Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas


( Dibuat Oleh : Farouk Muhammad )[2]

Indonesia yang kita cintai dewasa ini sedang dilanda berbagai “badai” yang membuat hidup dan kehidupan kita tidak nyaman. Badai yang dihadapi bersumber bukan saja dari atas dan dari bawah permukaan bumi, tetapi terutama yang bersumber dari manusia dan ciptaan manusia. Berita media massa sehari-hari hampir tidak luput dari kabar “pertempuran” dan penangkapan teroris, pengungkapan jaringan narkoba dan penyergapan penculik dan penyelamatan anak korban penculikan atau perdagangan manusia. Di lain pihak, konflik SARA, perkelahian antar kampung, tindakan main hakim sendiri secara berkelompok, unjuk rasa yang anarkis, dan lain-lain. Kesemuanya menimbulkan korban manusia, luka atau jiwa, selain kerugian materil yang tidak sedikit.

Di sini saya tidak berbicara tentang dari mana sumber atau akar permasalahan fenomena sosial demikian. Yang mau dibahas adalah apa yang telah dilakukan dan yang tidak dilakukan sehingga kita harus diterpa “badai keamanan” seperti yang acapkali terjadi akhir-akhir ini. Kita telah bekerja keras, siang dan malam, mengurus kehidupan bernegara dan berbangsa dengan cara-cara tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh nenek moyang kita: sentralistik, birokratis, legalistik, dan bahkan masih menunjukkan karaktek kekuasaan dari pada pelayanan serta lebih berorientasi kepentingan korporasi dari pada pasar. Kita mungkin tidak peduli apakah barang “dagangan” kita (layanan kepolisian) laku di pasar (pemangku kepentingan) yang penting memberi kepuasan kepada korporasi atau lembaga, teristimewa bos, para pembuat kebijakan. Inilah karakter kehidupan berbangsa dan bernegara warisan milenium yang lalu yang dikritisi para futurulog sebagai tantangan pada awal abad ke 21 ini.

Dalam kehidupan bersama kita dewasa ini, kerjasama “saling menguntungkan” antara atasan dan bawahan masih berlangsung. Bawahan senang menyuguhkan santapan yang mengenakkan bos (ABS atau asal bapak senang) dan bos yang suka mengamini bahkan membela anak buah (defence); dari pada repot-repot mencari kebenaran yang bisa berakibat mencoreng muka sendiri. Inilah saya rasa praktek kepemerintahan yang sengaja atau tidak masih senang kita pelihara.

Community Policing

Kita cenderung lebih senang menangani sendiri permasalahan dari pada mendelegasikannya kepada perangkat pelaksana pada tingkat yang lebih rendah dan dari pada membuka diri dan melibatkan pemangku kepentingan lain untuk ikut dalam pemecahan permasalahan. Sejalan dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (civil society), kebutuhan untuk mengedepankan prinsip desentralistik, memfokuskan pada pemecahan permasalahan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat dan menyingkirkan pendekatan yang otoriter telah melahirkan paradigma baru tentang prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, pergeseran paradigma tersebut mendorong pengembangan konsep civil police (kepolisian sipil) yang menawarkan pendekatan yang humanistis, polisi yang saling menghargai dan berinteraksi dengan warganya dengan santun dan beradab dalam menyajikan layanan kepolisian.

Sejalan dengan itu, pada dekade 70an mulai diluncurkan model perpolisian kontemporer: Community-Oriented Policing (COP) dan atau Community Policing (CP). Karena itu, filosofi yang melatarbelakangi kelahiran CP adalah pemecahan permasalahan dalam kehidupan tidak dapat lagi dilakukan secara terpusat tetapi harus diturunkan ke lapis yang serendah mungkin (desentralisasi) dan tidak dapat lagi ditangani secara sepihak oleh komponen politik (negara) tetapi harus diatasi bersama melalui pemberdayaan komponen masyarakat (empowering).

Community Policing ala Indonesia: Polmas

Di Indonesia, konsep CP dipadukan dengan konsep Sistem Keamanan Swakarsa yang disebut Polmas (Perpolisian Masyarakat) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005. Model CP menekankan pada kemitraan sejajar antara polisi dan komunitas dalam pemecahan permasalahan secara bersama. Sebaliknya dalam praktek Siskamswakarsa yang mentradisi dalam kehidupan bangsa kita dikenal  adanya praktek penyelesaian perkara secara kekeluargaan (informal). Polmas merupakan pengembangan model Siskamswakarsa yang disesuaikan dengan konsep kekinian (CP). Karena Itu Polmas dapat disebut sebagai CP ala Indonesia.

Polmas mengandung dua unsur utama, yaitu pemecahan permasalahan dan  kemitraan.

Unsur Utama Pemecahan Permasalahan

Yang pertama mengutamakan upaya pencegahan. Pemecahan masalah melalui upaya pencegahan bukan hanya sekedar mengadakan patroli atau ronda kampung (preventif pasif), seperti yang biasa kita lakukan dalam konsep Siskamswakarsa atau Siskamling. Konsep tersebut masih diwarnai oleh suatu pemikiran bahwa masyarakat adalah obyek pemolisian karena di sana ada penjahat atau calon pelaku sehingga perlu dijaga. Ditinjau dari sudut teori aktivitas rutin (routine activities theory) yang melihat kejahatan (jalanan  atau street crimes) sebagai perpaduan dari tiga unsur yaitu adanya calon pelaku yang termotivasi (motivated offender); adanya sasaran yang menarik (suitable target) dan ketiadaan penjaga yang berkemampuan (uncapable guardian), ronda kampung hanya menekankan pada unsur terakhir.

Model perpolisian komunitas atau masyarakat juga menekankan pada aspek lainnya yaitu kemampuan pencegahan kejahatan oleh warga masyarakat sendiri. Warga harus dilibatkan dalam keseluruhan upaya pencegahan kejahatan dengan mengajak mereka untuk tidak melakukan sesuatu atau memberikan kesempatan bagi terjadinya kejahatan; misalnya, pergi jalan-jalan ke tempat umum/keramaian dengan memakai perhiasan emas yang mencolok. Semestinya, jika  tindak pidana (pencopetan) terjadi, kita tidak bisa hanya menyalahkan pencopet, tetapi korban ikut memberi kontribusi bagi timbulnya kejahatan tersebut.

Lebih dari itu, warga melalui kebersamaan mereka, apalagi secara terpadu bersama pemerintah dan unsur-unsur terkait diharapkan tidak hanya berkhotbah untuk mencegah ”niat” melakukan kejahatan, tetapi yang terpenting bagaimana secara konkrit dan proaktif berupaya mengurangi pengangguran, meningkatkan kepedulian warga jika menemukan hal-hal yang mencurigakan, dan lain-lain.

Suatu komunitas yang menyimpan benih kejahatan—umum atau kejahatan jalanan—harus dibangunkan kesadarannya, bukan dengan khotbah atau ceramah polisi, tetapi diajak berdialog sesama warga bahwa kejahatan itu mungkin membawa manfaat sesaat bagi individu pelaku tetapi mengakibatkan kerugian bahkan saling merugikan dalam kehidupan bersama. Forum dialog diharapkan meningkatkan interaksi dan pertukaran informasi untuk meminimalisasi kejahatan, misalnya peredaran narkoba, mewaspadai tamu atau warga baru yang mencurigakan, membatasi keluar-masuknya kendaraan pada malam hari. Melalui forum dialog bahkan bisa digali informasi mengapa ada warga yang menganggur “terpaksa” berbuat jahat, sehingga melalui kebersamaan dengan unsur pemerintah dan swasta bisa dipikirkan bersama jalan keluarnya.

Kita teringat pada teorinya Robert Merton: Strain Theory. Salah satu ajarannya adalah bahwa dalam kondisi di mana tidak ada atau tidak tersedia sarana (means) yang legal untuk orang bisa mencari nafkah (menggapai keberhasilan material) maka bukan tidak mungkin, akan ada sejumlah orang yang melakukan kejahatan (melawan hukum); sebagian ada yang frustasi sehingga lari kepada minum-minuman keras dan bahkan bukan tidak mungkin ada yang disebut oleh Robert Merton melakukan ”pemberontakan” atau perlawanan terhadap sistem dalam bentuk lain.

Konsep Polmas tidak hanya sekedar mengembangkan upaya penanggulangan kejahatan. Disadari, bahwa bagaimanapun hebatnya strategi pencegahan tetapi karena merupakan produksi masyarakat, kejahatan masih saja tetap mungkin terjadi. Jika kita ingin hidup dalam lingkungan yang bebas kejahatan maka itu hanya dapat ditemukan dalam lingkungan ”tanpa masyarakat” – suatu  yang mustahil. Karena itu, dalam konsep Polmas disiapkan jalan keluar pemecahan masalah lain yaitu keikutsertaan warga dalam menyelesaikan perkara-perkara serba ringan atau perkara-perkara pertikaian antar warga. Penanganan perkara demikian tidak selalu harus diselesaikan melalui pedang hukum, dengan membawa pelaku ke pengadilan dan menjebloskannya dalam penjara. Hal-hal seperti ini kalau bisa diselesaikan pada level Polmas akan lebih baik. Kedua pihak yang bertikai, baik pertikaian fisik atau pertikaian karena mencuri barang yang nilainya tidak begitu berarti atau ingkar janji karena penggelapan/penipuan sepanjang dapat diselesaikan pada level komunitas, kenapa kita harus menghabiskan energi dan cost membawa masalah tersebut melalui proses pengadilan yang belum tentu bisa memecahkan masalah tetapi bukan bahkan menimbulkan saling dendam yang turun temurun.

Dengan forum Polmas, perkara-perkara serba ringan yang menyangkut pertikaian antar warga dapat diselesaikan pada level komunitas sehingga diharapkan akan kembali bisa terjalin keharmonisan kehidupan bersama dalam komunitas itu. Konsep ini memang dikembangkan dari konsep Polmas Indonesia. Dalam konsep Polmas pendekatan ini cukup intens dikembangkan karena dipandang terkait dengan sifat-sifat atau sistem sosio-kultural yang tumbuh pada masyarakat Indonesia yang pemaaf atau toleran. Pendekatan penyelesaian masalah semacam ini sebenarnya bukan tidak ada di negara-negara maju. Di beberapa negara maju dikenal adanya lembaga peradilan ringan (small court) atau village justice (peradilan kampung) yang merupakan lembaga penyelesaian perkara serba ringan pada level komunitas. Dalam masyarakat Indonesia yang semakin modern kita harus menyiapkan sarana/wahana untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti ini karena tidak mungkin semua perkara bisa ditangani melalui lembaga-lembaga birokratis penegakan hukum formal. Sebaliknya, membiarkannya juga tidak boleh karena pada akhirnya akan melahirkan suatu kondisi ketidakpastian hukum. Inilah gambaran umum konsep pemecahan masalah sebagai unsur utama yang pertama dari konsep Polmas.

Melalui Polmas, proses penegakan hukum juga bisa dilakukan secara lebih “santun” dari pada mengandalkan kekuasaan belaka. Dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga teroris, misalnya polisi tidak perlu selalu harus bergaya “preman” dengan “menculik” tersangka seperti yang acapkali dikeluhkan sejumlah komunitas. Belajar dari pengalaman masa lalu, dalam milenium ini penerapan kekuasaan harus tidak lagi dengan menciptakan jarak apalagi pertentangan antara “yang berkuasa” dan “yang dikuasai” tetapi dibiarkan membaur sehingga tujuannya bisa tetap tercapai tanpa harus terasa melanggar hak-hak individu atau merendahkan harkat dan martabat seseorang yang diduga melakukan kejahatan sekalipun.

Unsur Utama Kemitraan

Unsur yang kedua adalah kemitraan, yang mencakup bukan hanya sekedar kebersamaan antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup keterpaduan dua komponen yaitu komponen utama dan komponen penunjang. Komponen utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Tiga lembaga inilah yang disebut sebagai pilar utama yang menjadi komponen utama dalam penyelenggaraan Polmas dalam komunitas.

Kemitraan dalam konsep Polmas berbeda dengan pengertian kerjasama antara kepolisian (konvensional) dengan masyarakat. Melalui pendekatan tradisional kerjasama tersebut diwujudkan, misalnya, agar polisi mendapatkan bantuan informasi dari masyarakat atau masyarakat ikut menjaga lingkungannya. Di samping itu, masyarakat juga tidak jarang menjadi sumber pendapatan atau sumber anggaran dan dukungan logistik bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Konsep kemitraan juga bukan dalam arti kelembagaan (struktural), seperti pembentukan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). FKPM bisa tampil dalam berbagai wujud sesuai dengan kondisi setempat, bahkan bukan tidak mungkin difungsikan oleh lembaga seperti Badan Perwakilan Desa (BPD). Karena itu, FKPM sesungguhnya bukan struktur tetapi fungsi, sehingga bisa mewujud dalam berbagai bentuk.

Kemitraan dalam konsep Polmas mengandung suatu kerjasama yang komprehensif, mulai dari proses: (1) pengidentifikasian setiap permasalahan yang dihadapi; (2) menyusun perencanaan tentang bagaimana menanggulangi permasalahan-permasalahan; (3) meng”organize” atau mengatur penyelenggaraan secara bersama, di mana polisi dengan sumber daya yang terbatas dipadukan dengan kesediaan masyarakat yang di “empowered” untuk ikut berpartisipasi dalam upaya bersama mengatasi kekurangan sumber daya kepolisian sehingga terbentuk suatu kerjasama yang terbuka dan bertanggung jawab; dan (4) kerjasama dalam upaya mengendalikan, mengawasi dan bahkan mengevaluasi keseluruhan proses pemecahan masalah, dan seterusnya.

Polmas merupakan suatu pranata sosial–-bukan lembaga kepolisian alternatif, yang melengkapi fungsi kepolisian konvensional. Polmas tidak mengalihkan atau meniadakan fungsi kepolisian konvensional terutama dalam upaya penegakan hukum, tetapi menutupi kekurangannya.

Kemitraan tidak hanya melalui kerjasama antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup tiga pilar utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Polri direpresentasi oleh petugas Polmas sedangkan masyarakat dicerminkan melalui mekanisme FKPM. Selanjutnya unsur pemerintah daerah direpresentasikan oleh perangkat pemerintah desa khususnya kepala desa atau lurah. Masing-masing komponen tersebut mempunyai peran  dalam mengoperasikan Polmas.

Mengembangkan Desa Polmas

Polisi masih cenderung melihat masyarakat sebagai produsen kejahatan sehingga perlu menjadi obyek pelaksanaan tugasnya dan merasa diri lebih hebat (dahulu brata kesatu dari Tri Brata menyatakan bahwa polisi adalah warga negara utama dari pada negara) untuk “membina” sehingga dalam era reformasi dewasa ini masih saja berkutat untuk mempertahankan konsep adanya “Bintara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkamtibmas”. Paradigma semacam itu semestinya sudah tidak sejalan dengan perkembangan kehidupan pada era teknologi dan informasi ini.

Di dalam diri masyarakat tersimpan potensi, potensi untuk mencegah kejahatan itu sekaligus. Sama seperti halnya dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, potensi tersebut harus diberdayakan (empowered), bukan lagi dengan cara membina tetapi memfasilitasi segenap sumberdaya yang ada dan polisi harus disiapkan kemampuannya untuk menjadi fasilitator.

Dalam hal seperti diuraikan di atas, model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang hanya didominasi atau di bawah binaan polisi sukar dipertahankan. Kontradiksi kepentingan masyarakat modern dengan model kepolisian yang konvensional akan terus terpelihara bahkan tidak jarang melahirkan konflik fisik yang komunal. Penerapan model Polmas yang hanya diatur dengan kebijakan Kapolri juga dipandang kurang efektif bahkan terdapat kecenderungan hanya dioperasikan berdasarkan penafsiran dan kemauan pejabat Polri secara individual; artinya, kalau pejabatnya kebetulan personel yang memahami dan peduli pada konsep Polmas secara tepat maka implementasi Polmas dapat berjalan lebih efektif. Sebaliknya jika kepala kepolisian merupakan personel yang tidak memahami secara tepat dan tidak concern terhadap Polmas, maka implementasinya menjadi tidak efektif atau menyimpang bahkan sama sekali tak terjamah dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Ke depan, penerapan Polmas semestinya tidak lagi hanya menjadi kebijakan dan strateginya Polri, tetapi harus menjadi konsep pemerintah yang diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat desa sebagai suatu pranata sosial. Artinya, konsep Polmas harus dituangkan sebagai kebijakan sosial secara nasional, tanpa menutup kemungkinan adanya penyesuaian dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Dalam hal ini, undang-undang tentang pedesaan merupakan wahana yang tepat untuk mengatur kebijakan tersebut. Di sana diatur bahwa Polmas merupakan pranata sosial yang diletakkan sebagai salah satu perangkat desa dan Polri melalui petugas (“Pak”) Polmas berperan sebagai fasilitator dalam pengoperasian Polmas.

Kepentingan untuk mengatur Polmas dalam suatu kebijakan nasional yang bersifat komprehensif menjadi semakin urgen mengingat perkembangan kejahatan dan gangguan-gangguan keamanan yang semakin canggih dan mengancam kebersamaan yang telah terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Desa bukan saja merupakan pentas dalam mana kejahatan-kejahatan ringan terjadi tetapi juga dari mana kejahatan dan gangguan-gangguan keamanan besar bersumber. Karena itu, saya yakin, dengan mengefektifkan Polmas akan memberikan jaminan pemecahan sebagian besar permasalahan keamanan yang biasa kita hadapi dewasa ini. (***)


[1] Bahan masukan untuk RUU Desa.

[2] Guru Besar Kriminologi & Sistem Peradilan Pidana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) & Universitas Indonesia (UI) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal NTB.

 

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Januari 18, 2011, in Administrasi Kepolisian, Perkembangan Kepolisian. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: