Hukum Kepolisian Materiil dan Formil

PERTANYAAN :

1. Sebutkan dan jelaskan hukum kepolisian materiil dan contoh kongkritnya?
2. Sebutkan dan jelaskan hukum kepolisian formal dan contoh kongkritnya?
3. Bagaimana cara menerapkan hukum kepolisian dan contoh kongkritnya?

JAWABAN :

Jawaban No. 1:

Pembidangan hukum Kepolisian selalu terjadi kerancuan dan kesalahan baik para pakar hukum dikalangan internal Kepolisian maupun kalangan hukum yang berasal dari eksternal Kepolisian.Namun secara global, Hukum Kepolisian dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi, dan wewenang badan-badan Kepolisian serta cara-cara bagaimana badan-badan Kepolisian tersebut menjalankan tugasnya.Sedangkan Momo Kelana sendiri berpendapat bahwaHukum Kepolisian adalah Hukum yang mengatur tentang Tugas, Status, Organisasi, Wewenang badan-badan Kepolisian serta bagaimana badan-badan Kepolisian melaksanakan tugas dan Wewenangnya dalam lingkungan kuasa orang, waktu, tempat dan soal-soal. Kemudian dari mana kita mendapatkan muara atau sumber dari hukum Kepolisian tersebut? Dalam hal ini istilah “sumber hukum” itu mempunyai arti dalam 2 hal yaitu :
1. Materiil yaitu sumber hukum yang tergantung isi dari kaidah hukum, sebab akibat yang akan terjadi secara nyata.
2. Formil yaitu sumber hukum yang menentukan kekuatan berlakunya hukum, yang penting adalah cara terciptanya dan bentuk dalam mana hukum itu diciptakan. Isilah itu juga dipakai dalam arti sumber mengenai dan sumber asal.
Konsepsi utama Hukum Kepolisian materiil terdiri dari sumber ancaman potensial, Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), Police Hazard (PH) dan ancaman faktual (terdiri dari tindak pidana, bencana alam). Konsepsi ini sebagian besar belum dirumuskan dalam produk peraturan perundang-undangan, hanya rumusan subtansi ancaman factual tindak pidana saja yang telah dirumuskan dalam produk peraturan perundangan-undangan termasuk sanksi ancaman pidana. Sebagaimana pengertian Hukum Kepolisian materiil, yang menyebutkan semua hukum materi termasuk hukum pidana materi yang menjadi dasar dan pedoman polisi untuk penanggulangan kejahatan substansi Hukum Kepolisian materiil yang belum dirumuskan dalam produk peraturan perundang-undangan adalah sumber ancaman potensil, faktor korelatif kriminogen (FKK), dan Police Hazard (PH). Dengan belum dirumuskan sumber ancaman potensial, faktor korelatif kriminogen (FKK), dan police Hazard sebagai substansi Hukum Kepolisian Materiil, maka semua fungsi kepolisian baik dimensi politik, dimensi yuridif maupun dimensi sosial tidak dapat menanggulangi sumber ancaman potensial, faktor korelatif kriminogen, dan police Hazard. Akibatnya sumber acaman potensial yang dibiarkan akan meningkat menjadi Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), FKK yang dibiarkan akan meningkat menjadi Police Hazard atau langsung menjadi ancaman faktual baik berupa tindakan pidana, merugikan kepentingan individu, dan sebagainya.
Sumber ancaman potensiil adalah ancaman bila tidak diamandemen, dibiarkan, didiamkan, tidak diiaksanakan, disalah gunakan tanpa adanya sanksi dan tanggung jawab hukum bagi pejabat penyelenggara Negara (baik eksekutif, legislative maupun yudikatif) dalam jangka waktu menengah akan berubah dan meningkat menjadi Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), lalu bila FKK tersebut dibiarkan, di diamkan, tidak dilaksanakan, disalah gunakan tanpa adanya sanksi dan tanggung jawab Hukum bagi pejabat penyelenggara negara (baik eksekutif, legislative maupun yudikatif) akan berubah dan meningkat menjadi ancaman faktual dalam jangka waktu pendek sampai jangka waktu menengah. Jadi sumber ancaman potensial akan berubah dan meningkat menjadi ancaman faktual dalam jangka waktu menengah sampai jangka waktu panjang.Kemudian dalam buku Hukum Kepolisian,Prof.Dr.R Abdussalam,Sik,SH MH menyatakan jenis sumber ancaman potensiil tersebut antara lain:
a. Semua produk peraturan perundang-undangan yang memberikan tugas, kewajiban dan wewenang kepada semua pejabat penyelenggara Negara (baik eksekutif, legislative maupun yudikatif) tanpa ada sanksi dan tanpa tanggung jawab hukum, bila pejabat penyelenggara negara tersebut membiarkan, mendiamkan, tidak melaksanakan dan menyalahgunakan tugas kewajiban dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
b.Bila produk peraturan perundang-undangan satu sama lain tumpang tindih dalam memberikan tugas kewajiban dan wewenang kepada pejabat penyelenggara Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
c. Program pembangunan yang disusun belum berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan. Akibatnya program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan lokal, daerah dan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
d. Kebijaksanaan pemerintah yang tidak diatur secara terpadu, tetapi diatur secara sendiri-sendiri. Contoh : kebijakan system yang berkaitan dengan transportasi jalan meliputi system produksi otomotif, sistem perkreditan transportasi, sistem tata kota, sistem transportasi umum, sistem setoran kendaraan umum, sistem pemilihan mobil pribadi.
Situasi ini sangat memungkinkan terciptanya Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) yang dipicu oleh faktor sosio kultural sebagai sebab dari dibiarkannya sumber ancaman potensial. Bila hal ini masih tetap dibiarkan dan mendiamkan, maka akan menjadi faktor pencetus yang dapat mendinamisir PH menjadi ancaman faktual (AF) yaitu terjadi kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, penggelapan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya. Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) adalah ancaman, bila dibiarkan, didiamkan, tidak dilaksanakan dan disalah gunakan dalam jangka pendek sampai sampai jangka waktu menengah akan berubah dan meningkat menjadi ancaman faktual, Jenis Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) terdiri dari :
a. Semakin meningkat kemiskinan, kebutahurufan/kebodohan, tidak sekolah dan drop out sekolah serta penyakit-penyakit yang di didenta oieh masyarakat yang tidak mampu.
b. Semakin meningkat pengemis, pengamen, Mr. Capek/Pak ogah, pengedar makanan, minuman, Koran, majalah yang diiakukan oleh anak-anak yang termasuk golongan wajib belajar.
c. Semakin meningkat penjambret, pendegar narkoba, pencurian, pelancur-pelacur yang diiakukan oleh anak-anak yang termasuk golongan wajib beiajar.
d. Semakin meningkat hutan-hutan yang gundul yang mengkibatkan longsor, banjir.
e. Semakin meningkat bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan kota yang mengakibatkan menjadi langganan banjir setiap musim hujan.
f. Semakin banyak pengusaha yang tidak menerapkan upah sesuai ketentuan hukum kepada pekerja/buruh, maka pekerja/buruh akan melakukan upaya terakhir dengan mengadakan unjur rasa.
g. Tidak dikembalikan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya kepada masyarakat lebih baik bahkan semakin memburuk
h. Semakin banyak putusan hakim/pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat tetapi lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan.
i. Tidak diproses hukum para pejabat penyelenggara negara (baik eksekutif, legislative maupun yudikatif) yang mendiamkan, membiarkan, melalaikan, tidak melaksanakan dan menyalah guankan tugas kewajian dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.
j. Semakin meningkat daerah-darah kumuh yang didiami oteh para gelandangan.
k. Semakin tidak tersedianya fasilitas-fasiiitas umum (lapanyan olah roga, tempat bermain anak-anak dan Iain-Iain.
l. Semakin banyaknya bangunan liar di pinggir jalan tanpa ijin, tetapi tetap di kutip uang keamanan, di keluarkan ijin listrik, ijin telepon serta ijin-ijin lain sedangkan tempat/tanah/lahan yang ditempati bukan untuk bangunan tetapi untuk trotoar/pejalan kaki atau untuk taman-taman atau untuk fasilitas umum (lapangan olah raga, tempat bermaian anak-anak dan lain-lari)
m. Jual bensin, solar eceran di tempat-tempat yang sangat membahayakan kebakaran.
n. Dan lain sebagainya yang selalu mengikuti dinamika masyarakat dalam pembangunan.
(Hukum Kepolisian,2009:193)
Police Hazard (PH) adalah suatu ancaman yang selain memerlukan keberadaan polisi atau anggota masyarakat yang berfungsi sebagai polisi untuk meniadakan ancaman atau Hazard tersebut. Jadi sifat ancaman atau Hazard dalam jangka waktu pendek. Bila tidak ada polisi atau anggota masyarakat yang berfungsi sebagai polisi, maka ancaman atau Hazard tersebut akan berubah dan meningkat menjadi ancaman faktual tindak pidana.
Sedangkan jenis Police Hazard (PH) terdiri dari:
a. Unjuk rasa-unjuk rasa dan demostrasi yang dilakuKan masyarakat baik diberitahukan maupun tidak.
b. Keramian-keramaian, pertunjukan-pertunjukan dan kerumu-nan-kerumunan massa baik diberitahukan maupun tidak.
c. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas
d. Daerah rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas serta daerah rawan kejahatan (pasar pertokoan, tempat- tempat keramaian).
e. Perayaan baik yang diselenggarakan secara Intemasional, Nasional, Kabupaten maupun Kecaman/Keluarahan/Desa.
f. Setiap terjadi bencana alam (kebakaran, banjir, longsor).
g. Setiap eksekusi dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
h. Dan lain-lain tempat yang memerlukan keberadaan polisi atau anggota masyarakat yang berfungsi sebagai polisi.
(Hukum Kepolisian,2009:194)
Selanjutnya kita akan membahas mengenai akibat dari dibiarkannya Polize Hazard menjadi berkembang dan meningkat eskalasinya dengan berubah wujud menjadi ancaman faktual.Ancaman Faktual adalah ancaman baik yang telah terjadi maupun akan terjadi terutama tindak pidana dalam jangka waktu terjadi tindakan pidana sampai jangka waktu pendek. Selanjutnya jenis ancaman faktual dari tindak pidana sebagai berikut:
a. Seluruh jenis tindak pidana dengan rumusan substansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Seluruh jenis tindak pidana dengan substasi yang dirumuskan dalam konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian Intemasional yang telah disepakati dan ditanda tangan bersama baik bilateral maupun multilateral baik y£ng belum diratifikasi maupun telah diratifikasi serta substansi konvensi Interanasional telah dijadikan sebagai substansi perundang-undangan nasional Indonesia, contoh: covention for she prevenstion and punishment of terrorism (Geneva) 1937, Rome statute of the international criminal court, 17 Juli 1998, Convention for war crimes convention for genocide 1948, convention for agretion crimes 1973, convention on crimes against internasionally protected persons 1973, Hostage convention 1979, Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang ektradisi, Undang-Undang Rl No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 61 tahun 1974 tentang ekstradisi antara Indonesia Malaysia, Undang-undang No. 38 tahun 1978 tentang ekstradisi antara Indonesia Philipina, Undang-undang No. 2 tahun 1978 dan Undang-undang No. 12 tahun 1978 tentang ekstradisi Indonesia Thailand, extradition Treaty Between, The Republic of Indonesia and Australia tangga! 11 Aprs! 1992 United Nations Convention against corruption, United states, money laundering control act of 1986, 18 USA & 1981, United national convention against transnational organiqed crimes, Palermo, 2000, united states preventions of teooiisrn (Temporeray Provisons) Act 1989 dan lain sebagainya.
(Hukum Kepolisian,2009:195)
Dalam hal telah mengerti dan memahami Hukum Kepolisian Materiil, maka bagi setiap individu, kelompok masyarkat, maryarakat, para pejabat penyelenggara negara (eksekutif, legislative dan yudikatif) yang selalu berhubungan dengan hukum kepolisian materiil, selalu melaksanakan hukum kepolisian materiil secara konsisten dan kondisi serta fungsi-fungsi nmasyarakal berjalan lancar damai, aman, tertib, semuanya terjadi secara teratur Bila ada subyek hukum kepolisian melakukan pelanggaran Hukum Kepolisian materiil tidak memenuhi tugas kealfaan dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, maka Hukum kepolisian materiil yang telah dilanggar harus ditegakkan atau dipertahakan. Untuk menegakkan hukum kepolisian materiil dibutuhkan peraturan hukum kepolisian yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum kepolisian materiil yaitu hukum kepolisian formal (Hukum acara kepolisian).Begitupun pengertian mengenai hukum Kepolisian materiil dikupas pengertiannya,namun tentu saja hal itu selaras dengan sudut pandang para ahli masing-masing.Akan tetapi setidaknya,penjelasan mengenai hukum materiil tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mengartikan pengertian hukum Kepolisian materiil itu sendiri.
Salah satu contoh konkret yang pernah dialami oleh penulis adalah pada saat penulis menjabat sebagai kanit II sat Narkoba Poltabes Yogyakarta.Kondisi pembiaran,pendiaman dan bahkan pengacuhan terhadap ancaman potensial yang seringkali terjadi dikalangan petugas adalah ketika anggota Polisi dibiarkan melaksanakan undercover maupun tehnik pendayagunaan informan yang ‘kebablasan’.Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan diatas,bahwa komponen hukum Kepolisian materiil yang ada saat ini hanyalah mengenai ancaman faktual pidana,bentuk hukum mengenai pelanggaran pada domain ancaman potensial,faktor korelatif kriminogen,polize hazard,dan ancaman faktual bukan pidana belum ada.Kondisi ini memungkinkan adanya informan polisi yang melakukan proses jual beli narkoba dengan dalih membantu Kepolisian untuk membongkar jaringan narkoba,padahal pada kenyataanya kegiatan tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.Tentu saja hal ini tidak bisa dibenarkan,tetapi pada umumnya anggota melakukan pembiaran terhadap kegiatan informan tersebut.Hal ini bisa dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen terhadap kemungkinan sang informan tersebut menjadi salah satu pengedar atau bahkan bandar besar dari peredaran gelap narkoba.

Jawaban No. 2:
Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hukum Kepolisian formal sebagaimana yang dikenal dan diajarkan di kampus PTIK Jakarta.Hukum kepolisian formal menurut Prof. Dr. R. Abdussalam, SH, MH menyatakan bahwa hukum kepolisian formal (Hukum acara kepolisian) menentukan bagaimana caranya melaksanakan Hukum Kepolisian materiil bila ada yang melanggar dan bagaiman acaranya mewujudkan hak dan kewajiban, sehingga hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya dapat dikembalikan lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia.Dilain pihak, Irjen Pol (Purn) Drs. Momo Kelana, Msi menyatakan bahwa sumber hukum formal adalah sumber yang menentukan kekuatan dan berlakunya suatu ketentuan hukum. Bagi sumber hukum dalam arti formal yang penting adalah cara terciptanya hukum dan bentuk dalam mana hukum itu dinyatakan
Sumber-sumber hukum formil Hukum Kepolisian ialah :
a. Undang-undang;
b. Kebiasaan praktek Kepolisian;
c. Traktat;
d. Jurisprudensi;
e. llmu pengetahuan (pendapat para ahli hukum dan kepolisian yang terkenal).
(Modul Hukum Kepolisian A2104,2009:30)

Undang-undang.
Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda sedikit banyak mewariskan sistem hukum yang beraliran Eropa Kontinental (civil law),baik dilndonesia maupun diNegeri Belanda dan Jerman, hukum Kepolisian sebagian besar terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Materi Hukum Kepolisian dengan demikian tersebar didalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang beraneka ragamnya dan banyak jumlahnya.Mengenai istilah Undang-undang yang dipergunakan oleh penulis dirnaksudkan dalam arti luas yaitu berarti tidak semata-mata hasil daripada Badan Pembentuk Undang-undang saja tetapi meliputi juga peraturan-peraturanibuat oleh Badan atau penjabat di luar Badan Pembentuk Undang-undang. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan Undang-undang ialah baik Undang-undang dalam arti formil yaitu tiap-tiap keputusan Pemerintah yang merupakan Undang-undang karena isinya.Di Indonesia seperti telah dikatakan diatas, Hukum kepolisian sebagian besar terdiri peraturan-peraturan yang tersebar diberbagai Undang-undang. Undang-undang yang langsung mengatur Kepolisian di Indonesia sudah ada yaitu Undang-undang Pokok Kepolisian no. 13 tahun 1961. Akan tetapi Undang-undang Pokok Kepolisian hanyalah merupakan gejala saja dari adanya Hukum Kepolisian, oleh karena sebenarnya mengenai materinya lebih banyak lagi yang diatur didalam berbagai-bagai Undang-undang.Penjabarannya tentu saja tidak terpaku hanya kepada Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saja,tetapi juga berbagai undang-undang yang menjadi hukum positif di Indonesia.

Kebiasaan Praktek Kepolisian.
Sebagaimana yang kita ketahui mengenai perkembangan kejahatan,dimana hal itu senantiasa berkembang mengikuti perkembangan global secara umum dengan demikian pula produk perundang-undangan juga semakin berkembang dan terus diperbaharui mengikuti jenis kejahatan yang semakin meluas.Demikian banyak Undang-undang dan peraturan yang telah dibuat mengatur sebanyak mungkin perbuatan-perbuatan. Akan tetapi kenyataan sejarah membuktikan bahwa Undang-undang tidak pernah lengkap dan tidak akan pernah lengkap. Kehidupan masyarakat demikian rumitnya dan berubah dengan cepat sehingga pembentuk Undang-undang tak mungkin memenuhi segala persoalan hukum yang timbul dari kehidupan masyarakat. Tak ada suatu perundang-undangan yang dapat mengikuti pandangan yang berganti-ganti dan hubungan yang berubah-ubah dalam masyarakat.Di samping hukum perundang-undangan yang memberikan sekedar sifat kepastian pada peraturan-peraturan hubungan masyarakat, terdapat kebutuhan akan pembentukan hukum yang lain yang mempunyai cukup keelastisan untuk menyesuaikan diri dengan hubungan sosial yang selalu berubah. Hukum kebiasaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hukum kebiasaan ialah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan, dalam suasana yang nyata ditaati juga oleh karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum.Kebiasaan praktek Kepolisian juga membentuk Hukum Kepolisian. Sangat sering terjadi hal-hal yang dihadapi oleh Polisi yang tidak berdasarkan peraturan-peraturan formil, tetapi tindakan-tindakan Polisi itu sesuai dengan hakekat hukum atau jiwa dari Undang-undang sehingga merupakan kebiasaan praktek Kepoiisian yang secara sosiologis diterima.

Traktat.
Traktat sebagai suatu perjanjian atau persetujuan diadakan oleh dua negara atau lebih. Didalam Hukum Kepolisian maka sebagai sumber Hukum, traktat memuat tentang syarat-syarat dan kewajiban negara anggota didalam tugas-tugas pemberantasan kejahatan Internasional. Kemudian mengatur pula tentang prosedur dan hubungan Badan-badan Kepolisian antar negara serta persoalan-persoalan yang menyangkut ekstradisi. Tiap-tiap traktat yang diadakan sudah tentu memuat isi yang berbeda sehingga ketentuan tentang Badan-badan Kepolisian dari negara yang bersangkutan pun berbeda dan ini tergantung dari isi traktat itu tadi.Secara umum memang dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya yang diatur adalah hubungan antar negara sehingga traktat itu semata-mata sumber sumber Hukum Antar Negara. Akan tetapi sebagai sumber Hukum Kepolisian makatraktat hanya berarti apabila daripadanya mengalir ketentuan-ketentuan tentang tugas, status, dan wewenang badan-badan kepolisian dari negara yang bersangkutan dalam rangka kerja sama memberantas kejahatan Internasional serta cara-cara bagaimana badan-badan kepolisian negara-negara yang bersangkutan melaksanakan tugas bersamanya.

Jurisprudensi.
Mengenai Jurisprudensi sebagai sumber hukum diantara para sarjana terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menerima Jurisprudensi sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan ada yang tidak menerimanya. Perumusan-perumusan yang tidak terdapat didalam Undang-undang bisa juga dicari didalam dunia ilmu pengetahuan yaitu dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana. Bilamana Undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara, maka Hakim harus membuat suatu peraturan sendiri yaitu antara lain dengan penafsiran Undang-undang. Hal itu perlu karena perkara yang telah dibawa kemuka Hakim harus diselesaikannya.Dengan menyebut Jurisprudensi sebagai salah satu sumber Hukum Kepolisian maka hal ini berarti Hukum Kepolisian memberikan tempat yang penting bagi keputusan Hakim.Dengan demikian berarti bahwa pengembangan Hukum Kepolisian antara lain juga berada dipundak para Hakim. Akan tetapi keputusan Hakim baru bisa terjadi bila perkara sampai di Pengadilan sehingga dalam hal ini turut menentukan juga faktor kesadaran hukum dari masyarakat dan pandangan serta perhatian masyarakat terhadap Polisinya. Masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran hukum yang cukup tinggi segera akan memberikan reaksi terhadap tindakan Polisi yang “onrechtmatig” dan segera pula perkara itu akan diajukan ke pengadilan agar supaya Hakim menilai dan memutuskan perkara itu.

Ilmu pengetahuan
Anggapan atau pendapat ahli hukum dan ahli Kepolisian akan lsangat berguna apabila anggapan tersebut menentukan tentang bagaimana seharusnya. Pendapat ahli hukum dan ahli Kepolisian mendasari juga kebiasaan praktek kepolisian oleh karena pada umumnya apabila tidak terdapat dalam peraturan, keputusan pejabat kepolisian berpegang pada pendapat tersebut sehingga kalau secara berulang-ulang diikuti dapat membentuk hukum kepolisian.

Untuk dapat mengembalikan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya lebih baik serta cara meniadakan dan mengurangi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat penyelenggara negara yaitu dengan cara :
1) Fungsi kepolisian dimensi politik (Eksekutif dan legislative) segera mengamandemen seluruh produk peraturan perundang-undangan yang memberikan tugas kewajiban dan wewenang dengan penambahan substansi pemberian sanksi dan pertanggung jawaban hukum baik hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana bagi para pejabat penyelenggara negara yang mendiamkan, membiarkan, tidak melaksanakan dan menyalah gunakan tugas kewajiban dan wewenang.
2) Fungsi kepolisian dimensi masyarakat menuntut atau menggugat dimensi politik (eksekutif dan legislative kepada mahkamah konstitusi dengan alasan bahwa dimensi Politik telah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :
a. Tidak dapat mewujudkan tujuan nasional yang terdapat pada alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
b. Tidak memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bagi tiap-tiap warga negara
(melanggar pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945).
c. Tidak memberikan hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (melanggar pasal 28 A Undang- Undang Dasar 1945).
d. Tidak memberikan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan tidak memberikan hak
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (melanggar pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945).
e. Tidak memberikan hak untuk mengikuti pendidikan dasar dan tidak memberikan biaya pendidikan (melanggar pasal 31 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Dasar 1945).
f. Tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan fsilitas pelayanan umum yang layak (melanggar pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar1945)
3) Fungsi kepolisian dimensi yuridis (Polri) memberitahukan secara tertulis kepada dimensi politik , bahwa sumber ancaman potensiil yang didiamkan, dibiarkan, tidak dilaksanakan, melarikan oleh pejabat penyelenggara negara telah menimbulkan faktor korelatif krirninogen (FKK) dan meningkat menjadi ancaman faktual tindak pidana (penjambretan, pencurian dan pelacuran yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang termasuk wajib sekolah, para penganggur dan para masyarakat yang miskin/tidak mampu) untuk di tindak lanjuti sesuai dengan fungsinya.
(Hukum Kepolisian,2009:198)

Untuk meniadakan atau mengurangi terus faktor korelatif kriminogen (FKK), agar tidak meningkat menjadi ancaman faktual tindak pidana dengan cara Polri memberitahukan secara tertulis kepada fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu :
1) Dalam perencanaan daerah perkotaan dan pedesaan untuk memprioritaskan pada daerah-daerah kumuh, rawan tindak pidana, rawan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas serta tersedianya fasilitas-fasilitas umum (lapangan olah raga, tempat bermain anak-anak, tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya).
2) Penyediaan lapangan kerja bagi para pengagguran.
3) Pendidkan bagi anak-anak yang termasuk wajib belajar mencegah jangan sampai melakukan pekerjaan pengamen, pengemis, penjambret, pencuri, pengedar Koran, majalah, makanan, minuman dan mainan anak-anak.
4) Pembinaan terhadap para pemuda-pemudi kearah kegiatan olah raga, kegiatan keseniaan, kegiatan keagamaan.
Untuk meniadakan atau mengurangi Police Hazard (PH), agar tidak meningkat menjadi ancaman faktual tindak pidana, maka polri memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan instansi/ perkantoran, pimpinan perusahaan, pimpinan pasar, pimpinan tempat-tempat keramaian (pasar-pasar, tempat hiburan), RT, RW, kantor desa, kantor kelurahaan membentuk satuan pengaman (satpam) bagi perkantoran baik pemerintahan maupun swasta, keamanan rakyat bagi RT, RW, kantor desa dan kantor kelurahaan, untuk :
1. Melakukan penjagaan dan pengamanan dalam mencegah unsur kesempatan bagi pelaku tindak pidanan.
2. Melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar jaian-jalan dekat areal perkantoran untuk mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas, sehingga lalu iintas lancar, aman, tertib dan teratur.
(Hukum Kepolisian,2009:198)

Situasi ini memerlukan adanya upaya guna mengurangi atau bahkan menghilangkan bentuk-bentuk ancaman faktual tindak pidana.Untuk meniadakan dan mengurangi ancaman faktual tindak pidana agar tidak menjadi sumber ancaman, potensiil, faktor korelatif kriminogen (FKK) dan Police Hazard, maka polri harus melakukan proses hukum tuntas sesuai dengan hukum acara pidana baik yang diatur dalam kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP. Bagi pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Iuar negeri atau negara lain atau pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana Internasionai sesuai dengan konvensi-kovensi internasionai, maka Polri harus menggunakan cara yang diatur dalam konvensi Internasionai sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Rl no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, huruf h melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasionai. Huruf j mewakili Organisasi Kepolisian Internasional.

Pandangan umum mengenai hukum Kepolisian baik itu materiil maupun formil memang memerlukan penerapan yang lugas dan efisien.Hukum kepolisian formal (Hukum acara kepolisian) menentukan bagaimana caranya melaksanakan Hukum Kepolisian materiil bila ada yang melanggar dan bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban, sehingga hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya dapat dikembalikan lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi jenis sumber ancaman potensiil yang didiamkan, dibiarkan, tidak dilaksanakan dan disalahgunakan tugas kewajiban serta wewenang yang diberikan oleh Undang-undang, sehingga tidak dapat mengembalikan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang lebih baik bahkan semakin terpuruk, terjadi tindak pidana koropsi, kolusi dan nepotisme yang sulit diberantas bahkan semakin berakar dengan sulitnya pejabat penyelenggara negara di sentuh dengan hukum :
a. Extradition
b. Transfer of sentenced persons
c. Mutual legal assistance
d. Transfer of criminal procuding
e. Law enforcement cooperation
f. Joint investigation
g. Special investigation techniques
h. Handing over (Pengerahan pelaku tindak pidana).
(Hukum Kepolisian,2009:201)
Ad.a. Extradition (ektradisi), apabila orang yang merupakan subyek permintaan ekstradisi berada di wilayah negara yang dimintakan bantuannya oleh negara anggota dengan ketentuan bahwa tindak pidana itu yang diupayakan ekstradisinya. Dapat dihukum menurut hukum domestik di negara anggota yang meminta negara anggota yang diminta. Negara anggota yang hukumnya mengijinkan dapat melakukan ekstradisi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang di maksud dalam konvensi tersebut, tiap-tiap pelanggaran yang dapat dikenakan pasal dalam konvensi tersebut digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan perjanjian ekstradisi di dalam setiap perjanjian ekstradisi yang dibuat di antara negara-negara anggota. Negara-negara anggota memutuskan untuk menggolongkan tindak pidana itu sebagai tindak pidana yang dapat diekstrasi di dalam setiap perjanjian ekstradisi yang dibuat diantara mereka.

Ad.b. Transfer of sentenced persons (transfer terdakwa yang dihukum), negara-negara anggota dapat mempertimbangkan untuk mengadakan kesepakatan atau perjanjian bilateral atau multilateral untuk menstrasfer terdakwa yang dihukum penjara ke yah mereka atau bentuk lain dari penghilangan kebebasan karena tindak pidana.

Ad.c. Mutual legal assistance (Bantuan hukum timbal balik), negara-negara anggota akan saling membantu satu sama lain secara luas dalam hal bantuan hukum secara timbal balik dalam penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan sehubungan dengan tindak pidana yang dimaksud dalam konvensi tersebut. Bantuan hukum yang timbal balik akan diberikan semaksimal mungkin mengikuti hukum yang relevan, traktat, kesepakatan dan Perjanjian negara anggota yang diminta dengan memperhatikan investivasi, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengar tindak pidana yang mungkin telah dilakukan seseorang yang dapat ditemukan dalam pasal dari konvensi tersebut di negara anggota yang meminta. Bantuan hukum secara timbal balik yang dapat dilakukan dan dimintakan untuk tujuan-tujuan :
a. Mengambil buku atau pernyataan dari individu.
b. Menyelesaikan kelengkapan dokumen peradilan.
c. Melaksanakan pencarian dan pemahaman dan pembekuan.
d. Mengkaji obyek dan lokasi.
e. Memberikan informasi, bukti-bukti dan evaluasi pakar.
f. Memberikan teks ash atau salinan yang sah dari dokumen dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemerintah, bank finansial, perusahaan atau bisnis.
g. Mengidentifikasi atau menelusuri hasil tindak pidana property, instrumen atau hal-hal lain untuk tujuan pembuktian.
h. Membantu kehadiran individu secara sukarela di negara anggota yang meminta.
i. Setiap tips bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum domestik negara anggota yang diminta.
j. Mengidentifikasi membekukan dan menelusuri hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan dalam konvensi.
Ad.d. Transfer of Criminal Proceding (Transfer peradilan tidak pidana), negara-negara anggota akan memperhatikan kemungkinan untuk saling mentransfer hasil dari penyidikan suatu tindak pidana yang disebutkan di dalam konvensi tersebut didalam kasus-kasus dimana transfer itu di anggap sebagai kepentingan dari administrasi peradilan yang layak khususnya dalam contoh-contoh yang melibatkan beberapa yurisdikasi dengan maksud untuk mengkonsentrasikan penyidikan.

Ad.e. Law Enforcement Cooperation (kerjasama penegakkan hukum), Negara-negara anggota akan saling bekerjasama secara erat, sejalan dengan sistem legal dan administrative domestik masing-masing untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum untuk mengurangi tindak pidana yang dimaksud dalam konvensi tersebut. Secara khusus negara-negara anggota akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif :
1) Untuk meningkatkan dan apabila perlu, membuat saluran-saluran komunikasi di antara otoritas yang berwenangnya, lembaga dan organisasi mereka yang bertujuan untuk melancarkan pertukaran informasi yang aman dan cepat mengenai semua aspek tindak pidana yang dimaksud dalam konvensi tersebut termasuk jika negara-negara anggota yang terkait menganggapnya layak, menghubungkan dengan aktivitas tindakan pidana yang lain.
2) Untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota yang lain dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh konvensi tersebut mengenai :
a) Indentitas, keberadaan dan aktivitas pelaku yang diduga terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau lokasi pelaku-pelaku lain yang terkait.
b) Perpindahan hasil tindak pidana atau property yang berasal dari tindak pidana tersebut.
c) Perpindahan property, peralatan atau instrumen lain yang di pergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan didalam tindak pidana itu. Untuk memberikan, bilamana memungkinkan item-item atau sejumlah substansi yang diperlakukan untuk tujuan analisis atau investigasi.
d) Untuk mempertukarkan informasi, bilamana perlu dengan negara-negara anggota yang lain mengenai cara dan metode spesifik yang dipakai untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud oleh konvensi tersebut, termasuk penggunaan identitas pelaku penggelapan, dokumen yang telah di ubah atau palsu dan bentuk-bentuk lain dari aktivitas penggelapan.
e) Untuk membantu koordinasi yang efektif di antara otoritas yang berwenang, badan dan lembaga serta mepromosikan pertukaran personil dan pakar-pakar lain termasuk menerapkan petugas penghubung yang merupakan bagian dari perjanjian dan kesepakatan bilateral di antara negara-negara anggota terkait.
f) Untuk mempertukarkan informasi dan mengkoordinasikan administrasi dan tindakan-tindakan lain dilakukan selayaknya untuk tujuan identifikasi awal terhadap tindak pidana yang dimaksud dalam konvensi tersebut.

Ad.f. Joint Investigatioan (penyelidikan bersama), Negara-negara anggota akan mempertimbangkan untuk mengadakan kesepakatan dan perjanjian bilateral atau multilateral, sehubungan dengan masalah yang akan diselidiki, penyidikan atau proses peradilan di satu atau beberapa negara, pihak berwenang yang terkait dapat membentuk lembaga penyelidikan bersama, Jika belum ada kesepakatan atau perjanjian itu, penyelidikan bersama akan dilakukan melalui perjanjian itu, penyelidikan bersama akan dilakukan melalui perjanjian berdasarkan kasus perkasus. Negara-negara anggota akan menjamin bahwa kedaulatan negara anggota yang di wilayahkan dilakukan penyelidikan akan dihormati secara penuh.

Ad.g. Special Investigtion tecknique (Teknik penyidikan khusus), dengan tujuan untuk memerangi tindak pidana secara efektif, masing-masing negara anggota selama memungkinkanprinsip-prinsip dari sistem hukum dinegerinya dan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh hukum di negennya, mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu, dengan sarannya, agar supaya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang bewenang dengan pengiriman yang terkontrol dan apabila di anggap perlu, teknik-teknik penyeledikan khusus; yang lain, seperti elektronika atau bentuk-bentuk lain dari pengamatan dan operasi pengamanan, di dalam wilayah dan agar supaya dapat diterima sebagai bukti dipengadilan. Untuk tujuan menyelidiki tindak pidana yang dimaksud oleh konvensi tersebut, negara-negara anggota di dorong untuk mengadakan, bilamana perlu, perjanjian atau kesepakatan bilateral atau multilateral dalam mempergunakan tehnik-tehnik penyelilidakan khusus dalam konteks kerjasama di tingkat internasional. Kesepakan atau perjanjian itu akan diadakan dan diterapkan dengan mematuhi sepenuhnya prinsip kedaulatan negara yang setara dan akan dilaksanakan secara tegas test dengan ketentuan dari kesepakatan atau perkerjaan tersebut belum ada kesepakatan atau perjanjian yang dimaksudkan dalam konvensi tersebut, keputusan untuk mempergunakan teknik penyelidikan khusus ini di tingkat international akan dilakukan berdasarkan kasus perkasus dan bilamana perlu akan memperhitungkan kesepakatan dan perjanjian finansial dengan Menghormati yurisdiksi negara-negara anggota yang berikut keputusan untuk mempergunakan pengiriman yang terkonirordinasi di tingkat internasional dengan ijin dari negara-negara anggota Terkait akan meliputi metode seperti menerima dan barang atau dana untuk tetap utuh atau dipindahkan atau diganti secara keseluruhan atau sebagian.

Ad.h. Handling Over (Penyerahan pelaku tindak pidana), meny penyederhaan berdasarkan pertimbangan takfis dan keetentuan yang sepenuhnya didasarkan serta berpedoman pada Undang-Undang ekstradisi yang berlaku, prinsip timbal balik dan kepentingan bersama antara negara peminta dan negara yang meminta, dimana tujuan utamanya ialah dalam rangka kerjasama internasional Kepolisian yang bertujuan untuk memerangi tindak pidana, maka demi kecepatan bertindak diperlukan tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Tindakan khusus tersebut adalah Handing over (penyerahan pelaku tindak pidana) dari satu negara ke negara lain, dimana hal ini dinilai sangat efisien sederhana dan cepat, adapun prinsip-prinsip handing over, sebagai berikut:
a. Tindakan handing over tersebut didasarkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi.
b. Di lakukan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana baik menurut hukum pidana peminta maupun menurut Hukum pidana di Indonesia.
c. Handing over tidak dilaksanakan terhadap tindak pidana politik maupun tindak pidana militer.
d. Berlaku azas netis in idem terhadap pelaku yang memintakan penyerahannya.
e. Tidak menyerahkan orang yang diancam hukuman mati.
f. Handing over di tolak dalam hal adanya sangkaan kuat bahwa orang yang memintakan Handing over akan dituntut pidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang berjalan dengan agama, ataupun karena termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.
g. Penyerahan hanya dilakukan terhadap warga negara peminta.
h. Handing over baru dapat dilakukan setelah dikoorndinasikan dengan utusan terkait.
i. Handing over dilaksanakan hanya dipesawat terbang, kapal laut dan perbatasan darat.
Dengan mengerti dan memahami Hukum Kepolisian formal (Hukum Acara Kepolisian), maka Polri tidak lagi ragu-ragu dalam menentukan tindakan-tindakan Kepolisian terhadap setiap pelanggar Hukum Kepolisian Materiil, sehingga tujuan hukum dan tujuan nasional dapat diwujudkan serta seluruh masyarakat (Indonesia akan merasakan dan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Karena hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak buda semakin baik dikembalikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
(Hukum Kepolisian,2009:207)

Jawaban No. 3:

Setelah memahami mengenai domain sesungguhnya dari pengertian hukum Kepolisian termasuk pembidangan hukum Kepolisian materiil dan hukum Kepolisian formil,maka sepantasnya kita melihat dan mencermati mengenai penerapan hukum Kepolisian itu sendiri khususnya di negara Indonesia. Hukum Kepolisian adalah KUHP, KUHAP, Peraturan Perundang-undangan yang memuat hukum pidana materiil dan formal serta hukum pelaksanaan pidana dan Undang-undang No. 2 tahun 2002. Kebijakan Hukum Pidana, juga dikenal dengan istilah Politik Hukum Pidana. Dalam kepustakaan asing, dikenal dengan berbagai istilah, antara lain Penal Policy, Criminal Law Policy atau Strafrechtspolitiek. Menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Menurut Marc Ancel, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : (a) peraturan–peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana). Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan salah satu bagian dari politik kriminal (suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan). Sedang politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.
Di lain pihak,Ted Honderick berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (economical deterrents) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) pidana itu sungguh-sungguh mencegah, (b) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan, (c) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.106 Bassiouni, menyebutkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud daiam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi yaitu: (a) pemeliharaan tertib masyarakat, (b) periindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, (c) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
Mekanisme penerapan hukum Kepolisian dalam bingkai criminal justice system yang berlaku di Indonesiaadalah dengan mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utamanya berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dari sekian banyak asas menegani penerapan hukum pidana,salah satu asas utama hukum pidana itu sendiri menyatakan bahwa, setiap individu merasa terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis yang ada berlebih dahulu, atas dasar yang jelas-jelas dibenarkan oleh undang-undang. Hukum acara pidana mengenal asas kegunaan atau asas kelayakan yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum. Asas kegunaan atau asas kelayakan ini dapat bersifat negatif bisa penekanan diletakkan pada bentuk peringanan terhadap asas legalitas dan dapat bersifat positif, bila tekanan diarahkan pada kewajiban untuk menuntut, kecuali dalam beberapa perkecualian. Asas terpenting adalah asas prioritas, yang didasarkan pada semakin beratnya beban sistem peradilan pidana, yang berkaitan dengan pelbagai kategori, tindak pidana dan dapat juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama. Asas prioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana.
Dalam realita di lapangan keterpaduan sistem peradilan pidana tersebut hanya nampak dalam penegakan hukum perkara tindak pidana yang termasuk traditional atau conventional crimes atau perkara tindak pidana yang termasuk dalam KUHAP. Sedangkan perkara tindak pidana yang termasuk dalam corporate, dan white collar crimes belum nampak keterpaduannya, Pertanggungj awaban untuk efektifitas sistem peradilan pidana begitu lemahnya pada para pejabat dalam masing-masing komponen atas keseluruhan hasil dari sistem peradilan pidana, terlebih lagi sering terjadi kurangnya usaha dari pejabat yang ada dalam tiap komponen untuk melakukan tindakan dalam rangka keberhasilan sistem peradilan pidana secara menyeluruh.Pada tatanan yang ideal,sesungguhnya dalam sistem peradilan pidana telah terwujud dalam KUHAP, dari tugas dan wewenang Polri selaku penyidik terpadu dengan tugas dan wewenang Kejaksaan selaku penuntut umum terpadu juga dengan tugas dan wewenang pengadilan sebagai lembaga dan hakim sebagai fungsi serta terpadu dengan tugas dan wewenang bantuan hukum dan Lembaga Pemasyarakatan. Materi pasal demi pasal sudah sating kait mengkait dan terpadu, hanya dalam rumusan produk perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana dalam acara pidana sebagian materi sudah tidak berpedoman pada KUHAP. Bahkan dalam aplikasi di lapangan bekerja sendiri-sendiri tanpa mengkaitkan antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Bantuan Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Namun apakah hal itu telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya? Tentu kita semua menyadari akan makna dari pertanyaan tersebut.
Secara normatif, keterpaduan dalam KUHAP terdapat hubungan koordinasi fungsional dan instansional dalam penerapan KUHAP, yaitu :
1. Hubungan antara penyidik dengan penuntut umum antara lain tentang:
a. Mulainya penyidikan dan kewajiban pernberitahuan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1).
b. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyelesaian penyidikan (Pasal 24 ayat 2).
c. Penghentian penyidikan yang diberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1).
d. Penyidikan tambahan . berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan kepada penyidik karena kurang lengkap (Pasal 110 ayat 3).
2. Hubungan antara penyidik dengan pengadilan, antara lain tentang:
a. Penggeledahan rumah (Pasal 33).
b. Penyitaan (Pasal 38)
c. Pemeriksaan Surat (Pasal 47).
d. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205)
e. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 211 s/d Pasal 216).
3. Hubungan antara penyidik dengan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu, antara lain tentang :
a. Koordinasi dan pengawasan (Pasal 7 ayat 2).
b. Pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyerahan hasil penyidikan (Pasal 107 dan Pasal 109 ayat 3).
4. Hubungan antara penyidik dengan penasehat hukum antara lain tentang:
a. Dalam hal penasehat hukum menyalahgunakan hubungan dan pembicaraan dengan tersangka (Pasal 70).
b. Pengawasan penyidik dalam hal penasehat hokum berhubungan dengan tersangka dan dalam hal penasehat hukum mendampingi tersangka yang diperiksa oleh penyidik (Pasal 71 dan Pasal 115).
(Hukum Kepolisian,2009:213)

Perkembangan global yang mengiringi perkembangan telah menunjukkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa materi dalam KUHAP masih belum lengkap dan sempurna. Dalam penerapan hukum kepolisian, aparat penegak hukum harus melaksanakan prosedur hukum dan keterpaduan sistem peradilan pidana secara konsisten, konsekwen serta dijadika pedoman sehingga akan terwujud dan terjamin kepastian hukum dan keadilan. Koreksi terhadap ketidaksempurnaan KUHAP antara lain :

1. Perlu diadakan peninjauan kembali dan perubahan terhadap produk peraturan perundang-undangan yang memuat Ketentuan Pidana dengan Acara Pidana menyimpang dari yang ditetapkan dalam KUHAP seperti Undang-undang Hak Cipta, Merk dan Paten telah diubah dengan Acara Pidana berdasarkan KUHAP yaitu proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tertentu melalui Polri selaku penyidik umum. Sedangkan produk RUU yang akan diajukan dan memuat acara Pidana agar materinya menyesuaikan dengan prosedur Hukum yang telah ditetapkan dalam KUHAP.
2. Jaksa atau Penuntut Umum dan Hakim yang menerima pemberitahuan dimulai penyidikan dan peiimpahan/ penyerahan berkas perkara dari instansi-instansi /PPNS yang diberi wewenang penyidikan secara langsung, agar ditolak dan disarankan harus melaiui Poiri selaku Penyidik Umum berdasarkan Pasa! 107 KUHAP dan Fatwa Mahkamah Agung Rl, Nomor: KMA/114/IV/1990, April 1990 perihal, Fatwa Mahkamah Agung R! tentang penyerahan hasil penyidikan PPNS kepada Penuntut Umum. Bukan sebaliknya pe!impahan/ penyerahan berkas perkara dari Polri yang ditolak dan disarankan untuk melalui instansi/TNl AL yang menyimpang dariPasal 107 KUHAP.
3. Jaksa atau Penuntut Umum yang menerima peiimpahan/ penyerahan berkas perkara white collar crimes dan corporate crimes yang termasuk big business termasuk hasil penyidikan perkara pidana white collar crimes dan corporate crimes yang ditangani oleh kejaksaan sendiri untuk memberitahukan kepada Poln sesuai dengan prosedur Hukum dalam KUHAP.
4. Penasehat hukum/pengacara benar-benar melaksanakan perannya berdasarkan kepada Pasal 69 s/d Pasal 74 KUHAP dan jangan sa’mpai mengadakan intervensi untuk melihdungi hak korban/saksi, karena bila itu juga dilakukan, maka proses penyidikan yang dilakukan Polri akan mendapat hambatan, seperti kasus matinya Udin, dan jangan seialu bertanya bagiamana ia harus bertindak guna mempertahankan hak-hak kliennya? Biia pertanyaan itu yang dimunculkan, maka posisi Penasehat Hukum/Pengacara tersebut akan seialu berlawanan dengan Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim, serta di luar sistem Peradilan Pidana. Seharusnya Penasehat Hukum/Pengacara selalu bertanya: apa yang harus saya lakukan, sehingga klien saya memperoleh bantuan yang sebaik-baiknya? Bila itu yang dipertanyakan, maka akan terjalin kerja sama yang baik antara Penasehat Hukum/ Pengacara dengan aparat Penegak Hukum dan akan terwujud integrated criminal justice system, di mana Pengacara termasuk di dalamnya dalam rangka pencapaian tujuan hukum.
5. Sarana, prasarana dan anggaran dalam melaksanakan proses penyidikan dapat dipenuhi berdasarkan Pasal 136 KUHAP.
6. Adanya kesadaran, kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Penerapan proses penyidikan di lapangan bagi semua instansi/departemen yang diberi wewenang penyidikan tertentu harus melalui Polri selaku Penyidik Umum sesuai dengan Pasal 107 KUHAP, dalam Penegakan Hukum Terpadu dalam sistem paradigma Pidana
(Hukum Kepolisian,2009:228)

Penerapan hukum kepolisian dalam melaksanakan kebijakan hukum pidana tersebut, sebagaimana kutipan Donald Black dalam bukunya: The Measures and Customs of The Police, antara lain mengatakan :
Police work is arguably the most visible species of legal life, it touches the most people, and it is probably the most controversial.
“Bahwa pekerjaan Polisi adalah tanpa diragukan lagi merupakan bentuk Hukum yang hidup yang menyentuh segala lapisan masyarakat dan mungkin merupakan pekerjaan yang kontroversial. “
Pendapat Robert Chesshyre dalam buku : The Force Inside Police, antara lain mengatakan:
We are lossing the battle on the streets because the vob is protected by the technicalities of the law, white the policeman has no such protection,
“Bahwa kami (polisi) berada di pihak lemah, karena para penjahat secara teknis dilindungi oleh hukum, sementara polisi tidak mempunyai perlindungan tersebut.”

Berdasarkan penjelasan dan pendapat para ahli tersebut,maka dapat dikatakan bahwa Hukum kepolisian adalah semua peraturan perundang-undangan diluar KUHP, KUHAP dan yang tidak memuat hukum pidana materiil dan formal. Sedangkan kebijakan diluar hukum pidana merupakan salah satu politik kriminil. Selain kebijakan hukum pidana, kebijakan di luar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat preventive, maka sasaran utama adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.Dalam penerapan hukum kepolisian diluar hukum pidan, Polri harus mengadakan analisi dan evaluasi dalam mengidentitaskan sumber ancaman potensial, faktor-faktor kriminologen, police hazard dan ancaman faktual yang menimbulkan kejahatan secara akurat. Hasil dari analisa dan evaluasi tersebut diinformasikan kepada pengemban hukum kepolisian sebagai hukum kepolisan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengemban hukum kepolisan.
Penerapan hukum kepolisian dalam rangka penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara preventif maupun represif dimana proses penyidikan dapat dilakukan dengan cara melakukan penyaringan-penyaringan terhadap perkara pidana oleh polisi atau diskresi kepolisian. Menurut Prof. DR. H. Muladi, S.H dalam Prof. Dr. R. Abussalam, S.H, M.H, sebagai hukum positif dalam disiplin hukum dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum diluar hukum pidana (non penal) adalah merupakan salah satu politik kriminal (suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan). Kebijakan upaya diluar hukum pidana ini menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi dan memahami masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.. Maka sasaran utama yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Jadi dalam penerapan hukum kepolisian dalam melaksanakan kebijakan diluar hukum pidana menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya kriminal dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Tujuan akhir dari upaya politik kriminal ini memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat.
Disamping itu politik kriminil tidak hanya menggunakan kekuatan sanksi pada hukum pidana saja (Penal) tetapi juga menggunakan sarana-sarana yang non-penal. Supaya Politik Kriminil dapat membawa pengaruh dalam memberi perlindungan masyarakat jika ada badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Disini Polri bertanggung jawab selaku penyidik terdepan dalam penanggulangan kriminal melalui sarana hukum pidana (Penal). Sedangkan penanggulangan kriminil diluar sarana hukum pidana (non-penal), Polri bertugas sebagai koordinator terhadap semua fungsi kepolisian dalam mencegah atau meniadakan faktor-faktor kriminogen. Peranan Hukum Kepolisian dalam Politik Kriminil adalah bahwa dalam rangka penerapan Hukum Kepolisian untk penegakan hukum pidana maka perlu diambil suatu kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan tersebut merupakan salah satu bagian dari politik kriminil (Suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan ). Hukum Kepolisian berperan untuk memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan memperhitungkan secara cermat semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana tersebut dalam kenyataan.Peranan Hukum Kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah Hukum Kepolisian mengambil kebijakan ataupun usaha yang rasional dalam mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama baik berupa hukum materiil, hukum formil maupun hukum pelaksanaan pidana dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama berupa kesejahteraan masyarakat.
Demikian kompleksnya penerapan hukum Kepolisian dalam melaksanakan kebijakan hukum pidana maupun diluar hukum pidana pada kehidupan bermasyarakat (socially acceptable ways) di Indonesia.Namun setidaknya,penerapan tersebut telah ditunjang dengan pengertian dan penjelasan mengenai hukum Kepolisian itu sendiri,sehingga kerancuhan dalam mengartikan dan menjabarkan domain hukum Kepolisian tersebut dapat dibatasi dalam perspektif yang terukur.Penerapan ini akan menjadi tugas yang cukup berat bagi aparat penegak hukum terlebih khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia,karena sedemikian luasnya penjabaran tersebut diiringi dengan meluasnya wewenang Polri dalam melaksanakan tugas nya sebagai pengayom,pelindung dan pelayan masyarakat.Reformasi struktural,fungsional dan kultural yang terus menerus dibenahi oleh Polri dalam bungkus reformasi birokrasi diharapkan dapat membawa Polri pada posisi dan situasi yang tepat guna menjadi penegak hukum yang profesional,humanis,taat hukum dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.Memang tidak mudah,tetapi setidaknya upaya menuju kearah tersebut sudah dimulai dan akan terus menerus ditingkatkan,tujuan akhirnya tentu saja agar masyarakat dapat hidup tenang, aman dan sejahtera.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdussalam, R. (Prof. Dr. SH, M.H.), Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri. Jakarta: Diskum Polri, 1997.
Abdussalam, R. (Prof. Dr. SH, M.H.), Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum), Jakarta: Restu Agung, 2007.
Abdussalam, R. (Prof. Dr. SH, M.H.), Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum yang telah direvisi), Jakarta: Restu Agung, 2009.
Kelana, Momo. 2002. Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal), Jakarta: PTIK Press.
Kelana, Momo. 2007. Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta: PTIK-Press.
Kelana, Momo. 2009. Persepsi Seorang praktisi tentang Ilmu Kepolisian di Indonesia , Jakarta: PTIK Press.
Rahardi Pudi.2007.Hukum Kepolisian,Profesionalisme dan Reformasi Polri.Laksbang Mediatama.

About these ads

Komentar Dimatikan

Filed under Perkembangan Kepolisian

Komentar ditutup.