PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN VCD/DVD BAJAKAN (MENURUT UU RI NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA)

VCD/DVD Bajakan

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataanya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD impor bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan tanpa harus meminta ijin dari pemegang hak cipta.
Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini juga semakin mempermudah proses pembuatan cakram optic sehingga berdampak pada penyalahgunaan perkembangan dan kemajuan teknologi oleh pihak-pihak yang berorientasi sebatas pada profit semata tanpa memperhitungkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memang berhak atas royalti dari hasil karya/kreatifitas mereka, para pencipta.
Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (intellectual property rights), di mana pada dasarnya setiap orang memiliki peluang yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dasarnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maupun norma-norma, kaidah-kaidah yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap bidang kehidupan masyarakat adalah mutlak menganut hukum baik disengaja maupun tidak. (Ubi societas Ibi ius; Cicero ).
Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan dan menjalani kehidupannya, hingga ia meninggal dunia. Dalam menjalani kehidupannya, setiap orang memiliki kemampuan untuk berkreasi guna memenuhi kebutuhan akan eksistensi dirinya, secara umum Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengatur mengenai penguasaan negara terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial. Salah satu wujud dari pemenuhan kebutuhan hidup dasarnya adalah dengan berkreasi sehingga menghasilkan suatu karya cipta tersendiri yang unik dari masing-masing orang.
Mengenai jaminan akan pemenuhan hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dasarnya ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 28C ayat (1), dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Atas dasar pasal inilah, maka diterbitkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, agar undang-undang ini dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Keberadaan undang-undang ini tentunya memberikan sebuah dimensi tugas baru bagi Kepolisian sebagai salah satu bagian dari Criminal Justice System terutama dalam upayanya melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan Hak Cipta.
Sampai saat ini, yang sering dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya Kepolisian, atas keberadaan hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam upaya penegakan hukum untuk menghentikan secara kilat kegiatan pembajakan masih berada pada sektor hilir dan pada sektor menengah. Contohnya: operasi razia VCD/DVD bajakan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya pada tahun 2005 di salah satu pusat perdagangan di Glodok. Dalam kegiatan penegakan hukum tersebut, polisi diberitakan menyita tidak kurang dari 72 ribu keping VCD/DVD bajakan.
Kenyataan di lapangan, pada sektor hulu, terdapat kesulitan mencapai atau menemukan produsen atau aktor intelektual beserta kroni-kroninya yang berperan sebagai orang yang memproduksi DVD/CD bajakan. Belum terungkapnya secara tuntas aktor produsen barang bajakan atau belum dapat ditangkapnya aktivis pembajak pada sektor hulu (produsen atau aktor intelektual beserta kroni-kroninya) mengesankan penegakan hukum atas kejahatan terhadap hak cipta yang dilakukan seperti “mati satu, tumbuh seribu” dan masih merupakan tindakan parsial yang menyebabkan today solution is to be problem tomorrow, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif-holistik dari sektor hulu sampai sektor hilir.
Pada sektor hulu telah dirasakan adanya dilema teknologi dan dilema hak cipta itu sendiri, yaitu antara pembajakan atau peniruan (sebagai organized crime) dan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi di satu pihak perlu dihargai sebagai bagian menghargai karya intelektual tetapi di lain pihak pelaksanaan teknologi juga dapat membuat seseorang mudah melakukan pelanggaran hak. Namun demikian, penjualan VCD/DVD bajakan dikalangan masyarakat adalah wujud perkembangan kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

B. Permasalahan
Berkaitan dengan maraknya pelanggaran hak cipta berupa penjualan VCD/DVD bajakan tersebut , penulis mencoba mempersempit pokok permasalahan dalam makalah ini sebagai berikut :
1. Bagaimana mekanisme penyidikan atas kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual berupa penjualan VCD/DVD bajakan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyidikan kejahatan berupa penjualan VCD/DVD bajakan oleh PPNS Ditjen HKI?

II. PEMBAHASAN
Perkembangan kejahatan berupa penjualan VCD/DVD bajakan yang dirasakan semakin meluas belakangan ini, menjadikan kejahatan ini mendapat perhatian cukup serius dikalangan aparat penegak hukum. Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual yang terjadi telah mencapai taraf yang cukup memprihatinkan. Bisa dibayangkan betapa besar kerugian yang telah terjadi baik secara materil maupun imateril.
Dalam bagian pembahasan kali ini, penulis akan lebih mengerucutkan pembahasan kepada dua persoalan pokok yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan. Permasalahan pokok ini sangat terkait dalam upaya penegakan hukum guna mengurangi dampak buruk dari perkembangan kejahatan berupa penjualan VCD/DVD bajakan dikalangan masyarakat.

A. Mekanisme Penyidikan Atas Kejahatan Terhadap HAKI Berupa Penjualan VCD/DVD Bajakan
Kejahatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa penjualan VCD/DVD bajakan memberikan dampak pada dunia ekonomi khususnya dalam hal perdagangan. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan keinginan investor asing untuk menginvestasikan modalnya kedalam perdagangan VCD/DVD itu sendiri.
Kondisi ini selaras dengan latar belakang yang menjadi alasan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dimana pada bagian konsideran dikatakan bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Artinya, dampak yang diberikan dari kejahatan atas Hak Cipta ini telah secara nyata menyerang perkembangan sektor ekonomi sebuah negara secara makro.
Pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta ini tidak terbatas pada subjek hukum orang perorang (naturlijke person) tapi juga subjek hukum bukan orang (recht person) bahkan recht person (badan hukum) tersebut sudah membentuk jaringan (sindikat) yang sangat luas dan cermat. Karena itu, kejahatan terhadap Hak Cipta sering pula dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir (organized crime), hal ini mengingat subjek pelaku kejahatan terhadap Hak Cipta khususnya dalam penjualan VCD/DVD bajakan ini dijalankan dengan ‘cara’ atau modus operandi yang rapih dan mengikutsertakan entitas yang terputus (sel terputus). Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Prof.Nitibaskara yang menyatakan bahwa pengertian kejahatan terorganisir (organized crime) lebih mengarah kepada Cara melakukan kejahatan atau Modus Operandi.
1. Penyidikan Polri
Perlindungan yang diberikan pada keberadaan Hak Kekayaan Intelektual ini tentu saja berkaitan erat dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok untuk menegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok ini tercantum jelas didalam pasal 13 undang-undang tersebut, dimana dikatakan bahwa : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Secara garis besar, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur masalah penyidikan pada Bab VII (Penyidikan). Di katakan dalam Pasal 71 bahwa :
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keberadaan Penyidik PPNS tersebut sejalan dengan pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Pengemban fungsi kepolisian adalah Polri dibantu dengan Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan bentuk-bentuk Pamswakarsa”. Dimana dalam mengemban fungsi kepolisian, PPNS diberikan kewenangan berdasarkan isi pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan juga berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sebagaimana kita ketahui, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahapan penyidikan ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana telah terjadi. Keberadaan VCD/DVD bajakan sendiri merupakan wujud kejahatan terhadap Hak Cipta, dimana kejahatan tersebut melibatkan serangkaian tindakan melawan hukum melalui perbuatan menjual, memperbanyak, menyiarkan, ataupun mengedarkan.
Pada UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kejahatan VCD/DVD bajakan ini bukan lagi merupakan kejahatan delik aduan, melainkan dikategorikan sebagai delik biasa atau delik formil. Selanjutnya juga perlu dipahami bahwa tipologi dari kejahatan Hak Cipta tersebut terdiri dari unsur pelaku, motif, alat yang digunakan, waktu, tempat, korban/sasaran, pemasaran/pelimpahan, sifat, dan ciri-cirnya, seperti: menyerupai sebagian atau seluruhnya sebagaimana yang telah terdaftaar di Ditjen HKI), kualitasnya lebih rendah, dan harganya lebih murah (Supanto, 2000). Dengan demikian, penyidikan tindak pidana pada kasus VCD/DVD bajakan ini tidak memerlukan adanya laporan pengaduan terlebih dahulu, artinya penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan berdasarkan temuan yang dilakukan.

Gbr 1. Alur Penyidikan Polri
Dari gambar diatas dapat kita lihat, bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polri dapat langsung dilakukan tanpa harus menunggu adanya laporan pengaduan dari masyarakat. Kondisi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk langsung melakukan proses penyidikan ketika menemukan VCD/DVD bajakan yang beredar dan diperjual belikan di masyarakat. Tetapi pada kenyataanya, seringkali proses penegakan hukum tersebut hanya menyentuh kalangan penjual semata, Polri masih dinilai belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum sampai ke hilir dari alur kejahatan VCD/DVD bajakan ini.
Belum maksimalnya penegakan hukum oleh Polri tersebut menunjukan bahwa kejahatan VCD/DVD bajakan ini semakin meluas dimasyarakat. Polri seakan-akan kesulitan untuk mengungkap peranan distributor dari para penjual yang sebagian besar merupakan lapak-lapak pedagang kaki lima ini. Pada titik inilah peranan Penyidik PPNS diperlukan untuk ikut serta membantu tugas Polri dalam memerangi kejahatan tersebut.

2. Penyidikan PPNS Ditjen HKI
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya pada pasal 71 mengamanatkan bahwa penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh Kepolisian, melainkan juga dapat dilakukan oleh Penyidik PPNS. Karena itulah, pembentuk Direktorat Penyidikan yang dilakukan oleh Ditjen HKI dari Kementerian Hukum dan HAM dinilai sebagai sebuah langkah yang positif.
Penyidikan oleh PPNS dilakukan setelah ada surat perintah tugas penyidikan, yaitu untuk PPNS pada tingkat kantor wilayah, surat perintah diberikan oleh Kepala Departemen Kehakiman setempat. Kewenangan tugas PPNS tingkat kantor wilayah hanya meliputi wilayah hukum kantor bersangkutan. Sedangkan ditingkat Direktorat Hak Cipta (nasional), surat perintah diberikan pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kewenangan tugas penyidik tingkat ini meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS mempunyai kewajiban dalam empat hal, yaitu: (1) memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang dimulainya penyidikan; (2) memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan; (3) meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan kebutuhan; dan (4) memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.
PPNS tidak diberi kewajiban atau wewenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1988. Hal ini dapat dimaklumi, karena hukum acara di Indonesia mengatur hal tersebut. Artinya, penyidikan dalam hal ini kejahatan VCD/DVD bajakan dapat dilakukan oleh Polri dan PPNS (KUHAP), namun untuk kewenangan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan tetap merupakan wewenang Polri (Pasal 7 ayat 1 KUHAP). Untuk penyidik PPNS sendiri diatur dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dalam pasal 71 ayat (2) UU No.19/2002 menyebutkan mengenai kewenangan penyidik khususnya penyidik PPNS, yakni melakukan pemeriksaan, pencatatan, dan meminta bantuan ahli. Sehingga dalam pelaksanaan upaya paksa oleh PPNS Ditejen HKI tetap harus melakukan koordinasi dengan penyidik Polri selaku Korwas PPNS, kecuali dalam situasi tertangkap tangan (caught in the act). Dalam hal ini, PPNS boleh menangkap tersangka tanpa surat perintah selama 1 (satu) hari dan segera menyerahkannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara yang lebih berwenang.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Kejahatan Berupa Penjualan VCD/DVD Bajakan oleh PPNS Ditjen HKI
Kemajuan teknologi secara nyata telah memberikan dampak pada berkembangnya kejahatan Hak Cipta khususnya dalam hal penjualan VCD/DVD bajakan ini. Alat pengganda di bidang hak cipta misalnya ”Apparatus for high speed recording (alat perekam berkecepatan tinggi)” dapat digunakan untuk memperbanyak suatu karya musik atau karya perangkat lunak komputer dalam tempo satu menit dengan hasil VCD/DVD bajakan 300 (tiga ratus) keping.
Hal ini terjadi disebabkan hak cipta berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan bahwa hak cipta tidak wajib didaftarkan oleh pemegang hak cipta namun hak cipta ini dilindungi oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sejak pemegang hak cipta mengumumkan hasil ciptaannya pertama kali. Belum diaturnya kewajiban hak cipta untuk didaftarkan di Ditjen Haki dan ancaman tindak pidana hak cipta hanya dikenakan pada pelaku usaha (pengganda dan pedagang produk bajakan) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002, maka pelanggaran terhadap hak cipta dapat ditemui dalam setiap kegiatan masyarakat seperti adanya penggandaan cakram optik bajak dan berbagai transaksi jual beli hak cipta bajakan antara produsen dan konsumen dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan produk yang berlisensi.
Sehingga hal ini menjadikan hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana hak cipta dan instansi yang pertama kali bertanggung jawab terhadap terlaksananya penerapan UU Hak Cipta adalah Ditjend Haki melalui PPNS Ditjend Haki. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS pada Ditjend Haki bekerjasama dan senantiasa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Secara umum, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada proses penyidikan khususnya yang dilakukan oleh PPNS Ditjen HKI. Faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh PPNS Hak Cipta yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut:
1. Faktor Undang-undang
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mengatur kewajiban pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hasil ciptaannya kepada Ditjen Hak Cipta, hal tersebut yang menjadi hambatan bagi PPNS dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana hak cipta, karena proses penyidikan pidana atas perkara hak cipta yang dilaporkan harus menunggu putusan pengadilan niaga tentang kepemilikan hak atas ciptaan tersebut. Kemudian dalam undang-undang tersebut juga belum mengatur sanksi pidana bagi konsumen (pengguna) produk hak cipta bajakan, maka hal tersebut menjadikan hambatan bagi PPNS, sehingga Undang-undang tersebut belum memberikan general detterent (efek jera) terhadap pelaku maupun calon pelaku baik pelaku usaha maupun konsumen.
2. Faktor aparat penegak hukum
Penegak hukum disini tentu saja mengarah kepada penyidik Polri dan penyidik PPNS Ditjen Hak Cipta. Dimana belum tercipta koordinasi secara intensif dengan Korwas PPNS, sehingga proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh PPNS Hak Cipta atas perkara hak cipta yang dilaporkan diselesaikan melalui pengadilan niaga dan akhirnya kasus di SP3. Padahal, ketentuan dan kedudukan Polri sebagai korwas PPNS sangat jelas, dan keberadaan tersebut sesungguhnya dapat memudahkan proses penegakan hukum dalam menangani kejahatan VCD/DVD bajakan.
3. Faktor sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang masih minim sehingga menghambat kelancaran proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh PPNS, hal ini disebabkan belum adanya anggaran untuk mengadakan sarana dan prasarana penyidikan. Sedangkan anggaran yang diterima oleh para PPNS didasarkan pengajuan kasus tindak pidana hak cipta yang ditangani oleh PPNS. Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh pada penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Ditjen HKI, tanpa dukungan tersebut tentu saja proses penyidikan yang dilakukan dan akan dilakukan dapat terhambat.
4. Faktor masyarakat
Masyarakat sebagai konsumen dari produk hak cipta bajakan yang masih menggunakan produk-produk bajakan disebabkan harga yang murah jika dibandingkan dengan membeli produk yang berlisensi, maka hal ini telah menjadikan semakin maraknya pelanggaran hak cipta. Disadari atau tidak, keberadaan masyarakat yang justru lebih memilih membeli barang bajakan daripada barang yang asli (original) memberikan pengaruh besar dalam penyidikan, karena semakin banyak permintaan konsumen maka alur perdagangan VCD/DVD bajakan akan semakin meningkat.
5. Faktor budaya organisasi
Budaya organisasi seringkali juga menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana hak cipta sehingga masih masih terdapat arogansi dari masing-masing institusi sehingga penggalangan koordinasi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hak cipta menjadi tidak terwujud dengan baik.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, sangat disadari bahwa penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta memerlukan sinergitas dari instansi terkait, terutama dalam hal melakukan tindakan represif terhadap para pelaku tindak pidana hak cipta, baik pelaku utama maupun orang yang turut serta melakukan tindak pidana hak cipta. Dalam melakukan tindakan represif ini, instansi terkait juga perlu memperhatikan adanya faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta, adanya peluang dan ancaman dalam melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta.
Disamping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak cipta sehingga masyarakat banyak yang melanggar UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta seperti melakukan penggandaan hak cipta melalui cakram optik bajakan dan membeli produk hak cipta bajakan, maka hal ini perlunya para PPNS Hak Cipta memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian suritauladan yang nyata kepada masyarakat melalui penggunaan berbagai jenis produk yang berlisensi resmi.
Di samping itu, terhadap para konsumen pengguna hak cipta bajakan perlu adanya penindakan secara tegas melalui sanksi pidana, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan general detterent (efek jera) terhadap para konsumen pengguna hak cipta bajakan. Mengingat belum diaturnya dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 mengenai kewajiban untuk mendaftarkan hak cipta pada Ditjen Haki, maka perlunya merevisi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan menambahkan pasal tentang hasil ciptaan seseorang agar didaftarkan pada Ditjen Haki yang berwenang, hal ini dilakukan agar tidak adanya tumpang tindih para pemegang hak cipta karena hasil ciptaan seseorang telah terdokumentasi dengan baik dan mempunyai legalitas secara hukum atas hasil ciptaannya.
Lebih lanjut, perlu ditambahkan pasal tentang sanksi pidana bagi para konsumen (pengguna) produk atas hak cipta bajakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi para konsumen (pengguna) produk atas hak cipta bajakan yang saat ini masih marak dan konsumen bebas membeli produk atas hak cipta bajakan karena produk atas hak cipta bajakan sangat mudah ditemui seperti di mall-mall, terminal, pasar dan tempat publik lainnya. Dalam proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh PPNS Dit. Hak Cipta pertanggung jawaban pidananya hanya diakukan terhadap orang per orang walaupun tindak pidana hak cipta dilakukan oleh suatu perusahaan (PT) seperti melakukan penggandaan cakram optik dalam bentuk pembajakan hak cipta berbagai jenis lagu, software dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran ketentuan pidana Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Sehingga tidak hanya pengurusnya saja yang dapat dijatuhi hukuman tetapi korporasipun ikut bertanggung jawab dengan bentuk ancaman pidana tertentu seperti penghentian kegiatan perusahaan untuk sementara waktu maupun bentuk hukuman lainnya.
Dalam hal penyidikan hak cipta yang dilakukan para PPNS Ditjen Haki perlu adanya petunjuk teknis penyidikan terhadap pelanggaran hukum hak cipta disertai dengan pelaksanaan berbagai bentuk peningkatan koordinasi dengan Korwas PPNS dan pelatihan karena didalam proses pembuktiannya membutuhkan keterampilan khusus. Selama ini penegakan hukum hak cipta yang dilakukan oleh PPNS Hak Cipta belum memiliki standar yang sama sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat atas penyidikan yang dilakukan PPNS Ditjen HKI.
Di samping itu, perlu diadakan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan dari Pimpinan Ditjen HKI terhadap penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan PPNS Hak Cipta agar penyidikan tindak pidana hak cipta dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan (efektif dan efisien). Pelaksanaan penyidikan bukanlah sebuah perkara yang mudah dilakukan, hal ini dirasakan sendiri oleh penulis yang pernah melakukan proses penyidikan ini. Koordinasi antara penyidik PPNS dan Polri tidak sebatas pada penanganan perkara semata, namun juga lebih dibutuhkan adanya pembinaan dan proses pembelajaran mengenai cara melakukan penyidikan yang baik, profesional, efektif dan efisien sangat dibutuhkan. Pada akhirnya diharapkan koordinasi yang tercipta dapat memaksimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan VCD/DVD bajakan tersebut.

III. PENUTUP
Dari pembahasan yang dijabarkan diatas, penulis mencoba mengambil kesimpulan dari dua pokok permasalahan yang telah penulis cantumkan. Kesimpulan ini merupakan pokok jawaban dari persoalan tersebut.
A. Mekanisme penyidikan dalam menangani kejahatan VCD/DVD bajakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dimana dikatakan bahwa penyidikan dapat dilaksanakan selain oleh penyidik Polri juga dilakukan oleh penyidik PPNS Ditjen HKI. Proses penyidikan yang dilaksanakan tetap mengacu kepada hukum beracara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun kewenangan dalam hal upaya paksa tidak dimiliki oleh penyidik PPNS Ditjen HKI, melainkan tetap melekat sebagai kewenangan dari penyidik Polri kecuali dalam hal tertangkap tangan. Proses penangkapan, penahanan, penyidikan dan penyitaan oleh PPNS Ditjen HKI tetap harus melalui koordinasi dengan penyidik Polri. Hal ini sesuai dan selaras dengan kedudukan penyidik Polri sebagai Korwas PPNS.
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikann yang dilakukan oleh PPNS Ditjen HKI secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Terdapat lima point unsur utama yang mempengaruhi hal tersebut, yakni : (1) Faktor Undang-undang; (2) Faktor Aparat Penegak Hukum; (3) Faktor Sarana dan Prasarana; (4) Faktor Masyarakat; dan (5) Faktor Budaya Organisasi. Kelima faktor ini, merupakan unsur pembentuk dalam sistem penyidikan kejahatan Hak Cipta. Dimana faktor-faktor itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Disamping itu, kemajuan teknologi juga memungkinkan berkembangnya kejahatan berupa penjualan VCD/DVD bajakan, hal ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap berkembangnya kejahatan ini yang tentu saja juga memberikan pengaruh terhadap penyidikan kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Nitibaskara, Ronny. Ketika Kejahatan Berdaulat 2004.
2. Sulaiman, Robintan. Otopsi Kejahatan Bisnis, Universitas Pelita Harapan 2001.
3. Supanto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Diponegoro 2000.
4. Yuliati,dkk. Efektifitas Penerapan UU No.19/2002 tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Indilabel.
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
6. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
8. http://www.tempo.co/read/news/2005/03/31/05758870/Polisi-Grebeg-Penjual-Keping-VCDDVD-Bajakan-di-Glodok
9. http://justedebora.blogspot.com/2008/08/dampak-pelanggaran-hak-cipta.html

About these ads

Tentang ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!
Tulisan ini dipublikasikan di Makalah Lepas, Reserse Kriminal. Tandai permalink.