PERAN POLRI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

Unsur Muspida

Dalam berbagai literatur, dapat kita ketahui bahwa unsur utama dari sebuah negara adalah adanya wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat serta adanya pengakuan dari negara lain. Pemerintahan yang berdaulat dalam hal ini termasuk kewenangan pemerintah dalam menjalankan semua kegiatan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di Indonesia sendiri, struktur pemerintahan terbagi dalam Pemerintah Pusat yang berada pada tingkat pusat di Jakarta, Pemerintah Daerah Tingkat I yang berada di tingkat daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang berada di tingkat Kabupaten. Pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Repulik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Daerah Propinsi adalah daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi, daerah kabupaten dan daerah kota merupakan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Pengertian ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Kewenangan pemerintahan itu sendiri diartikan sebagai keleluasaan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lain. Lebih lanjut dikatakan dalam UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan lainnya meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional (Pasal 7 ayat (2) UU No.22 /1999).
Pemerintah Daerah (Local Government) merupakan suatu entitas ditengah-tengah entitas-entitas atau pribadi-pribadi lainnya. Dilihat dari segi hukum, Pemerintah Daerah (Pemda) adalah badan hukum publik, yaitu suatu pribadi hasil rekayasa hukum (persoonrecht). Karena merupakan suatu pribadi, maka dalam menjalankan kehidupannya pemda memiliki sebagian dari kemampuan yang dipunyai pribadi yang alamiah (naturalijk persoon), yang terpenting adalah kemampuan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti pembuatan perjanjian-perjanjian dengan sesama badan hukum publik atau badan hukum perdata.
Namun demikian, sekalipun tidak memiliki kewenangan dalam hal mengatur masalah pertahanan keamanan disebuah daerah, seorang Kepala Daerah tentu memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum di sebuah provinsi. Untuk menciptakan kesejahteraan umum tersebut tentu saja salah satu hal yang mutlak dibutuhkan adalah rasa aman ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Sebagai alat negara, Polri memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan rasa aman dan tertib tidak hanya dalam skala Nasional namun sampai menyentuh kehidupan masyarakat dalam satuan terkecil, termasuk dalam sebuah Provinsi. Untuk itu tentu saja harus terjadi hubungan yang sinergi diantara unsur-unsur pemerintahan didaerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa :“Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.”
Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itulah dibutuhkan sebuah wadah koordinasi yang dapat meng-siknkronkan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam menciptakan rasa aman dan tertib tersebut.

Pengertian, Tugas, dan Hubungan MUSPIDA
Pada pasal 30 UU No 22 Tahun 1999 dikatakan bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh seseorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seseorang Wakil Kepala Daerah, hal ini mengindikasikan pula bahwa seorang Kepala Daerah (Gubernur) adalah juga wakil pemerintahan pusat di tiap-tiap Provinsi di seluruh Indonesia.
Sebagai penguasa tertinggi di daerah khususnya dalam bidang pemerintahan, kedudukan seorang gubernur juga diperkuat dengan menempatkannya sebagai koordinator forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986. Keppres No 10 Tahun 1986 itu sendiri merupakan pengganti dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerjasama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintahan di Daerah.
Pada pasal 2 Keppres No 10 tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah , dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan Muspida adalah : (1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna; (2) Melakukan penilaian atas intensitas dan eksensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan (3) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.
Tugas Muspida diatas menunjukkan kepada kita bahwa begitu pentingnya pelaksanaan pemerintahan di daerah yang disertai dengan keamanan dan ketertiban masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan yang diharapkan. Sinergi bersama diantara unsur-unsur pemerintahan, keamanan, penegakan hukum dan unsur pendukung lainnya sangat mutlak dibutuhkan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.
Kemudian, sesuai dengan pasal 4 Keppres No 10 tahun 1986, dikatakan bahwa unsur dari Muspida pada tingkat Provinsi terdiri dari : (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (2) Panglima Daerah Militer atau pejabat yang ditunjuk oleh Panglima ABRI; (3) Kepala Kepolisian Daerah; dan (4) Jaksa Tinggi. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur pemerintahan serta unsur pokok dalam bidang pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum di sebuah daerah. Keberadaan unsur-unsur inilah yang diharapkan dapat membentuk sebuah forum kerjasama guna mewujudkan sinergitas dalam menciptakan kesejahteraan diprovinsi tersebut.

Bagaimana Kondisi Saat Ini ?
Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan yang ditandai dengan reformasi birkorasi diberbagai bidang pemerintahan di Indonesia, keberadaan Muspida semakin hari semakin ditinggalkan. Berbagai konflik dan kejadian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat banyak terjadi diberbagai provinsi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya sistem yang ‘tersumbat’ atau tidak berjalan dengan baik khususnya diantara unsur-unsur Muspida yang ada.
Contoh yang paling baru terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana terjadi kericuhan antara masayrakat dengan polisi yang menyebabkan korban. Kejadian ini berawal dari tuntuan massa terhadap Bupati untuk segera mencabut SK Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2010 mengenai ijin pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara. Kemudian massa melakukan penguasaan terhadap Pelabuhan Sape selama beberapa hari sehingga menyebabkan distribusi barang antara Provinsi NTT-NTB menjadi terhambat.
Kejadian tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi diantara Muspida/Muspika terkait dengan pengamanan kebijakan pemerintahan di daerah. Surat keputusan Bupati yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat telah menimbulkan ancaman kerawanan kamtibmas yang tinggi. Padahal seharusnya kejadian tersebut dapat dicegah, karena berdasarkan tugas Muspida itu sendiri adalah memberikan penilaian terhadap gangguan kamtibmas serta menentukan langkah pencegahan dan penanggulangannya.
Contoh lain yang menunjukkan lemahnya koordinasi diantara unsur Muspida dan telah terjadi berlarut-larut diberbagai Provinsi di Indonesia adalah permasalahan kemacetan. Perihal kemacetan ini tentu saja berhubungan erat dengan unsur Kepolisan Daerah dan unsur Kepala Daerah sebagai bagian dari pengambil kebijakan bidang pemerintahan di provinsi. Seharusnya Polda sebagai bagian dari pengamanan jalan raya dapat memberikan masukan mengenai berbagai hambatan dalam mengurai kemacetan di jalan raya, hal ini ditujukan agar unsur Kepala Daerah dapat membuat berbagai kebijakan penanggulangan kemacetan sehingga kemacetan itu dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir dampaknya.
Forum Muspida ini bukanlah sebatas forum rapat semata, melainkan diharapkan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang didukung berbagai unsur Muspida untuk menciptakan kondisi aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Apa yang terjadi di berbagai provinsi saat ini adalah timbulnya celah/kerenggangan hubungan diantara unsur-unsur Muspida. Baik Kepala Daerah, Kepala Kepolisian Daerah, maupun unsur Panglima Daerah Militer seakan-akan berjalan dengan sendiri-sendiri. Tidak terjadi pola hubungan kerjasama yang saling sinergi dan koordinatif diantara unsur-unsur pimpinan daerah tersebut.
Situasi ini menyebabkan semakin tingginya ancaman kerawanan daerah yang tentu saja berujung pada timbulnya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, berbagai kebijakan yang dibuat oleh unsur-unsur Muspida tidak saling mengisi bahkan cenderung untuk bertolak belakang satu dengan lainnya. Para unsur pimpinan tersebut seolah ‘asyik’ dengan pekerjaan masing-masing tanpa saling memperdulikan satu dengan yang lain.
Koordinasi antara unsur-unsur Muspida sangatlah dibutuhkan dalam rangka menjamin perasaan tentram dan aman dilingkungan masyarakat. Konflik maupun kejadian yang disebabkan tidak sinkron-nya kebijakan Kepala Daerah dengan unsur Kepolisian Daerah akan menyebabkan masyarakat menjadi dirugikan. Dan ketika chaos atau terjadi situasi ketidakpuasan masyarakat yang diakibatkan karena kebijakan pemerintahan yang salah, maka kedudukan polisi seolah-olah hanya dibenturkan semata dengan kepentingan masyarakat.
Menurut Djamin (1999), Polisi Indonesia mempunyai fungsi menjaga keamanan masyarakat dan Negara Indonesia. Oleh karena itu Polisi Indonesia adalah sebuah organisasi nasional yang tidak berada di bawah administrasi pemerintahan, tetapi menjalankan fungsi- fungsi administrasi pemerintahan dalam batas-batas tertentu, yaitu sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Tugas dan fungsi kepolisian Indonesia lebih tepat berada di bawah Negara dan bukan berada pada suatu badan administrasi pemerintahan karena Polisi Indonesia juga menjalankan fungsi – fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi-fungsi yudikatif Polisi Indonesia, seperti halnya dengan Polisi di Negara-Negara lain, menjalankan fungsi administrasi yang tidak sepenuhnya, atau yang melengkapi fungsi administrasi pemerintahan dan bersamaan dengan itu menjalankan fungsi-fungsi yudikatif tetapi tidak sepenuhnya karena hanya melengkapinya.
Forum Musyawarah Pimpinan Daerah hendaknya dapat lebih digalakan kembali demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Forum koordinasi tersebut bukanlah sebuah forum formalitas belaka, melainkan sebuah forum terkoodinir yang memiliki peran dan tugas yang sangat penting. Unsur-unsur pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum harus dapat bersinergi dalam sebuah wadah yang kuat dan saling melengkapi. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi kembali konflik-konflik sosial dimasyarakat yang disebabkan karena lemahnya keberadaan Muspida disebuah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Irjen Pol. Purn. Drs. Momo Kelana, M.Si ( 2002 ), Memahami Undang – Undang Kepolisian, Undang – Undang No 2 Tahun 2002, Penerbit PTIK “ Press “, Jakarta 2002.
2. Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang – Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Penerbit PERADABAN, Jakarta 2002.
3. http://www.naganraya.com/panduan/referensi-musyawarah
4. http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNToiZD0xOTAwKzg2JmY9a3AxMC0xOTg2Lmh0bSI7

About these ads

Tentang ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!
Tulisan ini dipublikasikan di Administrasi Kepolisian, Makalah Lepas, Menulis itu Indah. Tandai permalink.