PENTINGNYA KEBERADAAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(Oleh : Ferli Hidayat,SH.,SIK.)

Latar Belakang
Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 membawa perubahan serta dampak yang cukup signifikan khususnya dalam sektor Pertahanan dan Keamanan. Amandemen UUD 1945 telah menciptakan adanya pemisahan diantara unsur pertahanan dengan unsur keamanan. Pasal 30 UUD 1945 pada ayat (3) dan ayat (4), menyebutkan bahwa TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, sedangkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum.
Perubahan UUD 1945 tersebut sejalan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tap MPR RI No.VI/2000 menegaskan bahwa pemisahan antara TNI dan Polri adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi oleh negara dan hal ini merupakan keinginan dari reformasi Indonesia yang diilhami dan dilakukan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Pada kenyataanya banyak kejadian yang melibatkan ABRI di era orde baru yang tidak berkenan dihati dan melukai perasaan rakyat.
Sedangkan substansi pokok yang tercermin dalam Tap MPR RI No.VI dan No.VII tahun 2000 adalah sebagai berikut : (1) TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat Pertahanan NKRI dan Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum; (2) TNI yang membantu peran Polri dalam tugas Keamanan berdasarkan permintaan yang diatur oleh Undang-Undang dan Polri yang dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; (3)Kedudukan TNI yang tunduk pada Peradilan Militer dan Polri pada Peradilan Umum; dan (4) Peran TNI dan Polri yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Keberadaan peraturan ini tentu saja memunculkan berbagai konsekuensi logis terkait dengan keberadaan lembaga/badan negara dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya khususnya dalam bIdang administrasi negara.

Hukum Administrasi Negara Pada Negara Modern
Dalam negara demokrasi, peranan rakyat dalam roda pemerintahan memiliki peranan yang cukup signifikan. MacGregor Bums (1989) memberikan pengertian demokrasi, sebagai: “A system of government in which those who have authority to make decisions (that have the force of law) acquire and retain this authority either directly or indirectly as the result of winning free elections in which the great majority of adult citizens are al¬lowed to participate.” Keadaan ini menjadi salah satu perwujudan demokrasi pada negara-negara modern guna menciptakan kesejahteraan serta terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi individu yang menjadi warga negara.
Hukum administrasi negara pada negara demokrasi diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang digunakan untuk menentukan organisai dan tugas pejabat administrasi negara. Menurut Oppenheim yang dikutip oleh Jimly Assiddiqie, hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan itu mulai menggunakan wewenangnya yang ditentukan dalam hukum tata negara. Pengertian ini tentu saja meliputi bidang pemerintahan, bidang kepolisian, bidang peradilan, dan bidang perundang-undangan.
Salah satu contoh penerapan Hukum Administrasi Negara pada bidang penegakan hukum adalah keberadaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diwujudkan dalam bentuk KUHAP. Keberadaan KUHAP tersebut menciptakan keteraturan dari lembaga/badan negara yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS) dalam hal beracara pidana.Keteraturan inilah yang disebut sebagai integrated criminal justice system yang mencerminkan keharusan masing-masing aparat penegak hukum agar bertanggung jawab serta menguasai pengetahuan dan keterampilan bidang masing-masing secara profesional.

Kedudukan Kamnas
Dalam menjalankan negara melalui sistem pemerintahan, Indonesia membentuk beberapa lembaga ataupun badan negara yang diciptakan sesuai dengan tugas, fungsi, peran, dan wewenang masing-masing berdasarkan bidangnya. Secara umum, tujuan akhir dari kesemua lembaga/badan negara tersebut tentu saja untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang dikemukakan dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut adalah kebutuhan akan rasa aman.
Pengertian mengenai Keamanan Nasional (National Security) dan Keamanan Dalam Negeri (Internal Security) serta Pertahanan (Defence) memang memerlukan pemahaman yang konseptualistik dan holistic, sehingga dapat dilakukan pemilahan mengenai parameter dalam mengaplikasikan fungsi Keamanan Negara. Keamanan Nasional bukan melulu berbicara mengenai Pertahanan maupun Kamdagri semata, sehingga arti Kemanan Nasional bukan saja bagian dari militeristik ataupun sebagai wujud Public Order saja.
Sejauh ini, Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang membahas secara terperinci mengenai apa itu Keamanan Nasional. Kata “aman” secara harafiah memiliki pengertian bebas dari bahaya/bebas dari gangguan/bebas dari ancaman. Pengertian ini tentu saja mencangkup semua dimensi kehidupan sebuah negara, baik dalam dimensi wilayah (lokal, nasional, regional, dan global) maupun dimensi ruang (darat, laut, dan dirgantara). Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut dalam ketertiban dunia. Hal ini berimplikasi pada dibutuhkannya situasi yang dapat dikatakan aman yang dicapai baik dengan mempertahankan kedaulatan dan juga menjaga kemanan dan ketertiban.
Kemudian terciptalah konsep Keamanan Nasional yang ramai diberitakan media massa antara tahun 2006 dan 2007 hingga saat ini. Ide ini muncul diawali dengan perkembangan keberadaan Dewan Keamanan Negara (Dewan Keamanan Nasional). Awal RUU Kamnas muncul kepermukaan dapat dilihat dalam bagian konsidern RUU tersebut yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang ada saat itu belum mencukupi untuk dapat digunakan bagi penyelenggaraan keamanan serta saling tumpang tindihnya tugas dan wewenang TNI dan Polri.
Perdebatan muncul mengiringi berbagai spekulasi mengenai keberadaan RUU Kamnas tersebut. Pro-kontra yang tercipta diselingi dengan berbagai kepentingan dan tarik menarik kewenangan diantara institusi yang terlibat didalam Kamnas tersebut. Sampai akhirnya pada Maret 2012 yang lalu dikembalikan oleh Pansus RUU Kamnas kepada pemerintah untuk diperbaiki. Namun demikian, penulis tidak akan membahas penyebab dikembalikannya RUU Kamnas kepada pemerintah melainkan akan membahas betapa pentingnya negara ini memiliki sebuah peraturan seperti UU Kamnas. Negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap rakyat dan memajukan kesejahteraan umum yang tentu saja mencangkup fungsi public service kepada setiap warga negara dan seluruh masyarakatnya.
Peranan Kamnas Dalam Menunjang Administrasi Negara
Indonesia sebagai negara beriklim tropis serta dilewati beberapa lempeng gunung berapi memiliki kerawanan khususnya dalam hal bencana alam. Silih berganti bencana alam menimpa negara kita mulai dari letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, dan masih banyak lagi bencana alam yang membuat masyarakat kita resah. Bencana alam merupakan sebuah wujud disaster yang harus ditanggulangi secara bersama-sama dan bukanlah merupakan tanggung jawab satu atau dua institusi saja. Lalu apakah hanya sebatas itu saja bencana yang menjadi kerawanan? Dapat kita bayangkan bagaimana carut marutnya Indonesia dalam menghadapi kenaikan BBM pada pasar global, atau menghadapi kesulitan pangan pada saat tertentu, atau juga kerawanan korupsi sebagai sebuah disaster pun demikian dengan bahaya terorisme.
Penulis mengajak kita semua untuk berpikir bahwa semua bencana tersebut, baik bencana alam, korupsi, kenaikan BBM, terorisme dan lain-lain adalah wujud kerawanan tinggi yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Berapa banyak masyarakat ketakutan akibat dari meledaknya low explosive bom pada waktu Bom Bali I dan Bom Bali II ? Atau ratusan mahasiswa memprotes kenaikan harga BBM ? Ya, semua itu adalah bentuk perasaan tidak aman, terdapat gangguan, terdapat ancaman yang merasuk kesemua alam pikiran masyarakat kita. Kebutuhan akan rasa aman adalah sebuah hal yang mutlak yang diperlukan setiap negara untuk dapat mencapai atau mewujudkan tujuan nasional dari negara tersebut.
Tampaknya RUU Keamanan Nasional yang diajukan oleh pemerintah beberapa waktu silam memang disusun untuk menjawab beberapa persoalan, antara lain: kebutuhan mendesak tentang sinergi dan integrasi penyelenggaraan fungsi keamanan nasional yang berada di beberapa institusi, menanamkan keharusan bagi berbagai institusi tersebut untuk mencegah timbulnya ancaman keamanan nasional dari berbagai masalah nasional, dan mempertegas tanggung jawab dalam masalah-masalah keamanan nasional. Keamanan Nasional sendiri ditafsirkan secara luas sebagai ancaman militer maupun nirmiliter yang jika tidak dikendalikan dapat membawa konsekuensi terhadap keutuhan teritorial dan kedaulatan negara maupun stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, dan keselamatan individu. Ranah kebijakan pada akhhirnya dibingkai menjadi pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan insani.
Lingkup ancaman dalam keamanan nasional pada umumnya memang amat beragam. Di samping ancaman yang bersifat mendadak seperti bencana alam dan bencana non-alam (buatan, man made disaster), beberapa ancaman cenderung muncul karena kesenjangan antara kemampuan instansi pelaksana utama dengan tantangan yang mereka hadapi, miss-management berkepanjangan, dan/atau masalah yang memang berada di luar rentang kendali pemeritahan. Karena keragaman dan ketiadamudahan untuk diatasi itulah maka pendekatan keamanan nasioal mengedepankan upaya pencegahan (peringatan dini, pencegahan dini, penangkalan), pemeliharaan keadaan (stabilitas), penindakan (penanganan), dan dalam keadaan tertentu, misalnya bencana alam, pemulihan keadaan (stabilisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi).
Sebagai sebuah pemerintahan, Indonesia memiliki lembaga-lembaga baik berwujud lembaga pemerintahan Departemen dan non Departemen, atau lembaga pemerintahan lainnya baik yang berada dibawah kementerian atau pun yang langsung berada dibawah Presiden dan sebagainya. Kesemua lembaga/badan/instansi negara tersebut memiliki peranan masing-masing, tetapi satu hal yang pasti adalah kesemuanya didirikan untuk menjalankan roda pemerintahan agar tujuan negara tercapai. Artinya terdapat fungsi pelayanan publik dari tiap-tiap lembaga/badan negara tersebut yang harus dijalankan dengan baik dan benar. Disinilah pentingnya arti sinergitas dan koordinasi terpadu seperti keberadaan KUHAP yang mewujudkan integrated criminal justice system di Indonesia.Kemaanan nasional harus tetap berada pada ranah survivability atau paling jauh maintenance, bukan pada advancement. Hal ini merupakan penjelmaan dari inherent executing power of the president.
Kedudukan eksekutif dalam menjalankan rule aplication function dalam bidang administrasi melalui pelayanan publik sangat diperlukan dan diwujudkan dalam bentuk sistem administrasi negara. Keberadaan lembaga/badan negara yang menjadi bagian dari sistem tersebut juga harus diperhatikan dan diatur sedemikian rupa agar sinergitas dan koordinasi dapat tetap terjadi. Tanpa itu semua, maka keamanan secara totalitas tidak akan pernah terwujud dinegara ini, terlebih situasi yang memungkinkan munculnya grey area yang membuat setiap instansi merasa khawatir untuk berbuat karena merasa bukan menjadi tugas dan wewenang lembaganya.
Pada tahap inilah pentingnya sebuah konsep perundang-undangan dalam wujud UU Keamanan Nasional. Sehingga fungsi pelayanan publik serta administrasi negara dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik pula. Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan good goverment khususnya dalam menjalankan setiap political will yang ada. Tanpa rasa aman, maka jangan pernah berharap bahwa Indonesia dapat mewujudkan tujuan nasional yang kita cita-citakan bersama, karena perasaan aman, jauh dari ancaman dan gangguan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan stabilitas nasional yang tentu saja sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan warga negara Indonesia.
Penutup
Penulis secara pribadi mengapresiasi langkah Pansus RUU Keamanan Nasional DPR yang mengembalikan draft RUU Kamnas kepada pemerintah untuk diperbaiki. Dalam menyusun konsep Keamanan Nasional tentu tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan, dan tentu saja hendaknya mengikutsertakan semua stakeholder yang berkaitan dengan fungsi keamanan itu sendiri. Saat ini, Indonesia memiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai leading sector pada bidang keamanan sebagaimana amanat UUD1945, peranan Polri dalam membentuk Keamanan Nasional hendaknya dapat didukung oleh semua pihak terutama lembaga/badan negara yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita semua berharap Keamanan Nasional dapat menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat mengkoordinasikan dan mensinergitaskan beberapa institusi dibidang keamanan.
***

Daftar Pustaka
1. Awaloeddin Djamin,2007. Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketetanegaraan
2. Jimly Asshiddiqie,2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
3. Kusnanto Anggoro,2011. RUU Keamanan Nasional: Quo Vadis ?
4. MacGregor Bums, 1989. Goverment By The People
5. http://www.ferli1982.wordpress.com/keamanan .nasional/

About these ads

Komentar Dimatikan

Filed under Administrasi Kepolisian, Makalah Lepas, Menulis itu Indah

Komentar ditutup.