak pidana tertentu digunakan oleh Polri dalam membedakan jenis tindak pidana di luar KUHP akan tetapi tidak termasuk tindak pidana khusus karena tindak pidana khusus sudah terdapat dalam penjelasan pasal 284 KUHAP dimana Jaksa masih diberi kewenangan menangani tindak pidana khusus selama tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak KUHAP diundangkan pada tahun 1981 dimana dalam penjelasan tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi dan subversi, jadi yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP akan tetapi tidak termasuk tindak pidana khusus. Dan dalam hal ini PTIK memberikan batasan tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah terdiri dari perjudian, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, penyalahgunaan narkotika, terorisme, perdagangan orang (traficking in person), premanisme dan anarkhisme serta kejahatan jalanan (street crime).
VI. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa kultur Polisi pada hakekatnya merupakan sikap dan perilaku anggota Polri yang terlihat dan berorientasi pada supremasi hukum, moral dan etika serta kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM, demokratisasi untuk mewujudkan good governance dengan pendekatan The Soft Hand of Society sebagai wujud kemitraan dan kesejajaran antara Polisi dan masyarakat untuk memelihara kamtibmas, melindungi melayani dan mengayomi masyarakat.
2. Aspek kultural Polisi yang sering bias dalam implementasinya dewasa ini dilatar belakangi dengan kondisi internal Polri yang sebagian besar kurang profesionalnya Polisi dalam penegakan hukum, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat, hal ini terlihat dari kinerja dan profesional Polri serta pelayanan Polri selama ini, bahwa pandangan masyarakat secara umum terkesan yang negatif, berhubungan dengan Polisi dalam menghadapi persoalan bukan menyelesaikan tetapi malah justru menambah masalah baru. Kondisi internal Polisi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategik seperti aspek politik, ekonomi dan budaya.
3. Untuk membangun hubungan kultur ideal dengan tugas Polisi preventif, dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan bertumpu pada prinsip good governence, good Police Standard, serta orientasi lembaga Kepolisian ideal, diharapkan anggota Polisi dapat mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat baik norma hukum, kesopanan, sosial dan agama.
4. Kultur Polri yang harus ditransformasikan dalam implementasinya tugas Kepolisian preventif khususnya kejahatan tertentu, antara lain adanya konsepsi Polri memasuki masa depan yang dicita-citakan adalah membangun Polri dalam paradigma baru yang berorientasi pada supremasi hukum, moral dan etika untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM. Perlunya kemandirian Polri diartikan dengan pemaknaan posisi dan kedudukan Polri yang tidak berada di bawah lembaga lain dan memiliki otonomi dalam anggaran dan tata laksana organisasi. Sejalan dengan profesioanalisme tersebut, maka modernisasi maupun budaya Polri dengan jati diri yang sebenarnya bersifat sipil, berdaya, meningkatkan profesional dan kemandiriannya untuk dapat menanggulangi kejahatan tertentu dari aspek tugas Kepolisian preventif.

B. Saran / Rekomendasi
1. Orientasi tindakan Polisi mengutamakan kemitraan dan kesejajaran dengan masyarakat, sehingga diharapkan setiap anggota Polisi untuk dapat memahami dan melaksanakan community policing dengan mengutamakan pendekatan tindakan preventif untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman untuk menciptakan dan memelihara kamtibmas.
2. Setiap angota Polri harus dapat menggali dan memberdayakan kearifan lokal supaya tindakan Polisi di tempat penugasan sesuai dengan wilayahnya tidak seragam / tidak sama, tetapi harus dapat melihat situasi kultur ditempat penugasannya. Sehingga akan terlihat profesionalisme Polri dalam memberikan penegakan hukum, pelayanan, dan pembinaan masyarakat.
3. Orientasi tugas Polisi yang ideal secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan untuk melayani masyarakat kiranya setiap anggota Polisi harus dapat memahami dan memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi Kepolisian diantaranya asas legalitas, asas kewajiban, partisipasi, preventif dan asas subsidiaritas.
4. Polisi untuk kemandiriannya dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya harus mendapatkan dukungan dan keterampilan wawasan serta etos kerja yang tinggi dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknis Kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Perlu adanya sosialisai secara terus menerus kepada seluruh anggota Polisi untuk berorientasi kepada pedoman moral profil Polisi yang menghindari adanya tindakan kekerasan tetapi lebih menggunakan pendekatan hati nurani sesuai dengan moral agama, norma budaya, sehingga untuk dapat memberikan pelayanan dan perlindungan dengan pendekatan kemitraan masyarakat.

(dibuat oleh Agung Yudha A.N)

DAFTAR PUSTAKA

1. Haryatna, Iman, Komisaris Jenderal Polisi, Reorientasi Paradigma Polri Menuju Polisi Masa Depan, Peserta Sespati Dikreg ke-1 TP. 2000.
2. Rahardjo, Satjipto, Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, Kompas, 2007.
3. Sadjijono,Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, 2008.
4. Ismail, Chairuddin, Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu, PTIK Press, 2007.
5. Kadarmanta, A, Membangun Kultur Kepolisian, PT. Forum Media Utama, Jakarta, 2007

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on September 26, 2011, in Administrasi Kepolisian. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada TRANSFORMASI KULTURAL POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: