Komunikasi Sosial Polri

Arogansi Pers Kepada Polisi

Polisi sering digambarkan negatif,brutal,berwajah militer ,korup dan penuh dengan penyimpangan.Semua berangkat dari ketidak tahuan bahwa polisi berparadigma sipil dan tunduk dengan supremasi hukum.Kondisi ini disadari karena selama ini polisi sangat identik dengan ABRI,ini disebabkan karena sebelum reformasi 1998 polisi memang merupakan bagian terpadu dari ABRI.Namun sesungguhnya,polisi saat ini telah berpisah dari ABRI sejak tahun 2000 atau pasca reformasi.Disinilah letak pentingnya peran media dalam memberikan informasi-informasi penting mengenai institusi Polisi.Pers mampu mengarahkan pikiran dan mengubah alam kognisi khalayak. Oleh karena itu, pers dianggap “berdaya” dalam mengarahkan suatu kasus yang sensitif di masyarakat. Satu fenomena menarik yang muncul dan ramai dibicarakan orang dalam dalam beberapa waktu belakangan ini adalah menyoal kinerja Polri yang buruk. Lambat laun kondisi tersebut secara tidak sengaja ‘menyentak’ positioning yang ada di benak khalayak, tentu saja terutama mengenai pemikiran,anggapan sampai dengan pendapat yang tercipta mengenai sikap negatif yang dipancarkan terhadap institusi Kepolisian.

Bila ditengok dari lintasan sejarah, memang Polri memiliki lembaran-lembaran imej yang buruk dimata khalayak. Sudah rahasia umum, bahwa wajah Polri kerap dipersepsikan ; beringas, korup, tidak bersahabat, asosial dan masih banyak lagi. Alhasil berhubungan dengan polisi sama saja ‘kerok’ dan ‘bunuh diri’. Padahal sudah ada perubahan mendasar di dalam tubuh Polri, terutama dalam perubahan citra sebagai aparat sipil dalam penegakan hukum dan keamanan yang tertuang di dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Untuk mengubah imej dan pemikiran tentu saja tidak semudah yang kita bayangkan,namun inilah realita yang harus Polri hadapai karena sesungguhnya pemikiran akan hal itu telah ada sebelumnya.Tengok saja mengenai fungsi pada institusi Kepolisian yaitu fungsi Humas,yang melayani berbagai hubungan Polri dengan masyarakat khususnya melalui jalur media.Tetapi sejauh mana fungsi tersebut dapat berjalan secara efekif dan efisien? Apakah sudah terlaksana hal itu selama ini ?  Kita tentu sudah tau bagaimana jawabnya.

Konsep Pertahanan Sipil dan Perpolisian Masyarakat

Indonesian yang sedang banyak dilanda bencana alam harus memiliki Pertahanan Sipil yang baik. Perlu diketahui bahwa konsepsi pertahanan sipil tidak sebatas pada insting manusia untuk melindungi jiwa dan kelompoknya, namun lebih kompleks dan komperehensif pada ketahanan pasca bencana itu sendiri. Pertahanan Sipil di Indonesia itu sendiri sering menimbulkan salah kaprah diantara para birokrat. Bahwa pertahanan sipil hanyalah tugas Polisi lewat pancaran program community policing (pemolisian masyarakat) yang ada.

Pengertian mengenai civil defence sesungguhnya bukan sekedar pada pemahaman mengenai sekelompok orang berpakaina hijau-hijau yang ada pada setiap sudut-sudut desa di Indonesia.Konsep Pertahan Sipil jauh lebih luas daripada hal tersebut.Ketika dahulu orang-orang dari peradaban primitif lari ketakutan karena ancaman guntur,kilau di langit dan bersembunyi didalam guauntuk perlindungan diri,sebenarnya mereka telah melakukan konsep pertahanan sipil yang paling sederhana dan klasik.Gambaran tentang pertahanan sipil harus diprediksikan dengan persiapan negara dalam menghadapi kondisi paling mengenaskan. Dimana fasilitas kesehatan dan rumah sakit hancur, komunikasi tidak berjalan dan semua lumpuh total tidak berfungsi. Ketahanan nasional akan dikaitkan dengan pertahanan sipil yang mengarah kepada stabilitas dalam negeri dari ancaman luar dan dalam negeri.

Adalah sesuatu yang celaka apabila kita semua sudah melupakan hal esensi ini dalam artian ancaman atas keutuhan bangsa. Indonesia saat ini sedang diteror bencana-bencana alam, mulai dari gempa bumi, dan tsunami dan lain-lain. Kondisi ini seharusnya menyadarkan pemerintah untuk kembali melihat urgensi peran ketahanan sipil nasional secara massif. Adalah tidak bijak bila menyoal ketahanan sipil semua diserahkan sepenuhnya kepada polisi sebagai aparat penegak dan pembina hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka adalah sesuatu yang rentan bagi polisi, bila penanganan ketahanan ketahanan sipil tidak berjalan dengan baik karena akan memberikan tambahan preseden buruk. Perlu diketahui, bahwa penanganan ketahanan sipil bukanlah sesuatu yang sepele, perlu ada badan khusus pemerintah yang serius menangani hal tersebut. Seperti yang pernah dilakukan di beberapa negara maju dalam keperluan menjaga keutuhan persatuan negara.Urgensi mengenai konsep pertahanan sipil memang sudah selayaknya menjadi sebuah wacana Nasional yang patut untuk dibicarakan.

Ambivalensi Kekuatan Polisi

Ketika berbicara kontrol eksternal sosial terhadap organisasi Polisi,hal tersebut secara simultan berpengaruh pada otonomi dan independensi Polisi dalam ruang gerak kerja mereka terhadap penegakan hukum dan pembinaan keamanan.Hanya yang mencuat,menyoal kontrol ini adalah netralitas dalam hubungannya dengan pengaruh kekuatan politik potensial nasional dan internasional. Satu hal yang harus dialkui bahwa profesi polisi memiliki posisi unik bila dibandingkan dengan profesi lain didalam masyarakat yang bercorak demokratis. Semangat demokrasi ini membawa pandangan kesadaran polisi perlu dikontrol kuat dari masyarakat  ( Civil authority ), karena kekuatana ( power ) dianggap maha dahsyat dalam penegakan dan pembinaan hukum.

Dikota-kota besar sikap gugatan kepada polisi ini dapat diakomodir oleh komisi khusus terhadap polisi yang dianggap mampu me-review komplain dari penduduk melawan polisi. Melaui fasilitas komisi ini, diharapkan polisi dapat secara bijak menetralisir gugatan tersebut, dengan mengajukan profesionalitas yang dimiliki. Fungsi komisi dalam hubungan dengan kontrol sosial ini diharapkan datang dari Komisi Kepolisian Nasional untuk kasus di Indonesia ini.Sosialisasi kampanye Komisi Kepolisian Nasional tidak ditanggapi serius oleh pers. Pemberitaan yang muncul tentang Komisi Kepolisian Nasional sangat minim, bahkan nara sumber yang digunakan sebagian besar anti terhadap keberadaan komisi ini. Jadi dapat dikatakan bahwa pemberitaan mampu me-reinforce, atau  memperkuat keyakinan dan pendapat khalayak yang sudah mengakar di tataran dimensi kognitif.Sesungguhnya pembentukan Komisi ini merupakan wujud kontrak sosial antara Polisi dengan masyarakat.Dalam artian bahwa semua pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secara transparan dan memenuhi asas keterbukaan serta akuntabilitas.Masalah klasik kasus pembentukan Komisi Kepolisian ini dimana saja sama,yaitu kebanyakan para jajaran pimpinan Polisi tidak pernah bisa menghilang pandangan pada kenyataan,bahwa kekuatan (power) organisasi yang mereka miliki secara otonom harus diubah dan terbagi.Ketakutan terbesar yang ada pada tataran pimpinan adalah kemungkinan penyusupan kekuatan politik,baik eksternal maupun internal yang menyebabkan polisi tidak bisa netral.Pendapat ini masuk akal dalam hubungannya dengan profesionalitas yang dimiliki oleh Polisi.Satu sisi yang tidak boleh dilupakan dalam pembentukan komisi dan kontrol sosial ini adalah bentuk kontrak sosial yang merupakan posisi tawar menawar antara Polisi dengan masyarakat.Posisi tawar menawar ini akan semakin meyakinkan bahwa Polisi adalah milik masyarakat dan bukan merupakan alat kekuasanaan penguasa/pemerintah.

Tindakan Menyimpang dan Stress pada Polisi

Pada tanggal 26 Juli yang lalu,pimpinan PPATK memberikan daftar 15 anggota polisi yang melakukan transaksi mencurigakan kepada Kepala Kepolisian RI.Hal ini tercium oleh pers yang kemudian mengangkat masalah ini keruang publik dan menjadi pemberitaan yang menghebohkan dan membentuk alam pemikiran publik yang lebih negatif lagi pada Polri.Bagaimana mungkin,Polisi bisa memberantas tindak pidana korupsi sementara sebagian oknum mereka justru terlibat pada adanya dugaan korupsi itu sendiri.Polisi bukanlah malaikat yang serba sempurna baik dalam kerja , penampilan, bahkan akhlak. Mereka tidak boleh salah atau menyimpang arena akan mencoreng wajah institusi. Beban terberat inilah yang harus diemban oleh seorang naggota polisi dalam menyoal kinerja dan pertaruhan sikap profesional terhadap performa dan kredibilitas citra organisasi. Dalam literatur-literatur ilmu Kepolisian dijelaskan secara gamblang,ada dua bentuk sikap penyimpangan polisi,yaitu : keserampangan (penghinaan profesi) dan tindakan korupsi.Dua tindakan menyimpang inilah yang paling dominan dalam kerja polisi.Kehadiran anggota polisi di masyarakat menjadi begitu powerfull baik secara individu maupun kelompok.Keputusan mereka dilapangan dianggap terpercaya sebagai aparat pembina keamanan dan aparat penegak hukum di negri ini.Banyak sekali contoh kasus baik yang tercium dan terpublikasikan oleh insan pers maupun yang tidak diceritakan kepada khalayak yang menunjukkan bagaimana perilaku menyimpang itu terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri,walaupun pada berbagai kesempatan hal itu dikatakan sebagai perilaku dari sebagian oknum Polisi.

Sebenarnya permasalahan klasik yang menciptakan stres pada polisi dimana saja sama, yakni ; ketidak jelasan sistem peradilan yang berlaku dan dukungan masyarakat lewat jalur pers. Memang profesi polisi dapat dikategorikan sebagi pekerjaan yang memiliki tingkat stres paling tinggi, sehingga kerap menimbulkan tingkat frustasi, seperti: bunuh diri, kecanduan alkohol, penyalahgunaan narkoba, perceraian, masalah keluarga dan sampai masalah korupsi.Diakui stress secara individu jangan ditanggapi sebagai determinasi interpretasi secara subjektif korps. Dengan penghasilan polisi yang minim dan desakan kehidupan membuat mereka tertekan, apalagi beban tingginya gengsi dan tuntutan mereka sebagai dewa penolong.Sikap profesionalisme yang hendak dibangun seharusnya diiringi dengan pemahaman dan toleransi pada tingkat stress anggota polisi. Jadi jelas, menindak oknum yang melakukan korupsi, pencurian dan penggelapan uang harus memperhatikan beberapa unsur, mulai dari diri tersangka sebagai individu dan dia sebagai bagian dari korps.

Perpolisian Masyarakat, Citra dan Public Relation

Indonesia banyak dilanda bencana, mulai dari teroris, gempa bumi dan kerusuhan menjelang Pilkada. Satu hal yang dilupakan, bahwa Indonesia belum memiliki Pertahanan Sipil yang baik.Konsepsi pertahanan sipil seharusnya tidak sebatas pengertian keinginan insting manusia melindungi jiwa dan kelompok,namun lebih komplek dan komprehensif,yaitu paradigma mendalam pada ketahanan sosial pasca bencana.Konsepsi Pertahanan sipil hilang sejalan dengan masa perdamaian anti perang dunia.Konspesi pertahanan sipil di Indonesia masuk dalam bayang-bayang militer yang menimbulkan salah kaprah bahwa pertahanan sipil bukan tugas polisi.Kehadiran Perpolisian Masyarakat menunjukkan seberpa pentingnya peran Polri dalam menciptakan konsepsi pertahanan sipil ini di Indonesia.

Di era modern sekarang ini pertahana sipil diartikan sebagai sistem perencanaan (organisasi) untuk merancang bangun orang-orang dan pemerintah guna menolong jiwa manusia pada situasi luar biasa dalam kondisi mendadak. Situasi darurat disini dapat diartikan dengan bencana alam, seperti banjir, tornado dan gempa bumi. Gambaran tentang pertahanan sipil harus diprediksikan dengan persiapan negara menghadapi kondisi paling mengenaskan, dimana fasilitas kesehatan dan rumah sakit hancur, komunikasi tidak berjalan dan semua lumpuh total tidak berfungsi. Ketahanan nasional akan dikaitkan dengan pertahanan sipil yang mengarah kepada stabilitas dalam negerri dari ancaman luar dan dalam negeri.

Proses Pembentukan Citra

Salah satu kerja Public Relation adalah menjaga dan membangun citra dan image yang baik bagi institusi. Citra dan image hanya bisa efektif dibentuk dan diipelihara lewat komunikasi efektif yang dilakukan oleh Public Relation perusahaan atau institusi. Public Relation digambarkan sebagai suatu struktur sistem. Mulai dari input-output proses intern dalam model pembentukan citra.

Dalam kasus perpolisian masyarakat ini, citra kognitif didapat dari pemberitaan dan informasi dari media massa, sedangkan stimulus respon berasal dari konsepsi yang sudah mengakar di masyarakat bahwa berurusann dengan polisi adalah ‘kerok’ (panjang dan tidak terselesaikan). Guna merubah citra yang ada, bisa dilakukan melalui pengalaman lewat stimulus. Dari sinilah harus diciptakan pelayanana yang pro masyarakat dalam hubungannya dengan cepat, tepat, efisien dan murah.

Komunitas berbeda dengan publik, dahulu banyak orang menganggap komunitas bagian dari publik dan lebih dianggap sebagai publik eksternal. Namun pada perkembangan selanjutnya komunitas meluas dan dianggap stakeholders yang dilayani organisasi. Komunitas disini adalah stakeholders eksternal institusi yang memiliki hubungan timbal balik dengan institusi. Orang-orang yang hidup dengan komunitas dengan lembaga-lembaganya membuat mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang baik, tanpa lembaga-lembaga tersebut. Begitu pula lembaga itu hanya dapat hidup dengan dukungan dan ijin mereka.Terjadinya perubahan terhadap publik eksternal ini menyebabkan institusi perlu mengembangkan fungsi Public Relations dalam community relations. Community relations sangat berperan sebagai salah satu solusi bagi organisasi bisnis menghadapi tantangan. Community relations berfungsi meningkatkan semangat kedaerahan dalam (lokal) dan hubungannya dengan negara, bangsa dan masyarakat pada tingkat lokal. Disini semangat ini dapat memberikan dorongan partisipasi msayarakat terhadap pengambilan keputusan dan tanggung jawab terhadap wilayah.

Permasalahan utama kerja polisi adalah buruknya citra yang terbentuk pada konsepsi masyarakat. Ketika pesan disalurkan lewat saluran komunikasi massa, yang diketahui bahwa media massa sangat dipengaruhi oleh adanya agenda tersembunyi yang ada di balik ideologi media tersebut. Dengan demikian terdapat sikap pesimistis bahwa media massa akan memiliki keberpihakan netral kepada suatu institusi secara konstan. Oleh sebab itu masukan  bagi kepolisia Republik Indonesia adalah perlu adanya penyamaan persepsi tentang kerja polisi dengan para jurnalis lewat program perpolisian masyarakat. Cara yang paling tepat adalah dengan lebih mengoptimalkan fungsi kerja dari public relations institusi, memperbanyak media breafing dan loka karya, simposium dengan jurnalis dalam hubungannya menyatukan maksud tersebut.   Penciptaan komunitas yang dekat dan akrab adalah sesuatu yang mutlak perlu. Dalam artian bahwa polisi sekarang ini seharusnya mulai memandang masyarakat sebagai stakeholders yang bermitra. Tidak ada istilah petugas minta dilayani atau sebaliknya masyarakat adalah raja.

Disamping lewat program-program yang berbau kedermawanan dalam kaitan untuk menciptakan komunitas, hal yang tak kalah penting adalah perhatian yang lebih terhadap stakeholders. Stakeholders sebagai mitra, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan tentang pelayanan prima kepolisian. Kemudahan, tanpa birokrasi dan kecepatan pengurusan merupakan nilai tawar yang diberikan kepolisian sebagai perwakilan Negara dalam upaya menciptakan hubungan langsung dengan rakyat..

TANGGAPAN PEMBACA

Buku dengan judul Komunikasi dan Polisi ini sangat menarik untuk dibaca khususnya bagi kalangan mahasiswa PTIK yang notabene nya adalah calon-calon pimpinan masa depan Polri.Pendapat ini mengemuka dikarenakan buku ini memberikan banyak sekali informasi yang bisa dijadikan pelajaran berharga khususnya bagi Polri mengenai arti penting dari sebuah komunikasi yang efektif.Banyak sekali langkah Polri yang menjadi kelemahan dalam membina hubungan komunikasi dengan masyrakat yang dimunculkan dalam buku ini.Pencitraan Polri yang buruk sebagai akibat dari bergabungnya Polri dalam wadah ABRI di masa lalu telah membawa bekas dalam alam pemikiran masyarakat Indonesia,sayangnya kondisi ini diperparah lagi melalui perilaku buruk oknum Polisi pada berbagai kasus seperti yang diceritakan oleh buku ini.

Seiring dengan dikeluarkannya Grand Srategi Polri 2005-2025 maka komunikasi sesungguhnya memainkan peranan yang sangat vital dalam mewujudkan kebijakan tersebut.Komunikasi juga merupakan kunci utama suksesnya strategi perpolisian masyarakat (Polmas), mengingat dalam strategi ini partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Keberadaan masyarakat merupakan mitra Polri dalam melaksanakan segala kegiatan perpolisian masyarakat ini. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka masyarakat tidak akan mengerti apa yang menjadi tujuan dari strategi perpolisian masyarakat ini, dan jika hal tersebut terjadi maka tidak mungkin masyarakat akan simpatik dan mau bermitra dengan polisi.

Pada kesempatan ini ,saya selaku mahasiswa dan pembaca dari buku ini juga hendak memberikan masukkan yang sekiranya bisa diterapkan dalam pelajaran mata kuliah Komunikasi Sosial di PTIK,yaitu melalui pembahasan buku Komunikasi Sosial ini melalui metode diskusi dalam kelas.Hal ini sangat dibutuhkan dan akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa guna mendalami dan  menyerap mengenai kelemahan-kelemahan institusi Kepolisian dalam menciptakan dampak positif dari fungsi Kepolisian itu sendiri bagi masyarakat.Selama ini,kelemahan-kelamahan itu sangat sering dilakukan oleh Polri baik sebagai sebiah institusi maupun secara individu sebagaimana yang telah di sampaikan oleh buku ini.Tentu nya,kita semua berharap situasi yang menjadi kelemahan-kelemahan bagi Polri ini tidak terjadi lagi di masa mendatang,sehingga Polri kedepan benar-benar menunjukkan citra penegak hukum yang humanis dan menjadi sosok penegak hukum yang profesional dan bisa mewujudkan perannya lewat jalur komunikasi-komunikasi yang efektif dan mengena bagi seluruh lapisan masyarakat.

 

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Januari 2, 2011, in Menulis itu Indah. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada Komunikasi Sosial Polri.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: