PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ASPEK PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Perlindungan Konsumen

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kemajuan jaman yang diiringi dengan semakin canggihnya teknologi, membuka peluang baru dalam sektor ekonomi pembangunan secara Nasional. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya berbagai peluang usaha yang ada ditengah-tengah masyarakat. Secara positif, peluang usaha ini diharapkan dapat mendorong sektor ekonomi makro menjadi semakin maju sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti halnya yang diharapkan dalam tujuan negara yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Denga adanya peningkatan peluang usaha didunia modern ini, maka barang dan jasa sebagai komoditi utama tentu akan semakin berkembang pula. Namun demikian, barang dan jasa sebagai hal unsur dalam transaksi ekonomi tersebut membuka peluang kepada munculnya kemungkinan kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai bagian dari kecurangan, kelalaian, ataupun kesengajaan pihak pelaku usaha. Kondisi ini memunculkan pemahaman pada perlunya perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang sering kali dirugikan oleh ulah pelaku usaha yang ‘nakal’ tersebut.
Masalah perlindungan konsumen nampaknya memang belum menjadi perhatian khusus baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas sebagai konsumen. Sebelum perlindungan konsumen secara tegas dikenal dan berkembang pengertian konsumen lebih cenderung identik dengan pengertian masyarakat dalam perkembangan hal-hal yang menyangkut masalah industri, perdagangan, kesehatan dan keamanan.
Hal-hal tersebut diatas pada akhirnya melahirkan sebuah peraturan tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999; L.N. Tahun 1999 No. 42). Guna memenuhi butir-butir falsafah tersebut, UU No.8 Tahun 1999 menegaskan, bahwa perlindungan konsumen Indonesia berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum (pasal 2 dan penjelasan pasal). Sehingga tergambar bahwa ratio dari adanya UU Perlindungan Konsumen adalah : (a) Menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha; dan (b) Mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.
UU Perlindungan konsumen lahir sebagai jawaban atas pembangunan dan perkembangan perekonomian dewasa ini. Konsumen sebagai motor penggerak dalam perekonomian kerap kali berada dalam posisi lemah atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi alat dalam aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.
Berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Mengacu pada hal tersebut, UU Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif dapat dilindungi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat Indonesia.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah : Bagaimana aspek penegakan hukum UU No. 8/1999 dalam melindungi kepentingan konsumen?

II. PEMBAHASAN
A. Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Konsumen

Sebelum kita melihat sisi kepastian hukum dalam undang-undang ini maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami makna konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen. Undang-¬undang tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN. No. 3821, pada Pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Lebih lanjut UU Perlindungan Konsumen menegaskan pengertian ‘perlindungan konsumen’ itu sendiri sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya, undang-undang ini memberikan jaminan kepasatian hukum kepada para pengguna akhir dari sebuah produk berupa barang dan jasa yang beredar dikalangan masyarakat.
Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan benanggung jawab. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen (pasal 3) umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:
1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/ataujasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya;
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat usnur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatlkan informasi itu (pasal 3 huruf d); dan
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf e).
Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini terarah kepada adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kenutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.
Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai ekses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Disamping itu, juga kemudahan dalam proses menjalankan sengketa konsumen yang timbul karena kerugian yang timbul karena kerugian hartan bendanya, keselamatan serta kesehatan tubuhnya, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen. PerIu diingat bahwa sebelum ada UU Perlindungan Konsumen ini, “konsumen umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar”, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya UU yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan

B. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen di negara Indonesia masih merupakan hal yang kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara disertai perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin product liability dalam tata hukumnya, seperti halnya dinegara Jepang, Undang-Undang No. 85 Tahun 1994 tentang Product Liability mencantumkan empat kategori atau kelompok produsen, yaitu pembuat barang, importir, orang yang menuliskan namanya dalam produk sebagai produsen atau importer, seseorang yang menempatkan namanya pada produk.
Penerapan doktrin strict product liability, diperoleh kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen yang membuat barang, tetapi hanya karena mengemas kembali produk tersebut dan tidak memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan aman. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak disadari hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi, misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha/ atau produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi.
Melalui doktrin tersebut, telah terjadi deregulasi doktrin perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata ) yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a) Adanya perbuatan melawan hukum; b) Adanya unsur kesalahan; c)Adanya kerugian; d) Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang.
Adanya unsur melawan hukum dimana suatu perbuatan melawan hukum memenuhi unsur-unsur berikut : (1) Bertentangan dengan hak orang lain; (2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; (3) Bertentangan dengan kesusilaan; (4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri.
Sehingga semakin menyeimbangkan kedudukan dan peran konsumen terhadap pengusaha, sekalipun salah satu asas negara hukum telah menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama/seimbang dimata hukum. Dalam hubungannya dengan perdagangan bebas, bila kita tidak mampu menangkap atau menjabarkan pesan-pesan “tersembunyi” dari era perdagangan bebas, maka cepat atau lambat konsumen Indonesia akan mengalami/menghadapi persoalan yang makin kompleks dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa yang semakin beraneka ragam.
Terminologi product liability masih tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia. Ada yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung gugat produk” dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung jawab produk”. Guna memudahkan pembahasan, penulis akan lebih banyak menggunakan istilah aslinya tanpa mengurangi makna atau substansinya. Berikut ini dikutipkan beberapa pengertian atau rumusannya menurut Black’s Law Dictionary product liability refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defects in good purchased. A tort which makes a manufacturer liable if his product has a defective condition that makes it unreasonably dangerous to the user or consumer.
Sedangkan pengertian Produktenaansprakelikeheid adalah tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkannya, misal yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk. Ius Constituendum diberikan pengertian sebagai kaidah hukum yang dicita-citakan berlaku di suatu negara . Dalam konteks tulisan sederhana ini, doktrin product liability diharapkan dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum (tort) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari product liability, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan strict liability.
Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen. Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Hal ini berarti kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan.
Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual. Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdata) baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.
Menurut Prof. Subekti dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata : perkataan tersembunyi ini harus diartikan bahwa adanya cacat tersebut tidak mudah dilihat oleh seseorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan adanya cacat tersebut. Terhadap cacat yang mudah dilihat dan sepatutnya pembeli dapat melihat tanpa susah payah, maka terhadap cacat yang sedemikian penjual tidak bertanggung jawab. Karena terhadap cacat yang demikian harus menjadi tanggung jawab konsumen (pembeli). Disinilah berlaku prinsip bahwa pembeli bertanggung jawab sendiri atas cacat yang secara normal patut diketahui dan mudah dilihat. Dengan demikian suatu cacat yang objektif mudah dilihat secara normal tanpa memerlukan pemeriksaan yang seksama dari ahli, adalah cacat yang tersembunyi.
Terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, pembeli (konsumen) dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUHPerdata : 1) Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga; 2) Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang); 3) Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.
Terkecuali apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung sesuatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya (Pasal 1506), maka hal itu berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri. Misalnya pada penjualan barang-barang yang menurut sifatnya mudah rusak, seperti penjualan barang pecah belah (gelas, piring dan sebagainya), apabila penjualan tersebut dalam jumlah yang besar, maka apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung suatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, dan pihak pembeli telah menyanggupinya, maka hal ini berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri.
Klausula itu memang diperbolehkan oleh ketentuan dalam Pasal 1493 KUHPerdata yang menyatakan : Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahwa mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan/perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuai apapun. Dalam hal adanya jaminan kecocokan atau kelayakan, maka biasanya dituntut agar barang itu : a. Sama dengan barang yang pada umumnya disebut sebagai barang itu (sama dengan barang-barang sejenisnya); b. Mempunyai kualitas biasa kecuali dinyatakan tidak; c. Layak dipakai untuk keperluan biasa; dan d. Harus dibungkus dan diberi lebel yang memadai. Barang itu harus sesuai dengan keterangan yang terdapat pada pembungkus atau lebelnya.
Pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin akan disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkan. Produsen menurut hukum bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Kalau tidak selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai, dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk yang dihasilkannya, maka produsen harus mempertanggung jawabkannya.
Sekiranya inilah yang dimaksud oleh Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Oleh karena itu, konsumen selaku Penggugat harus dapat membuktikan bahwa produsen telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan itu atas dasar kesalahan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk tersebut. Dalam hal ini ditekankan adalah kesalahan produsen. Bahwa Pasal 1365 BW tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada kesalahan dipihak pembuat perbuatan melanggar hukum agar sipembuat itu dapat diwajibkan menanggung/membayar ganti kerugian.
Menurut Prof. Wirjono dalam hukum Perdata BW tidak perlu dihiraukan apa ada kesengajaan atau kurang berhati-hati. Dalam hukum pembuktian dikenal suatu prinsip yang disebut prinsip bewijsleer atau ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa dimaksud. Terutama dalam kasus tentang barang yang diproduksi secara massal, maka konsumen selaku penggugat membuktikan bahwa produk yang dimaksud dibeli produsen tersebut, siapa yang bertanggung gugat atas tindakan yang lalai tersebut, serta tindakan itu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan ada unsur kesalahan serta adanya hubungan sebab akibat yang menimbulkan kerugian dimaksud.
Jadi terhadap kasus tanggung gugat produsen atas produk yang menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk tersebut memerlukan adanya pembuktian yang dimaksud. Pekerjaan pembuktian ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi bagi seorang konsumen yang awam hukum. Membuktikan bahwa meninggalnya atau menjadi sakitnya seseorang karena suatu makanan misalnya, memerlukan pemeriksaan laboratorium. Ini tentunya memakan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit, oleh karena itu pembuktian ini sama sekali tidak mudah atau sederhana.
Ketentuan tentang pembuktian terbalik ini juga diatur dalam KUHPerdata seperti yang terdapat pada Pasal 1244 BW. Dengan menerapkan dasar pemikiran “praduga adanya kesalahan” (persumption of fault) maka beban pembuktian adanya kesalahan menjadi terbalik. Tergugat/produsen diwajibkan untuk membuktikan tidak adanya kesalahan padanya.

III. PENUTUP
Penegakan hukum perlindungan konsumen yang ditunjang dengan dibuatnya suatu undang-undang tentang perlindungan konsumen yang merupakan pengejawantahan dari perintah UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum didalam setiap kepentingan masyarakat, ketidakpastian akan perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hambatan pada upaya perlindungan konsumen.
Pada kenyataannya telah terbentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membawa konsumen dalam mempertahankan haknya sebagai konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, akan tetapi para konsumen tetap masih enggan menempuh melalui lembaga peradilan bagi dirinya sehingga lebih bersifat pasrah terhadap apa yang dialaminya. Selanjutnya pasal 1367 KUHPerdata sangat tepat sebab tanggung jawab mutlak terhadap produsen untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat dari kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan oleh barang yang cacat dan berbahaya.
Perlindungan konsumen itu adaIah “upaya terorganisir dari masyarakat yang peduli, pemerintah dan pelaku usaha yang jujur dan benanggung jawab da1am mendorong hak-hak. dan daya konsumen dalam kaitannya dengan penjual”. Oleh karena itu rasanya gerakan perlindungan konsumen (consumerism) tidaklah mungkin mendorong orang menilai manusia dari jumlah harta kekayaan yang dikumpulkannya dan tidak dari amal-ibadahnya. Konsumerisme itu justru untuk meningkatkan peduli masyarakat pada nasib orang-orang yang dalam waktu panjang telah dan masih “tertindas”.


DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004,
Az. Nasution, dkk, Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan dalam hal makanan dan minuman (Jakarta : BPHN, 1994),
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (St. Paul Mini : West Publishing, Co. 1983)
Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004
N.E. Algra & H.R.W. Gokkel, Kamus Istilah Hukum Fockema – Andrea : Belanda – Indonesia (terjemahan oleh Saleh Adiwinata, dkk) (Bandung – Binacipta, 1983)
Pendapat Agnes M. Toar, sebagaimana dikutip Johannes Gunawan, Product liability dalam hukum Bisnis Indonesia, Oerasi Dies Natalis XXXIX Universitas Katolik Perahyangan Bandung, Januari 1994.
Purnadi Purbacarka & Soerjono Soekanto, Aneka Cara Pembedaan Hukum (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1994)
Sembiring,2006. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen
Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung : Binacipta, 1982)
Sumantoro (ed), Hukum ekonomi (Jakarta : UI Press, 1986)
Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bandung : BPHN & Binacipta, 1988).
Zaim Saidi,, “Hak Milik Intelektual : Milik Siapa ?, dalam Zaim Saidi (Ed), Secangkir Kopi Max Havelaar (Jakarta : Gramedia & YLKI, 1995).

http://putri-happiness.blogspot.com/2011/05/contoh-kasus-perlindungan-konsumen.html

http://jenggoten.blogspot.com/2009/10/pengertian-product-liability.html

About these ads

Tentang ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!
Tulisan ini dipublikasikan di Makalah Lepas, Reserse Kriminal. Tandai permalink.