Perkembangan UU Narkoba dari waktu ke waktu

Dalam bagian pembahasan pada tulisan ini, penulis mencoba mebandingkan undang-undang narkotika yang pernah berlaku di Indonesia dimulai dari Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika sampai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perbandingan kali ini, yang digunakan acuan atau parameter pembanding adalah mengenai permasalahan penyidikan dan ketentuan pidana.

Anti Narkoba

Anti Narkoba

A. Penyidikan
Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.1927 No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika sampai dengan munculnya UU No 35 tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika.
Pada UU Nomor 9 tahun 1976, masalah penyidikan diatur pada Bab V tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan didepan Pengadilan, sebagaimana disebutkan pada pasal 25 ayat (2) bahwa Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan terhadap tindak pidana yang menyangkut narkotika dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Satu hal yang perlu kita cermati bahwa undang-undang nomor 9 tahun 1976 ini berlaku sebelum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP disahkan, artinya ketentuan mengenai beracara dalam pidana belum berlaku sebagaimana KUHAP yang ada saat ini. Selanjutnya, ketentuan mengenai penyidik yang berwenang melakukan penyidikan kaitannya dengan tindak kejahatan Narkotika mengacu pada undang-undang nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 2289).
Dilain pihak pada UU No 22 tahun 1997 peranan Badan Narkotika Nasional tidak diatur dalam perundang-undangan tentang narkotika. Pada UU No 35 tahun 2009, secara jelas peranan dan kewenangan dari BNN sebagai badan Nasional diatur sedemikian rupa terutama mengenai kewenangan penyidikan. Pada UU No 22 tahun 1997,penyidikan hanya dilakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan PPNS sesuai pasal 65, sedangkan pada undang-undang terbaru dikatakan pada pasal 81 bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini, ditambah dengan PPNS tertentu. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya, tehnik penyidikan ini juga membuka peluang terhadap perluasan alat bukti elektronik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 86 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
Perluasan terhadap alat bukti khususnya yang menyangkut alat bukti elektronik ini memang sangat dibutuhkan, hal ini mengingat sebagai salah satu tindak kejahatan, peredaran narkotika merupakan jenis kejahatan dalam bentuk jaringan dimana antara para pelaku sering tidak bertemu secara face to face bahkan nyaris tidak saling mengenal satu dengan yang lain, dan komunikasi diantara para pelaku menggunakan media alat komunikasi elektronik seperti handphone maupun media chatting.
Ketentuan mengenai penyidikan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 jika dicermati maka akan terlihat mengenai peranan Badan Narkotika Nasional yang semakin memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan walaupun tidak menghapus kewenangan penyidik Polri sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian diatas. Jika kita melihat dan membandingkannya dengan UU No 9 tahun 1976 maka hal itu sangat terlihat perbedaan signifikan,dimana pada UU No 9 tahun 1976 kewenangan penyidikan sangat bertumpu pada penyidik Kepolisian terlebih lagi saat itu kejahatan Narkotika masih tergabung dalam kejahatan konvensional lainnya, dimana Polri belum memiliki fungsi teknis Narkoba sebagaimana yang dimiliki Polri saat ini (Direktorat Narkoba). Pada UU No 9 tahun 1976 dikatakan pada Pasal 30 bahwa Selain kepada penyidik umum yang mempunyai wewenang dalam penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kepada pejabat kesehatan tertentu dapat diberi wewenang penyidikan terbatas. Pasal tersebut kemudian dijelaskan ialah memberikan wewenang penyidikan terbatas, karena keahliannya dapat membantu dalam memperlancar pemeriksaan. Wewenang penyidikan yang diberikan kepada pejabat kesehatan meliputi :
a) Menyita atau memerintahkan penyerahan semua barang-barang yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkotika.
b) Minta memperlihatkan semua dokumen-dokumen yang menurut pandangan mereka diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik.
c) Memasuki semua tempat yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Mereka yang menjalankan tugas ini dapat minta bantuan pejabat-pejabat lain yang mempunyai wewenang.

B. Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana pada undang-undang nomor 9 tahun 1976 mengacu pada pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 23. Yaitu :
(1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja. Dalam hal perbuatan tersebut menyangkut tanaman Koka atau tanaman Ganja maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000.- (limabelas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Papaver.
(2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika. Dimana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja serta dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika. Dimana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja dan dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika. Dimana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja dan dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidara penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Iima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika. Dimana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman, Ganja dan dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Dimana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja dan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Dimana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja dan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

Kondisi ini mengalami perubahan seiring dengan semakin meningkat dan berkembangnya kejahatan Narkotika di Indonesia. Pada bagian ketentuan pidana ini telah terjadi beberapa perubahan yang cukup prinsipal dan mendasar dari UU No 22 tahun 1997 ke UU No 35 tahun 2009 ini, dimana pada undang-undang terdahulu jumlah pasal dalam ketentuan pidana ini hanya berjumlah 23 pasal dan berkembang menjadi 35 pasal pada undang-undang terbaru.Secara umum UU No 35 tahun 2009 ini memiliki ancaman hukuman pidana penjara yang lebih berat daripada UU No 22 tahun 1997 demikian pula dengan ancaman hukuman denda yang diberikan juga lebih berat. Beberapa pokok perubahan tersebut diantaranya adalah :
a. Penggunaan sistem pidana minimal
Pada undang-undang terbaru dikenal sistem pidana minimal dimana pada undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak ada. Hal ini terutama pada para pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I.
b. Semakin beratnya hukuman bagi pelaku yang melanggar penggunaan narkotika baik jenis Golongan I , II ,maupun III dibandingkan UU No 22 tahun 1997,misalnya untuk Golongan I baik itu menyimpan , membawa maupun memiliki dan menggunakan menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, kemudian di ikuti dengan semakin beratnya pidana denda dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi minimal Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.8.000.000.000 (delapan milyard rupiah).
c. Semakin beratnya hukuman bagi para pelaku dengan jumlah barang bukti yang banyak/jumlah besar, misalnya untuk pelanggaran terhadap narkotika Golongan I yang melebihi berat 1 kg atau 5 batang pohon (jenis tanaman) atau barang bukti melebihi 5 gram (untuk jenis bukan tanaman) maka pelaku di pidana dengan pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana dendanya ditambah 1/3.
d. Selanjutnya bagi penyalahguna narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 127 ayat (3) UU No 35 tahun 2009).
e. Yang cukup menarik adalah apa yang tertera dalam pasal 128 UU No 35 tahun 2009 dimana orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melaporkan maka dapat dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan atau denda 1 juta rupiah (ayat 1), sedangkan untuk pecandu narkotika dibawah umur dan telah dilaporkan sebagaimana pasal 55 ayat (1) maka dia tidak dapat dipidana, kemudian untuk pecandu narkotika yang telah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis juga tidak dituntut pidana (ayat 3).
Adanya ancaman hukuman bagi PPNS dan Penyidik Polri/BNN yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 88 dan 89 (PPNS) dan pasal 87,89,90,91(2,3),dan pasal 92 (1,2,3,4).

PENUTUP
Berbagai perubahan yang mengiringi perkembangan kejahatan Narkotika di tanah air ini memang menarik untuk dicermati. Hal ini tentu saja merupakan wujud konkret dari negara dalam upaya pencegahan, penanggulangan , pemberantasan Narkotika dari bumi pertiwi ini. Kondisi ini tentu akan sia-sia manakala semua pihak tidak bekerja sama. Hal ini tentu harus dibarengi dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan dengan segenap bantuan masyarakat dan komponen bangsa ini secara simultan. Berbagai piranti hukum yang ada hanyalah sebuah hukum “mati” yang tidak akan ada gunanya apabila tidak dijalankan secara baik dan benar. Dan yang paling penting bahwa tugas untuk memerangi narkoba ini bukanlah tugas Polri atau tugas BNN semata, seluruh masyarakat Indonesia harus berperan aktif dalam memerangi narkoba ini.

About these ads

Tentang ferli1982

Menjalani hidup dengan riang gembira ... enjoy ur life!!!
Tulisan ini dipublikasikan di Narkoba. Tandai permalink.