DAMPAK WARISAN ORDE BARU SEBAGAI REZIM YANG FENOMENAL BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA SAAT INI

I. PENDAHULUAN
Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945,Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian rezim kepemimpinan. Sebanyak enam orang pejabat Presiden pernah memimpin negara ini dan tentu saja kepemimpinan para Presiden tersebut memiliki corak yang menciptakan tata pemerintahan yang berbeda antara satu dengan yang lain.
Kejatuhan sebuah rezim adalah sebuah krisis dalam sebuah tata pemerintahan termasuk substansi yang terkandung didalamnya, karena hal ini menyangkut penataan kembali dari sistem pemerintahan,personalia,paradigma politik bahkan sampai kepada ketentuan konstutisional pun dirasa perlu di tinjau ulang kembali.Fakta menunjukkan bagaimana krisis multidimensional melanda negara ini karena runtuhnya sebuah rezim.Ini didasari pada kenyataan sejarah yang menunjukkan situasi pada saat rezim Demokrasi Terpimpin ala Soekarno jatuh dan begitu pula saat demokrasi Orde Baru gaya Soeharto dilengserkan oleh rakyat.
Demokrasi Terpimpin yang di bawa oleh Soekarno,sang Proklamator,didekskriptif kan sebagai perwujudan dari the rediscovery of our revolution .Periode ini diawali dengan silih berganti nya model pemerintahan sebagai bentuk ketidakstabilan politik,seperti pemerintahan presidensiil dan parlementer dan diakhiri dengan munculnya dekrit presiden 5 Juli 1959 sebagai awal dimulai nya demokrasi terpimpin.Namun demikian hal ini memunculkan konflik yang justru meruntuhkan rezim demokrasi terpimpin dan memunculkan sebuah optimisme dalam mengatasi polarisasi sosial-politik dan krisis ekonomi yang parah melalui paradigma Orde Baru yang dilandasi semangat menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara konsekuen.Orde baru muncul dengan merubah arah kebijakan pada semua sendi kehidupan masyarakat,mulai dari munculnya “dwifungsi ABRI”,ekonomi pembangunan,sampai dengan pengaturan-pengaturan hal-hal kecil lewat sistem sentralisasi pemerintahan dengan menempatkan Jenderal Besar Soeharto sebagai pemimpinnya. Sentralisasi kepemimpinan ini ternyata membentuk otoritarianisme pada Orde Baru dan hal ini semakin membesar serta memunculkan a greedy state yang ingin menunjukkan dan memperkuat kekuasan negara dengan memperlemah civil society. Hampir tidak ada konflik yang muncul kepermukaan karena sebelum konflik ataupun pertentangan terhadap kepemimpinan penguasa itu datang akan langsung “diamankan” oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya ,dengan pelemahan terhadap civil society sesungguhnya konflik-konflik itu mengendap dan bagai bom waktu yang siap diledakkan oleh kekuatan-kekuatan terkekang dari masyarakat.
Selama kurang lebih 32 tahun rezim ini berkuasa hingga akhirnya runtuh ketika pengunduran diri Soeharto pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998.Kekuasaan otoritarianisme orde baru yang bahkan melebih-lebihi otoritas demokrasi terpimpin telah membawa rezim ini pada kehancuran,ini karena ketidaksiapan negara dalam menghadapi krisis sedangkan kekuatan masyarakat yang rendah akibat terus menerus diperlemah.Rezim ini pun digantikan oleh era Reformasi yang sampai detik ini pun belum benar-benar stabil.Pergantian presiden dari Soeharto ke Habibie sampai dengan ditolaknya Pidato Pertanggung jawaban Habibie oleh MPR menunjukkan bentuk-bentuk ketidakstabilan ini.Begitu pula dengan jatuhnya Abdurrahman Wahid dan digantikan oleh Megawati sebagai Presiden RI pertama yang seorang wanita.Begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini untuk menuju kepada kestabilan sosio-politik ,namun sesungguhnya apakah semua ini adalah warisan yang ditinggalkan dari 32 tahun berlangsungnya rezim Orde Baru? Kita semua menyadari bahwa waktu 32 tahun adalah waktu yang sangat lama dan merupakan waktu yang cukup guna menanamkan pengaruh yang disertai dampak yang secara kultural ditanam sampai di rasakan buah akibatnya saat ini. Hal inilah yang dibedah dan hendak disampaikan oleh buku berjudul “Krisis Masa Kini dan Orde Baru” yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia sepanjang 466 halaman dan disunting oleh Muhamad Hisyam serta pengantar oleh Taufik Abdullah.

II. PEMBAHASAN

A. Situasi Sosio-Politik Sebelum Orde Baru

Sistem Pemerintahan Pasca Kemerdekaan
Sehari setelah dibacakan nya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 45 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.Pada tanggal itu pulalah Soekarni diangkat oleh PPKI menjadi Presiden pertama RI beserta Moch Hatta sebagai wakilnya.Pada awal pemerintahannya,Soekarno-Hatta lebih banyak disibukkan dengan perjuangan mempertahankan Indonesia dari penjajah,namun berdasarkan UUD 45 demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi Presidensial yang oleh sejarah dicantumkan terjadi pada periode tahun 1945-1949.
Sebagai konsekuensi diterima nya hasil perundingan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang terjadi pada tahun 1949,Negara Republik Indonesia berubah menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS),namun pada tahun 1950 Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Periode demokrasi selanjutnya adalah demokrasi parlementer (1950-1959),namun keberlangsungan demokrasi parlementer ini juga gagal diterapkan karena seringnya terjadi pergeseran dukungan partai terhadap kabinet. Dalam periode ini terjadi beberapa catatan sejarah yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi Indonesia selanjutnya,yakni dilangsungkannya pemilihan umum untuk kali pertama dan terjadi nya pergolakkan dalam tubuh Angkatan Darat (17 Oktober 1952),yang menjadi awal terbentuknya gagasan “dwifungsi” dalam tubuh ABRI.Kejadian ini juga mengakibatkan adanya dukungan dari AD terhadap keluarnya Dekrit Presiden.Munculnya Dekrit ini pada tanggal 5 Juli 1959 adalah permulaan dari dilaksanakannya demokrasi terpimpin,yakni demokrasi yang muncul sebagai sebuah keinsafan,keyakinan,dan kesadaran akan keburukan-keburukan yang diakibatkan paham Liberalisme.Dalam sistem ini Soekarno bukan hanya sebagai Presiden,Kepala Negara,tetapi juga sebagai “Pemimpin Besar Revolusi”.
Pasca terjadinya kudeta oleh Gerakan 30 September 1965,kekuasaan Presiden Soekarno semakin melemah,ini ditunjukkan dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas sikapnya dalam menghadapi G30S/PKI.penolakan terhadap pidato berjudul NAWAKSARA yang dibacakan Soekarno dalam Sidang Umum ke-IV MPRS akhirnya berunjung pada pemberhentian Soekarno sebagai Presiden oleh MPRS.
B. The Phenomenal Regime
Awal Pemerintahan dan Cita-Cita nya
Orde Baru lahir ditandai dengan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden ke-2 RI menggantikan Soekarno dengan rezim Orde Lama nya.Awal kemunculan Orde Baru ini dilandasi dengan semangat untuk menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.Konsep semangat inilah yang memberikan sebuah harapan besar dari bangsa Indonesia yang sebelumnya merasa terkekang dalam belenggu kepemimpinan Orde Lama.
Penulis mencoba menganalisa berbagai kebijakan Soeharto pada berbagai sendi kehidupan masyarakat,yaitu :
a) Politik
Orde Baru lahir dan tumbuh berkembang sebagai reaksi serta melakukan koreksi total atas segala bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45.Pemerintahan Orde Baru berdiri guna membangun kembali konstruksi kehidupan rakyat ,bangsa dan negara Indonesia yang telah rusak dan melenceng dari tujuan berdirinya NKRI. Kegagalan pemerintahan Soekarno yang menurut Soeharto karena disebabkan tidak ada nya kestabilan politik yang sehat.Tiga faktor penting yang perlu segera ditangani Soeharto pada awal masa pemerintahannya adalah perbaikan tatanan bermasyarakat, rehabilitasi perekonomian bangsa dan rumusan format politik yang sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 45.
Salah satu hal yang dilakukan Soeharto dalam menjaga kestabilan keamanan adalah dengan menghancurkan unsur-unsur Komunis yang masih tersisa sebagai warisan Orde Lama,tidak itu saja Soeharto juga mengenalkan istilah “de Soekarnoisasi” sebagai kebijakan mengecilkan peran dan kehadiran Soekarno dalam sejarah Indonesia. Soeharto juga sukses dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa yang berarti tidak ada ideologi yang lain.Sistem inilah yang kemudian terkenal dengan nama Demokrasi Pancasila.
b) Ekonomi
Kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto yang paling strategis adalah perubahan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari “deficit budget” menjadi “balanced budget”.Hal ini didasarkan kegagalan pemerintahan Soekarno dalam membangun perekonomian Indonesia di jaman Orde Lama.Prinsip “berdikari” yang dicanangkan Soekarno telah membawa pandangan negatif terhadap hal-hal yang berbau asing termasuk penanaman modal asing maupun bantuan luar negeri.Soekarno menganggap hal tersebut adalah bentuk imperialisme dan kolonialisme dalam wajah ekonomi.Namun disisi lain,dengan belum adanya kestabilan politik negara dan biaya operasional yang harus ditanggung negara dalam mempertahankan kemerdekaan telah membuat neraca keuangan negara berada dalam kondisi defisit.Kondisi ini memaksa negara untuk mencetak uang baru guna menutup defisit keuangan,namun tindakan ini berakibat fatal karena telah memicu terjadi inflasi yang berujung pada kenaikan harga barang dan keresahan masyarakat.
Konsistensi mempertahankan APBN seimbang ini mengakibatkan pemerintahan Soeharto berhasil mengendalikan tingkat inflasi.Stabilitas Politik yang berhasil diciptakannya juga ikut mendorong minat investor dalam menanamkan modal asing di Indonesia,ini sejalan dengan kebijakan Orde Baru dalam membuka kembali perekonomian Indonesia bagi PMA dan PMDN.Kebijakan deregulasi perbankan 1983 juga merupakan langkah kebijakan yang diambil pemerintahan Soeharto yang melalui kebijakan ini pemerintah tidak lagi campur tangan pada penentuan suku bunga bank,melainkan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
c) Agama
Salah satu hal yang juga menjadi perhatian khusus Soeharto pada awal cita-cita Orde Baru berdiri adalah perkembangan kelompok ekstrim kiri dan kelompok ekstrim kanan. Penyebutan ekstrim kiri ini ditujukan pada kelompok-kelompok Islam yang hendak merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam.Sedangkan penyebutan ekstrim kanan ditujukan kepada kaum-kaum komunis yang ditempatkan Soeharto sebagai bahaya latent bagi negara.
Pandangan politik Orde baru terhadap keberadaan partai-partai politik yang berasas kan ke-Islam an telah merumuskan sebuah kebijakan penjegalan terhadap ke-Islam-an tersebut,sehingga melalui UU Asas Tunggal Soeharto benar-benar membuat Pancasila sebagai satu-satu nya ideology yang diperbolehkan.
d) Militer
Banyak kalangan yang menilai,dikukuhkannya Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden RI adalah hasil kerjasama dari “tiga hijau”,yaitu mahasiswa (yang masih hijau dalam politik), golongan Islam (yang memang “berbendera” hijau), dan tentara (yang berseragam “hijau”).Kekuatan Militer sesungguhnya telah berhasil dikuasai Soeharto pasca terjadinya Gestapu. Konvensi dikalangan AD yang ada pada waktu itu adalah manakala KASAD berhalangan maka perwira tinggi yang paling senior menggantikan kedudukannya untuk sementara.Maka mulailah Soeharto menancapkan pengaruhnya serta menguasai semua posisi penting dalam staf umum AD.
Langkah-langkah reorganisasi yang dilakukan Soeharto disekitaran tahun 1967 adalah mengurangi peranan para Kepala Staf,membubarkan bagian intelijen,bagian perencanaan,dan bagian anggaran masing-masing angkatan serta memperkecil jumlah pasukan elit mereka.Konsolidasi militer pasca revolusi 1967 ini sekaligus membentuk struktur komando hierarki dan menghapus berbagai kesetiaan khusus.

Pelaksanaan Kebijakan dan Kehancurannya
Berbagai kebijakan yang di cita-cita kan Soeharto lewat Orde Baru nya telah memberikan dampak negatif sebagai akibat penyelewengan serta penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Soeharto beserta kroni-kroni nya.Bila kita lakukan Analisa maka kita dapat mengkategorikan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan itu pada 4 bidang kehidupan ,yakni :
a) Bidang Politik
• Orde Baru yang telah ditinggalkan Bangsa Indonesia telah meninggalkan banyak warisan. Di bidang politik, dominasi eksekutif yang berakhir dengan dominasi lembaga kepresidenan telah menyebabkan banyak kerancuan. Presiden menjadi sangat berkuasa tidak hanya dalam konteks kelembagaan bahkan jabatan presiden telah berubah jadi personifikasi Soeharto.
• Di bidang legislatif, presiden yang notabene daya jangkau kekuasaannya dalam bidang eksekutif mencampuri lembaga legislatif bahkan lembaga tertinggi negara seperti MPR. Presiden menunjuk utusan golongan dan masyarakat separuh dari 1000 anggota MPR. Secara tak langsung, Soeharto ikut mempengaruhi isi dari lembaga tertinggi negara itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
• Yang paling kental tentu saja pelaksanaan pemilu yang seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi tetapi berganti menjadi drama berseri dengan Soeharto sebagai sutradara tunggal.Kemenangan mutlak yang direncanakan telah menanamkan kebodohan dan kehancuran bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila itu sendiri.

b) Bidang Ekonomi
Didalam prakteknya, selama pemerintahan Orde Baru, utang luar negeri tidak tersalurkan dan diperuntukkan sebagaimana mestinya. Bank Dunia sendiri di dalam laporan internnya, yang sempat bocor ke tangan publik, tatkala Dennis de Tray masih menjabat sebagai Country Director untuk Indonesia, mengatakan bahwa telah terjadi kebocoran dana utang Bank Dunia sebesar 30 persen selama masa pemerintahan Soeharto.Persoalan yang lebih mendasar adalah dalam menjalankan proyek-proyek yang dibiayai oleh utang luar negeri, pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat didalam perencanaannya. Bank Dunia sendiri juga menutup mata terhadap pentingnya masukan yang diberikan oleh masyarakat yang akan terkena proyek tersebut, tentang mau atau tidaknya mereka menerima proyek tersebut.Adanya utang luar negeri juga membuat pemerintah tidak serius mengumpulkan pendapatan dari dalam negeri. Beberapa kekurangan yang terjadi di dalam penyusunan RAPBN dianggap oleh pemerintah dapat ditutup dari perolehan pimjaman luar negeri. Bahkan di sisi lain ketergantungan ini pun ikut mempengaruhi keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Kebocoran pendapatan negara, akibat korupsi, yang dapat diperoleh dari keuntungan pendapatan BUMN atau BUMD, toh dianggap pemerintah dapat ditutup dari sumber utang luar negeri.Salah satu contoh lain dari kerancuan utang luar negeri adalah program pengentasan kemiskinan yang muncul akibat krisis.

c) Bidang Agama
Ketakutan akan timbulnya konflik dalam wacana Islam politik sebenamya kerap muncul dalam masyarakat. Pasca masa awal orde Baru, saat pemerintahan Soeharto memberikan kepercayaan dan kekuasaan penuh kepada CSIS sebagai think thank pemerintah terutama dalam bidang ekonomi dan politik, kalangan kristen (katolik) mendapat tempat yang lebih terhormat dibanding Islam sebagai mayoritas. Dominasi mereka tampak dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang jelas-jelas memihak Cina dan menindas ekonomi kerakyatan yang berbasis pribumi muslim yang pada era sebelumnya sempat berjaya. Didalam militer Menhankam/Pangab saat itu, L.B. Moerdani, merupakan momok tersendiri di kalangan aktivis Islam. Setiap aktivitas keislaman yang memang dengan jelas atribut keislamannya jangan harap akan mendapat kesempatan untuk hidup. Sehingga pada saat itu umat Islam biasa menyembunyikan identitas keislamannya karena khawatir dianggap fanatik atau bahkan subversif. Misalnya untuk sekedar mengucap Assalamu’alaikum, seseorang harus siap dituduh fundamentalis. Konon, dalam sebuah rapat kabinet, Ali Said, Menteri Kehakiman saat itu yang mengawali sambutannya dengan salam, langsung ditegur keras oleh L.B.Moerdani, “Ini bukan negara Islam”, katanya. Sehingga pada saat itu muncullah pemyataan Abdurrahman Wahid yang mengusulkan penggantian Assamu’alaikum dengan ucapan Selamat pagi. Jilbab sebagai simbol keislaman seorang muslimah juga dipandang sebagai ciri eksklusivisme Islam. Maka pada waktu itu beberapa ulama beramai ramai memfatwakan bahwa jilbab tidak wajib seraya memamerkan istri atau anaknya tanpa mengenakan pakaian khas itu.

d) Bidang Militer
Gelar Jenderal berbintang lima adalah salah satu bukti yang menunjukkan betapa harmonis nya hubungan Soeharto dengan Militer.Soeharto benar-benar telah menjadikan ABRI sebagai salah satu alat kekuasaannya.Otoritas kekuasaan yang dijalankan nya membuat Soeharto perlu untuk menguasai Militer guna mengamankan dirinya dan kekuasaannya.”Konsep kemanunggalan ABRI dan Rakyat”, yang kemudian diganti menjadi konsep “ABRI masuk desa” adalah kamuflase Soeharto guna tetap menguasai ABRI.
Berbagai pelanggaran HAM terjadi akibat dari pengaruh kekuasaan Soeharto atas militer.Peristiwa Tanjung Priok sampai dengan kekuasaan DOM di Aceh adalah contohnya.Soeharto telah memunculkan sebuah sifat loyal kepada dirinya melebihi rasa loyalitas terhadap ABRI dan bangsa Indonesia.Dwifungsi yang telah melebihi porsi sehingga terjadilah sentralisasi kekuasaan otoriter dan militeristik.Begitu banyak gugatan masyarakat yang menginginkan agar ABRI secara bertahap menarik diri dari percaturan Politik Indonesia.

C. Situasi yang tercipta sebagai warisan Orde Baru
Kejatuhan rezim Orde Baru juga diikuti dengan terluka parahnya kehidupan bangsa dan semakin maraknya kekuatan disintegrasi bangsa.Banyak contoh kejadian yang menjadi fakta buruk dari warisan rezim Orde Baru,seperti memburuk nya hubungan Indonesia dengan IMF ,penyelesaian kasus BLBI,soal privatisasi,TKI ,kredit untuk petani, dan lain sebagainya.Kesemua itu adalah dampak langsung dari Orde Baru yang menjadikan Indonesia kembali mengalami krisis Multidimensional.
Beberapa contoh dampak negatif yang ditinggalkan oleh Soeharto pada kehidupan kita saat ini adalah :
a) Budaya KKN yang telah menjadi sebuah kultur khas bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.Banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan Soeharto yang tidak terselesaikan hingga ke-wafatan Soeharto. Pun demikian dengan apa yang dilakukan kroni-kroni nya.
b) Kegagalan Pemerintahan Soeharto dalam mengatasi krisis moneter pada tahun 1998 berujung pada skema pemberian bantuan likuiditas oleh Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank kecil sebagaimana yang diatur berdasarkan perjanjian dengan IMF.Hasil audit BPK menyatakan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar 138 triliyun rupiah. Hingga kini penanganan kasus tersebut tidak jelas penyelesaiannya.
c) Melemahnya Kedaulatan Bangsa di mata dunia,hal ini ditandai dengan banyaknya klaim-klaim terbatas batas-batas geografis yang menyebabkan hilangnya beberapa pulau di Indonesia.
d) Semakin meningkatnya angka kriminalitas sebagai salah satu dampak kemiskinan yang melanda masyarakat,hal ini menunjukkan kebohongan data pemerintahan Soeharto dalam mengurangi dan mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia termasuk jumlah pengangguran yang tinggi.
e) Eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia yang pemanfaatan dan hasil nya banyak di nikmati oleh pihak asing serta kalangan konglongmerat termasuk Soeharto dan kroni-kroni nya.
f) Cara pandang rakyat dalam melihat charisma seorang pemimpin yang berasal dari kalangan militer yang seakan-akan sangat amat berwibawa sehingga kadangkala memberikan sebuah pandangan yang berlebihan.

III. PENUTUP
Kesimpulan

Suka ataupun tidak suka,realita sejarah telah membukukan bahwa rezim Orde Lama dan rezim Orde baru adalah dua bentuk rezim yang pernah hadir di Negara Republik Indonesia.Hal ini telah melekat erat pada setiap memori warga negara kita,yang tentu saja kesemuanya itu ada yang bersifat positif maupun bersifat negatif.
Penulis mencoba mengambil kesimpulan terhadap realita sejarah Indonesia ini dengan menjadikan Orde Baru sebagai poros tengah pengambilan kesimpulan,hal ini mengingat begitu lamanya rezim ini bercokol dalal percaturan politik di Indonesia.
a) Bahwa setiap pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya akan memberikan pengaruh baik itu bersifat positif maupun negatif. Karena itu,betapapun buruknya seorang Presiden adalah juga manusia biasa layaknya ciptaan Tuhan YME lainnya.
b) Sebuah kekuasaan (might) tidak akan dapat bertahan tanpa kebenaran (right) dan kebenaran tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya tanpa kekuasaan. Namun sebuah kekuasaan yang kuat hanya akan tercapai jika ia sekaligus menyantuni kebenaran dan rasa keadilan masyarakat,dan kebenaran hanya akan efektif jika ia didukung oleh kekuasaan.
c) Rezim Orde Lama runtuh akibat Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya,pun demikian dengan rezim Orde Baru yang walaupun lahir dengan semangat menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen namun pada kenyataanya penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 45 tetap terjadi.
d) Keberhasilan sebuah bangsa tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada negara dan pemerintahannya,dibutuhkan peran serta rakyat secara keseluruhan guna mencapai dan mensukseskan tujuan bangsa dan negara.Peran rakyat tersebut juga harus dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kesadaran dari semua lapisan masyarakat.
e) Jabatan adalah amanah,yang harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, keluarga, masyarakat ,bangsa dan negara.

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Desember 21, 2010, in Makalah Lepas. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada DAMPAK WARISAN ORDE BARU SEBAGAI REZIM YANG FENOMENAL BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA SAAT INI.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: