Penugasan Hukum Pidana Internasional

Soal :

  1. Jelaskan 3 (tiga) definisi Hukum Pidana Internasional ( menurut Edward, Bassiouni R. Nanda, George Scfavarzenberger dan Roling)! Jelaskan perbedaannya !
  2. Jelaskan apa yang dimaksud aspek substansif & aspek prosedural dari Hukum Pidana Internasional menurut Bassioumi!
  3. Jelaskan karakteristik / ciri “Transnational Crimes” & ” International Crimes”
  4. Mengapa karakteristik HPI dalam kedudukan substantif memiliki fungsi ganda dan apakah penegakan HPI unik ? Jelaskan!
  5. Mengapa HPI memisahkan diri dari Hukum Internasional dan menjadi disiplin ilmu tersendiri?


Jawaban :
1. 4 (empat) definisi Hukum Pidana Internasional:
• Menurut Edward M. Wise, pengertian HPI meliputi 3 (tiga) topik, yaitu :
a. Topik I, adalah mengenai kekuasaan mengadili dan pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing.
b. Topik II, adalah mengenai prinsip-prinsip hukum publik internasionalyang menetapkan kewajiban pada negara-negara yang dituangkan di dalam Hukum Pidana Nasional atau di dalam hukum Acara Pidana Nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban Internasional tersebut meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi seseorang tersangka atau untuk menuntut dan menjatuhi pidana terhadap beberapa tindak pidana internasional.
c. Topik III, adalah mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian Hukum Pidana Internasional termasuk imtrumen-instrumen yang mendukung penegakan hukum Pidana Internasional tersebut. Termasuk di dalamnya adanya keharusan satu Mahkamah Internasional dengan kelengkapannya, hakim dan jaksa penuntut umum.

• Menurut Bassiouni:
“International Criminal Law is a product of the convergence of two different legal disdplines which have emerged and developed along different paths to become complementary and coextensive. They are: the criminal law aspects of international law and the international aspects ofnational criminal law”. Hukum pidana intemasional adalah suatu hasil pertemuan pemildran dua disiplin hukum yang telah muncul dan herkembang secara herbeda serta sating melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum mi adalah aspek-aspek hukum pidana dan hukum internasional dan aspek-aspek internasiunal dan hukum pidana.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa, “A study of the origins and development of the criminal aspects of international law reveals that it deals essentially with substantie international criminal law or international crimes.” suatu studi mengenai asal mula dan perkembangan aspek-aspek pidana dari hukum Internasional, pada hakikatnya rnengungkapkan bahwa hal itu berkaitan dengan substansi hukum pidana intemasional atau kejahatan-kejahatan internasional.

• Menurut Roling
Hukum Pidana Internasional adalah the law which determines what mtional criminal law will apply to offences actually committed ofthey contain an international (Rolling, 1979: 169), (Hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya).

• Menurut George Schwarzenberger
Hukum pidana Internasional, memiliki 6 (enam) pengertian sebagai berikut:
a. Pengertian pertama: International criminal law in the meaning of the teritorial scope of minidpal criminal law (Hukum pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional), yaitu meliputi lingkup tindak pidana yang melanggar kepentingan masyarakat Internasional, akan tetapi kewenangan melaksanakan penangkapan, penahanan dan peradilan atas
pelaku-pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut. Subyek hukum internasional tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum Internasional, metainkan ditetapkan secara bebas dan dipandang dapat memberlakukan hukum pidana nasional terhadap subyek hukum tersebut. Bahkan, lingkup berlakunya hukum pidana nasional atau ytirisdiksi
kriminal tersebut dapat diperluas atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya atau orang asing di luar batas teritorial negara yang bersangkutan.
b. Pengertian kedua: International criminal law in the meaning of internationally prescribed munidpal criminal law (Hukum pidana internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional). Peristiwa-peristiwa tindak pidana dimana suatu negara yang terikat pada hukum internasional berkewajiban memperhatikan sanksi-sanksi atas tindakan perorangan sebagaimana ditetapkan di dalam hukum
pidana nasionalnya. Kewajiban-kewajiban ini dapat terjadi dan berasal dari perjanjian-perjanjian internasional atau dari kewajiban-kewajiban negara-negara yang diatur di dalam hukum kebiasaan internasional.
c. Pengertian ketiga: International criminal law in the meaning of internationally authorized municipal criminal law (Hukum pidana Internasional dalam hukum pidana nasional). Ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan atas negara nasional untuk mengambil tindakan atas tindak pidana tertentu dalam batas yurisdiksi kriminilnya dan memberikan kewenangan pula kepada negara nasional untuk menerapkan
yurisdiksi kriminil di luar batas teritorialnya terhadap tindak pidana tertentu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional. Tindak pidana tertentu menurut hukum internasional ini adalah piracy dan war crimes.
d. Pengertian keempat: International criminal law in the meaning of rnunicipalcriminal law common to dvilized nations (Hukum pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab). Hukum pidana nasional yang secara minimal dapat memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi hak untuk hidup, kemerdekaan dan hak pemilikan dari warganya atau warga negara asing, apabila hukum pidana nasional tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai subyek tersebut di atas, maka hukum pidana nasional tersebut belum memenuhi standar sebagai hukum bangsa yang beradab.
e. Pengertian kelima: International criminal law in the meaning of intern ational cooperation in the administration of munidpal criminal justice (Hukum pidana Internasional dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional). Semua aktivitas atau kegiatan penegakan hukum pidana nasional yang memerlukan kerjasama antara negara balk yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pengertian ini
berkaitan erat dengan pengertian pertama. Bila setiap negara masih mengakui yurisdiksi teritorial hukum pidana nasional suatu negara, maka setiap penanggulangan tindak pidana yang bersifat transnasional atau intemasional dengan sendirinya hampir tidak dapat dilaksanakan tanpa
bantuan atau kerjasama antara negara satu dengan lainnya. Bentuk kerjasama dalam praktek hukum Intemasional adalah ekstradisi.
f. Pengertian keenam: International criminal law in the material sense of the world (Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materiil). Obyek pembahasan dan hukum pidana internasional yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai tindak pdana internasional dan merupakan pelanggaran atas dejttre gentium, seperti : piracy, agresi, kejahatan perang, genocide dan lalu lintas ilegal perdagangan narkotika dan money laundring.

Perbedaan dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut:
• Edward M. Wise memberikan definisi yang paling luas dan tidak kaku,
bahkan sudah merupakan kesepakatan masyarakat internasional yang
diatur melalui beberapa konvensi imternasional yang berlaku sampai
saat ini.
• Bassiouni secara langsung memberikan arti dan peranan serta relevansi
disiplin dua cabang ilmu hukum (hukum pidana nasional dan hukum
internasional).
• Roling membedalan 3 (tiga) tipe hukum, namun tidak dapat dipisahkan
dan bergantung satu sama lain.
• George Schwarzenberger sebenarnya tidak memberikan definisi, melainkan
memberi 6 (enam) pengertian tentang HPI.
Menurut Bassiouni, hukum pidana internasional adalah suatu hasil pertemuan pemildran dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasioml dan aspek-aspek internasional dan hukum pidana. Selanjutnya, dikatakan bahwa suatu studi mengenai asal mula dan perkembangan aspek-aspek pidana dari hukum Internasional, pada hakikatnya mengungkapkan bahwa hal itu berkaitan dengan substansi hukum pidana internasional atau kejahatan-kejahatan internasional.
Berdasarkan definisi pertama hukum pidana internasional di atas, menunjuk pada apa yang disebut komponen substantif hukum pidana internasional (substantive component of international crimiml law) atau yang disebut “international crimetf’ atau kejahatan internasional atau tindak pidana internasional,
Definisi kedua hukum pidana internasional menunjuk pada komponen prosedural atau procedural component yakni metoda aplikasi hukum pidana internasional.
Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW COMPONENTS

SUBSTANTIVE

PROCEDURE

The criminal law aspect of international law
International Conventions (TDC)’)
Lnternational Crimes (ICC Ruls)

The international aspect of the National criminal law.
(l)PasalllUUD45
(2)UU no 1 /1979 ttg Ekstradisi;
(3) Mutual Legal Assistance in criminal matters
dengan negara lain;
(4)KUHAP(pasal86)
(5) UU Ratifikasi Konvensi anti Penyiksaan
Konvensi Anti Diskriminasi

3. Karakteristik / ciri “Transnational Crimes” & ” International Crimes”: Karakteristik pidana International Crimes, terdiri dari:
a. Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime or a crime under international law (pengakuan secara eksplisit tindakan-tindakan yang dipandang sebagai tindak pidana berdasarkan hukum internasional).
b. Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecurs, punish, or the like (pengakuan secara implisit sifat-sifat pidana dan tindakantindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuh hukuman atau pidananya).
c. Criminalization of the proscribed conduct (kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu).
d. Duty or right to prosecure (kewajiban atau hak untuk menuntut).
e. Duty or right to extradate (Kewajiban atau hak mengekstradisi).
f. Duty or right to punish the proscribed conduct (Kewajiban atau hak untuk
memidana tindakan tertentu.
g. Duty or right to cooperate in prosecution punishment including judicial assistance in penal proceeding(Kewajiban atau hak untuk bekerjasama di dalam penuntutan, pemidanaan termasuk bantuan judisial di dalam proses pemidanaan).
h. Establishment of a criminal jurisdictional basis (Penetapan suatu dasar-dasar yurisdiksi kriminal).
i. Reference to the establishment of an international criminal courts (referensipembentukan suatu pengadilan pidana internasional).
j. Elimination of the defence of superior order (penghapusan alasan-alasan perintah atasan (Bassiouni, 1986:3).
4. Karakteristik HPI dalam kedudukan substantif memiliki fungsi ganda karena HPI harus mengandung unsur-unsur transnasional atau intemasional yaitu :
1) Unsur internasional, termasuk ke dalam unsur:
• Ancaman secara langsung atas perdamalan dan keamanan di dunia (direct threat to world peace and security).
• Ancaman secara tidak langsung atas perdamalan dan keamanan di dunia (indirect threat to ihe world peace and security).
• Menggoyahkan perasaan kemanusiaan (shocking to the condence of
• humanity).
2) Unsur Transnasional, termasuk ke dalam unsur:
• Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dan satu negara (conduct offecting more than one state).
• Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dan lebih satu negara (conduct induding or affecting citizens of more than one state).
• Sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara (means and methods tranced national boundaries).
Dalam proses penegakannya HPI juga bersifat unik, karena harus memenuhi persyaratan yang penanganannya harus secara internasional terhadap pelaku International Crimes (IC) dimaksud. Setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili pelaku International Crimes IC) tersebut dimanapun kejahatan itu dilakukan. Oleh karena itu dalam penegakan HPI dibutuhkan kerjasama antara negara-negara untuk melakukan penanggulangan (cooperation of states necessary to enforce).
5. HPI memisahkan diri dari disiplin ilmu Hukum Laut dan menjadi ilmu Hukum Internasional, hal ini disebabkan pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana Internasonal serta kebutuhan pengaturannya. Hal ini diawali oleh sejarah panjang mengenai perang dan tindak pidana yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat Internasional modern.
Pada tahun 1927, Liga Bangsa-Bangsa telah menintis dalam sejarah Hukum Pidana Internasional dengan menetapkan perang agresi atau a war of agression merapakan International crime. Pernyataan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tersebut merupakan awal dari penyusunan kodifikasi dalam bidang Hukum Pidana Internasional.
Perang Dunia II telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota Liga Bangsa-Bangsa tersebut. Peristiwa tersebut memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasilonal. Pada tahun 1947masalah pembentukan Mahkamah Pidana Intemasional diserahkan kepada International Law Commission (ILC) yang terdiri dan kelompok ahli hukum terkemuka dan seluruh negara, yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertugas menyusun suatu kodifikasi Hukum Pidana Internasional Beberapa tindak pidana tersebut di atas, antara lain: agresi, kejahatan perang, pembasmian etnis tertentu (genocide), pembajakan di laut (piracy), penculikan (kidnapping), narkotika, money laundering sudah termasuk dalam tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat Internasional. Masyarakat Intemasional yang tergabung dalam wadah Perserikatan BangsaBangsa (PBB) mengakui bahwa perkembangan tindak pidana lintas batas teritorial tersebut semakin mempertinggi tingkat kesulitan kerjasama antara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.
Oleh karenanya menjadi rangsangan bagi para pakar hukum Internasional untuk mengadakan penelitian terhadap semakin meningkat perkembangan tindak pidana Internasional. Hasil penelitian tersebut dibukukan oleh para pakar hukum Intemasional yaitu:
1) Friedrick Meili dengan judul buku: Lehrbuch des Intemationalen
Strapechts un Strafprozessrechts (Zurich, 1910).
2) Mueller R. Wise dengan judul buku: International Criminal Law(1965).
3) Bassiouni R. Nanda dengan Judul buku: A Treatise on International Criminal Law (1973) dan International Criminal LawVoI 1-111(1986).

Dari ketiga buku tersebut, menyebutkan bahwa Hukum Pidana Intemasional rnerupakan cabang ilmu hukum yang sangat baru dalam disiplin ilmu hukum.
Selain hal-hal di atas Hukum Pidana Internasional dapat diterima sebagai suatu disiplin hukum yang relatif sangat baru, sebab telah memenuhi syarat,yaitu memiliki asas-asas dan kaidah-kaidah yang ditaati oleh masyarakat intemasional serta memiliki lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu di dalam kenyataan rnasyarakat.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Maret 14, 2011, in Makalah Lepas, Perkembangan Kepolisian. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada Penugasan Hukum Pidana Internasional.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: