Perbandingan Sistem Kepolisian

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

I. AMERIKA SERIKAT

Berbagai sistem Kepolisian yang ada didunia ini dibentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalkam negara itu sendiri. Sistem Kepolisian di negara Amerika Serikat sangat dipengaruhi pada kondisi  bentuk negara nya yang bertipe Negara Federal berbentuk Republik dan juga dipengaruhi oleh sistem Pemerintahan nya. Di Amerika Serikat kekuasaan negara memiliki ciri adanya penyerahan sebagian kekuasaan negara bagian,yang semula sebagai pembentuk negara Federal.Karena itu,negara bagian di Amerika Serikat (state) memiliki kekuasaan untuk membentuk Pemerintahan Daerah (local Goverment). Dengan bentuk Negara dan Pemerintahannya itu,Sistem Kepolisian yang berlaku di Amerika Serikat adalah sistem dengan paradigma Fragmented System of Policing atau sistem Kepolisian terpisah/berdiri sendiri. Dimana dalam sistem ini, terdapat kekhawatiran penyalahgunaan dari suatu organisasi Kepolisian yang otonom, karena itu dilakukan pembatasan kewenangan Kepolisian, karena nya sistem ini juga dikenal dengan nama sistem desentralisasi yang ekstrem atau tanpa sistem,seperti hal nya yang disampaikan Bruce Smith yang menyatakan bahwa ”di AS yang ada adalah sistem-sistem Kepolisian , tidak ada sistem Kepolisian Amerika. Tanggung jawab kamdagri ada pada masing-masing Pemerintah atau tanggung jawab bersama” (Ahwil Luthan dkk,2000. Perbandingan Sistem Kepolisian).

Di Amerika Serikat,lembaga Kepolisian disusun dalam tiga tingkat,yaitu Federal,Negara Bagian,dan Lokal. Namun konstitusi tidak mengatur bentuk Kepolisian Terpusat,yang menyelenggarakan fungsi Kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan negara bagian.Namun untuk bentuk-bentuk kejahatan khusus seperti kejahatan khusus,sabotase,mata-mata dll diselenggarakan oleh lembaga Kepolisian Federal seperti FBI, US.DEA, US.Marshal, dan US.Atorney General,US.Secret Service dll ,dimana lembaga-lembaga Kepolisian ini berada dibawah beberapa Departement.

Adapun ciri-ciri dari sistem Kepolisian di Amerika Serikat ini adalah :

Kewenangan terbatas

Secara umum lembaga-lembaga Kepolisian yang dimiliki oleh sebuah negara bagian ataupun yang berada pada town dan county,dibentuk oleh pemerintahan daerah setempat.Sehingga fungsi pengawasan nya berada pada Gubernur negara bagian (state) maupun dewan yang memilihnya (county).Pemerintah setempat juga mengeluarkan peraturan perundangan-undangan  sendiri,sehingga tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian tersebut hanya sebatas wilayah negara bagian atau kota/county dimana lembaga Kepolisian itu berada.Contohnya New York Police Departement hanya memiliki kewenangan yang terbatas pada daerah kota New York saja.

  1. Pengawasan lokal

Karena sebuah negara bagian berhak untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan nya sendiri,termasuk mengenai kewenangan dan tugas Kepolisian setempat,maka fungsi pengawasan berada pada Pemerintahan daerah setempat dan juga masyarakat setempat. Di negara bagian,tanggung jawab atas kamdagri berada di tangan Gubernur, sehingga Kepala State Police ada yang diangkat oleh Gubernur dan ada juga yang diangkat oleh Board yang anggotanya dipilih oleh rakyat setempat.Sedangkan untuk ditingkat Pemerintahan Kota (city) dan County, Kepala Polisi bertanggung jawab kepada Dewan Kota,Commissioner, ataupun City Council, bergantung dengan sistem pemerintahanya. Sehingga pengawasan terhadap lembaga Kepolisian setempat bersifat lokal.

Penegakkan hukum terpisah/berdiri sendiri

Pengertian berdiri sendiri ini mengacu pada terbentuk nya lembaga-lembaga Kepolisian di negara bagian maupun di kota/county.Karena pemerintahan daerah setempat mengeluarkan peraturan perundang-undangan sendiri-sendiri menyebabkan fungsi kewenangan dan tugas Kepolisian nya hanya sebatas pada tempat dimana Kepolisian itu berada.Ketika sebuah tindak kejahatan sudah terjadi di luar wilayah negara bagiannya,maka sebuah lembaga Kepolisian setempat sudah tidak memiliki kewenangan lagi,hal ini mengingat karena tiap-tiap negara bagian memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing.

