ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM POLDA DI.YOGYAKARTA

                                                                                    

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1            Latar Belakang Permasalahan

              Letak geografis negara Republik Indonesia sebagaimana tergambar di dalam peta dunia terbentang di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang keduanya memiliki posisi silang yang sangat strategis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai kedudukan penting ditengah-tengah lalu lintas dunia international. Hal itu juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah hukum yang menurut wujudnya terdiri dari daerah perairan dengan ribuan pulau di dalamnya. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia.[1] Berbagai pengaruh itu tentu saja memberikan dampak yang positif namun bisa juga negatif. Kedua sisi itu, baik positif (yang menguntungkan) maupun sisi negatif (yang merugikan), tercipta karena terbukanya wilayah negara Indonesia ke segala penjuru dunia dan kemudahan untuk didekati atau dimasuki terutama dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan antar negara. Memang, tidak sedikit hal-hal positif yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia dari masuknya pengaruh asing itu, misalnya kekayaan dan keberagaman budaya (musik, film, modelling, busana, dan lain-lain), ilmu pengetahuan dan teknologi serta  penanaman-­penanaman modal asing (multi national corporations) yang mempunyai andil sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Jumlah penduduk yang besar, padat terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbaur menjadi satu, membentuk kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan saling berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain. Masing-masing kelompok itu memperjuangkan tujuan kelompoknya, dimana tujuan tiap kelompok itu tidak hanya mengarah kepada kebaikan dan kemajuan, tetapi ada juga yang bertujuan untuk merusak dan menghancurkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh adalah kelompok pengedar narkotika. Kelompok ini bertujuan mengembangkan peredaran narkotika yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pemakai dan pecandu narkotika serta makin melebarnya jaringan atau kaki tangan pengedar.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah permasalah dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (organized crime). Pengertian kejahatan terorganisir sendiri lebih mengarah pada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandi ,oleh karenanya dalam pengertian ini,organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya (Ronny Rahman Nitibaskara,2001:139). Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini memang melibatkan sebuah sistem yang kompleks dan berpengaruh secara global serta dapat berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Situasi itu tentu saja menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan dan menjamin kelangsungan, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Lebih-lebih jika dihubungkan dengan cita-cita para pendiri bangsa (founding fathers), yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebenarnya, apabila penggunaannya dilakukan secara benar, narkotika merupakan zat atau bahan yang sangat diperlukan dalam dunia medis/kesehatan. Sebaliknya, apabila narkotika disalahgunakan akan berakibat fatal terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental si pemakai. Dampak lain yang diakibatkan dari  penyalahgunaan narkotika adalah timbulnya tindak kejahatan atau kriminalitas, baik kejahatan itu dilakukan dengan sadar (disengaja) atau hanya karena coba-coba (iseng-iseng) ingin memakai narkotika. Akhirnya si pemakai terbawa ke alam yang dipengaruhi oleh fatamorgana atau alam bawah sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sadari akibatnya. Bisa dibayangkan utuk seorang yang menkonsumsi methamphetamine berulang dapat mengakibatkan terjadinya stroke yang merusak bagian depan otak besar. Terjadi perdarahan pada otak dan dibawah selaput lunak otak. Selain itu, konsumsi narkotika dalam dosis tinggi akan menimbulkan perilaku agresif dengan peningkatan perilaku yang beresiko. Sering terjadi suhu melambung tinggi , kesulitan buang air kecil, irama jantung tidak teratur,dan tentu saja bisa berakhir pada kematian penggunanya.Sebelum keracunan hebat yang menimbulkan kematian, terdapat suatu rentang waktu dimana timbul gejala yang diawali kegelisahan, iritabel, dan craving , diikuti dengan perasaan lelah dan tidur dalam waktu yang panjang. Pada periode ini , kebingungan, disorientasi, dan rasa lapar seringkali dijumpai.[2]  Keadaan ini semakin diperparah dengan berbagai dampak sosial yang muncul akibat penyalahgunaan narkotika khususnya bagi orang-orang disekitar pengguna.

Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada . Dalam lima tahun terakhir saja, trend peningkatan tindak pidana narkotika terus menerus terjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat,  baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Dari data statistika yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran shabu (methamphetamine) terus meningkat sejak tahun 2006, hal tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dan mencapai level tertinggi pada tahun 2009 (10.742 kasus dan 10.183 tersangka). Demikian pula dengan jumlah penyitaan shabu oleh Ditjen Bea dan Cukai tahun 2009 juga menunjukkan adanya peningkatan . Hasil survey BNN tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau sekitar 921.695 orang. Jumlah tersebut sebanyak 61% menggunakan narkotika jenis analgesik, dan 39% menggunakan jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem (Jurnal Data P4GN, 2010 : 2). Data statistik ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melihat trend peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu wujud konkret dari upaya pemberantasan narkotika tersebut adalah dengan disahkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 September 2009. Undang-undang tersebut adalah penyempurnaan dari undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang nomor 22 tahun 1997  dirasa kurang memberikan efek jera dalam mengurangi tingkat pencegahan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berbagai peraturan yang diterapkan dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini memang membawa perubahan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, terutama mengenai perluasan jenis golongan narkotika dan perluasan alat bukti terkait dengan barang elektronik. Pada pasal 86 (2) UU Nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

(2)  Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. Informasi yang diucapkan,dikirimkan,diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  2. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat,dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas,benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    1. Tulisan,suara,dan/atau gambar;
    2. Peta,rancangan,foto atau sejenisnya; atau
    3. Huruf,tanda,angka,simbol,sandi,atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

 

Harus diakui bahwa alat komunikasi sudah masuk menjadi salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat modern saat ini. Situasi ini membawa perkembangan terhadap modus operandi kejahatan yang sering kali diawali, menggunakan, maupun diperantarai oleh alat komunikasi. Seperti halnya pada kasus penyalahgunaan narkotika yang merupakan jenis kejahatan dengan sistem networking (jaringan), dimana antara pemilik dana, produsen, penjual, kurir dan pembeli merupakan satu rangkaian yang terputus bahkan mungkin sama sekali tidak saling mengenali. Perkembangan modus operandi ini membawa penyidik Polri untuk dapat melakukan pengungkapan kasus dengan menggunakan teknologi kepolisian, diantaranya melalui pemanfaatan  software Analyst’s Notebook yang dipadukan dengan memaksimalkan analisis pada aplikasi Microsoft Office. Sebagai  wujud penggunaan teknologi kepolisian yang telah digunakan sejak tahun 2003 di Indonesia, software tersebut mampu memetakan jaringan komunikasi pada berbagai kasus pengungkapan tindak kejahatan narkotika di Indonesia khususnya pada wilayah-wilayah dimana modus operandi pemasaran narkotika dilaksanakan dengan sistem jaringan terputus.Penguraian jaringan komunikasi ini diharapkan dapat kembali menyambung mata rantai yang terputus pada pengungkapan tindak kejahatan ini, sehingga peran-peran dari setiap pelaku kejahatan terorganisir khususnya pada tindak pidana narkotika dapat terungkap sampai kepada akar-akarnya.

Provinsi Yogyakarta selain sebagai kota budaya yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata andalan Indonesia juga dikenal sebagai kota pendidikan. Berbagai alternatif pilihan sekolah dan universitas tersedia di kota ini sehingga banyak sekali pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Indonesia yang memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk melanjutkan studinya. Keadaan demografis Yogyakarta yang demikian tentu menjadi ladang subur bagi jaringan pengedar narkotika untuk beroperasi dan memperluas area operasinya. Dari data yang dikeluarkan oleh BNN dalam Jurnal Data P4GN tahun 2010 diketahui bahwa pada tahun 2009, Yogyakarta menduduki peringkat ke-11 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal peringkat jumlah kasus narkotika dengan 172 kasus,peringkat ke-20 dalam hal peringkat kasus psikotropika dengan 81 kasus, dan peringkat ke-13 dalam hal jumlah kasus zat adiktif lainnya dengan 18 kasus. Kenyataan inilah yang menjadi cambuk tersendiri bagi  Direktorat Reserse Narkoba Polda DI.Yogyakarta untuk senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di provinsi DI.Yogyakarta. Terlebih lagi, jika dilihat dari aspek demand reduction dari total populasi di Yogyakarta (umur 10-64 tahun) dan dibandingkan dengan jumlah pengguna (68.980 orang), maka provinsi DI.Yogyakarta menduduki peringkat ke-2 di Indonesia dari segi prosentase kerawanan yang mencapai titik 2,72% (Dit Narkoba Polda DIY,2009:108).Tentu kita semua tidak ingin generasi muda yang menjadi tumpuan harapan Indonesia di masa datang  rusak karena terjangkit dan terkontaminasi oleh dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya.

Sebagai salah satu daerah dimana modus operandi dari tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan sistem jaringan atau dikenal dengan sistem transfer, Yogyakarta memberikan ancaman tersendiri bagi peredaran gelap narkotika. Pada modus operandi dengan sistem jaringan, antara pelaku yang berperan sebagai penjual sama sekali tidak bertemu dengan pembeli atau bahkan tidak kenal sama sekali. Modus operandi ini bahkan membuat pola peredaran tampak semakin rumit karena melibatkan orang ketiga sebagai operator penjualan dan orang keempat sebagai peletak barang, bahkan pada beberapa kasus dijumpai keterlibatan lebih dari lima orang yang terkait dengan penjualan barang haram tersebut. Komunikasi yang digunakan para pelaku tindak pidana narkotika ini adalah dengan menggunakan handphone baik melalui hubungan percakapan maupun melalui pengiriman Short Message Service (SMS).Situasi ini tentu membawa tantangan tersendiri khususnya bagi Ditresnarkoba Polda DI.Yogyakarta ,karena keberhasilan pengungkapan akan sangat ditentukan oleh kerja sama antara personel didalam organisasi tersebut.Dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, pihak kepolisian dituntut untuk dapat secara tepat melakukan proses analisa melalui input data yang didapat sehingga bisa menghasilkan output data berupa informasi yang valid. Pernyataan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh James O’Brien yang menyatakan bahwa :

Keinginan saja tidak cukup sebagai prasyarat dalam pembentuk Sistem Informasi Manajemen. Prasyarat utama adalah adanya sebuah organisasi dengan manajemen yang layak dalam memanfaatkan informasi yang diberikan oleh sistem. Sistem Informasi Manajemen tidak akan terjadi sekalipun diberi lingkungan yang tepat. Sebaliknya, lingkungan termasuk sistem komputer, staff technical yang mampu, motivasi dan semangat kerja serta kondisi yang menguntungkan lainnya, dapat menentukan keberhasilan Sistem Informasi Manajemen dalam sebuah organisasi (James O’Brien,1970:12).

 

Pada tahun 2009, Ditresnarkoba Polda DI.Yogyakarta berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka Nur Ismulyono,seorang warga Sleman yang juga merupakan bagian dari kelompok pengedar narkotika di wilayah Yogyakarta. Dengan jumlah barang bukti narkotika yang cukup besar, jaringan pengedar narkotika itu telah melakukan peredaran gelap narkotika keberbagai kalangan masyarakat tanpa harus bertemu secara langsung dengan para pembelinya. Polisi berhasil mengurai mata rantai peredaran gelap narkotika ini yang ternyata juga melibatkan sindikat kelompok pengedar narkotika lainnya. Fenomena inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap strategi Ditresnarkoba Polda DI.Yogyakarta dalam melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika melalui analisis jaringan komunikasi guna menentukan peranan serta posisi para pelakunya.

 

1.2            Perumusan Permasalahan

“Bagaimana implementasi teknologi kepolisian melalui strategi analisis jaringan komunikasi dalam menemukan keterkaitan antara para pelaku pada pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda DI.Yogyakarta”. Dari rumusan permasalahan diatas, penulis mencoba merumuskannya kedalam beberapa persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

  1. Bagaimana gambaran umum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika  di wilayah hukum Polda DI.Yogyakarta ?
  2. Bagaimana penggunaan teknologi Kepolisian dalam menganalisa jaringan komunikasi pada kasus narkotika dengan tersangka Nur Ismulyono Als.Malek?
  3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Ditresnarkoba Polda DI.Yogyakarta dalam menggunakan teknologi Kepolisian guna pengungkapan tindak pidana narkotika ?

 

1.3            Tujuan Penelitian

  1. Untuk memperoleh gambaran analisis jaringan komunikasi dan hambatan yang ditemukan dalam memetakan peran dari para pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda DI.Yogyakarta.
  2. Untuk menunjukkan cara kerja dari analisis jaringan komunikasi  dalam membantu menemukan posisi pelaku guna pengungkapan tindak kejahatan narkotika pada kasus dengan tersangka Nur Ismulyono Als.Malek yang terjadi di wilayah hukum Polda DI.Yogyakarta.
  3. Menjelajahi kemungkinan pemetaan jaringan narkotika yang lebih besar lagi melalui pengembangan analisis jaringan komunikasi sebagai upaya dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya pada jaringan-jaringan antar pulau maupun sindikat internasional.

 

1.4            Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

  1. Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai teknologi kepolisian melalui realitas penerapan konsep maupun teori sistem informasi yang lebih mendalam mengenai analisis jaringan komunikasi dalam mengungkap pola hubungan dan peranan para pelaku tindak pidana narkotika sebagai sebuah upaya hukum berupa penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  1. Bagi masyarakat luas

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai penggunaan teknologi kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana narkotika sebagai salah satu upaya dalam memberantas penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika agar masyarakat dapat membantu Polri dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang terjadi disekitar lingkungannya.

  1. Bagi penulis

Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai pentingnya penggunaan teknologi kepolisian dalam membantu tugas penyelidikan dan penyidikan Polri.

 

1.5            Sistematika Penulisan

              Dalam rangka memperoleh gambaran singkat tentang penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan mengenai sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

 

Bab I          Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian ini. Selain itu, dijelaskan pula mengenai permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II         Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang kepustakaan penelitian yang merupakan penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa. Disamping itu, diuraikan pula mengenai kepustakaan konseptual yang terdiri dari teori dan konsep yang digunakan penulis dalam membahas data yang diperoleh dalam penelitian guna menjawab persoalan dalam  perumusan masalah.

 

Bab III        Rancangan Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Kemudian dijelaskan pula mengenai sumber data/informasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab IV       Hasil Penelitian

Pada bagian ini, penulis menguraikan hasil penelitian yang dilakukan di Ditresnarkoba Polda DI.Yogyakarta. Dimulai dari gambaran umum, kemudian kronologis kasus pengungkapan tindak pidana narkotika dengan tersangka Nur Ismulyono als.Malik dan analisis jaringan komunikasi pada kasus tersebut serta hambatan yang dijumpai pada penggunaan teknologi kepolisian.

Bab V        Pembahasan

Bab ini merupakan materi pembahasan dari persoalan yang telah diajukan pada Bab I. Pembahasan ini dimulai dari gambaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda DI.Yogyakarta, penggunaan teknologi kepolisian pada kasus pengungkapan tindak pidana narkotika dengan tersangka Nur Ismulyono als.Malik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi kepolisian oleh Ditresnarkoba Polda DI.Yogyakarta.

Bab VI       Penutup

Bab ini merupakan penutup yang memberikan point-point kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan yang ada serta saran dari penulis terhadap hasil penelitian ini.


                   [1] Departemen Pertahanan RI, Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, 2003,hal 45. Download Internet http://www.dephan.go.id/buku_putih/bukuputih.pdf  pada tanggal 12 Januari 2011 pukul 09.25 WIB.

                   [2] Abdul Mun’im Idris, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan,Edisi Revisi, Sagung Seto Jakarta 2008, hal 234.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on September 26, 2011, in Narkoba, Perkembangan Kepolisian. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM POLDA DI.YOGYAKARTA.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: