FENOMEAN MARAKNYA TINDAKAN ANARKIS

Reformasi yang diusung oleh mahasiswa pada tahun 1998 tidak hanya memberi dampak positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru maka kebebasan mengemukakan pendapat baik secara lisan dan tulisan semakin terbuka bahkan tidak terkendali. Penyampaian pendapat yang diusung oleh kelompok tertentu saat inipun sudah tidak murni untuk menyampaikan aspirasi, tetapi banyak kepentingan dibalik aksi tersebut. Eforia kelompok-kelompok masyarakat ini semakin lama berubah menjadi tindakan-tindakan anrkis yang sangat tidak manusiawi dan bersifat kolektif.
Beberapa waktu yang lalu kita dapat meruntut beberapa peristiwa dimana kegiatan penyampaian pendapat dan kegiatan kelompok masyarakat yang berubah bentuk menjadi tindakan anarkis. Tindakan ini seakan-akan tidak dapat ditanggulangi oleh Polri.
Salah satu contoh pembakaran dan penganiayaan terhadap jamaah Ahmadiyah di cikeusik pandeglang. Dalam salah satu rekaman saksi di TKP dapat kitaketahui betapa Polisi tidak berdaya dan tidak dapat menjalankan fungsinya pada saat warga Negara membutuhkan perlindungan terhadap harat benda dN nyawa mereka. Tindakan anarkis yang terjadi seakan-akan menjadi tontonan menarik bagi pelaku dan warga sekitar.
Peristiwa lain yang mungkin sangat ironis yaitu pertikaian antara kelompok pemuda di depan pengadilan negri Jakarta selatan. Dalam rekaman kejadian dapat kita ketajui betapa para pelaku sudah tidak takut lagi dengan hokum dan aparat penegak hokum.
Konflik dan tindakan anrkis ini semakin lam semakin berkembang. Awalnya bersofat horizontal bergeser menjadi konflik vertical. Institusi negara yang paling sering berbenturan adalah Polri. Penyerangan terhadap kantor polisi semakin marak di berbagai tempat dan daerah. Keberadaan Polisi sebagai salah satu representasi hokum dan Negara tidak efektif mencegah tindakan anarkis kelompok pelaku.
Dengan adanya fenomena tersebut muncul permasalahan yang perlu pembahasan. Permasalahan pokok mengenai tindakan anarkis ini dapat ditinjau dari beberapa perspektif dan displin ilmu. Melalui makalah ini diharapakan ada solusi yang tepat untuk merumuskan pendekatan dan upaya yang tepat untuk menanggulangi tindakan anarkis tanpa menimbulkan korban dan permasalahan baru.
Dalam undang-undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada secara eksplisit ditegaskan mengenai tindakan anarkis. Namun dalam undang-undang tersebut dimuat Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga dan Negara. Tindakan anarkis secara nyata telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dimaksud meliputi penganiayaan yang membuat trauma fisik maupun psikis, menghilangkan nyawa orang lain secara tidak manusiawi serta peruskan terhadap harta benda yang merupakan hak milik orang lain.
Sedangkan dalam kriminologi dikenal adanya kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif tersebut dapat berupa kekerasan massa serta kekerasan structural. Kekerasan itu biasanya terjadi tanpa direncanakan yang merupakan akumulasi ketidakpuasan atas kondis yang ada.. akan tetapi ada juga kekerasan kolektif yang direncanakan secara sistematis, antara lain dilkaukan oleh organisasi-organisasi tertentu untuk mencapai tujuan politis atau ekonomi.
Dalam hokum pidana Indonesi tidak dikenal adanya tindak pidana anarkis. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diatur pada pasal 170. Pasal ini dapat menjerat pelaku tindak pidana dan menjadi payung hokum yang kuat bagi Polri untuk penanggulangan tindakan anarkis. Namun pasal yang diterapkan ini labih bersifat individual sehingga efek jera hanya dialami oleh pelaku tetapi tidak oleh kelompok pelaku secara keseluruhan.
Antisipasi adalah upaya paling sederhana dlam menanggulangi tindakan anarkis. Tindakan antisipasi in lebih dikenal dengan deteksi dini.Melalui deteksi dini, bibit-bibit kekerasan kolektif dapat dieliminir pada awalnya. Fungsi intelijen memegang peranan penting dalam upaya deteksi dini ini. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan mengedepankan Polmas, babinkamtibmas dan kehadiran personil Polri sebagai ujung tombak menanggulangi.. Namun pencegahan yang dilakukan terhadap tindakan anarkis akhir-akhir ini tidak menyentuh akar permasalahan sehingga permaslaahan semakin meluas.
Tindakan anarkis seharusnya dijerat dengan hukum pidana. Namun penegakan hukum terhadap pelaku tindakan anarkis masih sebatas penegakan hokum biasa. Apabila ditelaah dari modus, pelaku, korban yang bersifat massif maka seharusnya penegakan hokum yang diberlakukan harus lebih intensif baik dari segi sanksi maupun proseduralnya. Akan tetapi penerapan hokum pidana biasa membuat fungsi dari sanksi tidak bermanfaat mencegah tindakan anarkis.
Penanggulangan oleh Polri di temapt kejadian perkara juga menjadi perdebatan yang panjang. :Polri sebagai aparatur pebegak hokum seakan kekurangan terus payung hokum untuk mengambil tindakn tegas terhadap pelaku anrkis. Sebagai contoh Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian seakan-akan mandul dan tidak efektif.
Dalam Perkap No.1 tersebut secara rinci dan tegas diamanatkan prosedur hingga pasca penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Akan tetapi pada kenyataannya banyak personil yang justru mengahdapi tindakna anarkis berdasarkan kemauan mereka sendiri. Tidak efektifnya Perkap tersebut sebenarnya dilatar belakangi beberapa faktor.
Faktor historis Polri yang dulu pernah bergabung dengan TNI mempengaruhi perspektif masyarakat dan anggota Polri. Masyarakat menilai apabila Polri menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian mencerminkan bahwa Polri masih bercirikan militerisme. Anggota Polri juga dalam perspektifnya bahwa polisi sipil benar-benar tidak boleh menggunakan kekuatan kepolisian dalam mengahadapi massa.
Faktor kedua yang mempengaruhi ketidak ekfetifan perkap tersebut adalah kepemimpinan. Dalam usaha penanggulangan tindakan anarkis di lapangan, peran seorang pemimpin sangat menentukan. Spirit de’ corps akan runtuh bilamana tidak ada leader yang mampu mengayomi dan memanage pasukan saat berhadapan dengan pelaku anarkis. Pemimpin yang bijak seharusnya pandai menguasai dan menilai esklalasi pasukan maupun kelopok anarkis. Dengan adanya kemampuan pemimpin tersebut maka personil tidak r dalam melaksanakan seluruh prosedur dan tindakan kepolisian.
Faktor keempat adalah faktor sosiologis yang dialami oleh anggota Polri. Pada saat ini secara nyata banyak sekali gap antara satu fungis dan fungsi lain baik dari segi fasilitas, kesejahteraan maupun jenjang karir. Gap yang terbentuk tersebut memunculkan suatu perspektif negatif dalam menghadapi tantangan tugas yang beresiko. Secara sederhana kita dapat merasakan ada suatu pameo yang berkembang pada anggota Polri di lapangan “jangan mau mati konyol”. Pameo ini melekat juga pada personil yang berhadapan dengan pelaku anarkis. Mereka tidak mau menjadi korban baik secara fisik maupun hukum. Secara fisik mereka tidak mau terluka atau mati sia-sia. Sedangkan aspek hokum, mereka juga tidak mau menjadi teperiksa bahkan terdakwa dengan dalih pelanggaran HAM.
Faktor media massa juga sangat besar pengaruhnya. Prinsip “Bad news is A good news” membuat anggota Polri sangat hati-hati bahkan terkesan “takut-takut” dalam bertugas. Personil Polri saat ini tidak mau dihakimi oleh masyarakat melalui pemberitaan media massa yang begitu menggegerkan bila mereka melakukan suatu tindakan yang menggunakan kekuatan kepolisian.
Beberapa faktor diatas secara nyata telah memberi kontribusi negatif dalam penerapan dan penggunaan Perkap No. 1 Tahun 2009. Pada akhirnya perkap tersebut menjadi produk gagal yang tidak bermanfaat sama sekali. Melalui tulisan ini hendaknya perlu dibahas langka efektif apa untuk menangani tindakan anrkisme yang marak terjadi. Apakah dari aspek legalitas dengan membuat rancangan undang-undang anarkis atau dari aspek psikologi dan sosiologis kemasyarakatan agar dikedepankan pendekatan kultur, budaya atau agama.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on September 26, 2011, in Makalah Lepas, Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada FENOMEAN MARAKNYA TINDAKAN ANARKIS.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: