PENGETAHUAN TENTANG SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB)

  1.                   Pengertian STNK dan TNKB

 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

 STNK wajib dibawa atau selalu melekat dengan kendaraan saat kendaraan bermotor digunakan/dioperasikan di jalan dan masa berlakunya masih berlaku.

 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

 Pada masyarakat kita TNKB lebih dikenal dengan sebutan Pelat Nomor.

TNKB harus selalu terpasang sesuai ketentuan pada sisi depan dan belakang kendaraan bermotor.

2.                   Peraturan yang mengatur tentang STNK dan TNKB untuk kendaraan bermotor diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, antara lain:

 a.                   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

 

Pasal 64  ayat (1) dan (2)

 (1)       Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.

(2)       Registrasi meliputi:

            a.         registrasi Kendaraan Bermotor baru;

            b.         registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor                                        dan pemilik;

            c.         registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor;

            d.         registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 65 

 (1)       Regristrasi kendaraan bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

  1. regristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya;
  2. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
  3. penerbitan STNK dan TNKB.

(2)          Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah di regristrasi pemilik diberi BPKB, STNK dan TNKB

 Pasal 66

 Regristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan :

  1. memiliki sertifikat regristrasi uji tipe;
  2. memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;
  3. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Pasal 67 :

     (1)       Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

(2)       Sarana dan prasarana        penyelenggaraan Samsat disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3)       Mekanisme penyelenggaraan Samsat dikoordinasikan olehPolri

(4)       Ketentuan lebih lanjut mengenai              persyaratan dan prosedur serta    pelaksanaan Samsat diatur dengan  Peraturan Presiden.

Pasal 68

 (1)       Setiap kendaraan bermotor yang             dioperasikan di jalan wajib                                                 dilengkapi dengan STNK dan TNKB.

(2)       STNK memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik,                                        nomor registrasi kendaraan bermotor dan masa berlaku.

(3)       TNKB memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.

(4)       TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna                                  dan tata cara pemasangan.

(5)       Dapat dikeluarkan STNK dan TNKB Kendaraan Bermotor Khusus dan/atau TNKB Rahasia.

 

Pasal 70 ayat (2) dan (3)

 (2)       STNK dan TNKB berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

(3)       Sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun STNK dan TNKB wajib diajukan permohonan perpanjangan

b.                  Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

 

Pasal  78

 (1)          Registrasi dan identifikasi pengoperasian Ranmor dilakukan dengan menerbitkan STNK untuk:

  1. Ranmor baru (CKD,CBU, Kedutaan dan Lembaga Internasional)
  2. Regident Ranmor pertama kali (hasil lelang Ranmor dinas TNI/Polri; dan hasil lelang temuan Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau Polri;
  3. perubahan identitas Ranmor berupa penggantian bentuk, warna, mesin, nomor registrasi, dan fungsi; dan perubahan pemilik Ranmor berupa penggantian nama dan alamat identitas pemilik.
  4. pemindahtanganan kepemilikan Ranmor;
  5. penggantian STNK karena rusak atau hilang;
  6. pengesahan dan/atau perpanjangan.

(2)       Penerbitan dan penggantian STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pengesahan STNK.

 

c.            Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Polri) mengatur tentang Biaya Penerbitan STNK dan TNKB.

 Besaran biaya Penerbitan STNK :

  1. Untuk Roda 2/Roda 3 adalah Rp. 50.000,-

2.         Untuk Roda 4/Lebih    adalah Rp. 75.000,-

Besaran biaya Penerbitan TNKB :

  1. Untuk Roda 2/Roda 3 adalah Rp. 30.000,-
  2. Untuk Roda 4/Lebih adalah Rp. 50.000,-

 d.            Instruksi Bersama (INBERS) Tiga Menteri ( Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri  dan Menteri Keuangan ):

Nomor  INS/03/M/X/1999

Nomor : 29 Tahun 1999

Nomor : 6/IMK.014/1999

Tentang Pelaksanaan Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu LIntas Jalan ( SWDKLLJ)

e.         Surat Keputusan Bersama antara Kapolri, Dirjen PUOD dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero):

            Nomor Skep/06/X/1999

            Nomor 973 – 1228

            Nomor Skep/02/X/1999

Tentang Pedoman Tata Laksana Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu LIntas Jalan ( SWDKLLJ).

Surat Keputusan Bersama ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bersama tahun 1999.

3.            Persyaratan untuk memperoleh STNK dan TNKB yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

 

a.         Persyaratan penerbitan atau untuk memperoleh  STNK dan TNKB ranmor baru  CBU (Completely Built Up), CKD (Completely Knocked Down), kedutaan  dan lembaga internasional.

     

1)          Mengisi formulir permohonan;

 2)          Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

            a)         Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan   surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh     orang lain;

            b)         Untuk badan hukum, terdiri atas:

                        (1)       Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop                              surat   badan hukum dan ditandatangani oleh                                      pimpinan serta stempel cap badan hukum yang                             bersangkutan;

                        (2)       Foto copy KTP yang diberi kuasa;

                        (3)       Surat keterangan domisili;

                        (4)       SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

3)         Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

            a)         Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat        instansi pemerintah dan ditandatangani oleh      pimpinan       serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.

            b)         Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

4)         Melampirkan faktur  pembelian;

5)         Tanda bukti pendaftaran BPKB.

 

b.         Persyaratan penerbitan atau untuk memperoleh  STNK dan TNKB pertama kali dari hasil lelang ranmor dinas TNI/Polri, temuan Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu atau Polri (temuan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 271 UU Nomor 22 Tahun 2009).

 

1)          Mengisi formulir perdaftaran;

2)          Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

            a)         Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan   surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh     orang lain;

            b)         Untuk badan hukum, terdiri atas:

                        (1)       Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop      surat badan hukum           dan ditandatangani oleh pimpinan serta            stempel cap badan hukum yang             bersangkutan;

                        (2)       Foto copy KTP yang diberi kuasa;

                        (3)       Surat keterangan domisili;

                        (4)       SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

3)         Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

            a)         Surat kuasa bermaterai cukup,     menggunakan kop surat    instansi             pemerintah dan ditandatangani oleh      pimpinan serta stempel /cap instansi             yang bersangkutan.

            b)         Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

4)         Melampirkan foto copy risalah lelang;

5)         Tanda bukti pendaftaran BPKB.

c.         Persyaratan penerbitan atau untuk memperoleh  STNK dan TNKB perubahan identitas ranmor dan ganti pemilik:

 

1)            Mengisi formulir pendaftaran;

2)            Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

            a)         Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan   surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh     orang lain;

            b)         Untuk badan hukum, terdiri atas:

                        (1)       Surat kuasa bermaterai cukup,     menggunakan kop                          surat badan hukum             dan ditandatangani oleh                                        pimpinan serta stempel cap badan hukum yang                                   bersangkutan;

                        (2)       Foto copy KTP yang diberi kuasa;

                        (3)       Surat keterangan domisili;

                        (4)       SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

            c)         Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

                        (1)       Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop                              surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh                             pimpinan serta stempel /cap instansi yang                                       bersangkutan.

                        (2)       Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

                        3)         STNK;

                        4)         Tanda bukti pendaftaran BPKB.

 

d.         Persyaratan penggantian STNK hilang.

 

            1)         Mengisi formulir pendaftaran;

                        2)         Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

            a)         Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan   surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh     orang lain;

            b)         Untuk badan hukum, terdiri atas:

                        (1)       Surat kuasa bermeterai cukup,     menggunakan kop                          surat badan hukum             dan ditandatangani oleh                                        pimpinan serta stempel cap badan hukum yang                                   bersangkutan;

                        (2)       Foto copy KTP yang diberi kuasa;

                        (3)       Surat keterangan domisili;

                        (4)       SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

            c)         Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

                        (1)       Surat kuasa bermaterai cukup,     menggunakan kop                          surat instansi pemerintah dan ditandatangani                                      oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang                                 bersangkutan.

                        (2)       Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

            3)         BPKB asli dan foto copy;

            4)         Surat pernyataan pemilik mengenai STNK yang hilang                                              bermaterai cukup;

            5)         Surat keterangan hilang dari unit pelaksana regident             penerbit                                 STNK;

            6)         Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

 

e.         Persyaratan penggantian STNK rusak.

 

            1)         Mengisi formulir pendaftaran;

                        2)         Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

            a)         Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan   surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh     orang lain;

            b)         Untuk badan hukum, terdiri atas:

                        (1)       Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop                              surat badan hukum             dan ditandatangani oleh                                        pimpinan serta stempel cap badan hukum yang                                   bersangkutan;

                        (2)       Foto copy KTP yang diberi kuasa;

                        (3)       Surat keterangan domisili;

                        (4)       SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

            c)         Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

                        (1)       Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop                              surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh                             pimpinan serta stempel /cap instansi yang                                       bersangkutan.

                        (2)       Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

            3)         BPKB asli dan foto copy;

            4)         Melampirkan STNK yang rusak;

            5)         Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

 

f.          Pengesahan STNK

STNK harus dilakukan pengesahan setiap tahun oleh Polri, bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan dan pembayaran SWDKLLJ di Samsat.  Persyaratan sebagai berikut :

     

1)          Mengisi formulir permohonan;

2)          Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

a)          Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan   surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh           orang lain;

b)          Untuk badan hukum, terdiri atas:

(1)        Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop      surat badan hukum     dan ditandatangani oleh    pimpinan serta stempel cap badan hukum yang       bersangkutan;

(2)        Foto copy KTP yang diberi kuasa;

(3)        Surat keterangan domisili;

(4)        SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

 

c)            Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

(1)        Surat kuasa bermaterai cukup,     menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh            pimpinan serta stempel /cap instansi    yang   bersangkutan.

(2)        Melampirkan fotokopi KTP yang diberi    kuasa.

3)          STNK;

4)          Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status          blokir.

 

g.         Masa berlaku STNK selama 5 tahun, sebelum jatuh tempo/habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan dan sekaligus penggantian TNKB di Samsat. 

 

Persyaratan perpanjangan STNK

1)            Mengisi formulir permohonan;

2)            Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

a)          Untuk perorangan, terdiri atas:

(1)        Kartu Tanda Penduduk;

(2)        surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan    oleh orang lain;

b)          Untuk badan hukum, terdiri atas:

(1)        Surat kuasa bermaterai cukup,     menggunakan kop surat badan hukum     dan ditandatangani oleh    pimpinan serta stempel cap badan hukum yang       bersangkutan;

(2)        Foto copy KTP yang diberi kuasa;

(3)        Surat keterangan domisili;

(4)        SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

c)          Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

      (1)       urat kuasa bermaterai cukup,        menggunakan kop                    surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh                             pimpinan serta stempel /cap instansi yang                                             bersangkutan;

      (2)       Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

                        3)         STNK;

                        4)         BPKB dan foto copy BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan                                               bank, harus disertakan surat bukti pengagunan BPKB dan/surat                                         keterangan bermaterai cukup dari kreditur;

                        5)         Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status                                              blokir;

                        6)         Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

               

                h.            Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan

yang diatur dalam Instruksi Bersama tahun 1999 , dengan persyaratan sebagai berikut :

1)                  Mengisi formulir SPPKB

2)                  Identitas :

a)                  Untuk perorangan : Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup.

b)                  Unutk Badan Hukum: Salinan Akta Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hokum yang bersangkutan.

c)                   Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

3)                  STNK  dan BPKB atau surat keterangan Polisi tentang asal usul rnmor

4)                  Bukti hasil pemeriksaan fisik ranmor

5)                  Salinan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan dilegalisir.

3.            Tempat pengurusan STNK dan TNKB.  

 

                Pengurusan untuk memperoleh STNK dan TNKB adalah di Kantor Bersama Samsat, ditempat Anda berdomisili.

                Kantor Bersama Samsat adalah tempat untuk mengurus/memperoleh STNK dan TNKB, pembayaran pajak & bea balik nama  kendaraan bermotor serta pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) atau asuransi kecelakaan.

                Pada Kantor Bersama Samsat petugasnya terdiri dari 3 instansi yaitu Polri, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan PT. Jasa Raharja.

Kerjasama satu atap tiga instansi di Kantor Bersama Samsat diatur di dalam Instruksi Bersama (INBERS) 3 Menteri (Menhankam, Mendagri dan Menkeu) dengan Nomor  INS/03/M/X/1999,  Menteri  Dalam  Negeri Nomor : 29 Tahun 1999  dan  Menteri  Keuangan Nomor : 6/IMK.014/1999  tentang Pelaksanaan Samsat.

Dan diatur juga dalam Surat Keputusan  Bersama antara Kepala  Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) tentang Tata Laksana Samsat.

4.            Prosedur pengurusan STNK dan TNKB.

                Prosedur pengurusan STNK dan TNKB dilaksanakan di Samsat, melalui Kelompok Kerja:

  1. Pendaftaran, pendataan dan verifikasi;
  2. Penetapan;
  3. Pembayaran;
  4. Pencetakan dan pengesahan;
  5. Penyerahan;
  6. Pengarsipan.

1)         Pemilik/pemohon dengan persyaratan lengkap menyerahkan berkas permohonan kepada petugas       kelompok kerja /loket     pendaftaran di Samsat.

                        2)         Petugas melakukan :

                                   a)          Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan dengan cara pencocokan dan penelitian dokumen persyaratan dengan yang      tercantum dalam formulir dan/atau ke instansi penerbit dokumen persyaratan;

                                   b)          Pemasukan data identitas pemilik dan ranmor ke dalam pangkalan data;

                                    c)         Pengecekan silang data dengan data regident                                                            kepemilikan ranmor secara on-line;

                                   d)          Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dokumen persyaratan petugas harus memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi;

                                   e)          Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sah, petugas memberikan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon dan petugas harus melanjutkan proses permohonan.

 

3)            Pemohon menunggu panggilan dari petugas kasir untuk membayar biaya PNBP STNK dan TNKB, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan dan SWDKLLJ, sejumlah yang tertera pada notice pajak.

 

4)            Jika telah dibayar petugas melanjutkan proses permohonan untuk mencetak SKPD, STNK dan TNKB kecuali pengesahan STNK (STNK dan TNKB tidak dicetak).                

                          

5)            Petugas kelompok kerja Penyerahan, memanggil pemohon untuk menerima STNK, SKPD dan TNKB, dan pemohon menandatangani buku register penerimaan /penyerahan.

About these ads

Tentang ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!
Tulisan ini dipublikasikan di Administrasi Kepolisian. Tandai permalink.