Perbandingan Hukum Pidana

Peraturan Hukum khususnya Hukum Pidana di tiap-tiap negara memiliki perbedaan, namun demikian perbedaan tersebut dapat dijadikan sebuah perbandingan untuk melihat sejauh mana KUHP di Indonesia dapat dijalankan. Dengan melihat dua kutub Sistem Hukum, baik Eropa Kontinental ataupun Anglo Saxon, maka kita dapat melihat perbandingan tersebut. Kekurangan dan kelebihan dimiliki oleh masing-masing KUHP tentu akan sangat berpengaruh ditengah upaya Indonesia melaksanakan pembaharuan KUHP.

1.         Perbandingan Pasal 1 (3) KUHP Korea dengan KUHP Indonesia :
Ketentuan sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) KUHP Korea tersebut tidak dijumpai dalam KUHP Indonesia yang saat ini berlaku. Kalau pun ada perubahan terhadap undang-undang mengenai suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana maka jangkauannya tidak sampai pada penghapusan pidana atau pembatalan terhadap pelaksanaan pidana, tetapi hanya pada berat ringannya suatu sanksi yang diterapkan. Itu pun tidak pada putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap, Hal demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia yang menyatakan “ jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam undang-undang, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
 
2.         Perbandingan Pasal 15 (2) KUHP Korea dengan KUHP Indonesia :
Pasal 15 ayat (2) KUHP Korea ini merupakan penegasan atas ajaran Erfolgshaftung yang tidak murni (mengalami penghalusan atau modifikasi) Pasal ini hendak menegaskan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang terhadap akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki tetap memerlukan unsur kesalahan (dolus atau culpa) walaupun dalam bentuknya yang paling ringan. Sedangkan Pasal-Pasal dalam KUHP Indonesia menunjukkan perumusan delik-delik yang dikualifisir atau yang diperberat oleh akibatnya
 
3.         Perbandingan Pasal 36 (1) KUHP Bulgaria (s/d amandemen 2005) dengan KUHP Indonesia :
Ketentuan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 9 KUHP Bulgaria ini identik dengan tidak bersifat melawan hukum secara materiel.  Jika dibandingkan dengan KUHP Indonesia maka rumusan tersebut tidak tercantum dalam KUHP Indonesia. Karena sifat tercelanya suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan hanyalah yang dirumuskan dalam undang-undang (sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP) terlepas sifat bahayanya besar maupun kecil bagi kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam pasal 1 KUHP Indonesia juga tidak memberikan batasan yuridis mengenai pengertian tindak pidana, hanya memberikan landasan yuridis kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana.
 
4.         Perbandingan Pasal 51 Norwegia dengan KUHP Indonesia :
Pasal 51 Norwegia ini mengatur bahwa sanksi pidana percobaan ini lebih ringan dari kejahatan yang selesai, jika dibandingkan dengan KUHP Indonesia ada beberapa perbedaan mengenai pengaturan percobaan ini yaitu:
Dalam KUHP Norwegia berdasarkan Pasal 51 ini lamanya jumlah pidana yang “lebih ringan” untuk percobaan tidak ditentukan secara pasti dalam undang-undang, sedangkan dalam KUHP Indonesia ditentukan yaitu dapat dikurangi sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2). Jadi KUHP Indonesia dapat dikatakan lebih pasti sekalipun terdapat kata dapat (sesuai terjemahan Moeljatno)
Pemidanaan mengenai percobaan dalam KUHP Norwegia mengenai adanya pengurangan berdasarkan minimum khusus sedang dalam KUHP Indonesia tidak mengenal pidana minimum khusus jadi sanksi terhadap tindak pidana percobaan pun tidak mengenal pengurangan berdasarkan sanksi pidana minimum khusus
Dalam penjatuhan sanksi berdasarkan pasal 51 KUHP Norwegia tidak hanya pada jumlah atau lamanya pidana tetapi juga pada jenis pidananya, dalam KUHP Indonesia hanya pada jumlah pidana saja.
 
5.         Perbandingan Article 18 KUHP Armenia dengan KUHP Indonesia :
Jika dikaji lebih mendalam lagi perbedaan akan terlihat ketika KUHP armenia menjadikan perbuatan persengkongkolan tersebut berupa tindakan akan tetapi tidak merugikan orang banyak maka dapat di maafkan, sedangkan di KUHP indonesia niat yang sudah diwujudkan dalam praprbubuatan dapat langsung dikenai sanksi pidana.
 
6.         Pasal 89 KUHP Argentina dengan KUHP Indonesia :
Tindak pidana pembunuhan menurut KUHP Argentina ini dan sangat berbeda dengan KUHP Indonesia, karena KUHP Argentina langsung saja dikatakan “membunuh” (to kill), tidak disebut tentang sengaja, jadi lebih sederhana. KUHP Argentina mengenal pembunuhan dengan pemberatan seperti membunuh orang tuanya, pada waktu banjir dan seterusnya. KUHP Indonesia tidak memisahkan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan lewat pengguguran (abortus), akan tetapi delik pembunuhan dikelompokkan ke dalam satu bab tentang kejahatan terhadap nyawa, demikian juga dengan KUHP Argentina. Dengan demikian delik pembunuhan dan abortus diatur sama dengan kejahatan terhadap nyawa (delik pembunuhan).
 
7.         Perbandingan Pasal 9a WvS Belanda dengan KUHP Indonesia :
  Pasal 9a ini merupakan ketentuan bagi hakim untuk tidak memidana suatu perbuatan atau yang lebih dikenal dengan istilah permaafan/ pengampunan oleh hakim (rechterlijikpardon). Jadi sekalipun pelaku telah memenuhi unsur kesalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan tindak pidana tapi hakim dapat memberikan permaafan pada pelaku. Dalam memberikan permaafan, hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
ringannya tindak pidana yang dilakukan
karakter pribadi si pembuat
keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan
 Ketentuan ini tidak ditemukan dalam KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia masih mempertahankan pola konvensional yaitu Pidana= TP + K (PJP) sehingga permaafan oleh hakim masih dianggap sesuatu yang janggal.
 
8.         Article 58 KUHP Albania dengan KUHP Indonesia :
Ketentuan dalam dalam article 58 KUHP Albania tersebut menegaskan bahwa “ untuk hukuman penjara sampai dengan satu tahun, jika pengadilan memberitahukan tentang kondisi keluarga yang genting, keadaan kesehatan, professional dan kondisi social, dapat diputuskan untuk menjalankan hukuman yang terpisah-pisah tidak kurang dari dua hari setiap minggu” jadi ini merupakan ketentuan pelaksanaan penjara alternative di Albania. Jadi seorang yang dihukum maksimal satu tahun dapat menjalani hukuman terpisah-pisah atau mencicil tidak kurang dari dua hari setiap minggu jika syarat yang ditentukan oleh undang-undang tersebut terpenuhi. Ketentuan ini tidak terdapat dalam KUHP Indonesia.
 
 
 

About these ads

Komentar Dimatikan

Filed under Makalah Lepas, Menulis itu Indah, Reserse Kriminal

Komentar ditutup.