Class Action & Legal Standing

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia memiliki sumber daya  yang sangat kaya dan melimpah.Kekayaan akan sumber daya (resources) ini dapat dilihat nyaris disetiap Provinsi di Indonesia.Namun demikian,kekayaan akan sumber daya khususnya sumber daya alam justru disatu sisi menimbulkan potensi terjadi pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup dimana-mana.Keadaan ini dapat menjadi salah satu penghambat bagi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Masalah pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup ini sesungguhnya merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Berbagai masalah mengenai lingkungan hidup baik yang disebabkan oleh alam maupun karena ulah tidak bertanggung jawab manusia diyakini dapat  mengganggu jalannya proses ekologi yang berujung pada hancurnya rantai ekosistem dimuka bumi ini.Isu ini sudah mulai dibicarakan pada pertemuan Internasional yang digagas oleh PBB di Stockholm 1972.Pada konferensi yang diikuti oleh wakil 114 negara ini memfokuskan pada empat isu utama yakni mengenai Popullation,Polution, Poverty dan juga Policy.Pertemuan ini kemudian berlanjut pada konferensi lingkungan hidup di Nairobi,Kenya pada tahun 1982 yang menjadi cikal bakal terbentuknya World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1983 dan diketuai oleh Gro Harlem Brundtland[1].Pertemuan-pertemuan Internasional ini terus berlanjut dan dari sinilah dunia mengenal istilah  Sustainable Development atau di Indonesia disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan.Konsep pembangunan yang berkelanjutan inilah yang diharapkan dapat menjadi sebuah wujud pertanggung jawaban kita sebagai generasi saat ini kepada generasi yang akan datang.Berbagai pertemuan internasional ini menuntut kita semua untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan generasi mendatang sembari melakukan pembangunan di berbagai bidang.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,Pemerintah Indonesia membuat berbagai konsep mengenai peraturan perundang-undangan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada.Pada tahun 1982 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 14 tahun 1982 (LN1982 No.12) tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup secara terpadu dengan mengamanatkan keharusan untuk mengkaitkan pelaksanaan pembangunan Nasional dengan konsep “sustainable development”.Undang-undang ini mengandung berbagai konsepsi dari pemikiran inovatif dibidang hukum lingkungan Indonesia,sehingga perlu dikaji penyelesaiannya perundang-undangan lingkungan modern sebagai sistem keterpaduan (Rangkuti, 1991:6). Selanjutnya Undang-Undang No.14 tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang No 23 tahun 1997 (LN 1997:68) tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.Dalam undang-undang ini pembangunan berwawasan lingkungan dikumandangkan dengan istilah “Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup.” Dalam perkembangannya,Undang-Undang No 23 tahun 1997 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang     Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Undang-Undang No 32 tahun 2009 juga tidak lupa untuk meneruskan prinsip mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,hal ini dapat kita cermati pada bagian konsideran UU No.32 tahun 2009 dikatakan bahwa pembangunan ekonomi Nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Begitu besarnya perhatian negara melalui perwujudan pembangunan yang berwawasan lingkungan mengartikan bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut.Hal ini juga lah yang mendorong pemerintah untuk senantiasa memperbaiki produk undang-undang  yang ada sehingga konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut benar-benar dapat terlaksana.Pun demikian adanya mengenai tindakan hukum pada pelanggaran terhadap lingkungan hidup itu sendiri.Salah satu fokus utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai gugatan dan sanksi perdata terhadap masalah sengketa lingkungan hidup.Penggunaan instrument hukum khususnya litigasi hukum melalui jalur peradilan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh masyarakat.Kelompok masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap dugaan terjadinya pengerusakan dan pelanggaran pada kelestarian lingkungan hidup,karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat[2].Pengajuan gugatan secara perdata ini pada awalnya sangat jarang diterapkan di Indonesia,ini dikarenakan Hukum Acara Positif Indonesia yang menganut sistem civil law tidak mengenal prosedur gugatan secara perwakilan layaknya yang terdapat pada negara-negara dengan sistem hukum common law (anglo saxon) (E.Sundari,2002:98).Terobosan hukum mengenai gugatan perwakilan ini baru muncul melalui peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2002 yang mengatur mengenai acara gugatan perwakilan kelompok.Hal ini didasarkan karena sistem hukum perdata Indonesia,yang dapat menjadi pihak dalam sengketa perdata adalah manusia[3] serta badan hukum melalui wakilnya[4] (E.Sundari, 2002:108).Disinilah pentingnya kita memahami mekanisme gugatan perdata khususnya pada masalah sengketa Lingkungan Hidup yang terjadi di Indonesia.

 

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas,penulis mencoba merumuskan masalah yang akan diangkat dalam makalah ini,yaitu :

  1. Bagaimana penerapan gugatan perdata di Indonesia?
  2. Bagaimana perbandingan gugatan class action dan legal standing di Indonesia?

 

II. PEMBAHASAN

A. Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Masalah lingkungan hidup memang semakin hari semakin meprihatinkan,bukan saja terjadi di Indonesia tetapi juga telah menjadi isu global yang sifatnya mendunia.Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah guna mencegah dan melindungi kelestarian lingkungan hidup adalah dengan memperbaiki produk undang-undang.Karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 32 tahun 2009 guna menggantikan UU No 23 tahun 1997,yang salah satu tujuan nya adalah untuk menutupi celah-celah hukum yang ditinggalkan UU No 23 tahun 1997 dengan harapan agar pelanggaran dan sengketa mengenai masalah Lingkungan Hidup dapat ditekan seminimal mungkin.

Perbedaan medasar tersebut dijelaskan pada bagian penjelasan dari UU No 32 tahun 2009 ini,yaitu Adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian apek transparansi,partisipasi,akuntabilitas,dan keadilan. UU No 32 tahun 2009 juga memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum,perluasan alat bukti (pasal 96 huruf f),pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu,keterpaduan penegakan hukum pidana,dan pengaturan tindak pidana korporasi.Undang-undang ini juga tetap memperhatikan penggunaan asas Ultimum Remedium yang hanya berlaku pada tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah,emisi,dan gangguan.

Pada UU No 32 tahun 2009 masalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur pada bagian ke tiga Undang-undang ini.Dimana secara perdata undang-undang ini membatasi aturan-aturan mengenai pengajuan gugatan oleh pihak-pihak tertentu saja,sebagai upaya pencegahan dan usaha pelestarian lingkungan hidup,yaitu :

 

  1. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
  • Pasal 87 (1)

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan.atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

  • Pasal 87 (2)

Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan,pengubahan sifat dan bentuk usaha,dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

  1. Tanggung Jawab Mutlak

Pada pasal 88 mengatur tentang tanggung jawab mutlak (Strict Liability), dimana prinsip ini tidak dikaitkan dengan unsure kesalahan.Pada pasal 88 ini dikatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya,usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3[5],menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

  1. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup (Pasal 90)

  1. Hak Gugat Masyarakat
  • Pasal 91 (1)

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

  • Pasal 91 (2)

Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa ,dasar hukum,serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

  1. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (pasal 92 ayat 1).

 

  1. Penerapan Gugatan Perdata di Indonesia

Kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang.Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak,tidak mempunyai kepentingan (Mertokusumo, 1998:39).Namun Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 no.294/K/sip/1971 telah menafsirkan kepentingan hukum sebagai adanya hubungan hukum.Hubungan hukum tersebut tentulah hubungan hukum antara para pihak yang berperkara itu sendiri dan/atau para pihak dengan objek sengketanya (E.Sundari,2002:104). Kepentingan hukum disini dapat kita artikan secara langsung maupun tidak langsung yang terkait secara hukum perdata.

Salah satu prinsip penting yang diterapkan dalam Undang-undang no 32 tahun 2009 adalah mengenai hak gugat masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup.Kedua jenis gugatan ini merupakan penerapan langsung dari unsur kepentingan hukum yang menciptakan sebuah hubungan hukum secara tidak langsung.Hak gugat masyarakat (class action) serta hak gugat organisasi Lingkungan Hidup (legal standing) sesungguhnya belum begitu banyak diterapkan di Indonesia,gugatan ini baru dikenal dekat sejak dikeluarkannya PERMA No 1 tahun 2002 yang mewujudkan hak gugatan tersebut dari UU no 23 tahun 1997.Kemudian pada undang-undang no 32 tahun 2009 hal ini ditegaskan lagi melalui pasal 92 dan pasal 91.Pasca hadirnya ketiga produk hukum tersebut,bentuk gugatan perdata secara class action dan legal standing mulai banyak terjadi di negara kita ini.Namun sesungguhnya karena jenis gugatan ini sebenarnya adalah keluaran negara-negara dengan model hukum common law,maka tehnis peng-adopsiannya di negara Indonesia masih menimbulkan berbagai macam perdebatan.Seperti halnya mengenai pengertian dari legal standing itu sendiri,pada produk hukum mengenai lingkungan hidup,legal standing diartikan sebagai hak gugat organisasi lingkungan hidup hal ini berbeda dengan beberapa produk hukum seperti undang-undang perlindungan konsumen.Namun secara umum definisi legal standing dapat diartikan sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat atas suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang perorang atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan gugatan perwakilan dalam arti class action didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih untuk mewakili kepentingannya sendiri ,sekaligus mewakili kepentingan suatu kelompok orang,atas dasar kesamaan kepentingan.Prinsip pengajuan gugatan secara class action tersebut tidak mengharuskan wakil yang maju ke pengadilan untuk memperoleh kuasa terlebih dahulu dari kelompok yang diwakilinya (E.Sundari, 2002:142).Kemudian dengan menggunakan dasar PERMA No 1 tahun 2002  Acara Gugatan Perwakilan Kelompok kita dapat melihat mengenai tata cara  dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok (Bab II Perma No1 Tahun 2002).

Dengan berbagai produk hukum sebagai dasar penerpannya,hak gugat masyarakat dan kelompok ini telah banyak dilakukan belakangan ini. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyaknya kepedulian masyarakat dan berbagai organisasi lingkungan hidup yang ada di Indonesia guna menjaga dan ikut serta secara aktif meminimalisir pelanggaran terhadap undang-undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Contoh dari gugatan yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus rokok Bentoel yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Kasus pencemaran sungan Ciujung yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,kasus pembakaran lahan di Riau yang diajukan melalui pengadilan Negeri Pekanbaru,dan Gugatan Walhi terhadap PT.Indorayon Utama.

C. Perbandingan Class Action dan Legal Standing

Substansi utama yang mewadahi gugatan perwakilan baik itu berupa class action maupun secara legal standing adalah keduanya berada pada ranah hukum perdata dan merupakan bentuk pengajuan gugatan dalam bentuk perwakilan.Hal ini sesuai dengan Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pada bagian ke tiga mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Peradilan dan kemudian dijabarkan lewat pasal 87 sampai dengan pasal 92.Sedangkan dasar pembeda antara gugatan perwakilan secara class action dengan legal standing terdapat pada siapa yang mengajukan dan kepada siapa gugatan ditujukan.Seperti hal nya yang digambarkan pada table dibawah ini ;

 

Jenis Gugatan Penggugat Tergugat Bentuk Tuntutan Keterangan
Legal

Standing

 

Badan

Hukum

NGO/LSM

 

*Pemerintah

*Perusahan

*Badan hukum

*Individu

Pemulihan

Lingkungan

Harus sesuai dengan  tujuan organisasi dalam Anggaran Dasar
Class

Action

Individu

Kelompok Masyarakat

*Pemerintah

*Perusahan

*Badan hukum

*Individu

Pemulihan

Keadaan  Lingkungan dan

Ganti Rugi

Mengalami Kerugian lang- sung maupun berpotensi mengalami kerugian

(sumber : http://ejournal.usu.ac.id [6])

 

Pada gambar diatas terlihat jelas bahwa mekanisme mengenai siapa yang berhak mengajukan gugatan dan kepada siapa gugatan itu ditujukan,terkait dengan gugatan secara class action dan legal standing sudah dijabarkan dengan jelasnya.

Class Action diajukan masyarakat  melalui prosedur perdata yang diwakilkan oleh satu atau sejumlah orang yang bertindak sebagai pihak penggugat.Hal ini sesuai dengan unsur-unsur penggugat pada gugatan class action itu sendiri yaitu Wakil Kelompok (Class Represntatif) dan Anggota Kelompok (Class Members). Class Representatif diartikan sebagai satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok.Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil kelompok sebagai penggugat aktif.Class Members diartikan sebagai sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan.Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah penggugat pasif.

Legal Standing dilakukan oleh Organisasi  Lingkungan Hidup sebagai perwakilan penggugat,namun tidak semua organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan,melainkan harus memenuhi persyaratan,yaitu :

  1. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan;
  2. Menegaskan didalam Anggaran Dasar nya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

 

Kedua hal tersebut (penggugat) adalah dasar pembeda yang paling kentara pada gugatan class action dan legal standing,walaupun keduanya adalah sama-sama bentuk pengajuan gugatan perdata yang dilakukan secara perwakilan kelompok (E.Sundari,2002:149)

 

 

 

III. PENUTUP

 

Gugatan melalui perwakilan dalam hukum perdata di Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat , hal ini setidaknya terjadi pada kasus-kasus gugatan mengenai kerusakan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup di Indonesia.Dengan dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan keperdulian dari masyarakat baik secara individu dan kelompok serta bentuk-bentuk organisasi Lingkungan Hidup untuk dapat terus perduli dan berperan aktif guna menjaga dan memelihara kelestarian Lingkungan Hidup dari segala kegiatan dan usaha yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup tersebut.Penerapan gugatan melalui pengadilan baik secara class action ataupun secara legal standing harus dijadikan sebagai salah satu cara dalam menempuh keadilan agar setiap elemen pembangunan menyadari arti pentingnya Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana konsep Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan.

Class Action dan Legal Standing hendaknya dipahami sebagai dua jenis gugatan perdata melalui perwakilan kelompok  yang berbeda antara satu dengan yang lain.Dimulai dari aspek penggugat berupa orang atau sekelompok orang dengan penggugat organisasi Lingkungan,aspek yang digugat.Fokus Legal Standing ada pada pemulihan lingkungan dengan melihat kepada konsep tuntutan dengan fokus class action yang lebih mengarah kepada dampak dari kerusakkan yang muncul sehingga menimbulkan apa yang dinamakan ganti kerugian.Namun demikian,terlepas dari hal tersebut,pada kenyataanya bentuk gugatan berupa class action dan legal standing tidak terpaku mati pada jenis pelanggaran terhadap Lingkungan Hidup semata,karena sesungguhnya hal ini dapat diterapkan pada bentuk-bentuk pelanggaran lain seperti perlindungan konsumen dll sebagai salah satu cara guna mendapatkan keadilan.Tujuan akhirnya tentu saja agar hukum dapat ditegakkan dengan sebaik-baik nya sehingga rasa keadilan dalam masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tepat sasaran. “Fiat Justitia Ruat Caelum…!!!!”

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
  3. Modul Pengetahuan dan Hukum Lingkungan PTIK,2007.
  4. E.Sundari,2002.Pengajuan Gugatan secara Class Action.
  5. A.Tirta Irawan,2004.Gugatan Masyarakat Melalui Pengadilan Terhadap Kasus-kasus Lingkungan .
  6. H.Abdurrahman,2003.Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan SDA Indonesia.
  7. Emerson Yuntho,2005.Class Action sebuah pengantar.
  8. Makalah Perbandingan Gugatan Class Action dan Legal Standing di Indonesia,PTIK angkatan 56 Kelompok VI.
  9. Http://antikorupsi.org .Panduan tentang Class Action dan Legal Standing.

Http://bungapadi.blogspot.com .Inisiatif menegakkan hak atas Lingkungan Hidup.


[1] Mantan Perdana Menteri Norwegia yang juga pernah menjabat sebagai Director-General of World Helath Organization (WHO) periode 1998-2003.

[2] Amanat Undang-Undang Dasar 1945 ,Pasal 28 H ayat 1 , Perubahan II 18 Agustus 2000.

[3] Pasal 118 HIR,142 Rbg

[4] Pasal 123 ayat 2 HIR,147 ayat 2 Rbg,Pasal 6 no 1 dan 3 serta Pasal 8 no 2 Rv dan pasal 1655 BW.

[5] Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat,energi,dan/atau komponen lain yang karena sifat,konsentrasi,dan/atau jumlahnya,baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemrkan dan/atau merusak lingkungan hidup,da/atau membahayakan lingkungan hidup,kesehatan,serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

[6] Dipaparkan ulang pada pelajaran  Pengetahuan dan Hukum Lingkungan PTIK angkatan 56 pada tanggal 19 April 2010 oleh kelompok mahasiswa sindikat VI.

 

About ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!

Posted on Desember 21, 2010, in Makalah Lepas. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada Class Action & Legal Standing.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: