KERJASAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN

Dosen PTIK

I. BENTUK KERJASAMA INTERNASIONAL
Kerjasama penanggulangan kejahatan antar negara sangat dibutuhkan karena pelaku kejahatan akan selalu berupaya untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum dengan berbagai cara antara lain, melarikan diri ke negara lain bersama dengan hasil kejahatannya, sedangkan di pihak lain penegak hukum khususnya kepolisian suatu negara mempunyai kewenangan hanya terbatas di wilayah yurisdiksi negaranya. Mengingat permasalahan dalam penyidikan tersebut, disadari bahwa betapa sangat penting adanya kerjasama antara negara atau kerjasama kepolisian dalam memberantas kejahatan.
Dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disepakati bahwa bentuk kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional, meliputi :
– Exchange of Criminal Information and Intelligence (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan),
– Extradition (Ekstradisi),
– Mutual Legal Assistance in Criminal Matters / MLA (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana),
– Transfer of Criminal Proceeding (Pemindahan Proses Hukum Suatu Perkara Pidana),
– Transfer of Sentenced Person (Pemindahan Narapidana),
– Joint Investigation (Penyidikan Bersama),
– Joint Operation (Operasi Bersama) dan lain-lain.

II INTERPOL Notices
Salah satu tugas Sekjen ICPO-Interpol adalah menerbitkan dan mengedarkan kepada negara anggota informasi-informasi yang bermanfaat untuk diketahui atau untuk diambil tindakan guna pencegahan dan pemberantasan kejahatan, baik berupa notices maupun laporan yang didistribusikan melalui sistem I-24/7 yang meliputi :

1) Red Notice
Red Notice (Wanted Person) yaitu permintaan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan untuk diekstradisikan.
2) Blue Notice
Blue Notice (Inquiry) yaitu permintaan bantuan untuk melokalisir dan pengawasan pelaku kejahatan.

3) Green Notice
Green Notice (Warning) yaitu informasi mengenai residivis/sindikat yang perlu diwaspadai.
4) Yellow Notice
Yellow Notice (Missing Person) yaitu permintaan pencarian untuk orang hilang.
5) Black Notice
Black Notice (Unidentified Body) yaitu permintaan informasi mengenai identitas mayat yang tidak dikenal dan diduga orang asing.

6) Orange Notice
Orange Notice (Security Alert) yaitu informasi tentang peringatan kepada polisi, institusi dan organisasi internasional tentang ancaman potensial, seperti senjata tersembunyi, paket bom dan bahan berbahaya lainnya.
7) Interpol-United Nations Special Notice
Interpol-United Nations Special Notice yaitu informasi tentang kelompok atau individu yang menjadi target PBB atas pemberian sanksi kepada Al Qaeda dan Taliban

III. EKSTRADISI
1. Pengertian
Ekstradisi menurut UU RI No. 1 tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya.
Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (trety) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2)

2. Dasar Hukum
Permintaan ekstradisi didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu :
a. Perundang-undangan nasional.
b. Perjanjian ekstradisi
c. Perluasan konvensi internasional
d. Tatakrama internasional.

3. Azas-Azas Umum Ekstradisi
a. Azas Double Criminality (asas kejahatan rangkap)
Maksud azas ini adalah perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan. Namun demikian, ekstradisi terhadap kejahatan yang tidak tersebut dalam daftar kejahatan dapat juga dilakukan atas dasar “kebijaksanaan” oleh negara Diminta (Pasal 4 ayat 1 dan 2).
b. Penolakan terhadap permohonan Ekstradisi
– Azas bahwa jika suatu kejahatan tertentu oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak. Namun terhadap kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan (Pasal 5 ayat 1 dan 3).
– Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. Penyimpangan terhadap azas ini dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili ditempat dilakukannya kejahaan (Pasal 7 ayat 1 dan 2).
– Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan semuanya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 8).
– Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 9).
– Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (Non bis in idem) (Pasal 10).
– Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluaesa (Pasal 12).
– Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain dari pada untuk kejahatan maka ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujui (Pasal 15).

4. Siapa Yang Dapat Diekstradisi ?
Ekstradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan, dengan syarat tambahan :
a. Orang tersebut harus dalam pencarian oleh petugas hukum dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan suatu pelanggaran dan belum diadili atau karena orang tersebut telah terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
b. Orang tersebut harus bukan warganegara dari negara yang diminta untuk mengekstradisi.

5. Bagaimana Ekstradisi Dapat Diberikan ?
Ekstradisi dapat diberikan terhadap pelanggaran hukum sebagai berikut :
a. Suatu kejahatan biasa.
b. Pelanggaran fiskal, militer dan politik tidak termasuk dalam tipe pelanggaran hukum dimaksud.
c. Suatu pelanggaran hukum baik oleh negara peminta atau yang diminta.
d. Asas warganegara sendiri tidak dapat diekstradisikan.
e. Pelanggaran sebelumnya tidak terlebih dulu dari pelanggaran hukum yang sama
f. Tidak kadaluarsa menurut ketentuan undang-undang negara peminta atau yang diminta.
g. Khusus untuk Indonesia, berdasarkan pasal 2 UU Ekstradisi RI, kejahatan tersebut harus merupakan “Serious enough to warrant”.
h. Asas penolakan permintaan ekstradisi bila perkara sedang dalam pemeriksaan.

6. Prosedur Ekstradisi
Terdapat 2 (dua) aspek dalam ekstradisi yaitu :
a. Adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan menyerahkan kepada pemerintah negara lain.
b. Langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan bahwa si pelanggar ditahan baik untuk dituntut maupun untuk menjalani hukuman merupakan tanggung jawab badan peradilan dan menunjukan bahwa orang tersebut memang sah menurut hukum yang berlaku di negara pemberi ekstradisi.

7. Peranan NCB-Interpol Indonesia Dalam Proses Ekstradisi
a. Hakim/ Badan Peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara meminta bantuan kepada NCB-Interpol Indonesia untuk mengedarkan perintah penangkapan secara internasional dengan maksud untuk dimintakan ekstradisi atas orang yang dicari.
b. NCB-Interpol Indonesia meneruskan permintaan tersebut kepada Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol dengan mengisi formulir secara lengkap tentang identitas orang yang dicari (nama, tempat/tanggal lahir, nomor paspor, pasphoto alamat, nomor telepon, dll) serta keterangan lainnya.
c. Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol mengirimkan permintaan dalam bentuk dokumen yang disebut “Red Index Wanted Noticed” kepada seluruh negara anggota ICPO-Interpol. Notice tersebut dapat dianggap sebagai surat perintah penangkapan internasional.
d. Kepolisian yang menerima notice tersebut membantu mencari orang tersebut dan bila diketemukan berada di negaranya segera memberitahukan kepada Sekretariat NCB-Interpol dan NCB negara yang meminta.
e. NCB-Interpol Indonesia segera memberitahukan kepada Kehakiman/ Badan Peradilan negaranya dan mengirimkan permintaan penahanan sementara sambil menunggu permintaan ekstradisi.
f. Apabila orang yang dicari tersebut telah ditahan dan dalam proses ekstradisi, maka NCB-Interpol Indonesia harus menyampaikan laporan ke Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol untuk mencabut Red Wanted Notice orang tersebut.

8. Disguished Extradition
Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada dasar hukum sebagaimana tersebut diatas. Bila terjadi suatu permintaan ekstradisi dimana tidak sesuai dengan dasar hukum tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar suatu sikap tata cara suatu negara terhadap negara lain baik untuk kepentingan timbal balik atau sepihak. Praktek ekstradisi dengan tata cara seperti ini disebut “Disguished Extradition” atau ekstradisi terselubung.

9. Perjanjian Bilateral Dalan Bidang Ekstradisi
Perjanjian Ekstradisi yang telah dihasilkan Pemerintah Indonesia dengan negara lain adalah sebagai berikut :
a. Perjanjian Ekstradisi RI – Malaysia yang diratifikasi dengan UU No. 9 Tahun 1974
b. Perjanjian Ekstradisi RI – Philipinan yang diratifikasi dengan UU No. 10 Tahun 1976
c. Perjanjian Ekstradisi RI – Thailand yang diratifikasi dengan UU No. 2 Tahun 1978
d. Perjanjian Ekstradisi RI – Australia yang diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 1994
e. Perjanjian Ekstradisi RI – Hongkong yang diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 2001
f. Perjanjian Ekstradisi RI – Korea Selatan yang diratifikasi dengan UU No ……. Tahun ………….
g. Perjanjian Ekstradisi RI – Singapura (belum diratifikasi)

10. Daftar Kejahatan Yang Dapat Diekstradisikan
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terdapat 32 jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan yaitu :
– Pembunuhan
– Pembunuhan yang direncanakan
– Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
– Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
– Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan atau perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu kawin.
– Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
– Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
– Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
– Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
– Penculikan dan penahanan melawan hukum
– Perbudakan
– Pemerasan dan pengancaman
– Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
– Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
– Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
– Sumpah palsu.
– Penipuan
– Tindak pidana berhubungan dengan kebangkrutan.
– Penggelapan
– Pencurian, perampokan
– Pembakaran dengan sengaja
– Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja
– Penyelundupan
– Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.
– Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
– Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
– Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk pemberontak.
– Pembajakan laut.
– Pembajakan udara, kejahatan enerbangan dan kejahatan terhadap sarana/ prasaranan penerbangan.
– Tindak pidana korupsi.
– Tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
– Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

11. Tahapan Dalam Ekstradisi
Melihat proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya peyerahan pelaku kejahatan dari Negara Diminta kepada Negara Peminta, ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu tahap Pra Ekstradisi, Proses Ekstradisi dan Pelaksanaan Ekstradisi.
a. Pra Ekstradisi. Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah awal yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (provisional arrest). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui Interpol tetapi ada juga negara, sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya, mengharuskan penyampaian permintaan penangkapan dan penahanan melalui saluran diplomatik. Setelah orang yang dicari dapat ditangkap dan ditahan baru Negara Peminta mengajukan permintaan ekstradisi.
b. Proses Ekstradisi. Setelah Negara Diminta menerima permintaan ekstradisi dari Negara Peminta, Proses ekstradisi baru Negara Diminta memproses permintaan ekstradisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di Negara Diminta. Hasil akhir dari proses ekstradisi tersebut adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat / tidak diekstradisikan atau apakah permintaan ekstradisi dari Negara Peminta dikabulkan / ditolak. Dilihat dari proses ekstradisi di beberapa negara, yang berwenang memutuskan permintaan ekstradisi dikabulkan atau ditolak ada badan yudikatif (Hakim / Pengadilan) dan ada juga badan eksekutif (Raja / Presiden / Menteri). Di Indonesia yang memutuskan seseorang dapat diekstradisikan atau tidak adalah badan eksekutif yaitu : Presiden. Penetapan Pengadilan hanyalah salah satu pertimbangan bagi Presiden.
c. Pelaksanaan Ekstradisi. Setelah diputuskan bahwa Permintaan ekstradisi dikabulkan, dengan demikian berarti Keputusan tersebut harus dilaksanakan atau dieksekusi. Untuk kelancaran pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan pelaku kejahatan dari pihak Negara Diminta kepada Negara Peminta perlu pengaturan mengenai tempat, tanggal dan waktunya dilaksanakan penyerahan, siapa pejabat yang menyerahkan dan menerima serta saksi, pengamanan dan administrasi pelaksananaan. Setiap pejabat atau petugas yang terlibat dalam pelaksaan tersebut perlu dikonfirmasikan terlebih dahulu mengenai kesiapan dan kesediaannya.

12. Prosedur Ekstradisi Di Indonesia
Dalam UU Ekstradisi No. 1 / 1979 telah diatur mengenai prosedur permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Indonesia dan prosedur permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia.
a. Permintaan Ekstradisi Kepada Pemerintah Indonesia.
Prosedur berarti urutan – urutan yang harus ditempuh apabila negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Indonesia. Sebagaimana telah di kemukakan pada butir 2 di atas, bahwa dalam proses ekstradisi ada tiga tahap dan setiap tahap telah ditentukan prosedur yang dapat atau harus ditempuh. Sesuai dengan tahapan tersebut dalam Undang-Undang Ekstradisi telah diatur mengenai prosedur permintaan penahanan, permintaan ekstradisi dan prosesnya serta prosedur penyerahan sebagai berikut :
1) Permintaan Penahanan (Provisional Arrest). Permintaan penahanan atas seseorang dari pejabat yang berwenang negara lain disampaikan kepada Kapolri atau Jaksa Agung melalui Interpol atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram (Psl 19 ayat 1). Selanjutnya atas dasar tersebut, Kapolri atau Jaksa Agung dapat memerintahkan bawahannya untuk melakukan penahanan (Psl 18 ayat 1). Jika penahanan telah dilakukan maka segera diberitahukan kepada Negara Peminta (Psl 20).
2) Permintaan Ekstradisi. Negara Peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman RI. Dalam hal belum ada Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Negara Peminta, Menteri Kehakiman RI mengajukan kepada Presiden (Psl 22 ayat 2). Tetapi jika sudah ada perjanjian, bila permintaan tersebut telah memenuhi persyaratan, Menteri Kehakiman RI mengirim surat permintaan tersebut kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan (Psl 24). Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Polri, berkas ekstradisi diajukan kepada Kejaksaan Negeri (Psl 26). Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, Kejaksaan Negeri harus sudah mengajukannya kepada Pengadilan Negeri Psl 27). Selanjutnya Pengadilan Negeri mengadakan sidang (Psl 32) dan mengeluarkan Penetapan Pengadilan dapat tidaknya orang tersebut diekstradisikan (Psl. 33 ayat 1). Jika ada barang bukti yang diminta oleh Negara Peminta untuk disita (Psl 42), dalam penetapan pengadilan harus dinyatakan dapat tidaknya diserahkan (Psl 43). Penetapan Pengadilan beserta semua surat terkait diserahkan kepada Menteri Kehakiman RI (Psl. 33 ayat 2). Kemudian Penetapan Pengadilan beserta pertimbangan dari Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Presiden untuk memperoleh keputusan (Psl. 36 ayat 1). Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan (Psl. 36 ayat 2). Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada Negara Peminta oleh Menteri Kehakiman RI (Psl. 36 ayat 4) dan Menteri Luar Negeri RI, Jaksa Agung dan Kapolri (Psl. 38).
3) Penyerahan Orang Yang Diekstradisikan. Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Pejabat Negara Peminta mengenai tempat, tanggal dan waktu penyerahan dilaksanakan (Psl 40) termasuk barang bukti yang disita, jika ada.

b. Permintaan Ekstradisi Dari Pemerintah Indonesia
Menurut pasal 44, jika ada tersangka atau terpidana berada di negara lain, Kapolri atau Jaksa Agung dapat meminta kepada Menteri Kehakiman untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain atas nama Presiden melalui saluran diplomatik. Jika Negara Diminta mengabulkan permintaan ekstradisi, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada Instansi yang berwenang (Psl. 45). Tatacara penyerahan dan penerimaan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Psl. 46).

13. Implementasi Ekstradisi Di Indonesia
Indonesia telah mempunyai pengalaman dalam ekstradisi baik sebagai Negara Diminta maupun sebagai Negara Peminta. Sebagai Negara Diminta, Pemerintah Indonesia telah mengekstradisikan dua orang pelaku kejahatan dan meminta ekstradisi kepada negara lain sebanyak empat kali. Pengalaman tersebut akan dikemukakan berikut ini, mulai dari penahanan sampai dengan penyerahan.

a. Permintaan Ekstradisi Kepada Pemerintah Indonesia
Sebagai Negara Diminta, Pemerintah Indonesia telah memperoses permintaan ekstradisi dari Pilipina atas tersangka WN Amerika Serikat, pelaku kejahatan perkosaan dan tersangka WN Jerman, teroris / penyeludupan senjata api dan amunisi serta permintaan ekstradisi dari Australia atas tersangka WN Australia, pelaku kejahatan penipuan. Proses permintaan ekstradisi dilakukan sebagai berikut :
1) Surat Permintaan Penahanan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Pilipina dan Australia, pelaku kejahatan yang mereka cari berada di Indonesia di suatu tempat di Indonesia. Atas dasar tersebut, surat permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan (termasuk permintaan penyitaan barang bukti, jika diperlukan) diajukan melalui Interpol dengan menyampaikan informasi, data dan dokumen sebagai berikut :
– Identitas orang yang dicari (nama lengkap dan alias, tempat / tanggal lahir, kewarga negaraan, no. paspor, foto, sidik jari dan cirri-ciri).
– Uraian singkat kejahatan yang telah dilakukan.
– Ancaman Hukuman.
– Copy Surat Perintah Penahanan (surat Perintah Penyitaan bila diperlukan).
– Informasi keberadaan.
– Pernyataan bahwa apabila sudah ditangkap, permintaan ekstradisi akan segera diajukan melalui saluran diplomatik.

2) Penangkapan dan Penahanan. Sesuai dengan UU Ekstradisi (psl. 18 dan 19), UU Tentang Polri, KUHAP dan Surat permintaan dari Negara Peminta serta Surat Set NCB-Interpol Indonesia, Penyidik Polri (Breskrim Polri / Polda) dapat melakukan penangkapan dan penahanan dengan membuat Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan serta Surat Perintah dan Berita Acara Penahanan. Segera setelah dilakukan penahanan, Penyidik Polri memberitahukan kepada Set NCB-Interpol Indonesia untuk diinformasikan kepada Negara Peminta, Kapolri, Kedubes negara terkait, Deplu, Dep Kum HAM dan Kejagung RI. Bentuk surat permintaan penangkapan dan penahanan dari negara dapat berupa : Surat Biasa, Telegram (Diffusion Interpol) dan atau Interpol Red Notice (terlampir).

3) Perpanjangan Penahanan (Psl. 35). Penahanan awal biasanya dilakukan oleh Polri selama 20 hari. Setelah dilakukan penahanan 20 hari, perpanjangan penahanan atas orang tersebut dapat dilakukan setiap 30 hari dengan syarat jika :
– Permintaan ekstradisi dari negara peminta belum diterima sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian.
– Belum ada penetapan Pengadilan.
– Sudah Penetapan Pengadilan tetapi Menteri Kehakiman memerlukan keterangan tambahan dari Negara Peminta (Psl 36 ayat 3).
– Ada permintaan ekstradisi dari negara lain dan Presiden belum memberikan keputusan.
– Permintaan ekstradisi sudah dikabulkan oleh Presiden tetapi belum dapat dilaksanakan.
Jika penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri, permohonan perpanjangan penahanan diajukan oleh Penyidik Polri kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri mengajukan kepada Pengadilan Negeri. Jika penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri maka yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan adalah Kejaksaan.
4) Pembebasan (Psl. 34). Mengenai pembebasan orang yang diminta ekstradisi diatur dalam pasal 21, 34 dan 40. Pembebasan harus dilakukan jika :
– Permintaan ekstradisi tidak diterima sampai dengan waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan Perjanjian Ekstradisi.
– Diperintahkan oleh Pengadilan.
– Perpanjangan penahanan ditolak Pengadilan.
– Presiden menolak permintaan ekstradisi.
– 30 hari setelah ditentukan waktu penyerahan, Negara Peminta tidak mengambilnya.

5) Surat Permintaan Ekstradisi. Setelah mendapat informasi dari Indonesia mengenai penangkapan dan penahanan orang yang dicari, Negara Peminta harus segera mengajukan permintaan ekstradisi. Surat permintaan ekstradisi secara tertulis harus sudah diterima Pemerintah Indonesia (Deplu) sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Indonesia (tidak ada perjanjian), dengan dilampiri persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian atau UU Ekstradisi No. 1 / 1979 yaitu :
a) Terpidana (Psl. 22 ayat 3):
– Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (asli atau salinan otentik).
– Keterangan Identitas dan Kewarganegaraan.
– Surat Perintah Penahanan (asli / otentik) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta.
b) Tersangka (Psl 22 ayat 4):
– Surat Perintah Penahanan (asli / otentik) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta.
– Uraian lengkap kejahatan yang dilakukan.
– Teks / isi ketentuan hukum yang diterapkan termasuk ancaman hukuman.
– Keterangan saksi di bawah sumpah.
– Keterangan Identitas dan Kewarganegaraan.
– Permohonan penyitaan barang bukti (jika diperlukan).
Berkas persyaratan tersebut adalah lampiran dari Surat Permintaan Ekstradisi yang dilegalisir oleh pejabat dari institusi yang berwenang dan kemudian disegel. Biasanya permintaan ekstradisi dan lampirannya dibuat dalam bahasa negara peminta (asli) dan diterjemahkan ke dalam bahasa Negara Diminta atau bahasa Inggris atau seseuai perjanjian. Setelah menerima permintaan ekstradisi, Menteri Kehakiman mengecek apakah persyaratan telah dipenuhi. Jika telah sesuai dengan ketentuan, Menteri Kehakiman meneruskan berkas aslinya termasuk terjemahannya kepada Kapolri dan meminta untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya Kapolri melalui (Set NCB-Interpol Indonesia / Bareskrim Polri) menyampaikan berkas asli permintaan ekstradisi tersebut kepada Kapolda / Dir Reskrim yang menahan orang tersebut.

6) Pemeriksaan. Setelah menerima berkas permintaan ekstradisi, Penyidik melakukan pemeriksaan atas orang yang dimintakan ekstradisinya mengenai identitasnya dan kejahatan yang diduga/telah dilakukan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

7) Pemberkasan. Dilihat dari pasal 26, Penyidik Polri hanya melakukam pemeriksaan sebagaiman disebutkan di atas dan kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan dan berkas permintaan ekstradisi kepada Kejari setempat. Bagaimana seharusnya berkas perkara ekstradisi belum ada ketentuan yang mengatur namun demikian biasanya berkas perkara ekstradisi dikoordinasikan oleh Penyidik dengan Penuntut Umum. Berkas Perkara Ekstradisi terdiri dari Resume dan Lampiran.
Resume menjelaskan tentang :
– Dasar dan proses penangkapan, penahanan, penyitaan, perpanjangan penahanan, pemberitahuan / laporan yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan identitas dan kejahatan yang dilakukan oleh Penyidik.
– Analisa Penyidik terhadap dasar permintaan ekstradisi yang diajukan dan hasil pemeriksaan dilihat dari asas-asas dan ketentuan dalam UU dan Perjanjian Ekstradisi.
– Kesimpulan dan saran.
Sedangkan lampirannya adalah semua dokumen surat – menyurat, surat perintah, berita acara dan berkas asli permintaan ekstradisi diurut sesuai Resumenya.

8) Penyerahan Berkas dan Orangnya Kepada Penuntut Umum. Sebaiknya Penyidik secepatnya menyerahkan berkas perkara ekstradisi dan orangnya kepada Penuntut Umum karena perkara ekstradisi harus didahulukan sebagaimana diamanatkan undang-Undang. Selanjutnya Penuntut Umum selambat-lambatnya harus sudah menyerahkan berkas perkara dan alasannya (UU Ekstradisi, Perjanjian dan ketentuan hukum lainnya) kepada Pengadilan Negeri setempat dan meminta memeriksa perkaranya dan kemudian menetapkan dapat tidaknya orang tersebut diekstradisikan (Psl. 27). Kejaksaan juga berkewajiban menghadapkan orang yang dimintakan ekstradisinya (dapat didampingi Pengacaranya) dihadapan sidang Pengadilan.

9) Penetapan Pengadilan. Yang wajib hadir dalam sidang adalah orang yang dimintakan ekstradisinya dan Kejaksaan untuk memberikan pendapatnya. Namun demikian Penyidik Polri sebaiknya hadir untuk kelancaran sidang. Pengadilan negeri memeriksa mengenai : identitas dan kejahatan yang dilakukan, hak penuntutan / melaksanakan putusan pengadilan, dan hal lain yang berkaitan dengan azas ekstradisi dan ketentuan hukum lain terutama UU Ekstradisi dan Perjanjian. (Psl 32)
Berdasarkan hasil pemeriksaan, penjelasan, bukti dan dokumen dalam berkas permintaan ekstradisi serta ketentuan dalam UU dan Perjanjian, Pengadilan Negeri menetapkan dapat atau tidak orang tersebut diekstradisikan. Penetapan beserta semua dokumen yang berkaitan dengan perkara ekstradisi tersebut segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk bahan pertimbangan dan proses lebih lanjut (Psl. 33).

10) Pertimbangan –Pertimbangan. Penetapan Pengadilan, Pertimbangan dari Menteri Kehakiman, Menlu, Jaksa Agung dan Kapolri disampaikan kepada Presiden sebagai bahan masukan dalam membuat keputusan dikabulkan atau ditolak permintaan ekstradisi dari Negara Peminta dan penyitaan barang bukti (jika ada).

11) Keputusan Presiden. Menteri Kehakiman menyampaikan Keputusan Presiden kepada Negara Peminta dan sekaligus menentukan tanggal, tempat dan waktu penyerahan.

12) Penyerahan. Pelaksanaan penyerahan dilakukan Departemen Kehakiman langsung dengan Perwakilan dari Negara Peminta. Penyerahan biasanya dilakukan di Bnadara dengan pengawalan oleh Polri. Dalam penyerahan tersebut ditandatangani Berita Acara Serah Terima dengan disaksikan oleh perwakilan dari Deplu, Kejagung, Polri dan Ditjen Imigrasi.

b. Permintaan Ekstradisi Dari Pemerintah Indonesia
Permintaan ekstradisi dari Indonesia ke negara lain dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
1) Permintaan Penangkapan dan Penahanan oleh Polri dan Kejaksaan.
Dalam UUU Ekstradisi no. 1 / 1979 tidak diatur mengenai tatacara pengajuan permintaan penangkapan dan penahanan kepada negara lain serta instansi mana saja yang dapat mengajukan permintaan. Hal ini mungkin karena dalam meminta bantuan kepada negara lain, Indonesia harus tunduk kepada peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak perlu diatur bagaimana tatacara dan persyaratannya. Dari pengalaman selama ini, dalam meminta bantuan penangkapan dan penahanan ada negara yang mengharuskan melalui saluran diplomatik dan juga yang memperbolehkan melaui Interpol atau kedua-duanya. Biasanya yang meminta bantuan pencarian, penangkapan dan penahanan atas pelaku kejahatan yang berada di luar negeri kepada Sekretariat NCB-Interpol Indonesia adalah penyidik Polri di Polres, Polda dan Bareskrim Polri, sedangkan dari Kejaksaan ada dari Kejaksaan Negeri dan ada juga dari Kejaksaan Agung. Pada umumnya, persyaratan utama untuk penangkapan dan penahanan adalah :
– Identitas pelaku kejahatan (nama lengkap dan alias, tempat / tanggal lahir, kewarganegaraan, No. paspor, foto, sidik jari, ciri, nama orangtua ).
– Uraian kejahatan dan fakta ( hasil investigasi dibuat dan ditanda tangani oleh penyidik)
(jika kejahatan yang dilakukan lebih dari satu maka masing-masing kejahatan harus diuraikan)
– Ketentuan UU yang dilanggar dan bunyi Pasal yang disangkakan untuk masing-masing kejahatan.
– Ancaman hukuman (tersangka) atau hukuman (terpidana) untuk masing-masing kejahatan.
– Surat Perintah Penangkapan untuk masing-masing kejahatan.
– Informasi mengenai keberadaan.
Permintaan penangkapan dapat disampaikan kepada negara diminta melalui Interpol dan atau saluran diplomatik. Jika permintaan melalui Interpol, permintaan penangkapan dapat dilakukan dengan Red Notice, Surat Edaran Telegram atau surat /facsimile langsung kepada Interpol negara tempat pelaku kejahatan berada tetapi jika negara diminta mensyaratakan permintaan penangkapan harus disampaikan melalui saluran diplomatik maka permintaan penangkapan tersebut harus melalui surat / nota diplomatik. Apabila pelaku kejahatan telah ditangkap dan ditahan oleh negara diminta, Kapolri atau Jaksa Agung harus segera mengirimkan berkas persyaratan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman. Yang menyiapkan dokumen atau persyaratan untuk permintaan penangkapan dan penahan serta ekstradisi adalah Penyidik (Polri / Kejaksaan) atau Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara.

2) Kapolri atau Jaksa Agung Menyampaikan Berkas Persyaratan Ekstradisi Kepada Menteri Kehakiman.
Yang dapat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman adalah Kapolri dan Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan, Kapolri mengajukan permintaan ekstradisi untuk kasus-kasus (tindak pidana) yang sedang disidik oleh Penyidik Polri, sedangkan Jaksa Agung mengajukan permintaan ekstradisi untuk tindak pidana yang disidik oleh Kejaksaan, berkas perkara pidana yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedang dalam proses sidang Pengadilan, sudah diputus oleh Pengadilan dan orang yang sedang menjalani hukuman.
Apabila orang yang dicari sudah ditangkap dan ditahan oleh Negara Diminta, Kapolri atau Jaksa Agung segera menyampaikan berkas persyaratan dan meminta agar Menteri Kehakiman mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara Diminta. Persyaratan permintaan ekstradisi belum tentu sama untuk setiap negara tergantung kepada ketentuan hukum di masing-masing negara dan Perjanjian tetapi pada umumnya hampir sama. Perbedaan dalam persyaratan hanya untuk pelaku kejahatan dengan status tersangka yaitu :
a) Pembuktian (Prima Facie Case). Dalam ekstradisi, Prima facie case hanya dilakukan bagi tersangka yaitu untuk mengecek apakah ada cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya berdasarkan hukum Negara Diminta. Seseorang yang berstatus sebagai Tersangka dapat diekstradisikan ke Negara Peminta jika mempunyai cukup bukti. Maksudnya Negara Diminta akan menguji berkas dokumen permintaan ekstradisi di sidang pengadilan seakan – akan kejahatan tersebut terjadi di Negara Diminta. Apabila menurut hakim dokumen-dokumen dalam permintaan ekstradisi tersebut menunjukkan cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan sebagaimana yang disangkakan kepadanya maka kemungkinan besar ekstradisi dapat dilakukan. Negara yang menganut sistim hukum “Anglo saxon” seperti antara lain Singapura dan Hongkong. Oleh karena itu, jika mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang menganut sistim hukum tersebut, disamping persyaratan umum seperti : Identitas pelaku, uraian dan fakta setiap kejahatan yang dilakukan, Undang-Undang yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan, surat perintah penahanan serta bukti-bukti seperti : keterangan saksi, hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen dan lain-lain (masing-masing kejahatan) harus disampaikan kepada negara diminta.

b) Tanpa Pembuktian. Berbeda halnya dengan negara yang menganut sistim hukum “continental”. Hakim dalam sidang pengadilan perkara ekstradisi tidak melakukan pengujian untuk menentukan cukup bukti atau tidak bahwa tersangka telah melakukan kejahatan. Sidang pengadilan pada dasarnya hanya untuk mengetahui keberatan dan alasan tersangka atas permintaan ekstradisi yang diajukan Negara Peminta. Disamping itu, hakim meminta keterangan dari orang yang diminta diekstradisikan dan Jaksa Penuntut, untuk mendapat hal-hal yang kemungkinan bertentangan dengan hak azasi manusia, keadilan dan hukum di Negara Diminta atau yang dapat merugikan kepentingan Negara Diminta. Pengujian “apakah cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan di Negara Peminta,” akan dilakukan di sidang pengadilan Negara Peminta. Oleh karena itu, dalam permintaan ekstradisi tidak perlu disertakan keterangan saksi dan bukti.
Sedangkan persyaratan untuk terpidana hampir sama disemua negara yaitu : identitas pelaku kejahatan, uraian kejahatan, surat perintah penangkapan dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi terpidana

3) Pengajuan Permintaan Ekstradisi oleh Menteri Kehakiman.
Berkas persyaratan ekstradisi yang disampaikan oleh Kapolri atau Jaksa Agung diteliti dan jika telah lengkap dan memenuhi ketentuan hukum Negara Diminta / perjanjian ekstradisi, Departemen Kehakiman melegalisir, menyegel dan membuat surat permintaan ekstradisi kepada Negara Diminta dan meminta (dengan surat) kepada Menteri Luar Negeri agar menyampaikan surat permintaan tersebut kepada Negara Diminta melalui saluran diplomatik.

4) Dimonitor Perkembangannya oleh Departemen Luar Negeri.
Deplu menyampaikan Berkas Surat Permintaan Ekstradisi kepada Kedutaan Negara Diminta. Selanjutnya Deplu memonitor perkembangan proses permintaan ekstradisi sampai dengan pelaksanaan ekstradisi dan menginformasikannya kepada Menteri Kehakiman dan instansi terkait.

5) Penyerahan Kepada Pemerintah Indonesia.
Dari pengalaman selama ini, Negara Diminta meminta nama Petugas yang akan dikirim untuk mengambil orang yang diekstradisikan dan memberitahukan tanggal penyerahan. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui saluran diplomatik dan Interpol dan NCB-Interpol Indonesia memberikan nama Petugas yang dikirim dan tanggal kedatangan serta nama Hotel. Pada tanggal yang ditentukan berangkat sama-sama dari Hotel dengan Petugas Negara Diminta ke Tempat Penahanan dan diserahterimakan dari Petugas Negara Diminta kepada Petugas yang ditunjuk dari Polri atau Kejaksaan di Bandara Negara. Sesampainya di Indonesia diserahterimakan dengan Penyidik Polri / Penuntut Umum yang menangani perkaranya untuk diproses selanjutnya.

14. Simplified Extradition (Ekstradisi Sederhana)
Kasus Paik Bo Hyun adalah kasus pertama bagi Indonesia dalam menyelesaikan ekstradisi dengan menggunakan cara ekstradisi sederhana (Simplified Extradition). Dengan selesainya proses penyederhanaan ekstradisi maka kasus ini dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.
Kronolohis proses ekstradisi sederhana ini diawali dengan adanya surat dari Pemerintah Korea Selatan melalui saluran diplomatik pada tanggal 26 Februari 2008 tentang permintaan untuk diekstradisikan buronan atas nama Paik Bo Hyun, warga negara Korea Selatan yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana ekonomi khusus yang diancam pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara terhadap kasus-kasus sebagai berikut :
– Shinhan Lease Corporation dan Hyosung Corporation: Pelanggaran Pasal 3 ayat 1 Act of Aggravated Punishment of Specific Economic Crime, Pasal 355 ayat 2 KUHP Korea tentang pelanggaran kepercayaan dan Pasal 356 KUHP Korea tentang penyalahgunaan wewenang)
– Hansung Trading: Pelanggaran Pasal 347 ayat 1 KUHP Korea tentang penipuan
– Pelanggaran Pasal 112 ayat 1 tentang Labour Standard Act.
Paik Bo Hyun diketahui memasuki wilayah Indonesia sejak tahun 2002, tinggal dan bekerja di daerah Jawa Barat. Dari hasil investigasi penyidik NCB-Interpol bekerja sama dengan penyidik Reskrim Polda Jabar, yang bersangkutan tidak berada dan bekerja di daerah tersebut. Pada tahun 2008, Atase Kepolisian Korea Selayan di Jakarta menginformasikan bahwa Paik Bo Hyun berada di Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta dan bersedia menyerahkan diri secara sukarela kepada Polri serta meminta agar pihak yang berwenang di Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah guna mempercepat proses ekstradisi.
Permintaan Ekstradisi atas Paik Bo Hyun diajukan berdasarkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Korea Selatan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 November 2000 dan telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea dan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 23 Oktober 2007. Sedangkan pelaksanaan Ekstradisi Sederhana dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan instansi penegak hukum dalam rapat interdep pada bulan Oktober 2008, untuk percepatan dalam pelaksanaan ekstradisi dalam kasus Paik Bo Hyun akan dilakukan dengan prosedur “Ekstadisi Sederhana (Simplified Extradition)”. Prosedur ini diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 47 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan menyebutkan bahwa apabila orang yang dicari menyatakan kepada Pengadilan atau instansi lain yang berwenang dari Pihak yang Diminta, bahwa orang tersebut bersedia untuk diekstradisikan, Pihak yang diminta harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat ekstradisi sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya. Pasal 11 Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Korea dapat diterapkan karena Paik Bo Hyun bersedia diekstadisi kepada Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan Penetapan Hakim sebagai kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan ekstradisi atau pengajuan untuk mendapatkan Keputusan Presiden. Tindakan mempercepat proses ekstradisi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dengan Republik Korea merupakan wujud dari prinsip “lex specialis derogat lex generalis” dalam sistem hukum di Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2009 yang mengabulkan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Korea untuk atas nama Paik Bo Hyun, maka penyerahan Paik Bo Hyun dari Pemerintah RI yang kepada Pemerintah Korea Selatan telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009. Pada tanggal yang sama, Paik Bo Hyun kembali ke negaranya, Korea Selatan, yang dikawal oleh Staf NCB-Interpol Indonesia dan staf Depkumham.

IV. MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA)
Selain ekstradisi, ada bentuk kerjasama lain yaitu “Mutual Legal Assistance in Criminal Maters (MLA)”. Kerjasama MLA adalah kerjasama yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum yang meliputi bantuan tindakan hukum dalam penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan perampasan hasil kejahatan.
Tindakan hukum dalam penyidikan antara lain : penggeledahan, pemblokiran rekening bank, penyitaan, pemeriksaan saksi atau tersangka. Dalam penanganan suatu tidak pidana, penyidik kadang–kadang memerlukan bantuan penegak hukum negara lain untuk melakukan penggeledahan sebuah rumah di negara lain, karena berdasarkan keterangan yang diperoleh, rumah tersebut telah dijadikan tempat mencetak uang palsu atau memproduksi ekstasi atau penyimpanan barang bukti. Selain itu, penyidik juga sering memerlukan keterangan saksi atau tersangka yang telah kembali ke negaranya. Selama ini, penyidik Polri telah banyak meminta bantuan tindakan hukum kepada negara lain, demikian juga sebaliknya, Polri juga banyak menerima permintaan bantuan tindakan hukum dari negara lain.
Contoh kasus : dalam sidang perkara narkotika di Bali (kasus Corby), terdakwa Corby meminta kepada sidang agar hakim dapat menghadirkan saksi yang berada di Australia. Dalam persidangan suatu perkara pidana, di pengadilan Indonesia, hakim sering meminta penuntut umum untuk menghadirkan saksi orang asing yang telah kembali ke negaranya. Melalui kerjasama Interpol, banyak saksi WNI yang telah kembali ke Indonesia diminta oleh negara lain untuk dapat memberikan kesaksian di sidang pengadilan.
Contoh lain, kasus korupsi yang telah diputus atau sedang dalam proses penuntutan di Indonesia, ditemukan bahwa uang hasil kejahatannya disimpan di negara lain. Untuk mengembalikan hasil kejahatan korupsi yang berada di luar negeri diperlukan bantuan tindakan hukum dari negara tempat hasil kejahatan tersebut disimpan. Semua bentuk bantuan tindakan hukum tersebut adalah termasuk dalam MLA.
Sampai saat ini, Indonesia telah menandatangani perjanjian MLA dengan Australia, Korea Selatan dan RRC serta Indonesia telah menandatangani perjanjian MLA ASEAN. Tetapi yang baru diratifikasi dengan UU oleh DPR adalah perjanjian MLA antara Indonesia dan Australia. Sekarang ini sedang dibahas perjanjian MLA antara Indonesia dengan Perancis dan Hongkong SAR.
Sebelum permintaan MLA disampaikan kepada suatu negara, biasanya diawali dengan tukar menukar informasi kriminil/ intelijen dan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi yang memadai, maka bila diperlukan permintaan MLA dapat disampaikan kepada negara lain. Permintaan bantuan MLA dari atau kepada negara lain sering dilakukan melalui saluran diplomatik, Interpol atau langsung antar penyidik dan penuntut umum.
Indonesia telah sering menerima permintaan bantuan MLA dari negara lain dan juga sebaliknya mengajukan permintaan MLA kepada negara lain. Jika Indonesia mengajukan permintaan kepada negara lain maka yang harus diketahui adalah persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur pengajuan permintaan MLA serta harus tunduk pada peraturan/ hukum yang berlaku di negara diminta. Sebaliknya, jika negara lain meminta bantuan MLA kepada Indonesia, negara peminta harus memenuhi peryaratan dan prosedur yang berlaku menurut peraturan / hukum Indonesia.
1. Perminta MLA dari Indonesia kepada Negara Lain
a. Menghadirkan / memanggil saksi
Dalam proses penyidikan, atas permintaan penyidik Polri NCB-Interpol Indonesia telah beberapa kali meminta bantuan kepada NCB negara lain untuk menyampaikan kepada saksi yang berada di negaranya. Pada umumnya saksi menyatakan tidak dapat datang ke Indonesia dengan alasan tidak dapat meniggalkan pekerjaan atau alasan kesibukan. Satu-satunya saksi datang ke Indonesia adalah saksi dari Amerika Serikat dalam kasus pembunuhan oleh OKI. Saksi datang ke Indonesia dalam proses penyidikan dan proses persidangan.
b. Pemeriksaan Saksi / Pengiriman Penyidik
Jika saksi tidak dapat datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polri maka untuk mendapat keterangan saksi dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada NCB negara yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan atas saksi dengan atau tanpa didampingi oleh penyidik dari Polri.
Atas permintaan dari penyidik, NCB Interpol Indonesia meminta bantuan pemeriksaan saksi kepada NCB negara lain. Apabila NCB negara diminta tidak dapat membantunya, biasanya dijelaskan persyaratan dan prosedur pengajuan permintaan yang harus dipenuhi.
c. Pemblokiran Rekening
Penyidik Polri melalui NCB-Interpol Indonesia pernah meminta pemblokiran rekening bank kepada Interpol Hongkong dan Singapura dan dipenuhi, tetapi sekarang permintaan pemblokiran harus diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada Menteri Kehakiman Hongkong, sedangkan Singapura permintaan pemblokiran tidak dapat dilakukan karena belum ada perjanjian MLA dengan Indonesia. Polri / NCB-Interpol Indonesia pernah meminta pemblokiran rekening sebuah perusahaan Indonesia di Swiss kepada Pemerintah Swiss melalui KBRI di Swiss dan permintaan tersebut dipenuhi namun untuk pencabutan pemblokiran harus berdasarkan “court order” (putusan / perintah pengadilan).
d. Penyitaan
Penyitaan mempunyai dua tujuan yaitu pertama : untuk pengamanan / seizure (tidak berpindah tangan, berubah, dijual atau dirusak dll) dan perkaranya masih dalam proses penyidikan / penuntutan / proses peradilan, kedua : penyitaan dalam rangka perampasan / forfeiture (sudah ada putusan pengadilan di Indonesia). Permintaan penyitaan untuk tujuan pertama dan kedua pada umumnya harus dilampiri “court order “ dan pengajuan permintaan dilakukan oleh Menteri yang berwenang melalui saluran diplomatik. Permintaan untuk tujuan kedua pernah dilakukan oleh Indonesia (Dep.Huk HAM) kepada Australia dalam kasus Hendra Rahardja.
e. Pinjam Barang Bukti
Dalam kasus pemalsuan materai dan prangko RI yang dicetak di Singapura, Polri meminjam perangko dan materai palsu yang disita oleh Kepolisian Singapura. Polri juga pernah meminjam barang bukti dari Amerika Serikat dalam kasus OKI. Peminjaman barang bukti tersebut dilakukan langsung antar “police to police”.
f. Prosedur
Dari uraian tersebut di atas berbagai prosedur yang telah dilakukan selama ini dalam rangka MLA yaitu :
• Penyidik – NCB –NCB.
• Penyidik – Penyidik.
• Penyidik – NCB – Deplu / KBRI – Negara diminta.
• Penyidik – NCB – Dep Huk HAM – Deplu – Negara diminta
• Penyidik – NCB – LO Polri / LO Kepolisian Negara diminta.
• Penyidik – NCB – Kedubes Negara diminta.
Apabila RUU tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana disyahkan maka permintaan MLA dari Indonesia kepada negara lain harus melalui “Central Authority” (Dep Huk HAM).

2. Permintaan MLA kepada Indonesia
Prosedur permintaan MLA kepada Indonesia dan prosesnya cukup sulit, hal ini disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengalaman Indonesia dalam menangani permintaan MLA dari negara lain sebagai berikut :
a. Menghadirkan saksi
Permintaan untuk mengecek keberadaan saksi dan meminta agar saksi yang berada di Indonesia dapat hadir dan memberikan kesaksian di sidang pengadilan sering diterima NCB-Interpol Indonesia. Untuk menghadirkan saksi di sidang pengadilan negara peminta pada umumnya biaya transportasi, akomodasi selama berada di negara peminta untuk keperluan tersebut serta keamanan saksi menjadi tanggungjawab negara peminta. Tetapi ada juga saksi WNI yang tinggal di Indonesia hadir di sidang negara lain atas kemauannya sendiri dengan komunikasi langsung antar saksi dan kepolisian negara peminta. Permintaan menghadirkan saksi tersebut sering diterima dari Singapura, Malaysia dan Australia.
b. Pemeriksaan Saksi
Permintaan pemeriksaan saksi dengan kehadiran atau tanpa pemeriksa / penyidik dari negara peminta sering diterima oleh NCB-Interpol Indonesia dari NCB negara lain atau melalui KBRI, Kedubes negara peminta di Jakarta, Deplu, Dephuk HAM dan LO kepolisian negara peminta di Jakarta. Selama ini Polri selalu berusaha memenuhinya, hanya dalam pelaksanaannya, penyidik negara peminta diijinkan melakukan pemeriksaan saksi secara langsung karena saksi juga bersedia. Penyerahan hasil pemeriksaan saksi kepada negara peminta dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia sesuai prosedur yang ditempuh dalam mengajukan permintaan.
c. Penyitaan
Atas permintaan Interpol Malaysia, Polri pernah melakukan penyitaan (seizure) atas sebuah rumah di Jakarta yang dibeli oleh tersangka dari uang hasil penipuan bank di Kuala Lumpur, tetapi menjadi masalah pada waktu penyerahannya karena belum ada aturannya. Akhirnya membuat surat kuasa kepada Kedubes Malaysia di Jakarta untuk menjual rumah tersebut dan uang penjualan rumah langsung diterima Duta Besarnya. Selain itu, Polri juga pernah menyita “contact lense” di Surabaya karena barang tersebut adalah barang curian di Singapura. Penyerahan dilakukan dari Polri kepada Kepolisian Singapura.
d. Pemblokiran rekening
Amerika Serikat pernah meminta kepada Polri melalui Deplu untuk memblokir rekening dan asset yang diduga berkaitan dengan terrorist Al Qaida. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena disamping UU MLA belum ada, juga UU Anti Teror belum di buat waktu itu.
e. Pinjam Barang Bukti
Tersangka kasus peroketan atas gedung Kedubes AS di Jakarta tahun 1986 dapat ditangkap di Nepal dan diekstradisikan ke Amerika Serikat. Untuk penyidikan dan penuntutan tersangka di Amerika Serikat, FBI langsung meminta kepada Kapolri untuk meminjamkan barang bukti dan BAP saksi. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Kapolri. Selesai menjalani hukuman di Amerika Serikat, direncanakan pelaku akan diadili juga di Jepang dan Kedubes Jepang di Jakarta meminta kepada NCB-Interpol Indonesia untuk dapat meminjamkan kepada Jepang barang bukti dan BAP yang dipinjam oleh Di Amerika Serikat. Permintaan tersebut dipenuhi dengan cara meminta kepada Amerika Serikat dapat menyerahkannya langsung kepada Jepang.
f. Prosedur
Dari permintaan-permintaan bantuan MLA dari negara lain kepada Indonesia, berbagai prosedur yang ditempuh oleh negara lain :
• NCB – NCB – Penyidik
• Penyidik – Police (Penyidik)
• Kedubes – NCB – Penyidik
• Kedubes – Deplu – NCB – Penyidik
• Kedubes – Deplu – Dephuk HAM – NCB
• Dephuk HAM – Kapolri – Kabareskrim Polri.

3. Kendala Yang Dihadapi
a. Undang-Undang Nasional
Untuk dapat melakukan tindakan hukum atas permintaan negara lain ada empat unsur minimum yang harus dipenuhi yaitu :
• Ada peraturan perundangundangan yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum dapat melakukannya, dalam hal ini UU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Kalau menangkap / menahan seseorang harus UU Ekstradisi.
• Perbuatan yang sama adalah juga perbuatan tindak pidana menurut hukum Indonesia (double criminality).
• Ada permintaan bantuan dari negara peminta.
• Ada perjanjian atau hubungan baik / resiprokal.
b. Perjanjian
Sampai saat ini, Indonesia baru mempunyai perjanjian MLA dengan Australia yang sudah di ratifikasi sedangkan perjanjian MLA dengan RRC dan Korea Selatan serta MLA Asean belum diratifikasi. Tidak adanya perjanjian MLA dengan suatu negara akan dapat menjadi kendala dalam permintaan bantuan MLA, seperti Singapura. Namun demikian banyak juga negara yang belum mempunyai perjanjian mau memberikan bantuan MLA. Adanya perjanjian akan memberikan kepastian hukum dalam mendapatkan bantuan.
c. Pengetahuan Tentang MLA
MLA merupakan hal baru di Indonesia dan masih sedikit yang memahami dang menguasainya. Kurangnya pengetahuan mengenai MLA akan menghambat dalam pelaksanaan proses administrasi dan proses hukum terutama personil dari institusi yang terkait seperti Deplu, Depkum HAM, Kejaksaan, Polri atau PPNS, KPK dan Pengadilan. Selama ini sering dijumpai permintaan bantuan MLA dari Indonesia kepada negara lain lebih banyak tidak memenuhi persyaratan. Permintaan bantuan MLA yang diterima dari negara lain tidak melalui Dephuk HAM dan yang disampaikan hanya foto copynya, sedangkan aslinya sebagai arsip.

d. Perbedaan Sistim Hukum
1) Di Indonesia surat perintah penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan , penghentian penyidikan dikeluarkan oleh penyidik / ijin pengadilan. Sedangkan di negara lain dikeluarkan oleh Attorney General atau Pengadilan.
2) Di Indonesia untuk menghadirkan saksi meringankan di pengadilan Indonesia bukan tanggung jawab penuntut umum. Sehingga dalam kasus Corby di Bali, timbul permasalahan ketika tersangka / pengacaranya meminta untuk menghadirkan saksi meringankan dari Australia karena saksi tersebut sedang menjalani hukuman di Australia. Jika saksi bukan status tahanan mungkin tidak masalah sepanjang semua biaya dalam rangka menghadirkan saksi ditanggung oleh tersangka.
3) Menurut hukum di Australia, Pemerintah Indonesia (DephukHAM) seharusnya mengajukan permintaan MLA (menghadirkan saksi tersebut) kepada Australia karena tanpa adanya permintaan tersebut saksi tidak dapat dikeluarkan dari rumah tahanan dan selama di Indonesia saksi harus berada dalam rumah tahanan di Bali. Disamping itu, Petugas pengawal dari Kepolisian Australia tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum (menahan) di wilyah yurisdiksi Indonesia.
e. Birokrasi.
Dalam prosedur permintaan bantuan MLA melibatkan beberapa institusi baik di negara peminta maupun di negara diminta sehingga prosesnya akan memakan waktu cukup lama. Dalam hal penyidik menahan tersangka pelaku kejahatan maka kemungkinan akan menjadi masalah karena penyidik hanya mempunyai kewenangan melakukan penahanan maksimal 60 hari sedangkan untuk memenuhi permintaan bantuan MLA dapat memakan waktu lebih dari 60 hari sehingga tersangka harus dilepaskan. Jika tersangka dilepaskan maka ada kesempatan bagi tersangka melarikan diri dari Indonesia.

V. MEKANISME DAN PROSEDUR KERJASAMA
Untuk mempermudah dalam mengimplementasikan kerjasama terdapat mekanisme dan prosedur baik dalam jenis bantuan maupun prosedur bantuan.
1. Mekanisme Kerjasama
Perbedaan hukum dan hukum acara sangat berpengaruh terhadap mekanisme kerjasama dalam tata cara mengajukan permintaan bantuan. Oleh karena itu dalam mengajukan permintaan bantuan kepada suatu negara harus diketahui ketentuan yang berlaku di negara yang diminta bantuan. Namun demikian secara umum mekanisme kerjasama dalam dapat ditempuh dengan tiga cara sesuai bentuk kerjasama atau bentuk permintaan bantuan yang diminta yaitu :
a. Jalur Interpol (antar NCB)
Kerjasama dalam bentuk tukar menukar informasi dan permintaan bantuan penyelidikan pada umumnya dapat dilakukan melalui NCB negara masing-masing. Ada juga negara yang mau memenuhi permintaan bantuan penyidikan, permintaan penangkapan / penahanan dan penyerahan pelaku kejahatan (handing over) walaupun permintaan diajukan melalui jalur Interpol.
b. Jalur Diplomatik
Melalui Perwakilan Negara/ Departemen Luar Negeri negara peminta/ perwakilannya – Perwakilan RI/ Deplu – Depkeh HAM – Kapolri/ Kejagung dan sebaliknya. Sedangkan kerjasama dalam bentuk penyidikan dan ekstradisi pada umumnya kebanyakan negara mesyaratkan permintaan bantuan harus diajukan melalui jalur diplomatik
c. Jalur Campuran (Diplomatik dan Interpol).
Melalui NCB-Perwakilan Negara/ Liaison Officer/ Deplu-Instansi yang berwenang atau NCB-Liaison Officer.

Disamping itu, kerjasama dalam tukar menukar informasi, penyelidikan, penyidikan dilakukan antara NCB dengan Liaison Officer yang ada di Perwakilannya atau NCB dengan Perwakilan negaranya atau Perwakilan Negara yang diminta. Dengan demikian, mekanisme kerjasama bersifat fleksible dan tidak kaku, yang penting negara yang melaksanakan kerjasama (yang meminta/ memberi bantuan) menyetujui mekanisme yang dilakukan.

2. Jenis Dan Prosedur Bantuan
a. Jenis Bantuan
1) Bantuan Lidik :
– Identitas seseorang/ pelanggan telepon
– Exit/ entry/ giat seseorang
– Kebenaran/ keabsahan dokumen
– Keberadaan/alamat seseorang (tersangka/saksi/orang hilang)
– Foto, sidik jari, catatan kriminil
– Status seseorang dalam tindak pidana
– Info lain yang diperlukan
2) Bantuan Sidik:
– Pemeriksaan saksi/ tersangka
– Pengiriman penyidik ke negara lain
– Pinjam Barang Bukti
– Penyitaan Barang Bukti
– Pemanggilan Saksi
3) Pencarian/Penangkapan Untuk Ekstradisi
Tersangka : – Uraian tindak pidana yang disangkakan secara rinci
– Pasal-pasal yang disangkakan dan bunyinya
– Surat Perintah Penangkapan setiap Tindak Pidana
– Identitas Tersangka (foto + sidik jari + copy KTP/ Paspor)
– Informasi tentang keberadaan tersangka
– Mengisi formulir red Wanated Notice (bila diperlukan)
Terpidana : – Sama dengan persyaratan untuk tersangka seperti diatas
– Copy Keputusan Pengadilan yang dilegalisir

4) Bantuan Pelayanan Publik
Orang hilang, keluarga yang menjadi korban kejahatan, masalah TKI/ TKW di luar negeri, dan lain-lain.

b. Prosedur Bantuan
1) Proses Bantuan Lidik/ Sidik
– Permintaan Bantuan Lidik ditujukan kepada Ses NCB-Interpol Indonesia, dengan tembusan Asops kapolri, Kakorserse Polri dan Dirintelpam Polri.
– Jalur Interpol
– Jalur Diplomatik
2) Proses Pengiriman Penyidik Ke Luar Negeri
– Terima Surat dari Wilayah/ Mabes Polri
– Minta ijin kesiapan Interpol yang bersangkutan
– Sprin Kapolri dibuat + setelah ada green light dari negara ybs.
– Keterangan rinci tentang tanggal berangkat, nomor penerbangan, hotel, penjemputan di airport dll.
– Pengurusan paspor/ visa
– Laporan hasil Penugasan

3) Proses Ekstradisi
– Permintaan pencarian/ penangkapan (Red Wanted Notice)
– Setelah ditangkap dan tahan sementara, NCB-Interpol Indonesia mengajukan permintaan ke Menteri kehakiman RI.
– Menteri Kehakiman RI melalui Deplu RI mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah negara ybs.
– Proses peradilan di negara ybs apakah keputusan dapat/ tidaknya diekstradisikan.
– Penentuan tanggal pengambilan tersangka/ terpidana.
– Pengiriman anggota keluar negeri untuk pengawalan.
– Penyerahan tersangka/ terpidana ke Penyidik

4) Bantuan Pelayanan
– Melaporkan masalah yang dihadapi kepada NCB-Interpol Indonesia
– Membuat surat permintaan bantuan sesuai masalah yang dihadapi Kepada NCB-Interpol Indonesia

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Januari 30, 2011, in Makalah Lepas, Menulis itu Indah, Perkembangan Kepolisian. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada KERJASAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: