SISTEM KERJA KEPOLISIAN RESOR

I. PENDAHULUAN
Di era reformasi ini, peranan negara semakin dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional kepada masyarakat luas. Situasi global juga menuntut adanya sebuah mekanisme good governance yang prima. Keberadaan negara dan pemerintahaanya sebagai sebuah etalase penting bagi kedaulatan negara, memerlukan pelaksanaan kinerja yang harus benar-benar dapat mensejahterakan rakyatnya.
Ketika suatu negara memasuki iklim demokrasi, maka suara-suara yang tidak puas dengan penampilan “mesin negara” bernama birokrasi memang akan dengan cepat muncul saat sedikit saja pihak negara kurang cepat atau kurang tepat mengeksekusi kewenangannya. Walau mungkin menjengkelkan, itulah salah satu dari beberapa mekanisme oversight atau pengawasan yang diciptakan oleh sistem demokrasi guna menjamin tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Atau, kalaupun bukan untuk kepentingan sendiri, pengawasan tetap perlu dilakukan terkait kemungkinan penghamburan atau penyia-nyiaan sumber daya.
Hal ini tidak hanya berlaku pada pemerintahan pusat saja, namun juga harus dilakukan oleh semua lembaga negara yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, tidak terkecuali Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian, seperti juga institusi-institusi keamanan pada umumnya, tidak bisa lagi bekerja dengan mengandalkan pada legalitas atau kewenangan, kekuasaan, serta kekerasan semata. Institusi ini dituntut untuk bekerja secara lebih terukur, terarah dan terencana.
Masyarakat melihat polisi bukan sebagai perseorangan, tetapi sebagai suatu lembaga. Karena itu, tidak jarang kesalahan seorang anggota polisi (oknum) digeneralisasi sebagai kesalahan lembaga Polri secara keseluruhan. Mengadopsi pendapat Robert Reiner (1992), pelaksanaan tugas polisi berkaitan dengan peran polisi yang menganut dua variabel prinsip, yaitu bahaya dan kewenangan (danger and authority). Karakteristik kultur polisi tersebut lebih banyak diwarnai oleh kualitas dan integritas pribadi petugas polisi. Karena itu, jika masih sering muncul kultur polisi yang militeristik atau yang memang menyimpang dari kultur polisi universal, agaknya hal itu tidak terlepas dari kultur politik makro nasional yang bernuansa birokratik, korporatif, dan militeristik.
Agar hal serupa tak kembali terulang, Abimanyu (2006) menyatakan bahwa mutlak dikembangkan budaya Polri yang berorientasi pada publik serta menggunakan pendekatan yang bercorak non-militeristik. Artinya, budaya perseorangan aparat polisi harus didasarkan pada budaya organisasi (corporate culture). Sebab budaya polisi diwarnai oleh pelaksanaan tugas polisi yang bersifat perseorangan (the policemen’s working personality) yang diwarnai oleh lingkungannya (sociaty generated culture). Di samping itu, guna mewujudkan keberadaan polisi sipil, Polri dituntut mampu menghilangkan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di berbagai institusi kepolisian negara mana pun. Untuk menjadi polisi yang benar-benar sipil, mengutip pendapat AC German, hendaknya polisi kian menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau militer dan selalu ingin berjabat tangan dengan masyarakatnya (moving away from military configuration and shaking hands with the entire community).
Dewasa ini, model kegiatan kepolisian Community Policing masih menjadi primadona diberbagai organisasi kepolisian, termasuk Indonesia yang mengenalnya melalui sebutan Perpolisian Masyarakat. Akan tetapi, model Perpolisian Masyarakat ini tidaklah semudah diatas kertas. Peranan masyarakat yang bukan hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek kamtibmas juga memiliki peran sentral yang dapat memberikan pengaruh signifikan bagi keamanan dan ketertiban itu sendiri.
Disamping itu, diperlukan sebuah sistem kerja yang efektif serta efisien dalam menunjang kinerja Kepolisian. Khususnya di tingkat Kepolisian Resor sebagai sebuah satuan wilayah dibawah Polda. Hal ini menjadi sangat esensial, karena sebuah Polres bertanggung jawab langsung terhadap kamtibmas sebuah kota/kabupaten. Satuan ini juga memiliki satuan kecil setingkat Polsek serta Pospol yang benar-benar langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, satuan Polres dinilai memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan pelayanan masyarakat secara langsung kepada masyarakat luas.
Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka diharapakan sistem kerja dalam sebuah organisasi Polri dapat berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan publik. Perpres ini sendiri dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Kapolri, khususnya Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di tingkat Kepolisian Resor. Dalam perkap ini, diatur susunan organisasi, mekanisme kerja serta pertanggungjawaban dalam sebuah hubungan tata kerja di lingkungan Polres.

II. ISI
A. Aspek Organisasi
Mengacu pada Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ditingkat Kepolisian Resor, memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Susunan organisasi Polres sendiri terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu : unsur pimpinan; unsur pengawas dan pembantu pimpinan; unsur pelaksana tugas pokok; unsur pendukung; dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Unsur pimpinan terdiri dari seorang Kapolres dan Wakapolres. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan dijalankan oleh fungsi staf yang membantu tugas-tugas pimpinan, sedangkan unsur pelaksana tugas pokok dijalankan oleh fungsi-fungsi operasional kepolisian. Pelaksanaan tugas Polres itu sendiri dibantu oleh satuan-satuan kecil dalam wujud Polsek sebagai unsur pelaksana tugas kewilayahan.
Blueprint pelaksanaan tugas pimpinan itu sendiri, dilihat dari sudut pandang Sumber Daya Manusia (SDM) maka peranan bagian Sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam hal pendataan SDM, administrasi personel, serta pembinaan karier dan peningkatan kompetensi personel Polri. Sehingga setiap saat pimpinan membutuhkan data maupun penyegaran personel maka data bagian Sumda akan memegang peranan penting termasuk dalam hal mutasi anggota.
Kemudian untuk memenuhi kebutuhan anggaran dan kebutuhan operasional sebuah Polres, maka bagian perencanaan memegang peranan ini. Hal ini akan diikuti dengan kebutuhan logistik anggota yang disertai segala macam pengawasan oleh bagian siwas dan bagian propam. Sedangkan untuk permasalahan perencanaan kegiatan operasional anggota, maka pimpinan dibantu oleh bagops yang memegang peranan dalam hal kegiatan operasional terjadwal sebuah Polres.
Pelaksanaan dari semua sistem pada bagian ini dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan analisa evaluasi kegiatan. Tahapan perencanaan diawali dengan dibuatnya garis besar kebijakan Polres yang dituangkan dalam Rencana Kerja (renja) tahunan Polres. Pelaksanaan rencana kerja tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk rencana kerja triwulan, bulanan, mingguan, dan juga harian. Tahapan pelaksanaan akan dilakukan seiring waktu berjalan dengan pengawasan ketat dari siwas dan bagian propam. Sedangkan tahap analisa dan evaluasi dilaksanakan sebagai bagian pengawasan langsung oleh pimpinan dalam bentuk rapat anev mingguan.

B. Aspek Operasional
Aspek operasional akan lebih cenderung kita bahas mengenai pelaksanaan fungsi tugas pokok kepolisian yang dijalankan oleh unsur SPKT, sat reskrim, sat narkoba, sat lantas, sat samapta, sat bimas, sat pol air, dan sat tahti. Unsur-unsur tersebut melaksanakan dan menjalankan tugas pokok kepolisian dalam lingkup Kepolisian Resor dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolres.
Pada sisi Ancaman faktual, pada dasarnya menjadi tugas Polri sebagai bagian dari Criminal Justice System (CJS), yang bersifat penyelidikan dan penyidikan, dimana untuk selanjutnya diteruskan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Citra keberhasilan kepolisian seringkali bertumpu pada pengungkapan perkara. Semakin tinggi crime clearance semakin tinggi pula citra kepolisian, khususnya bila itu menyangkut pengungkapan kejahatan yang menjadi atensi masyarakat seperti kejahatan dengan kekerasan utamanya terorisme.
Banyak hal yang terkait dalam keberhasilan ini, antara lain profesionalisme, kultur dalam menyelenggarakan tugas, serta dukungan operasional. Kalau saat ini terdapat ketidakpuasan atau kritik masyarakat terkait pengungkapan perkara, khususnya kejahatan yang meresahkan, pada dasarnya karena berbagai hal mendasar tersebut perlu dibenahi, dicukupkan, dan dikembangkan. Impelemntasi utama dari sistem ini adalah mekanisme pengawasan oleh pengawas penyidik sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 12 tahun 2009.
Police hazard juga menjadi embanan tugas kepolisian, yaitu tempat dan keadaan tertentu yang memerlukan kehadiran dan tindakan kepolisian dalam jumlah yang cukup, sehingga kondisi tersebut tidak berkembang menjadi ancaman faktual yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Pendekatan tugas kepolisian dalam police hazard bersifat preventif. Police hazard pada umumnya memerlukan kewenangan berbagai pihak lain dalam rangka pemecahannya. Sebagai contoh, terminal yang gelap dapat menciptakan peluang terjadinya kriminalitas, seperti pencopetan dan pencurian, dan perbuatan amoral. Police hazard tersebut dengan demikian bukan menjadi tanggungjawab kepolisian saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab aparat pemerintahan daerah dan sebagainya.
Pelaksanaan tugas ini sendiri lebih banyak dijalankan oleh satuan samapata dan satuan bimas serta satuan lalu lintas dalam hal pengaturan, pengawalan, penjagaan, dan patroli di jalan raya. Oleh fungsi samapta, tugas turjawali itu sendiri lebih banyak dikedepankan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Baik melalui kehadirannya ditengah-tengah masyarakat maupun pelaksanaan public service bagi semua masyarakat terutama yang tengah beraktivitas.
Faktor korelatif kriminogen memiliki sumber yang sangat luas yang berada didalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Aspek-aspek kehidupan tersebut meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Dalam setiap aspek tersebut muncul faktor-faktor korelatif kriminogen, antara lain, perbedaan tajam tentang ideologi yang dianut kelompok-kelompok masyarakat, pola penghalalan segala cara dalam perjuangan meraih posisi/kedudukan, pengangguran dan kemiskinan, pergeseran nilai dalam masyarakat, munculnya aliran fundamentalis radikal dalam agama, serta lemahnya pengamanan swakarsa.

C. Aspek Legalitas
Aspek legalitas merupakan landasan awal pelaksanaan pekerjaan kepolisian yang dijalankan oleh personel Polres di tengah masyarakat. Secara umum landasan awal yang digunakan oleh personel tentu saja bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya diikuti dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari sisi organsiasi maka landasan yang menjadi acuan adalaah Perpres 52 tahun 2010 yang dijabarkan kedalam Perkap nomor 23 tahun 2010. Sedangkan landasan dalam penegakan hukum tetap mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam KUHAP.

III. PENUTUP
Pelaksanaan sistem organisasi dan tata kerja di lingkungan Polres ini menjadi bagian penting terutama dalam hal pelayanan kepada publik. Pelayanan itu sendiri menjadi sangat signifikan mengingat objek yang dilayani adalah masyarakat dalam cangkupan yang tidak terbatas. Pelayanan publik ini menjadi tugas pokok kepolisian secara universal yang dalam era reformasi ini menjadi salah satu unsur penting dalam terbentuknya good governance dan clean goverment dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keberadaan berbagai unsur bagian unsur staf maupun unsur operasional sebagaimana yang diatur dalam Perkap nomor 23 tahun 2010, dirasakan sangat penting dalam menunjang kepemimpinan seorang Kapolres dilapangan. Perkap itu sendiri telah mengatur mekanisme kerja sebuah Polres sampai dengan pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan dibawahnya yaitu Kepolisian Sektor.
Mekanisme organsisasi ini secara garis besar terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan melekat dari setiap unsur-unsur yang ada termasuk unsur pimpinan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan tugas kepolisian ditingkat Polres dapat berjalan secara teratur, profesional, lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Harapnnya tentu saja terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima, penegakan hukum yang profesional, serta kamtibmas masyarakat yang optimal.

About these ads

Komentar Dimatikan

Filed under Administrasi Kepolisian

Komentar ditutup.