DISKRESI KEPOLISIAN

I. PENDAHULUAN
Sebagai sebuah institusi negara yang berada secara langsung dibawah Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme pada setiap pelaksanaan tugasnya. Merupakan hal yang harus dihindari manakala seorang penyidik Polri bertindak hanya berdasarkan asumsi belaka ataupun tak lebih dari sekedar common-sense saja.
Berbagai alasan bisa digelar untuk menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat pada polisi. Dalam kesehariannya, Polisi senantiasa bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang ada. Kondisi ini dengan sendirinya membuat masyarakat lebih banyak bertemu dan berdialog dengan polisi dan sebaliknya. Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak lain karena tugas-tugas yang diembannya.
Selain sebagai penegak hukum (law enforcement official), seorang petugas Polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat (public service) serta sebagai petugas pemelihara ketertiban (order maintenance official). Menurut Prof. Sacipto Raharjo, tugas terakhir itulah sebenarnya yang merupakan tugas terpenting bagi polisi sebagaimana pendekatan tugas kepolisian secara universal. Keadaan ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi seorang petugas Polisi itu sendiri. Mereka akan lebih sering menemukan keadaan dimana aparat akan dicaci maki oleh masyarakat terutama ketika kepentingan masyarakat tersebut tidak dapat diakomodir oleh Polisi. Karenanya diperlukan sebuah kemauan dan kemampuan kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Benturan-benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian akan lebih sering dijumpai ketika Polisi menjalankan tugas-tugasnya.
Pada situasi-situasi tertentu, seorang Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggung jawaban. Pelaksanaannya pun relative lebih berasal dari subjektif petugas Polisi tersebut, namun demikian latarbelakang penggunaanya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas.
Diskresi tersebut dipandang oleh beberapa pihak akan menimbulkan arogansi dan tindakan kesewenang-wenangan dari aparat kepolisian itu sendiri, yang justru akan memperburuk citra kepolisian. Karena dengan adanya kewenangan untuk melakukan diskresi, maka peluang seorang petugas Polisi untuk berbuat menyimpang akan sangat terbuka. Hal ini tidak dapat dipungkiri dan merupakan sebuah konsekuensi logis yang pasti dijumpai.
Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga Negara yang bertugas untuk mengawasi dan menilai, sejauh mana tugas yang diemban oleh Kepolisian sudah dilaksanakan. Disamping diperlukan juga peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik membangun tentang kinerja Kepolisian. Sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat terhadap Kepolisian dapat terwujud, dan sebaliknya polisi dapat menunjukan hasil kerjanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara ketertiban.
Pengawasan yang sifatnya eksternal dan internal mutlak dibutuhkan agar profesionalisme Polisi dapat dikedepankan. Meskipun institusi Polri merupakan sebuah institusi yang mandiri dan independen, bukan berarti tidak terdapat batasan-batasan yang mengatur pelaksanaan tugas Kepolisian di lapangan. Disamping itu, pemahaman mengenai sebuah diskresi kepolisian yang dilakukan oleh seorang petugas Polisi di lapangan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat memahami mengapa diskresi itu terjadi atau minimal dapat mengurangi pertanyaan serta complain masyarakat kepada Polisi utamanya mereka yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan diskresi tersebut.

II. PEMBAHASAN
Sejarah dan Pengertian
Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis diskresi kepolisian is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and ilegal courses of action or inaction while performing their duties (Bailey (ed) : 1995: 206). Lebih lanjut Davies (1969) menyatakan bahwa diskresi adalah wewenang pejabat polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau illegal dalam menjalankan tugasnya. Irsan (2001) tindakan diskresi dapat dibedakan sbb ; (1) tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut; (2) tindakan diskresi yang beradasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinanannya.
Williams (1984), H. Goldstein (1977) clan Davis (1969, 1975) menyatakan tentang tidak tepatnya pendapat bahwa Undang-Undang bermaksud agar setiap ketentuan hukum harus ditegakkan pada semua situasi. Sedangkan Davis menyatakan tentang keputusan para pembuat hukum baik tingkat Negara Bagian maupun Federal juga mensyahkan preseden teritang keputusan penindakan selektif oleh pimpinan kepolisian. Pada sisi lainnya, Williams dan Goldstein menyatakan tentang sejarah pembentukan Undang-Undang, kasus-kasus hukum tertentu dan keterbatasan Pejabat Polisi merupakan bukti bahwa para pembuat tidak mewajibkan Polisi untuk menegakkan setiap Undang-Undang secara penuh.
Keputusan anggota untuk tidak menindak pelanggar hukum pada situasi tertentu tidak dapat dikritik atas dasar bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran hukum. Sebaliknya penggunaan diskresi secara tidak benar dapat dikritik dengan alasan lain yang tentunya berakibat pada individu pejabat Polisi sebagaimana dimaksud (Umar,2009:2).
Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (Plichtmatigheids beginsel) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri , dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Hal ini berakibat pada kebebasan (yang bertanggung jawab) dari seorang petugas Polisi untuk memilih diantara berbagai peran, taktik, ataupun tujuan yang akan digunakan ketika bertugas.
Seorang petugas Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dijumpanya, tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan ¬kepada penindakan selektif (Selective Enforcement) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (Directed Patrol).
Penindakan selektif adalah suatu bentuk diskresi administrasi dimana pembuat kebijakan atau pemimpin menentukan prioritas bagi berbagai unit satuan bawahannya. Contoh sederhana adalah penanganan masalah pelacuran (prostitusi) dijalanan yang seringkali ditertibkan oleh petugas. Padahal diberbagai kota di Indonesia terdapat tempat-tempat yang dikenal sebagai sebuah daerah pelacuran namun jarang ‘ditertibkan’ oleh petugas.Sebut saja daerah Pasar Kembang di Yogyakarta, Dolly di Surabaya, Tretes di Malang dan banyak daerah lainnya.
Sedangkan Patroli terarah adalah contoh diskresi supervisor dimana supervisor memerintahkan anggota-anggotanya untuk mengawasi secara ketat suatu wilayah tertentu atau suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh karena adanya laporan masyarakat kepada seorang Polisi, maka dilakukanlah pembubaran terhadap adanya kerumunan pemuda yang mengganggu ketertiban masyarakat luas, padahal biasanya kerumunan tersebut tidak pernah ditertibkan apalagi dibubarkan oleh Polisi.

Konsep, Model, dan Faktor Yang Mempengaruhi
Secara garis besar, Diskresi Kepolisian berakibat pada diperbolehkannya seorang Polisi untuk memilih peran (pemeliharaan ketertiban, penegakkan hukum atau linmas), taktik (penegakkan undang-undang lalu lintas dengan patroli atau menjaga disuatu tempat), dan tujuan ( menilang para pelanggar atau menasehatinya ).
Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :
(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dlam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (plichtmatigheids beginsel) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisisan Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Umar,2009:4).
Secara historis terdapat dua model besar yang melatarbelakangi adanya diskresi kepolisian ini, yakni model militer dan model diskresi. Dalam keadaan darurat , baik Militer maupun penegak hukum secara langsung dan tidak dapat dibantah anggotanya. Kedisiplinan seperti ini secara krusial mempengaruhi keberhasilan Polisi sebagai jawabannya Penegakkan Hukum juga ditemukan dalam kekusaan Militer. Model militer pada awalnya model yang diterapkan Polisi Amerika menerapkan kekuasaan untuk memberi perintah bawahannya seperti Militer, ada beberapa hal yang mempengaruhi hal ini :
a. Adanya pengaruh gaya pemolisian Sir Robert Peel 1829 di London yang mengedepankan model militer dalam disiplin anggota kepolisian. Yang kemudian diikuti Kepolisian New York. Inilah awal mula kelahiran model Militer di AS.
b. Pengaruh gaya militer dalam pelatihan anggota Polisi terutama dalam disiplin menggunakan senpi.
c. Dalam pengorganisasian Kepolisian dan struktur kepangkatan mengadaptasi pada gaya militer. Kepolisian tidak dibagi pada Departemen ataupun kelompok-kelompok tetapi terbagi dalam peleton dan pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Letnan ataupun Sersan. Lebih jauh gaya militer ini juga terdapat pada penggunaan seragam, Upacara-upacara dan pelatihan kepolisian.
Lebih jauh gaya Militer juga ditemukan dalam penampilan, filosopi dan aspek-aspek kehidupan pria dan wanita pada zaman itu. Sebagai konsekwensinya hal tersebut berdampak pada Diskresi yang didasarkan pada gaya militer yang tidak mengindahkan pada keadaan dan kepantasan.
Sedangkan model diskresi dalam beberapa tipe organisasi, diskresi hanya diperbolehkan berdasarkan pada kepangkatan yang melakukan penegakkan hukum. Petugas Kepolisian yang berpangkat rendah yang melakukan tugas rutin seringkali menerapkan Diskresi dalam pelaksanaan tugasnya. Polantas memberikan peringatan pada pelanggar lalu lintas ataupun tidak mengindahkan situasi tersebut sepanjang keadaan lancar.
Para peneliti telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan diskresi. Misalnya dalam melakukan penahanan (suatu aspek penting yang sering diteliti) Black (1980) La Fave (1965), dan Reiss (1971) mencatat bahwa keturunan, umur, jenis kelamin tersangka sangat mempengaruhi keputusan untuk menahan atau membebaskan. Penelitian-penelitian lain memperlihatkan bahwa situasi dan faktor-faktor interactive memainkan peranan besar dalam keputusan Polisi.
Suatu studi tentang pelanggaran ketentuan mengemudi sambil mabok (drunk¬driving statutes) Meyers (1987) menemukan bahwa kurang lebih sepertiga anggota/Pejabat Polisi di Amerika setidaknya sekali dalam setahun memilih tidak menyetop kendaraan yang patut diduga dikemudikan seorang yang sedang mabuk. Kira-kira seperempat dari Pejabat Polisi tersebut tidak melakukan penahanan walaupun setelah kendaraan distop, diketahui pengemudinya dalam keadaan mabuk.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan diskresi tersebut menurut Maine adalah : (1) lamanya masa dinas anggota, (2) jabatan/pangkat anggota, (3) pandangan anggota tentang kasus tersebut dibandingkan kasus lainnya dan (4) tingkat frustrasi anggota tentang tidak efektifnya sistim peradilan pidana. Dengan demikian bentuk pelanggaran dan keadaan si pelanggar ikut menentukan keputusan Polisi untuk menggunakan diskresi. Karena itulah dalam ilmu hukum Kepolisian sendiri dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang anggota kepolisian akan melakukan diskresi yaitu :
1. Tindakan harus benar benar diperlukan (noodzakelijk notwendig) atau asas Keperluan.
2. Tindakan yang diambil harus benar benar untuk kepentingan tugas kepolisian (zakelijk, sachlich).
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai saaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawaturkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan (zweckmassig, doelmatig).
4. Azas Keseimbangan (everendig)
Dalam mengambil tindakan ,harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknnya) tindakan atau sarana yang digunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.
Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam pelaksanaannya di lapangan, bukanlah sebuah kegiatan yang tanpa masalah. Namun sebaliknya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat muncul ketika diskresi tersebut diputuskan untuk dijalankan oleh seorang petugas Polisi. Permasalahan itu antara lain :
a. Diskresi tidak dapat dievaluasi.
b. Inkonsistensi ( kemungkinan terjadi diskriminasi pada waktu yang sama laki-laki dan wanita ).
c. Unpredictability ( variasi penerapan hukum yang membingungkan masyarakat, contoh : pengemudi yang melanggar kecepatan 65 km/jam ditindak tapi yang 68 km/jam tidak ditindak ).
d. Lack of Accountability ( diskresi yang luas sehingga pimpinan tidak dapat mengawasi anak buah ).

III. PENUTUP
Pelaksanaan diskresi oleh seorang petugas Polisi merupakan sebuah pilihan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat ataupun sebagai penegak hukum dan penjaga kamtibmas, seorang Polisi senantiasa dituntut untuk dapat bertindak secara cepat dan tepat serta demi kepentingan masyarakat luas.
Pelaksanaan diskresi Kepolisian sendiri harus dilakukan melalui pengawasan yang ketat baik dari eksternal maupun dari internal kepolisian itu sendiri. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga profesionalisme serta kemandirian Polri terutama ditengah situasi dinamika kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.
Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan hasil rapat final antar departemen pada tanggal 20 Desember 2002 di Mega Mendung telah menghasilkan suatu rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Kepolisian Nasional yang mana pada pasal 2, dikatakan bahwa Komisi Kepolisian Nasional bertujuan untuk membantu Presiden dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja Polri agar berfungsi secara efisien, efektif, dan mandiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Polri dikemudian hari, dengan menggunakan profesionalismenya akan bekerja dengan lebih baik dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.
Tentunya kinerja Polri dapat diketahui tidak hanya dari penilaian dari pimpinan Polri semata. Tetapi juga harus adanya peran serta masyarakat dalam memberikan masukan maupun komplain terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Kepolisian. Tehnis penyampaian masukan maupun komplain masyarakat pun dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan menggunakan telepon, surat, melalui radio ataupun melalui televisi. Malah belakangan ini telah dibuat layanan internet melalui email. Segala upaya yang dilakukan adalah guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja Polri.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on September 26, 2011, in Administrasi Kepolisian, Makalah Lepas, Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada DISKRESI KEPOLISIAN.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: