PEDOMAN PENJABARAN PROGRAM REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Renja ala PBO

BAB I
PENDAHULUAN

Program Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat yang telah disampaikan pada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) didepan Komisi III DPR RI, berisi kerangka makro program (road map) revitalisasi dan 10 (sepuluh) program prioritas. Pemahaman hal tersebut dikarenakan Revitalisasi mengandung arti menjadikan sesuatu menjadi vital, bermanfaat atau penting kembali dengan memberikan sentuhan-sentuhan baru. Revitalisasi dalam tubuh Polri merupakan langkah untuk menghidupkan, membangun dan memberdayakan kembali nilai-nilai kemampuan yang telah dimiliki oleh Polri disegala bidang, yang selama ini belum dapat diwujudkan secara maksimal dalam menghadapi tantangan tugas Polri.
Adapun paradigma dari proses revitalisasi tersebut adalah sikap yang melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, dimana paradigma tersebut dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima, yang pada gilirannya di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan di sisi lain juga dapat meneguhkan soliditas internal Polri.
Program prioritas dari revitalisasi Polri dilaksanakan kedalam 4 (empat) tahapan yang dimulai dari bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2013. Tahap kesatu pada penjabaran program ini terdapat pada 100 (seratus) hari pertama dari bulan November 2010 sampai dengan Januari 2011. Tahap kedua dimulai dari bulan Pebruari 2011 sampai dengan Desember 2011. Kemudian tahap ketiga dilakukan pada tahun 2012, dan diakhiri dengan tahap keempat pada tahun 2013.
Dengan demikian perlu disusun naskah pedoman penjabaran program revitalisasi Polri untuk menjadi acuan dalam implementasi program revitalisasi yang telah dicanangkan oleh Kapolri, yang disusun dalam suatu rencana tindakan (action plan) dengan sasaran dan target pencapaian yang terukur, agar setiap Satker dan Satwil Polri bisa menjabarkan program revitalisasi ini menjadi langkah-langkah kongkrit sebelum diimplementasikan di lapangan atau pekerjaan sehari-hari.
Dalam sebuah organisasi, setiap strategi atau program kerja harus dijalankan atau diimplementasikan. Berkaitan dengan hal itu, implementasi harus memiliki langkah-langkah yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Langkah-langkah dimaksud harus disusun sebelum implementasi dilakukan agar program bisa dijalankan dengan terarah dan tidak berjalan secara sporadis tanpa suatu koridor acuan yang jelas. Contohnya: untuk program Revitalisasi Polri yang pertama, yaitu ”Pengungkapan dan Penyelesaian Kasus-kasus Menonjol”, maka langkah-langkah yang harus dimulai adalah mengidentifikasi kasus-kasus yang dianggap menonjol yaitu yang banyak menjadi sorotan masyarakat, lalu melakukan identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengungkapan dan penyelesaiannya, serta dievaluasi, dan seterusnya.
Pedoman penjabaran revitalisasi Polri disusun dalam bentuk dokumen yang berisikan penjabaran program yang lebih rinci untuk jangka waktu 2010-2013, dengan mengikuti kaidah penulisan penjabaran program menurut konsep balanced scorecard, yaitu penjabaran program kerja menjadi sub program kerja. Didalamnya juga memuat indikator keberhasilan, sasaran atau target yang akan dicapai, penanggung jawab, serta jangka waktu yang disusun ke dalam setiap sub program kerja tersebut. Dengan demikian, dokumen “Pedoman Penjabaran Program Revitalisai Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat”, diharapkan dapat memudahkan Pimpinan Polri dalam mengimplementasikan dan menganalisis terhadap kemajuan kinerja (performance progress) dari setiap program, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
Dalam teori organisasi, dikenal 2 (dua) naskah utama yang digunakan sebagai acuan tujuan organisasi serta langkah-langkah untuk mencapai keberhasilannya. Kedua naskah tersebut adalah:
– Naskah rencana strategis, berisikan arah yang hendak dicapai organisasi di masa depan menyangkut visi, misi, kebijakan, strategi serta langkah-langkahnya atau program kerja secara makro. Naskah ini seringkali disebut sebagai naskah acuan strategis.
– Naskah rencana operasional, merupakan penjabaran lanjutan yang lebih rinci dari naskah rencana strategis yang berisikan jabaran langkah-langkah dari setiap program, lengkap dengan indikator keberhasilan, sasaran atau target dan penanggung jawab serta jangka waktunya.
Sebagai pelengkap, di dalam dokumen ini dikelompokkan program kerja berdasarkan penanggung jawab, baik itu penanggung jawab utama maupun penanggung jawab lainnya yang disajikan sebagai lampiran di bagian akhir. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan serta mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab setiap pejabat yang ada di jajaran Polri, serta untuk melihat pembagian atau distribusi beban kerja pada setiap unit kerjanya.
Program yang dijabarkan berikut ini adalah program untuk mencapai target kinerja Polri dan jajarannya guna menciptakan Polri yang melayani, proaktif, transparan, dan akuntabel seperti yang kita harapkan bersama. Mengacu kepada harapan tersebut, perlu adanya semangat untuk melakukan revitalisasi Polri guna menjawab perkembangan lingkungan strategis dan kompleksitas tantangan tugas Polri.
Di dalam suatu organisasi, pada umumnya terdapat 4 (empat) hambatan terhadap implementasi program kerja, yaitu:
• Hambatan Visi: Strategi tidak dimengerti oleh orang-orang yang akan menjalankannya, dan tidak diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran operasional (objectives). Untuk mengatasi hambatan tersebut, dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi panduan sasaran operasional, sehingga Kasatker dan Kasatwil dapat menyusun langkah-langkah yang lebih rinci.
• Hambatan Manajemen: Sistem manajemen dirancang sebagai alat kontrol operasional yang sangat berkaitan erat dengan anggaran, dan bukan kontrol kepada strategi. Menjadikan anggaran sebagai acuan utama kegiatan manajemen adalah kurang tepat, karena seharusnya sebagai acuan utama adalah strategi organisasi yang telah disusun. Sehingga diharapkan dengan mempedomani dokumen ini, para Kasatker dan Kasatwil dapat menyusun program kerja dengan baik.
• Hambatan Operasional: Sering kali kegiatan di dalam organisasi tidak berhubungan dengan strategi. Dokumen ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan operasional, di mana program kerja operasional sudah dijabarkan secara rinci berdasarkan strategi.
• Hambatan Sumber Daya Manusia: Tujuan-tujuan individu, pengembangan pengetahuan, dan kompetensi tidak dikaitkan kepada implementasi strategi. Strategi yang disusun oleh sebuah organisasi akan dijalankan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dengan mempedomani dokumen ini maka para Kasatker dan Kasatwil bisa mempersiapkan SDM yang diperlukan untuk mengimplementasikan program kerja ini.

Penggunaan metode balanced scorecard dapat membantu organisasi untuk mengatasi hambatan tersebut dengan pendekatan yang berbeda, di mana strategi jangka panjang diterjemahkan ke dalam perspektif yang lebih luas dan dengan indikator yang dapat diukur serta terkait dengan seluruh aspek operasional sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan kemudian diimplementasikan. Terdapat 3 (tiga) kedisiplinan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai organisasi yang berkinerja tinggi (high performance organizations), yaitu:
• Disiplin dalam mengelola sumber daya manusia. Strategi tidak mungkin dapat dijalankan apabila organisasi tidak memiliki orang-orang yang kompeten, serta tidak memiliki sikap kepemimpinan (leadership) yang baik bagi pimpinan organisasi. Dalam konteks ini, maka kata kuncinya adalah kompetensi dan kepemimpinan.
• Disiplin dalam visi dan pemikiran. Strategi membutuhkan pemikiran yang visioner, tidak dibatasi oleh paradigma yang sempit. Sehingga apabila telah didefinisikan dengan baik, maka organisasi harus fokus untuk menjalankannya dengan konsekuen. Dalam konteks ini, maka kata kuncinya adalah visi yang jauh ke depan serta fokus dalam menjalankan kegiatan mencapai visi tersebut. Pada dokumen ini, semua indikator keberhasilan didefinisikan dengan sangat jelas, termasuk sasaran atau target yang ingin dicapai.
• Disiplin dalam tindakan atau operasional di dalam organisasi. Strategi tidak mungkin dapat dijalankan apabila tidak pernah diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang terukur, memiliki hubungan sebab-akibat, serta dikendalikan dengan baik. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk menjalankan pengendalian organisasi, sehingga Pimpinan Polri bisa memantau kemajuan implementasi dari program kerja yang sudah ditetapkan.

Penurunan (cascading) dan penterjemahan (translation) dari tujuan organisasi sampai ke aktifitas serta hasil akhir yang diharapkan dari setiap satuan kerja dan unit kerja harus dilakukan dengan baik agar kinerja setiap satuan dan unit dapat dipantau serta diukur. Dalam hal ini penggunaan teori manajemen modern seperti balanced scorecard bermanfaat bagi organisasi untuk melakukan proses penurunan dan penterjemahan tujuan organisasi hingga ke indikator kinerja setiap individu (individual performance indicators) dan setiap program kerja serta bagaimana mengelola strategi secara keseluruhan di dalam organisasi.
Salah satu aspek dalam manajemen kinerja adalah terdapat suatu indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktu untuk mencapainya. Ukuran kuantitatif tersebut harus menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dan mengacu pada berbagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, sehingga pada saat dievaluasi dapat diketahui, apakah kinerja Polri sudah mencapai target atau belum. Organisasi yang tidak memiliki indikator kinerja, biasanya tidak bisa diharapkan mampu mencapai kinerja yang memuaskan para pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pada penjabaran program ini, indikator kinerja diuraikan secara rinci pada setiap program.
Metode balanced scorecard secara eksplisit membuat para pimpinan organisasi berpikir secara kuantitatif, karena terdapat indikator kinerja utama (key performance indicator atau KPI) yang harus didefinisikan secara kuantitatif. Hal ini mengubah pola pikir para pimpinan organisasi yang terbiasa dengan pola pikir secara umum dan tidak operasional, menjadi kuantitatif serta operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja dapat dilakukan dengan baik dan terstruktur karena sudah ada ukuran keberhasilan atau indikator kinerja yang terukur.
Pada dokumen ini setiap program dijabarkan secara terinci berbentuk tabel, lengkap dengan uraian sub program atau langkah-langkah kegiatan, indikator kinerja dan sasaran atau target, jangka waktu, serta penanggung jawabnya. Dengan demikian, kesamaan persepsi akan program kerja dapat tercapai.

BAB II
PROGRAM REVITALISASI

Berdasarkan Renstra Polri Tahun 2010-2014, telah ditetapkan Visi Polri yaitu “terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”, dimana secara subtansi visi tersebut mengandung makna:
1. “terwujudnya pelayanan kamtibmas prima” adalah keadaan dalam masyarakat yang tumbuh rasa bebas dari gangguan dan ketakutan;
2. “tegaknya hukum” adalah suatu keadaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang teratur, tertib dan adil;
3. “kamdagri mantap” adalah suatu keadaan di wilayah hukum nkri yang bebas dari konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum;
4. “sinergi polisional yang proaktif” adalah kebersamaan antar unsur dan komponen negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mengatasi potensi gangguan keamanan.

Dengan mempedomani visi Polri tersebut, maka langkah pencapaian sasaran strategis dirumuskan ke dalam Misi Polri sebagai berikut:
1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Polri telah menjabarkannya ke dalam bingkai besar Grand Strategy Polri tahun 2005-2025 yang mencakup 3 (tiga) tahapan waktu yaitu: tahap I tahun 2005-2009 membangun kepercayaan (trust building), tahap II tahun 2010-2014 membangun kemitraan (partnership building) dan tahap III tahun 2015-2025 menuju organisasi unggulan (strive for excellence).
Bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama pada Grand Strategy Polri tahap I yang harus diwujudkan sebagai pondasi pelaksanaan Renstra Polri tahun 2010-2014, selanjutnya perjalanan pembangunan Polri saat ini telah memasuki Grand Strategy Polri tahap II tahun 2010-2014, dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan partnership building, dan telah dijabarkan dalam program dan anggaran Polri yang selaras dengan arah kebijakan nasional Kabinet Indonesia Bersatu II di bidang keamanan yaitu:
1. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
2. Penerapan quick wins di seluruh wilayah NKRI;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM);
4. Modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari reformasi birokrasi Polri;
5. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
6. Peningkatan profesionalisme yang diiringi kesejahteraan anggota Polri.

Selain itu, seluruh institusi atau lembaga pemerintahan harus melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel guna menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik.
Berkenaan dengan hal itu, Polri telah merumuskan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana sejak bulan Desember tahun 2008, dan hingga saat ini reformasi birokrasi Polri dimaksud terus berjalan. Hal ini merupakan wujud dari keseriusan Polri untuk melakukan perubahan sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja dalam menjalankan tugas pokok Polri. Esensi reformasi birokrasi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari good governance.
5 (lima) agenda utama Reformasi Birokrasi Polri telah dijabarkan dalam program-program yang lebih detail, yaitu:
1. Evaluasi kinerja dan profil Polri 2025, melalui:
– Evaluasi kinerja Polri (kuantitatif dan kualitatif);
– Perumusan profil Polri 2025;
2. Restrukturisasi organisasi dan tata laksana, melalui:
– Perancangan ulang struktur organisasi Polri;
– Analisis beban kerja;
– Identifikasi, inventarisasi standar operasional prosedur (SOP) atau prosedur tetap (Protap);
3. Program quick wins, melalui:
– Identifikasi bidang kerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat;
– Rencana aksi quick wins;
– Pemantauan pelaksanaan quick wins;
4. Manajemen perubahan dan transformasi budaya, melalui:
– Internalisasi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi Polri;
– Transformasi budaya organisasi;
5. Manajemen sumber daya manusia dan remunerasi, melalui:
– Review penyempurnaan strategi, kebijakan, dan sistem manajemen sumber daya manusia;
– Perumusan remunerasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Polri, maka ke depan diperlukan penguatan dan terobosan untuk menghilangkan hambatan yang selama ini telah membuat kinerja Polri belum optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk itulah program revitalisasi akan dilakukan dalam kerangka makro (road map) program sebagai berikut:

1. Penguatan institusi (institution strengthening).
Merupakan langkah penguatan institusional yang berkelanjutan dari seluruh kebijakan dan program yang telah dirintis dan berjalan selama ini, guna menjamin kesinambungan organisasi Polri dalam mencapai visi dan misinya.

2. Terobosan kreatif (creative breakthrough).
Merupakan program terobosan kreatif untuk lebih meningkatkan kinerja Polri secara signifikan agar dapat segera terlihat dan dirasakan secara nyata manfaatnya oleh masyarakat dan stakeholder lainnya.

3. Peningkatan integritas (integrity improvement).
Merupakan peneguhan dedikasi dan loyalitas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya dengan sebaik-baiknya disertai peningkatan peran pengawasan guna memelihara akuntabilitas kinerja baik perorangan maupun organisasi.

Dalam komponen pertama dari kerangka makro program revitalisasi Polri, “penguatan institusi Polri secara berkelanjutan”, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi program pokok revitalisasi yaitu: (1) melanjutkan visi dan misi Polri, serta (2) melakukan peningkatan kinerja melalui revitalisasi program prioritas yang sedang berjalan.

Selain penguatan institusi sebagai peneguhan langkah untuk mencapai visi dan misi Polri, aspek lain yang perlu diperkuat dan dioptimalkan adalah pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008, terutama terhadap hal-hal yang sangat mendasar berkaitan dengan peningkatan kinerja yang diikuti dengan memacu perubahan budaya yang mencakup perubahan pola pikir (mind set), dan budaya kerja (culture set).

Untuk mengatasi program-program yang stagnan di beberapa bidang, terutama bidang pelayanan, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan institusi secara menyeluruh, diperlukan program terobosan kreatif untuk memecah kebuntuan dan kemandegan. Untuk itulah dalam komponen kedua kerangka makro program revitalisasi, “solusi inovatif untuk peningkatan kinerja”, terdapat 4 (empat) hal yang menjadi program pokok revitalisasi yaitu program terobosan kreatif berupa; (3) pengembangan infrastruktur pelayanan, (4) penataan sistem manajemen berbasis kompetensi, (5) penataan sistem manajemen kinerja, dan (6) pengembangan informasi dan teknologi kepolisian.
Sedangkan dalam komponen ketiga kerangka makro program revitalisasi Polri, penguatan program pokoknya adalah (7) peningkatan integritas, disertai (8) peningkatan pengawasan ke dalam institusi Polri, hal ini dikarenakan selama ini pengawasan lebih banyak datang dan dilakukan oleh pihak eksternal, padahal secara esensi pengawasan yang paling hakiki adalah pengawasan yang dilakukan sejak dini oleh diri sendiri. Oleh karenanya integritas pribadi menjadi benteng pertama dan terakhir untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan penguatan integritas, maka pengawasan akan lebih mudah, demikian pula sebaliknya. Komponen ketiga ini merupakan penyeimbang sekaligus pendorong keberhasilan komponen pertama dan kedua, dimana perbaikan kesejahteraan harus disertai mekanisme pengawasan yang lebih baik dan akuntabel, dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara reward and punishment. Untuk itulah semua anggota Polri akan menandatangani “kontrak kinerja”, serta pemberian penghargaan kepada personel polri yang berintegritas terbaik, dan memberi sanksi tegas bagi yang melakukan pelanggaran. Sedangkan peningkatan pengawasan juga bertujuan untuk mewujudkan kepuasan publik serta kepuasan personel Polri sendiri dan mewujudkan sinergi antara pengawasan internal dan eksternal dengan prinsip Internal Mendukung Eksternal (IME) dan Eksternal Memanfaatkan Internal (EMI). Pelibatan peran pengawas eksternal dalam kemitraan yang harmonis akan mendorong tercapainya akuntabilitas Polri.

Dari kerangka makro (road map) program revitalisasi tersebut, dirumuskan 10 (sepuluh) Program Prioritas yang dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan prima yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Adapun kesepuluh program prioritas tersebut meliputi:
1. Pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol;
2. Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking dan korupsi;
3. Penguatan kemampuan Densus 88 Anti Teror, melalui peningkatan kerjasama dengan Satuan Anti Teror TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
4. Pembenahan kinerja reserse dengan melanjutkan program “keroyok reserse” melalui peningkatan kompetensi penyidik;
5. Implementasi struktur organisasi Polri yang baru;
6. Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang proaktif dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Mempercepat perubahan budaya polri dengan memacu perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) Polri;
8. Menggelar Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) di berbagai sentra kegiatan publik;
9. Mengembangkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE);
10. Membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu serta persiapan pengamanan pemilu 2014;

Agar pelaksanaan 10 (sepuluh) program prioritas berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam pentahapan kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pentahapan tersebut sesuai dengan tingkat prioritas berdasarkan tingkatan manfaat dan perhatian masyarakat.
Pentahapan 10 (sepuluh) Program Prioritas tersebut dibagi dalam 4 (empat) periode waktu secara berlanjut dan berkesinambungan dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahap kesatu, 100 hari pertama (November 2010 s/d Januari 2011) meliputi:
– Pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol;
– Meningkatkan pemberantasan terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, yaitu preman, kejahatan jalanan, perjudian dan narkoba, serta kejahatan yang merugikan kekayaan negara yaitu illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking dan korupsi;
2. Tahap kedua, Februari-Desember 2011, meliputi:
– Penguatan kemampuan Densus 88 Anti Teror melalui peningkatan kerja sama dengan Satuan Anti Teror TNI dan BNPT;
– Pembenahan kinerja reserse dengan melanjutkan program “keroyok reserse” melalui peningkatan kompetensi penyidik;
– Implementasi struktur organisasi Polri yg baru;
– Membangun kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif dalam rangka penegakan hukum dan HAM.
3. Tahap ketiga, Januari-Desember 2012, meliputi:
– Mempercepat perubahan budaya Polri dengan memacu perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) Polri;
– Menggelar SPK di berbagai sentra kegiatan publik;
– Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE);
4. Tahap keempat, Januari-Desember 2013, yaitu:
– Membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu persiapan pengamanan pemilu 2014.
Dari 8 (delapan) program pokok dalam kerangka makro program (road map) revitalisasi Polri dan 10 (sepuluh) program prioritas, maka pada tabel berikut digambarkan 10 (sepuluh) program prioritas yang akan dijabarkan dalam naskah pedoman ini, sebagai acuan dalam mengimplementasikan program revitalisasi Polri, sebagai berikut:

TABEL PENJABARAN 10 PROGRAM PRIORITAS REVITALISASI POLRI 2010-2013
NOMOR PROGRAM NAMA PROGRAM KAITAN DGN ROAD MAP PENANGGUNGJAWAB TAHAPAN IMPLEMENTASI KAITAN DGN PROGAR POLRI
UTAMA LAINNYA TAHAP I 100 HARI TAHAP II 2011 TAHAP III 2012 TAHAP IV 2013
1 PENYELESAIAN KASUS MENONJOL ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 2 PENINGKATAN KAMTIBMAS KABARESKRIM KABAHARKAM,
KABAINTELKAM
ASOPS KAPOLRI
KASATWIL LIDIK SIDIK TP
2 PEMBERANTASAN KEJAHATAN ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 2 PENINGKATAN KAMTIBMAS KABARESKRIM KABAHARKAM, KABAINTELKAM,
ASOPS KAPOLRI,
KASATWIL BANG STRAKAM, HARKAM-TIBMAS &
LIDIK SIDIK TP
3 PENGUATAN KEMAMPUAN DENSUS 88 AT ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 2 PENINGKATAN KAMTIBMAS DAN KOMPETENSI PENYIDIK KADENSUS 88 AT KABARESKRIM, KABAINTELKAM,
KALEMDIKPOL
AS SDM KAPOLRI
ASSARPRAS KAPOLRI BANG STRAKAM, PEMBER-DAYAAN SDM, KERMA KAMTIB, DIKLAT POLRI, & KAT SARPRAS POLRI
4 PEMBENAHAN RESERSE ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 2 PENINGKATAN KOMPETENSI PENYIDIK KABARESKRIM IRWASUM POLRI
KALEMDIKPOL,
AS SDM KAPOLRI,
ASSARPRAS KAPOLRI
KADIVPROPAM, KASATWIL PEMBER-
DAYAAN SDM, DIKLAT POLRI, KAT SARPRAS POLRI & KAT WAS DAN AKUNTA-BILITAS APARATUR POLRI
5 IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI BARU ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 1 IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI BARU ASRENA KAPOLRI KALEMDIKPOL,
AS SDM KAPOLRI,
ASSARPRAS KAPOLRI
KASATKER, KASATWIL DUK JEMEN & LAKGAS TEKNIS LAINNYA & HARKAMTIBMAS
ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 2 INTEGRASI SISTEM PENDIDIKAN POLRI KALEMDIKPOL ASRENA KAPOLRI
AS SDM KAPOLRI DIKLAT POLRI
NOMOR PROGRAM NAMA PROGRAM KAITAN DGN ROAD MAP PENANGGUNGJAWAB TAHAPAN IMPLEMENTASI KAITAN DGN PROGAR POLRI
UTAMA LAINNYA TAHAP I 100 HARI TAHAP II 2011 TAHAP III 2012 TAHAP IV 2013
ROAD MAP II, PROGRAM POKOK 4 STANDAR KOMPETENSI AS SDM KAPOLRI ASRENA KAPOLRI DUK JEMEN & LAKGAS TEKNIS LAINNYA, PEMBER-DAYAAN SDM POLRI, & HARKAMTIBMAS
ROAD MAP II, PROGRAM POKOK 5 STANDAR KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ASRENA KAPOLRI KASATKER,
KASATWIL DUK JEMEN & LAKGAS TEKNIS LAINNYA, &
HARKAMTIBMAS
6 KERJASAMA DGN SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 1 TAHAP II PARTNERSHIP BUILDING GRAND STRATEGY POLRI 2005-2025 ASOPS KAPOLRI IRWASUM,
KABAHARKAM,
KABAINTELKAM,
KADIVPROPAM,
KADIVKUM,
KADIVHUBINTER,
KASATWIL KERMA KAMTIB, BERDAYA POTKAM &
KAT WAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI, &
HARKAMTIBMAS
ROAD MAP III, PROGRAM POKOK 8 SINERGI PENGAWASAN INTERNAL – EKSTERNAL IRWASUM POLRI KADIVPROPAM KAT WAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI, & HARKAMTIBMAS
7 PERUBAHAN MINDSET DAN CULTURE SET ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 1 REFORMASI BIROKRASI POLRI AS SDM KAPOLRI IRWASUM
KALEMDIKPOL
ASRENA KAPOLRI
KADIVPROPAM
KASATKER, KASATWIL DUK JEMEN & LAKGAS TEKNIS LAINNYA,
BERDAYA SDM POLRI, DIKLAT POLRI, &
HARKAMTIBMAS
ROAD MAP III, PROGRAM POKOK 7 KOMITMEN INTEGRITAS (KONTRAK KINERJA) AS SDM KAPOLRI KASATWIL PEMBER-DAYAN SDM POLRI, &
HARKAMTIBMAS
8 SPK DI SENTRA KEGIATAN PUBLIK ROAD MAP II, PROGRAM POKOK 3 SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN KASATWIL KABARESKRIM
ASOPS KAPOLRI
KADIVPROPAM,
KAKORLANTAS, KADIVHUMAS
DUKJEMEN & LAKGAS TEKNIS LAINNYA,
HARKAMTIBMAS, & KAT SARPRAS
NOMOR PROGRAM NAMA PROGRAM KAITAN DGN ROAD MAP PENANGGUNGJAWAB TAHAPAN IMPLEMENTASI KAITAN DGN PROGAR POLRI
UTAMA LAINNYA TAHAP I 100 HARI TAHAP II 2011 TAHAP III 2012 TAHAP IV 2013
9 LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 1 REFORMASI BIROKRASI POLRI ASSARPRAS KADIV TI POL
KASATKER
KASATWIL DUK JEMEN & LAKGAS TEKNIS LAINNYA &
KAT SARPRAS POLRI
ROAD MAP III, PROGRAM POKOK 8 PENINGKATAN PENGAWASAN IRWASUM POLRI KADIVPROPAM KAT WAS DAN AKUNTA-BILITAS APARATUR POLRI
10 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERPADU DAN PENGAMANAN PEMILU 2014 ROAD MAP II, PROGRAM POKOK 3 INTEGRASI TEKNOLOGI KADIV TI POL, ASOPS KAPOLRI KABAHARKAM,
KABAINTELKAM,
KASATKER, KASATWIL, BANG STRAKAM,
KAT SAPRAS & HARKAM-TIBMAS

BAB III
PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM 1: PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS MENONJOL
KAITAN PROGRAM: ROAD MAP 1, PROGRAM POKOK 2
TUJUAN PROGRAM
• Menjaga stabilitas keamanan guna pemberian rasa aman dan nyaman pada masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

PENANGGUNGJAWAB
• Utama : Kabareskrim
• Lainnya : Kabaharkam, Kabaintelkam, Asops Kapolri,
Kasatwil

DESKRIPSI
Program ini merupakan respon Polri terhadap lingkungan strategisnya dimana akhir-akhir ini muncul berbagai kasus yang meresahkan masyarakat, seperti tindakan terorisme di Sumatera Utara, kerusuhan berbau SARA yang terjadi di Tarakan, tindakan premanisme yang baru-baru ini terjadi di Ampera dan berbagai kasus lainnya. Program ini juga merupakan bentuk komitmen Polri dalam mengantisipasi perubahan (anticipate change) dan bahkan menginisiasi perubahan (initiate change) untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

PENJABARAN PROGRAM
No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
( Jumlah + % ) Jangka Waktu Ket
1 Mengindentifikasi kasus-kasus kejahatan yang banyak menjadi sorotan masyarakat. Penanggung jawab Utama:
• Kabareskrim

Penanggung jawab Lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Terkumpulnya berbagai kasus kejahatan yang menjadi sorotan masyarakat.

- Sorotan dan apresiasi masyarakat melalui media massa berkurang.
2 Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengungkapan dan penyelesaiannya. Penanggung jawab Utama:
• Kabareskrim

Penanggung jawab Lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Terkumpulnya informasi yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol.

- Kelancaran pengungkapan kasus-kasus menonjol
3 Menunjuk pengawas penyidik yang khusus mendampingi proses penyidikan kasus-kasus tersebut Penanggung jawab Utama:
• Kabareskrim

Penanggung jawab Lainnya:
• Kasatwil – Terwujudnya proses penyidikan yang obyektif, bersih, transparan dan akuntabel
– Tidak adanya keterlibatan pihak lain dalam penyidikan.

PROGRAM 2: MENINGKATKAN PEMBERANTASAN PREMAN, KEJAHATAN JALANAN, PERJUDIAN, NARKOBA, ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING, HUMAN TRAFFICKING DAN KORUPSI
KAITAN PROGRAM: ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 2
TUJUAN PROGRAM
• Meningkatkan pemberantasan berbagai bentuk kejahatan yang marak terjadi di Indonesia, terutama yang meresahkan masyarakat dan merugikan kekayaan negara yang telah nyata merugikan perekonomian dan keuangan negara.

PENANGGUNGJAWAB
• Utama : Kabareskrim Polri
• Lainnya : Kabaharkam, Kabaintelkam, Asops Kapolri,
Kasatwil

DESKRIPSI
Pada prinsipnya program ini ditujukan untuk melanjutkan tugas Kapolri sebelumnya dalam meningkatkan pemberantasan berbagai bentuk kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Program peningkatan pemberantasan kejahatan tersebut diprioritaskan pada kejahatan-kejahatan seperti premanisme, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking dan korupsi.

PENJABARAN PROGRAM
No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + % ) Jangka Waktu Ket
A Narkoba, Perdagangan Manusia
1. Peningkatan pengetahuan dan pemetaan Polri akan kondisi kejahatan transnasional yang menjadi prioritas saat ini dengan melakukan kajian dan penelitian bersama lembaga akademik atau penelitian. Termasuk didalamnya adalah identifikasi akar pemasalahan (root causes) Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Pemahaman Personil Polri terutama Kepala satuan wilayah tentang kondisi kejahatan khusus yang menjadi prioritas

- Terkumpulnya data tentang kondisi dan pemetaan kejahatan khusus yang menjadi prioritas

2. Peningkatan penjagaan Pol Air diwilayah perbatasan yang sering dilalui oleh para penyelundup dan penjahat transnasional lainnya yang melintasi perbatasan Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Menurunnya tindak kejahatan transnasional terutama yang melintasi perbatasan

- Tertangkapnya sejumlah pelaku kejahatan transnastional
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders didaerah untuk melakukan pengamanan wilayahnya Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Opini masyarakat
– Keikutsertaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengamanan lingkungan
4. Meningkatkan pemantauan aliran dana tertentu yang dicurigai untuk membiayai sejumlah kejahatan transnasional dengan melakukan pengawasan terhadap rekening bank yang mencurigakan Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Tingkat sitaan keuangan dana ilegal dan aksi kejahatan transnasional

- Terungkapnya transaksi keuangan ilegal/haram yang akan digunakan untuk melakukan sejumlah aksi kejahatan di Indonesia
5. Melakukan simulasi terjadinya aksi kejahatan transnasional yang menjadi sasaran prioritas (terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia) disetiap satuan wilayah Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Meningkatnya kesiapan personil dalam menghadapi kejahatan khusus yang menjadi prioritas

B Perjudian, Premanisme, Kejahatan Jalanan
1. Peningkatan pengetahuan dan pemetaan Polri akan kondisi kejahatan perjudian, premanisme, serta kejahatan jalanan di Indonesia saat ini dengan melakukan penelitian bersama lembaga akademik atau penelitian untuk meneliti dan memetakan daerah rawan kejahatan tersebut. Termasuk didalamnya adalah identifikasi akar pemasalahan (root causes) mengapa suatu daerah memiliki potensi kejahatan seperti ini Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Meningkatnya Pemahaman Personil Polri terutama Kepala satuan wilayah tentang kondisi kejahatan perjudian, premanisme, serta kejahatan jalanan di wilayahnya.

- Terkumpulnya data tentang kondisi dan pemetaan kejahatan perjudian, premanisme, serta kejahatan jalanan di Indonesia

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengamanan lingkungan melalui program Polmas, terutama fokus kepada 3 jenis kejahatan dalam kategori ini. Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengamanan lingkungan terhadap perjudian, premanisme, serta kejahatan jalanan.

- Terdapatnya peran serta aktif masyarakat dalam program polmas untuk melakukan pengamanan lingkungan dari perjudian, premanisme, serta kejahatan jalanan.
3. Peningkatan pemberantasan perjudian, premanisme, dan kejahatan jalanan melalui penangkapan secara aktif penjudi, preman dan pelaku kejahatan jalanan di wilayah rawan kejahatan Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Menurunnya kejahatan perjudian, premanisme dan kejahatan jalanan di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai daerah rawan kejahatan

- Tertangkapnya sejumlah pelaku kejahatan perjudian, premanisme, serta kejahatan jalanan

C Korupsi, illegal Logging,iIllegal Fishing, illegal Mining
1. Peningkatan pengamanan Pol Air diwilayah perbatasan yang dilalui oleh para penyelundup Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Menurunnya jumlah kejahatan penyelundupan

- Meningkatnya keamanan lingkungan di wilayah perbatasan yang sering digunakan oleh penyelundup
2. Meningkatkan pemantauan aliran dana tertentu yang dicurigai untuk membiayai sejumlah kejahatan yang merugikan kekayaan negara dengan melakukan pengawasan terhadap rekening bank yang mencurigakan
Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Kasatwil – Menurunnya jumlah sitaan keuangan dana illegal yang merugikan kekayaan negara di Indonesia
– Terungkapnya transaksi keuangan illegal yang akan digunakan untuk melakukan sejumlah aksi kejahatan yang merugikan kekayaan negara di Indonesia

PROGRAM 3: PENGUATAN KEMAMPUAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR (DENSUS 88 AT)
KAITAN PROGRAM: ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 2
TUJUAN PROGRAM
• Membentuk Densus 88 AT yang lebih profesional dan akuntabel.
• Menghindari timbulnya persoalan baru sebagai ekses dari upaya pemberantasan teroris.

PENANGGUNGJAWAB
• Utama : Kadensus 88 AT
• Lainnya : Kabareskrim, Kabaintelkam, Kalemdikpol,
As SDM Kapolri, Assarpras Kapolri

DESKRIPSI
Fokus program ini adalah penguatan kemampuan Densus 88 AT. Penguatan tersebut meliputi perbaikan senjata dan peralatan, perbaikan sistem dan prosedur, serta yang paling penting adalah perbaikan kualitas serta kemampuan personelnya. Penguatan Densus 88 AT juga dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan BNPT, TNI dan instansi lainnya.

PENJABARAN PROGRAM
No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
1. Memperbaharui senjata dan peralatan operasional Densus 88 AT Penanggung Jawab Utama :
• Kadensus 88 AT

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabareskrim
• Kabaintelkam
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri – Terpenuhinya jumlah senjata dan peralatan standar operasional Densus 88 AT

2. Membuat SOP pemberantasan terorisme ke arah yang lebih persuasif. Penanggung Jawab Utama :
• Kadensus 88 AT

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabareskrim
• Kabaintelkam
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri – Tersusun dan disahkannya SOP pemberantasan terorisme ke arah yang lebih persuasif.
– Terciptanya suatu tindakan yang lebih bersifat persuasif dan secara terstruktur pada saat pemberantasan terorisme
3 Melaksanakan program pengembangan kualitas terhadap personel Densus 88 AT Penanggung Jawab Utama :
• Kadensus 88 AT

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabareskrim
• Kabaintelkam
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri – Meningkatnya kemampuan personel Densus 88 AT yang profesional, taat hukum, taat prosedur, dan taat etika.

4 Melakukan koordinasi antara Polri dengan instansi/lembaga lain seperti TNI dan BNPT dalam hal pemberantasan terorisme. Penanggung Jawab Utama :
• Kadensus 88 AT

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kabareskrim
• Kabaintelkam
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri – Tersusunnya Naskah kerjasama dalam pemberantasan terorisme.

- Meningkatnya jumlah aktifitas latihan bersama pemberantasan terorisme.

PROGRAM 4: PEMBENAHAN KINERJA RESERSE POLRI
KAITAN PROGRAM: ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 2
TUJUAN PROGRAM
• Membentuk Korps Reserse yang lebih profesional dan akuntabel.

PENANGGUNGJAWAB
• Utama : Kabareskrim
• Lainnya : Irwasum, Kalemdikpol, As SDM Kapolri,
Assarpras Kapolri, Kadivpropam, Kasatwil.

DESKRIPSI
Fokus program ini adalah membenahi dan memperkuat Korps Reserse yang merupakan salah satu Unit inti Polri. Pembenahan tersebut meliputi perbaikan peralatan, sistem dan prosedur, serta yang paling penting adalah perbaikan kualitas serta kemampuan personelnya. Program ini juga memastikan Biro Pengawasan Penyidik sebagai evaluator proses penyidikan berjalan dengan baik.

PENJABARAN PROGRAM
No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
1 Memperbaharui peralatan operasional yang dimiliki oleh Reskrim. Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Irwasum
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatwil – Terpenuhinya jumlah peralatan standar operasional Reskrim

2 Membuat SOP penyidikan yang lebih persuasif. Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Irwasum
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatwil – Tersusun dan disahkannya SOP penyidikan yang lebih persuasif
– Terciptanya suatu tindakan yang lebih bersifat persuasif dan secara terstruktur pada saat penyidikan
3 Melaksanakan program pengembangan kualitas terhadap personel Korps Reserse Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Irwasum
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatwil – Meningkatnya kemampuan Personel Reskrim yang profesional, taat hukum, taat prosedur, dan taat etika.
4 Membangun sistem manajemen pengetahuan penyidikan. Penanggung Jawab Utama :
• Kabareskrim

Penanggung Jawab Lainnya :
• Irwasum
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatwil – Terbangunnya sistem manajemen pengetahuan penyidikan.

PROGRAM 5: IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU
KAITAN PROGRAM:
– ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 1
– ROAD MAP I, PROGRAM POKOK 2
– ROAD MAP II, PROGRAM POKOK 4
– ROAD MAP II, PROGRAM POKOK 5
TUJUAN PROGRAM
• Terwujudnya organisasi yang selaras antar unit kerja
• Terciptanya penempatan personel yang tepat pada suatu jabatan sesuai dengan kompetensinya

PENANGGUNGJAWAB
• Utama : Asrena Kapolri
• Lainnya : Kalemdikpol, As SDM Kapolri, Assarpras Kapolri,
Kasatker, Kasatwil.

DESKRIPSI
Disahkannya Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010 merupakan awal bagi Polri untuk memberdayakan struktur oganisasi yang baru seoptimal mungkin demi mencapai visi dan misi Polri. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi organisasi yang sudah dirumuskan bersama melalui rencana strategis (Renstra) yang telah disusun. Oleh karena itu, penyusunan berbagai dokumen kelengkapan desain organisasi perlu dituntaskan. Dokumen-dokmuen tersebut diantaranya adalah (1) standar kompetensi jabatan, (2) standar kinerja atau indikator kinerja utama jabatan, serta (3) hubungan tatacara kerja antar jabatan atau HTCK. Dengan demikian, mulai tahun 2011, Struktur Organisasi Polri yang baru sudah dapat dioperasionalkan.

PENJABARAN PROGRAM

No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
1 Menyusun dokumen standar kompetensi jabatan. Penanggung Jawab Utama :
• Asrena Kapolri

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Tersusunnya dokumen standar kompetensi jabatan
2 Menyusun dokumen standar kinerja/indikator kinerja utama jabatan Penanggung Jawab Utama :
• Asrena Kapolri

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Tersusunnya dokumen standar kinerja/indikator kinerja utama jabatan.
3 Menyusun dokumen hubungan tata cara kerja antar jabatan. Penanggung Jawab Utama :
• Asrena Kapolri

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Tesusunnya naskah HTCK antar jabatan yang dapat dioperasionalkan dengan baik
4 Mengintegerasikan sistem pendidikan Polri berdasarkan struktur organisasi Polri yang baru. Penanggung Jawab Utama :
• Asrena Kapolri

Penanggung Jawab Lainnya :
• Kalemdikpol
• As SDM Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Terintegrasinya sistem dan lembaga pelaksana pendidikan Polri dalam satu wadah
– Terintegrasinya kurikulum pendidikan Polri yang lebih efektif

PROGRAM 6: MEMBANGUN KERJA SAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YG PROAKTIF DALAM RANGKA PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM
KAITAN DENGAN ROAD MAP: ROAD MAP I PROGRAM POKOK I
: ROAD MAP III PROGRAM POKOK 8

TUJUAN PROGRAM
Menjalin kerjasama dengan elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI dan kementerian/kelembagaan baik dalam maupun luar negeri dalam:
• Mengantisipasi potensi gangguan keamanan (kejahatan) melalui kegiatan pencegahan (preemptive dan preventive).
• Penanganan kejahatan secara efektif dan efisien.
• Penanganan secara tuntas kejahatan yang mengancam stabilitas dan keamanan nasional.

PENANGGUNGJAWAB
• Utama : Asops Kapolri
• Lainnya : Irwasum, Kabaharkam, Kabaintelkam,
Kadivpropam, Kadivkum, Kadivhubinter, Kasatwil

DESKRIPSI
Tindakan pencegahan (preemptive dan preventive) terhadap potensi gangguan keamanan (kejahatan) yang dilakukan sejak awal dengan kecepatan dan ketepatan penanganan, merupakan hal penting dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan. Untuk itu, perlu adanya program kerjasama sinergi Polisional antara Polri dengan elemen birokrasi seperti kementerian/lembaga, serta dengan berbagai elemen dalam dan luar negeri secara proaktif, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan negara serta supremasi hukum dan HAM. Selain itu, penggalangan kerjasama dengan masyarakat juga akan menciptakan hubungan kemitraan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat sehingga masyarakat juga dapat terlibat secara proporsional dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya.

PENJABARAN PROGRAM 6
No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
1 Evaluasi nota kerjasama yang telah dilakukan antara Polri dengan instansi kementerian dan lembaga Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri
Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadivpropam
• Kadivkum
• Kadivhubinter
• Kasatwil – Tersusunnya naskah hasil evaluasi pelaksanaan program kerjasama antara Polri dengan instansi kementerian dan lembaga
– Mengetahui permasalahan dan hambatan serta solusi mengatasinya
2 Melakukan identifikasi kebutuhan untuk menentukan organisasi serta bentuk kerjasama yang akan dilakukan Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri
Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadivpropam
• Kadivkum
• Kadivhubinter
• Kasatwil Terkumpulnya daftar organisasi dan bentuk kerjasama yang dibutuhkan
3 Membentuk tim kecil untuk melakukan penjajakan awal hingga penyetujuan kerjasama kepada elemen birokrasi kementerian dan lembaga yang akan diajak bekerjasama. Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadivpropam
• Kadivkum
• Kadivhubinter
• Kasatwil Terbentuknya tim kecil Polri untuk membicarakan bentuk dan teknis kerjasama yang dilakukan
Tersusunnya dan disahkannya Nota kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan
4 Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada fungsi keamanan masyarakat, khususnya pada wilayah terpencil, untuk ikut serta dalam pencegahan dan penanganan kejahatan di wilayahnya masing-masing Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadivpropam
• Kadivkum
• Kadivhubinter
• Kasatwil Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat pengemban fungsi keamanan
– Meningkatnya frekuensi dan jumlah keikutsertaan masyarakat dalam pengamanan lingkungan di wilayahnya masing-masing
– Berkurangnya keengganan masyarakat dalam melaporkan kejadian atau memberikan informasi kepada Polri
5 Bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan TNI untuk memperkuat intelijen dalam mencegah serta mengungkap pelaku kejahatan Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadivpropam
• Kadivkum
• Kadivhubinter
• Kasatwil – Meningkatnya jumlah frekuensi kegiatan koordinasi kerjasama TNI Polri
– Meningkatnya jumlah masukan informasi intelijen TNI kepada Polri terkait pencegahan dan pengungkapan pelaku kejahatan
6 Bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan TNI untuk melaksanakan pelatihan bersama dan penanganan kejahatan terorisme Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadivpropam
• Kadivkum
• Kadivhubinter
• Kasatwil Meningkatnya jumlah dan koordinasi kerjasama pelatihan dan penanganan kejahatan terorisme antara TNI dan Polri
7 Melakukan revisi terhadap standardisasi program Polmas dan sosialisasi naskah standardisasi Polmas yang telah disahkan Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadivpropam
• Kadivkum
• Kadivhubinter
• Kasatwil – Tersusun dan disahkannya naskah standardisasi Program Polmas sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan
– Meningkatnya pemahaman Polmas di lingkungan Polri dan masyarakat
8 Pemberian award bagi FKPM Polmas terbaik Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadivpropam
• Kadivkum
• Kadivhubinter
• Kasatwil – Meningkatnya jumlah frekuensi dan keikutsertaan dalam forum komunikasi Polisi dan masyarakat
– Meningkatnya Jumlah penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat oleh FKPM.
9 Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementrian atau lembaga, baik nasional maupun internasional, dalam penegakan supremasi hukum dan HAM Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadivpropam
• Kadivkum
• Kadivhubinter
• Kasatwil Meningkatnya jumlah koordinasi dan kerjasama antara Polri & kementerian / lembaga baik dlm maupun luar negeri dlm penegakan supremasi hukum & HAM.

PROGRAM 7: MEMPERCEPAT PERUBAHAN BUDAYA POLRI DENGAN MEMACU PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET) POLRI
KAITAN DENGAN ROAD MAP: ROAD MAP I PROGRAM POKOK I
: ROAD MAP III PROGRAM POKOK 8
TUJUAN PROGRAM
• Terwujudnya perubahan pikir (mind set) dan budaya kerja (cultur set) dalam organisasi Polri dengan merubah paradigma menjadi polisi yang protagonis, proaktif, legitimitas, memasyarakat, humanis, demokratis, transparan, akuntabel, dan dialogis.

PENANGGUNGJAWAB
• Penanggung jawab utama : As SDM Kapolri
• Penanggung jawab lainnya: Irwasum, Kalemdikpol, Asrena
Kapolri, Kadivpropam, Kasatker,
Kasatwil

DESKRIPSI
Perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (cultur set) melalui perubahan pada sistem pendidikan secara komprehensif serta keteladanan dari pimpinan (leading by example) agar perubahan budaya yang dilakukan dapat tertanam dan melekat sebagai budaya baru organisasi. Untuk mempercepat proses perubahan budaya Polri dilakukan dengan memacu perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) yang disertai dengan penguatan melalui aspek pengawasan, agar perubahan budaya Polri terwujud sesuai yang diharapkan.

PENJABARAN PROGRAM 7
No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
1 Membentuk tim khusus yang beranggotakan perwakilan Mabes dan Polda sebagai perencana dan pelaksana komitmen integritas. Penanggung jawab utama:
• As SDM Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kalemdikpol
• Asrena Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatker
• Kasatwil Terbentuknya tim khusus komitmen integritas
2 Sosialisasi tentang apa, bagaimana, manfaat dan tujuan dari komitmen integritas dan mekanisme reward and punishment Penanggung jawab utama:
• As SDM Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kalemdikpol
• Asrena Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatker
• Kasatwil Meningkatnya pemahaman anggota Polri terhadap definisi, manfaat dan tujuan dari komitmen integritas serta mekanisme reward and punishment
3 Melakukan penyusunan atas isi dari komitmen integritas dalam bentuk kontrak kinerja serta penyusunan mekanisme reward and punishment Penanggung jawab utama:
• As SDM Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kalemdikpol
• Asrena Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatker
• Kasatwil – Tersusunnya dokumen kontrak kinerja dan mekanisme reward and punishment sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan
4 Pelaksanaan komitmen integritas serta mekanisme reward and punishment oleh seluruh anggota Polri Penanggung jawab utama:
• As SDM Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kalemdikpol
• Asrena Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatker
• Kasatwil – Ditandatanganinya kontrak kinerja oleh seluruh anggota Polri
– Terlaksananya mekanisme reward and punishment
5 Mulai menerapkan komitmen integritas dan mekanisme reward and punishment melalui sosialisasi kontrak kinerja serta mekanisme reward and punishment disetiap satuan kerja Polri Penanggung jawab utama:
• As SDM Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kalemdikpol
• Asrena Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatker
• Kasatwil – Meningkatnya pemahaman kontrak kinerja dan mekanisme reward and punishment oleh personel Polri pada satuan kerja
– Berjalannya komitmen integritas dan mekanisme reward and punishment diseluruh satuan kerja Polri
– Menurunnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh personel
6 Perbaikan sistem pendidikan yang diarahkan untuk membentuk jiwa kepemimpinan yang melayani Penanggung jawab utama:
• As SDM Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Irwasum
• Kalemdikpol
• Asrena Kapolri
• Kadivpropam
• Kasatker
• Kasatwil – Tersusunnya kurikulum pendidikan Polri yang diarahkan untuk membentuk jiwa kepemimpinan yang melayani
– Terciptanya pemipin yang berjiwa melayani

PROGRAM 8: MENGGELAR SPK DI BERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK
KAITAN DENGAN ROAD MAP: ROAD MAP II PROGRAM POKOK 3
TUJUAN PROGRAM
• Memberikan pelayanan kepolisian secara mudah, cepat dan tepat dalam mewujudkan pelayanan prima melalui optimalisasi sentra pelayanan publik yang telah ada serta pengembangan sentra pelayanan untuk pelayanan kepolisian yang belum tersedia.

PENANGGUNGJAWAB
• Utama : Kasatwil
• Lainnya : Kabareskrim, Asops Kapolri, Kadivpropam,
Kakorlantas, Kadivhumas.

DESKRIPSI
Penerapan Sentra Pelayanan Kepolisian pada sentra kegiatan publik dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepolisian kepada masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, transparan, baik dan nyaman dengan memenuhi standar mutu pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima.

PENJABARAN PROGRAM 8
No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
1 Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sentra pelayanan yang telah ada dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan Penanggung jawab utama:
• Kasatwil

Penanggung jawab lainnya:
• Kabareskrim
• Asops Kapolri
• Kadivpropam
• Kakorlantas
• Kadivhumas – Tersusunnya naskah evaluasi perbaikan sentra pelayanan kepolisian
– Meningkatnya kesiapan sentra pelayanan kepolisian, baik personel maupun sarana prasarana

2 Melakukan identifikasi unit pelayanan yang belum memiliki Sentra Pelayanan Kepolisian pada sentra kegiatan publik Penanggung jawab utama:
• Kasatwil

Penanggung jawab lainnya:
• Kabareskrim
• Asops Kapolri
• Kadivpropam
• Kakorlantas
• Kadivhumas – Tersusunnya daftar unit pelayanan yang belum memiliki Sentra Pelayanan Kepolisian pada sentra kegiatan public sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan
3 Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana Sentra Pelayanan Kepolisian pada sentra kegiatan publik Penanggung jawab utama:
• Kasatwil

Penanggung jawab lainnya:
• Kabareskrim
• Asops Kapolri
• Kadivpropam
• Kakorlantas
• Kadivhumas – Terbangunnya dan tersedianya Sentra Pelayanan Kepolisian pada sentra kegiatan publik
– Kemudahan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan kepolisian pada sentra kegiatan publik
4 Mengoperasikan sentra pelayanan kepolisian sesuai standar SPK yang telah ditetapkan Penanggung jawab utama:
• Kasatwil

Penanggung jawab lainnya:
• Kabareskrim
• Asops Kapolri
• Kadivpropam
• Kakorlantas
• Kadivhumas – Berjalannya operasional SPK pada sentra kegiatan publik sesuai standar yang telah ditetapkan

PROGRAM 9: LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK (LPSE)
KAITAN DENGAN ROAD MAP: ROAD MAP I PROGRAM POKOK 1
: ROAD MAP III PROGRAM POKOK 8
TUJUAN PROGRAM
• Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan komputerisasi secara online dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri.

PENANGGUNGJAWAB
• Utama : Assarpras Kapolri
• Lainnya : Kadiv TI Pol, Kasatker, Kasatwil

DESKRIPSI
Pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi melalui komputerisasi merupakan langkah Polri untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik. Selain itu, sistem ini dapat mencegah terjadinya KKN serta menciptakan persaingan sehat antar peserta tender sehingga dengan pengembangan sistem ini, layanan pengadaan barang dan jasa di Polri akan lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

PENJABARAN PROGRAM 9
No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
1 Melakukan identifikasi kebutuhan sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) terintegrasi. Penanggung jawab utama:
• Assarpras Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kadiv TI Pol
• Kasatker
• Kasatwil – Tersusunnya daftar kebutuhan sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) terintegrasi
2 Membuat perencanaan sistem layanan pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) secara terintegrasi. Penanggung jawab utama:
• Assarpras Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kadiv TI Pol
• Kasatker
• Kasatwil Tersusunnya naskah atau dokumen perencanaan sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) terintegrasi.
3 Melaksanakan pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) secara terintegrasi. Penanggung jawab utama:
• Assarpras Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kadiv TI Pol
• Kasatker
• Kasatwil Tersedianya sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) yang terintegrasi sesuai kebutuhan
4 Melaksanakan training dan simulasi penerapan sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) terintegrasi. Penanggung jawab utama:
• Assarpras Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kadiv TI Pol
• Kasatker
• Kasatwil User pada satker dan satwil memahami dan dapat menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) terintegrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa
5 Melakukan training untuk SDM TI untuk pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) terintegrasi. Penanggung jawab utama:
• Assarpras Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kadiv TI Pol
• Kasatker
• Kasatwil – Tersedianya SDM TI yang memiliki kompetensi untuk pengelolaan aplikasi, database, jaringan komputer dan hardware dalam mengelola sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) terintegrasi.
– Tersedianya operator yang memiliki kemampuan mengatasi permasalahan dalam operasional sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) terintegrasi.
6 Mengintegrasikan sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) pada Sistem Informasi Terpadu Polri Penanggung jawab utama:
• Assarpras Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kadiv TI Pol
• Kasatker
• Kasatwil Tersedianya Sistem pengadaan barang & jasa (e-Procurement) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Terpadu Polri sehingga dapat menghasilkan informasi yg valid & handal
7 Implementasi pengadaan barang dan jasa secara online berbasikan TI. Penanggung jawab utama:
• Assarpras Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kadiv TI Pol
• Kasatker
• Kasatwil Seluruh kesatuan Polri sudah menerapkan pengadaan barang & jasa menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa (e-Procurement) terintegrasi secara online.

PROGRAM 10: MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TERPADU SERTA PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014
KAITAN DENGAN ROAD MAP: ROAD MAP II PROGRAM POKOK 3

TUJUAN PROGRAM
• Mengintegrasikan penerapan Sistem dan Teknologi Informasi Polri untuk menghasilkan informasi yang valid dan akurat serta mudah di akses bagi kepentingan internal dan eksternal.
• Menyiapkan perencanaan pengamanan pemilu tahun 2014 dengan memanfaatkan Sistem dan Teknologi Informasi (TI) terpadu dan kesiapan pengamanan pemilu tahun 2014.

PENANGGUNGJAWAB
• Utama : Kadiv TI Pol, Asops Kapolri
• Lainnya : Kabaharkam, Kabaintelkam, Asops Kapolri,
Kasatker, Kasatwil

DESKRIPSI
Implementasi Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu yang dapat memberikan layanan teknologi informasi pada seluruh pengguna internal maupun eksternal Polri. Dengan adanya program ini, maka penyajian informasi lebih mudah diakses serta menghasilkan informasi yang valid dan akurat dalam mendukung pelaksanaan tugas.
Dukungan teknologi informasi secara terpadu juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengamanan Pemilu tahun 2014, sehingga perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengamanan Pemilu tahun 2014 tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

PENJABARAN PROGRAM 10
No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
A. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Terpadu
1 Membuat rencana strategis TI yang selaras dengan Grand Strategy Polri dan Renstra Polri 2010 – 2014 dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas Penanggung jawab utama:
• Kadiv TI Pol

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil Tersusunnya naskah cetak biru TI (IT Blueprint) sebagai panduan implementasi TI di Polri
2 Implementasi TI secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam memberikan pelayanan prima Penanggung jawab utama:
• Kadiv TI Pol

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Tersedianya sistem jaringan layanan TI secara terpadu di lingkungan Polri
– Tersedianya informasi yang valid dan akurat serta mudah diakses pihak internal dan eksternal Polri
– Tersedianya sistem dan jaringan komputer yang aman dari gangguan
3 Melakukan training untuk meningkatkan kompetensi SDM TI dalam pengelolaan TI di Polri guna optimalisasi peran TI untuk mendukung penyediaan informasi yang valid dan akurat. Penanggung jawab utama:
• Kadiv TI Pol

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Tersedianya SDM TI yang mampu mengoperasionalkan dan mengatasi permasalahan dalam penggunaan TI di Polri
– Tersedianya layanan TI yang terintegrasi secara online, handal dan aman untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri
4 Melakukan integrasi seluruh sistem informasi dan teknologi pada Sistem Informasi Terpadu Polri Penanggung jawab utama:
• Kadiv TI Pol

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Asops Kapolri
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil Tersedianya Sistem Informasi dan Teknologi Polri yang terintegrasi

B. Persiapan pengamanan Pemilu 2014.
1. Evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2009 Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadiv TI Pol
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil Tersusunnya naskah evaluasi pengamanan Pemilu 2009 sebagai bahan rencana dan kesiapan pengamanan Pemilu 2014
2. Membentuk tim koordinasi operasi pengamanan pemilu Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadiv TI Pol
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil Terbentuknya tim koordinasi antara kepolisian dan pihak lainnya yang akan membantu dalam pengamanan pemilu
3. Meningkatkan operasi intelijen awal untuk melakukan deteksi dini atas potensi akan gangguan keamanan Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadiv TI Pol
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Terkumpulnya informasi potensi gangguan keamanan dan upaya pencegahannya menjelang pemilu
– Meningkatnya jumlah gangguan keamanan pemilu yang dapat dicegah
4. Meningkatkan penelitian dan lokakarya tentang pemetaaan potensi konflik di Indonesia Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadiv TI Pol
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Tersusunnya panduan tentang potensi konflik di Indonesia sampai pada tingkatan terendah
– Meningkatnya pemahaman kepala satuan wilayah Polri akan potensi konflik di wilayahnya
5. Satuan wilayah melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada diwilayah satuannya dalam rangka membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengamanan lingkungan guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2014. Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadiv TI Pol
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Meningkatnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengamanan lingkungan guna mendukung kesiapan pengamanan Pemilu 2014
– Meningkatnya situasi aman dan tertib dilingkungan masyarakat menjelang Pemilu 2014
6. Mabes dan seluruh satuan wilayah melakukan komunikasi dengan para pimpinan partai peserta pemilu untuk melakukan kesepakatan untuk pemilu damai Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadiv TI Pol
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil Meningkatnya komunikasi dan kesepakatan untuk pemilu damai oleh seluruh partai peserta pemilu
7. Semua satuan wilayah melakukan persiapan pengamanan pemilu diwilayahnya dengan melakukan inventarisasi kekuatan dan penempatan personil disejumlah titik, terutama pemukiman dan bangunan vital Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadiv TI Pol
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Kesiapsiagaan personel dan peralatan ditiap titik yang telah ditentukan dengan kondisi prima
– Personil dilapangan siap sedia 100% untuk mengamankan Pemilu 2014
– Meningkatnya opini masyarakat dan media terhadap kesiapan Polri dalam pengamanan Pemilu 2014
8. Kordinasi Satwil dengan pelaksana pemilu (seperti KPU, KPUD, BAWASLU) di satuan wilayahnya masing-masing dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2014. Penanggung jawab utama:
• Asops Kapolri

Penanggung jawab lainnya:
• Kabaharkam
• Kabaintelkam
• Kadiv TI Pol
• Assarpras Kapolri
• Kasatker
• Kasatwil – Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara satuan wilayah dan organisasi pelaksana pemilu secara baik dalam rangka pengamanan Pemilu 2014.
– Terbangunnya opini masyarakat dan media yang positif terhadap kesiapan Pemilu 2014.

BAB IV
PROGRAM TEROBOSAN SEBAGAI PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS DAN PENJABARANNYA

Untuk mendukung dan memperkuat program prioritas, maka diperlukan 4 (empat) program yang bersifat terobosan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

TABEL PENJABARAN PROGRAM YANG BERSIFAT TEROBOSAN
NOMOR PROGRAM NAMA PROGRAM KAITAN DGN ROAD MAP PENANGGUNGJAWAB TAHAPAN IMPLEMENTASI KAITAN DGN PROGAR POLRI
UTAMA LAINNYA TAHAP I 100 HARI TAHAP II 2011 TAHAP III 2012 TAHAP IV 2013
1 SISTEM REMUNERASI DAN KARIR ROAD MAP II, PROGRAM POKOK 5 AS SDM KAPOLRI IRWASUM POLRI,
KADIVPROPAM
ASRENA KAPOLRI, KOORSAHLI
DUK JEMEN DAN LAKGAS TEKNIS LAINNYA
2 PENGHARGAAN INOVASI KEPOLISIAN (“POLICE INNOVATION AWARD”) ROAD MAP II, PROGRAM POKOK 6 KABAHARKAM ASRENA KAPOLRI
AS SDM KAPOLRI
KALEMDIKPOL
KOORSAHLI, KADIVHUMAS
KAPUSLITBANG
KASATWIL
DUK JEMEN DAN LAKGAS TEKNIS LAINNYA &
HARKAM-TIBMAS

3 PENINGKATAN PERAN PUSLITBANG ROAD MAP II, PROGRAM POKOK 6 KAPUSLITBANG ASRENA KAPOLRI
AS SDM KAPOLRI
KALEMDIKPOL,
KOORSAHLI
LITBANG TEKPOL, PEMBER-DAYAAN SDM POLRI & DIKLAT POLRI
4
SURVEI KEPUASAN PUBLIK DAN PERSONEL POLRI
ROAD MAP III, PROGRAM POKOK 8
KAPUSLITBANG
KALEMDIKPOL, KADIVHUMAS, KOORSAHLI
AS SDM KAPOLRI

LITBANG TEKPOL

PROGRAM 1: SISTEM REMUNERASI DAN KARIR
KAITAN PROGRAM: PROGRAM TEROBOSAN BAGI ROADMAP 2, PROGRAM POKOK 5
TUJUAN PROGRAM:
• Menciptakan sistem remunerasi dan karir yang mampu mendorong kinerja personil Polri
• Menciptakan sistem remunerasi dan karir yang adil serta dapat meningkatkan kesejahteraan personel Polri

PENANGGUNGJAWAB:
• Utama : As SDM Kapolri
• Lainnya : Irwasum, Kadivpropam, Asrena Kapolri, Koorsahli

DESKRIPSI:
Perbaikan sistem remunerasi dan karir dimulai dengan melakukan kajian terhadap sistem remunerasi dan karir yang telah digunakan sebelumnya. Setelah langkah tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan terhadap usulan sistem remunerasi dan karir yang akan digunakan yang dimana kemudian dilakukan pematangan sebelum diajukan kepada pemerintah. Terakhir, adalah persiapan implementasi dari sistem remunerasi yang baru.

PENJABARAN PROGRAM

No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
A. Melakukan kajian remunerasi Polri yang baru sebagai bagian dari reformasi birokrasi Polri.
1. Membentuk tim pengkajian dan penyusunan sistem remunerasi Polri yang baru Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli – Terbentuknya tim pengkajian dan penyusunan sistem remunerasi Polri yang baru
– Tim pengkajian & penyusunan menyelesaikan seluruh tugas pada waktunya secara efektif
2. Melakukan pelatihan mengenai sistem remunerasi institusi publik kepada personil terkait, yang diberikan oleh pihak yang kompeten (BKN, Menpan, Kemenkeu, dll) Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli • Meningkatnya pemahaman personil Polri terkait di bidang manajemen SDM, prinsip dan penerapan sistem remunerasi yang baik
• Jumlah personil yang dilatih
3. Melakukan studi banding sistem remunerasi ke institusi pemerintah yang sudah melakukan reformasi birokrasi (Depkeu, BPK, MA, KPK, dll) dan ke institusi kepolisian di Negara lain
Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli • Kelengkapan informasi praktek sistem remunerasi
• Jumlah institusi yang di studi banding
• Adanya laporan hasil studi banding
4. Melakukan analisis perbandingan sistem remunerasi Polri saat ini dengan hasil studi banding Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli Adanya laporan hasil analisis

B. Menyusun dan mengajukan usulan sistem remunerasi Polri yang baru kepada Pemerintah
1. Menyusun rancangan sistem remunerasi Polri yang baru berdasarkan hasil kajian sebelumnya Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli Adanya rancangan sistem remunerasi Polri yang baru
2. Melakukan lokakarya pembahasan rancangan sistem remunerasi Polri yang baru dengan berbagai pihak (satker/satwil, narasumber, Menpan, BKN, dll) Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli Diperolehnya masukan untuk penyempurnaan rancangan sistem remunerasi
3. Melakukan revisi dan penyempurnaan usulan sistem remunerasi Polri yang baru Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli Tersusunnya usulan sistem remunerasi Polri yang baru, termasuk asuransi keselamatan kerja, tunjangan/ fasilitas perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan
C. Mematangkan dan mengajukan usulan sistem remunerasi Polri yang baru
1. Melakukan diskusi pematangan usulan sistem remunerasi kepada berbagai pihak terkait (BKN, Menpan, konsultan, satker/satwil) Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli • Diperolehnya masukan dan penyempurnaan usulan sistem remunerasi Polri yang baru
2. Mengajukan usulan sistem remunerasi Polri yang baru kepada Pemerintah Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli Diperolehnya persetujuan Pemerintah terhadap sistem remunerasi Polri yang baru

D. Kerjasama peningkatan kesejahteraan
1. Melakukan penjajakan kerjasama di setiap kesatuan wilayah dan Mabes dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan personil Polri baik untuk perumahan, transportasi, kesehatan, dan lainnya Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli • Adanya laporan informasi bentuk kerjasama
• Jumlah pihak yang bersedia bekerjasama
2. Melaksanakan kerjasama di setiap kesatuan wilayah dan Mabes dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan personil Polri baik untuk perumahan, transportasi, dan kesehatan. Penanggung jawab Utama:
• As SDM

Penanggung jawab Lainnya:
• Irwasum Polri
• Kadivpropam Polri
• As Rena
• Koorsahli • Terjalin dan meningkatnya kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan personil Polri
• Jumlah pihak yang melakukan kerjasama
• Jumlah satwil dan Mabes yang melakukan kerjasama

PROGRAM 2: PENGHARGAAN INOVASI KEPOLISIAN (POLICE INNOVATION AWARD)
KAITAN PROGRAM: PROGRAM TEROBOSAN BAGI ROADMAP 2, PROGRAM POKOK 6
TUJUAN PROGRAM:
• Menciptakan media motivasi dan apresiasi yang menghasilkan masukan yang inovatif dan bermanfaat bagi institusi Polri

PENANGGUNGJAWAB:
• Utama : Kabaharkam Polri
• Lainnya : Asrena Kapolri, As SDM Kapolri, Kalemdikpol, Koorsahli
Kapolri, Kadivhumas, Kapuslitbang, Kasatwil

DESKRIPSI:
Penghargaan ini diberikan kepada pihak-pihak, baik internal maupun eksternal, yang memberikan kontribusi berupa terobosan kreatif untuk diterapkan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Polri. Melalui pola ini diharapkan dapat membangun iklim yang lebih positif bagi Polri, di mana kritik-kritik yang dilontarkan tidak berdampak pada pelemahan institusi, tetapi justru memperkuat institusi Polri karena adanya solusi nyata di lapangan.

PENJABARAN PROGRAM

No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
A. Melakukan tahap persiapan Police Innovation Award (PIA)
1. Membentuk panitia pelaksana PIA Penanggung jawab Utama:
• Kabaharkam

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli
• Kadivhumas
• Kapuslitbang
• Kasatwil Terbentuknya panitia pelaksana PIA yang efektif
2. Menentukan prosedur tetap pelaksanaan PIA Penanggung jawab Utama:
• Kabaharkam

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli
• Kadivhumas
• Kapuslitbang
• Kasatwil

Tersusunnya dan disahkannya prosedur tetap pelaksanaan PIA
3. Menentukan kategori-kategori yang akan digunakan dalam PIA Penanggung jawab Utama:
• Kabaharkam

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli
• Kadivhumas
• Kapuslitbang
• Kasatwil Tersusunnya kategorisasi penerima PIA
B. Melakukan tahap sosialisasi PIA
1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan PIA kepada internal Polri dan masyarakat Penanggung jawab Utama:
• Kabaharkam

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli
• Kadivhumas
• Kapuslitbang
• Kasatwil Mingkatnya pemahaman tentang PIA di kalangan internal dan eksternal Polri
C. Melakukan tahap pelaksanaan PIA
1. Melakukan pendataan peserta yang mengajukan proposal inovasinya kepada panitia Penanggung jawab Utama:
• Kabaharkam

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli
• Kadivhumas
• Kapuslitbang
• Kasatwil Tersusunnya daftar dan jumlah peserta PIA
2. Melakukan seleksi peserta untuk nominasi penerima PIA sesuai dengan kategorisasinya Penanggung jawab Utama:
• Kabaharkam

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli
• Kadivhumas
• Kapuslitbang
• Kasatwil Jumlah peserta yang dinominasikan sesuai dengan kategorisasinya Daftar Nominator PIA sesuai kategorisasinya
3. Mengumumkan nominator PIA sesuai kategorisasinya kepada publik Penanggung jawab Utama:
• Kabaharkam

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli
• Kadivhumas
• Kapuslitbang
• Kasatwil Banyaknya masyarakat yang memahami dan mengetahui kategori dan nominator PIA
4. Menentukan peraih PIA sesuai dengan kategorisasinya Penanggung jawab Utama:
• Kabaharkam

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli
• Kadivhumas
• Kapuslitbang
• Kasatwil Terpilihnya peraih PIA sesuai dengan mekanisme, prosedur dan kategorisasinya
5. Mengumumkan peraih PIA sesuai dengan kategorinya Penanggung jawab Utama:
• Kabaharkam

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli
• Kadivhumas
• Kapuslitbang
• Kasatwil Banyaknya masyarakat yang mengetahui peraih PIA

PROGRAM 3: PENINGKATAN PERAN PUSLITBANG
KAITAN PROGRAM: PROGRAM TEROBOSAN BAGI ROADMAP 2, PROGRAM POKOK 5
TUJUAN PROGRAM:
• Menciptakan Litbang Polri yang dapat berfungsi strategis bagi pengembangan Polri ke depan
• Membangun Litbang Polri yang mampu memberikan sejumlah solusi dalam permasalahan pengembangan Polri

PENANGGUNGJAWAB:
• Utama : Kapuslitbang
• Lainnya : Asrena Kapolri, As SDM Kapolri, Kalemdikpol, Koorsahli

DESKRIPSI:
Proses peningkatan kapasitas Litbang Polri dimulai dari penyusunan rencana capacity building Litbang Polri yang kemudian dilakukan pematangan konsep dan penyampaian usulan kepada pemerintah.

PENJABARAN PROGRAM

No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
1. Membentuk tim peningkatan kapasitas Litbang Polri Penanggung jawab Utama:
• Ka Puslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli Terbentuknya tim peningkatan kapasitas Litbang Polri yang efektif
2. Melakukan pelatihan manajemen organisasi Litbang dan knowledge management kepada anggota tim Penanggung jawab Utama:
• Ka Puslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli – Diperolehnya pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen organisasi Litbang dan knowledge management
– Seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang lebih baik
3. Melakukan kajian peningkatan organisasi Litbang Polri Penanggung jawab Utama:
• Ka Puslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli Tersusunnya hasil analisis perbandingan kondisi saat ini dengan praktek terbaik dalam organisasi Litbang
4. Menyusun draft rencana peningkatan kapasistas (capacity building) dari Litbang Polri dengan mensinergikan seluruh Lemdik Polri Penanggung jawab Utama:
• Ka Puslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli Tersusunnya draft rencana peningkatan kapasitas Litbang Polri yang sinergi dengan seluruh pelaksana Lemdikpol
5. Melakukan lokakarya untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draft rencana peningkatan kapasitas Litbang Polri Penanggung jawab Utama:
• Ka Puslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli Diperolehnya masukan untuk penyempurnaan rencana peningkatan kapasitas Litbang Polri yang lebih baik
6. Melaksanakan implementasi peningkatan kapasitas Polri dalam melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) Kepolisian Penanggung jawab Utama:
• Ka Puslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Asrena Kapolri
• As SDM Kapolri
• Kalemdikpol
• Koorsahli • Tercapainya Polri sebagai center of excellence
• Diperolehnya hasil pemikiran dan terobosan baru dalam bidang Kepolisian
• Meningkatnya jumlah diseminasi melalui seminar, forum, jurnal.

PROGRAM 4: SURVEI KEPUASAN PUBLIK DAN PERSONEL POLRI
KAITAN PROGRAM: PROGRAM TEROBOSAN BAGI ROADMAP 2, PROGRAM POKOK 8
TUJUAN PROGRAM:
• Mendapatkan informasi tentang kepuasan publik atas pelayanan Polri
• Mendapatkan informasi tentang kepuasan personel Polri atas pelayanan Polri dalam pelaksanaan tugas

PENANGGUNGJAWAB:
• Utama : Kapuslitbang Polri
• Lainnya : Kalemdikpol, Kadivhumas, Koorsahli,
As SDM Kapolri

DESKRIPSI:
• Untuk mendapatkan data yang akurat tentang kepuasan publik atas pelayanan Polri, metode survei kemudian dilakukan melalui dua arah yaitu secara internal oleh Puslitbang dan atau bekerjasama dengan lembaga survei publik. Hal ini dilakukan secara bersamaan, paralel atau berurutan.
• Untuk mendapatkan data yang akurat tentang kepuasan personel Polri atas pelayanan institusi Polri dalam pelaksanaan tugas, metode survei dilakukan terhadap responden internal Polri, selanjutnya dianalisis dan hasilnya diberikan kepada pimpinan dan satker yang terkait.

PENJABARAN PROGRAM

No. Penjabaran Program Penanggung Jawab Indikator Keberhasilan Target
(Jumlah + %) Jangka Waktu Ket
A. Survei kepuasan masyarakat melalui Puslitbang
1. Membentuk tim pelaksana survey Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Terbentuknya tim pelaksana survey yang efektif
2. Menetapkan pelayanan-pelayanan publik apa saja yang akan diuji tingkat kepuasannya Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersusunnya daftar jenis pelayanan publik di lingkungan Polri yang akan diuji tingkat kepuasannya
3. Menyusun daftar pertanyaan/kuisioner Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersusunnya daftar pertanyaan survey
4. Menetapkan masyarakat yang akan disurvei pendapatnya Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersedianya kriteria dan jumlah masyarakat yang akan disurvei
5. Melakukan survei Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Terlaksananya survey kepuasan masyarakat
6. Mengolah data survei Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersusunnya hasil validitas data hasil survei
7. Menyajikan hasil olahan data survey Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersusunnya hasil olahan data survei
8. Mendistribusikan hasil olahan data survei kepada satker yang mempunyai tingkat kepuasan yang rendah untuk ditindaklanjuti Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Terdistribusikannya hasil olahan survei kepada satker yang terkait

B. Survei kepuasan masyarakat bekerjasama dengan lembaga survei
1. Melakukan penentuan lembaga survei yang akan digunakan Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri – Diperolehnya daftar lembaga survei yang akan dilakukan kerjasama
– Banyaknya jumlah calon lembaga survei yang akan digunakan
2. Melaukan rapat koordinasi dengan lembaga survei publik perihal lingkup survey dan informasi yang diinginkan Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Disepakatinya kerjasama dengan lembaga survei dan lingkup survei yang diinginkan (MoU)
3. Menerima produk akhir dari survei yang dilakukan Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri

Diperolehnya dokumen hasil survey tentang tingkat kepuasan masyarakat
C. Survei Kepuasan Personel Polri
1. Membentuk tim pelaksana survei Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Terbentuknya tim pelaksana survey yang efektif
2. Menetapkan pelayanan-pelayanan apa saja yang akan diuji tingkat kepuasannya Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersusunnya daftar jenis pelayanan publik di lingkungan Polri yang akan diuji tingkat kepuasannya
3. Menyusun daftar pertanyaan/kuisioner Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersusunnya daftar pertanyaan survey
4. Menetapkan lingkup personel yang akan disurvei pendapatnya Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersedianya kriteria dan jumlah personel Polri yang akan disurvei
5. Melakukan survei Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Terlaksananya survei kepuasan personel Polri
6. Mengolah data survei Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersusunnya hasil validitas data hasil survey
7. Menyajikan hasil olahan data survei Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Tersusunnya hasil olahan data survei
8. Mendistribusikan hasil olahan data survei kepada satker yang mempunyai tingkat kepuasan yang rendah untuk ditindaklanjuti Penanggung jawab Utama:
• Kapuslitbang

Penanggung jawab Lainnya:
• Kalemdikpol
• Kadivhumas
• Koorsahli
• As SDM Kapolri Terdistribusikannya hasil olahan survei kepada satker yang terkait

BAB V
PEDOMAN PENJABARAN

Bagian ini berisikan teknik menjabarkan program Revitalisasi Polri menjadi sub program berupa sejumlah langkah dalam setiap tahapan, sesuai dengan pembagian 4 (empat) tahapan, dimulai dari bulan November 2010 sampai dengan Desember 2013. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya, serta tantangan yang ada berdasarkan Grand Strategi Polri 2005 – 2025, Visi dan Misi Polri, Renstra Polri 2010-2014, dan Struktur Organisasi Polri yang baru, untuk setiap Satuan Kerja di Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan Polri.
Untuk memahami bagian ini maka terlebih dahulu harus dibaca 3 (tiga) naskah yang menjadi referensi untuk penjabaran program ini, yaitu:
– Pokok-Pokok Pikiran tentang Program Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat yang disampaikan pada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Kapolri pada tanggal 14 Oktober 2010.
– Naskah Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.
– Naskah Arah kebijakan Kapolri tentang Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.

1. TINGKAT SATKER MABES POLRI

Langkah 1 :
– Lihat tabel ”Program Revitalisasi Polri” pada halaman 15 – 17.
– Pada tabel tersebut terdapat 10 program prioritas revitalisasi yang terkait dengan Kerangka Makro Program (Road Map) Revitalisasi Polri, lengkap dengan nomor program, penanggung jawab utama, penanggung jawab lainnya, jadwal implementasi per tahapan dan kaitan dengan program Polri.

Langkah 2 :
– Setiap satker di Mabes Polri mengidentifikasi program yang menjadi tanggung jawabnya pada kolom penanggung jawab utama maupun penanggung jawab lainnya pada tabel program prioritas.
– Contoh : untuk As SDM Kapolri, maka program kerja revitalisasi yang menjadi tanggung jawabnya adalah :
• Program 7 : Perubahan mind set dan culture set.

Langkah 3 :
– Keterangan rinci untuk setiap program kerja revitalisasi dapat dilihat pada Bab II yang terdiri dari tujuan program, penanggung jawab, deskripsi, serta penjabarannya dalam bentuk tabel yang terdiri dari: penjabaran program, penanggung jawab, sasaran, indikator keberhasilan, target, dan jangka waktu.

Langkah 4 :
– Setiap Satker menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan setiap penjabaran program yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah-langkah tersebut dibuat serinci mungkin lengkap dengan unit kerja yang menjadi penanggung jawab yang berada di bawah Satker serta jangka waktu pelaksanaan.

- Contoh: Program 5 : Implementasi Struktur Organisasi Baru (halaman 31-33)
Kita ambil penjabaran pertama pada tabel yang terdapat pada halaman 32, yaitu: Menyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan. Susunlah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun dokumen tersebut, yaitu :
Langkah 1 : Memahami tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.
Langkah 2 : Mengindetifikasi kompetensi yang dibutuhkan.
Langkah 3 : Menyusun kamus kompetensi.
Langkah 4 : Mapping dan menetapkan target kompetensi ke jabatan.
Langkah 5 : Verifikasi hasil mapping dan penetapan target.
Langkah 6 : Sosialisasi.
Kemudian untuk semua langkah di atas tentukan siapa penanggung jawabnya serta jadwal pelaksanaannya.

Langkah 5 :
– Perlu adanya mekanisme koordinasi diantara para penanggung jawab program kerja revitalisasi agar penjabaran program kerja yang disusun menghasilkan sinergi, serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih.

2. TINGKAT SATWIL

Langkah 1 :
– Lihat tabel ”Program Revitalisasi Polri” pada halaman (halaman 15 – 17)
– Pada tabel tersebut terdapat 10 program prioritas yang telah dikaitkan dengan Kerangka Makro Program (Road Map) Revitalisasi Polri, lengkap dengan nomor program, penanggung jawab utama, penanggung jawab lainnya, dan jadwal implementasi per tahapan.

Langkah 2 :
– Setiap Satwil mengidentifikasi program yang menjadi tanggung jawabnya pada kolom penanggung jawab utama maupun penanggung jawab lainnya di tabel, baik untuk program prioritas, yaitu :
• Program 1 : Penyelesaian kasus menonjol.
• Program 2 : Pemberantasan kejahatan.
• Program 4 : Pembenahan reserse.
• Program 5 : Implementasi struktur organisasi baru.
• Program 6 : Membangun kerjasama sinergi polisional
• Program 7 : Perubahan mind set dan culture set.
• Program 8 : SPK di sentra kegiatan publik.
• Program 9 : Layanan Pengadaan Sistem Elektronik
• Program 10 : Pengembangan sistem informasi terpadu dan pengamanan persiapan Pemilu 2014.

Langkah 3 :
– Keterangan rinci untuk setiap program kerja revitalisasi dapat dilihat pada Bab II yang terdiri dari tujuan program, penanggung jawab, deskripsi, serta penjabarannya dalam bentuk tabel yang terdiri dari : penjabaran program, penanggung jawab, sasaran, indikator keberhasilan, target, dan jangka waktu.

Langkah 4 :
– Satwil menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan setiap penjabaran program yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah-langkah tersebut dibuat serinci mungkin lengkap dengan unit kerja yang menjadi penanggung jawab yang berada di bawah Satker, serta jangka waktu pelaksanaan.

- Contoh: Program 5 : Implementasi Struktur Organisasi Baru (halaman 31- 33)
Kita ambil penjabaran pertama pada tabel yang terdapat pada halaman 32, yaitu: Menyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan. Susunlah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun dokumen tersebut, yaitu :
Langkah 1 : Memahami tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.
Langkah 2 : Mengindetifikasi kompetensi yang dibutuhkan.
Langkah 3 : Menyusun kamus kompetensi.
Langkah 4 : Mapping dan menetapkan tarhet kompetensi ke jabatan.
Langkah 5 : Verifikasi hasil mapping dan penetapan target.
Langkah 6 : Sosialisasi.
Kemudian untuk semua langkah di atas tentukan diapa penanggung jawabnya serta jadwal pelaksanaannya.

Langkah 5 :
– Perlu adanya mekanisme koordinasi diantara para penanggung jawab program kerja revitalisasi agar penjabaran program kerja yang disusun menghasilkan sinergi, serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih.

BAB VI
PENUTUP

Naskah “Pedoman Penjabaran Program Revitalisasi Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat”, merupakan salah satu ikhtiar untuk mencapai dan mewujudkan pembenahan dan peningkatan kinerja Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karenanya untuk meningkatkan kinerja dan citra Polri, tentunya menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan sumbangsih yang terbaik bagi kemajuan Polri.
Dengan semakin besarnya tuntutan dan harapan dari masyarakat dan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya terhadap kinerja dan citra Polri, maka pelaksanaan program revitalisasi ini akan menjadi tantangan dan peluang bagi Polri, terutama untuk dapat mewujudkan hasil segera (quick results) berupa berbagai langkah nyata perubahan dan peningkatan kinerja Polri. Untuk itulah maka dituntut perhatian dan keseriusan dari seluruh jajaran Polri dalam menindaklanjuti program revitalisasi ini, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh satuan kerja dan satuan kewilayahan Polri.

ooo000ooo

About these ads

Tentang ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!
Tulisan ini dipublikasikan di Menulis itu Indah. Tandai permalink.