Pada sistem Kepolisian dengan paradigma Fragmented  System of Policing ini tentu saja terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan,berikut akan kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada sistem ini, sebagai berikut :

1. Kelebihan

a)    Relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Kondisi ini tercipta karena Kepolisian sebuah negara bagian dibentuk oleh masing-masing negara bagian tersebut,begitu pula badan-badan Kepolisian County dimana seorang Sheriff dipilih oleh rakyat County dan secara keseluruhan fungsi pengawasan ada pada pemerinta daerah dan masyarakat/publik setempat,sehingga Kepolisian setempat memiliki kecendrungan untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem sentralisasi seperti Indonesia dimana semua kebijakan datang dan terpusat dari Pusat.

b)    Polisi otonom didalam mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakatnya.Dalam hal ini, antara satu lembaga Kepolisian pada suatu negara bagian tidak memiliki hubungan secara struktural dengan lembaga Kepolisian pada negara bagian yang lain maupun lembaga Kepolisian Pusat sehingga lembaga Kepolisian di suatu negara bagian memiliki kewenangan penuh dalam mengatur organisasinya baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada daerah dimana lembaga Kepolisian itu berada.

c)    Kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan organisasi Polisi oleh penguasa secara Nasional.Karena sebuah lembaga Kepolisian daerah tidak bertanggung jawab secara struktural kepada pemerintahan Federal dan pengawasan yang ada adalah dari pemerintahan daerah setempat  maka kecendrungan untuk terjadi nya penyalahgunaan organisasi Kepolisian oleh pemerintahan Pusat sangat kecil kemungkinannya. Pengawasan pemerintahan daerah dan masyarakat setempat telah menjadi sebuah kontrol Lokal yang cukup baik.Berbeda dengan sistem Centralized dimana peran Penguasa sangat besar pengaruhnya pada Kepolisian Negara.

d)    Lebih pendek birokrasinya dalam pengusulan dana , karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat.Hal ini terjadi dikarenakan lembaga Kepolisian dapat mengatur tugas Kepolisian baik secara adminstrasi maupun operasional secara otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah setempat,sehingga masalah anggaran pun lembaga Kepolisian itu dapat mengajukan kepada pemerintahan daerah dimana lembaga Kepolisian itu berada,jadi tidak perlu sampai mengajukan anggaran kepada pemerintahan Pusat seperti hal nya Kepolisian pada sistem terpusat.

  1. 2. Kekurangan

a)    Penegakkan hukum terpisah atau berdiri sendiri yang dalam arti tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah yang lain.Kondisi ini menjadi sebuah kendala manakala terjadi tindak pidana yang melibatkan dua negara bagian.Hal ini dikarenakan tiap-tiap negara bagian memiliki lembaga Kepolisian yang memiliki kewenangan hanya sebatas pada wilayah negara bagian tersebut,ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan yuridiksi lembaga Kepolisian yang lain,akan menjadikan kesulitan tersendiri.Terkecuali untuk kasus-kasus tertentu dimana kejahatan tersebut dapat diambil alih oleh lembaga Kepolisian Federal seperti FBI dan DEA.

b)    Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi itu berada.Sebagai dampak dari kewenangan yang terbatas akibat dari peraturan perundang-undangan masing-masing daerah maka lembaga Kepolisian hanya terfokus pada kemampuan pemecahan masalah Kepolisian sebatas kondisi dan situasi masyarakatnya saja,padahal tiap-tiap daerah tentu memiliki karakteristik sosial yang berbeda sehingga memungkinkan munculnya berbagai modus-modus operandi kejahatan yang beraneka ragam.

c)    Tidak ada standard profesionalisme masing-masing daerah.Akan sulit untuk mengetahui parameter standard profesionalisme pada lembaga-lembaga Kepolisian daerah mengingat setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan perundang-undangan sendiri.Sehingga antar lembaga Kepolisian di negara bagian maupun kota/county memiliki standard masing-masing yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya,ditambah lagi tidak adanya kewenangan pemerintahan Pusat untuk mengatur fungsi operasional lembaga-lembaga Kepolisian daerah.

d)    Pengawasan yang sifatnya lokal.Artinya pengawasan hanya diberikan oleh pemerintahan daerah setempat ataupun masyarakat lokal. Kondisi ini mengakibatkan tidak ada nya mekanisme pengawasan berlapis, padahal dengan segala kewenangannya lembaga Kepolisian selalu rentan terhadap segala bentuk penyelewengan,sehingga kontrol pengawasan yang berlapis sangat dibutuhkan pada situasi dan kondisi-kondisi tersebut.

PERBANDINGAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

  • Bentuk negara Amerika Serikat adalah negara Federal yang memiliki 50 negara bagian,sedangkan Indonesia adalah negara Republik dengan 33 Provinsi yang terintegrasi didalamnya. Bentuk ini menyebabkan ada banyak sekali lembaga kepolisian di negara Amerika Serikat, dan tiap-tiap lembaga Kepolisian tersebut berdiri sendiri.Sedangkan di Indonesia lembaga Kepolisiannya bersifat Nasional.
  • Negara bagian Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat undang-undang termasuk mengatur masalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya hal ini menyebabkan Kepolisian State di USA sangat sesuai dengan karakteriastik masyarakat nya,hal ini berbeda dengan Indonesia dimana provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur masalah Kepolisian,sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat Nasional.
  • Kepolisian di Amerika Serikat adalah berdiri sendiri tidak bergantung kepada Negara Federal/Kepolisian Pusat terkecuali untuk kasus-kasus yang sifatnya tertentu seperti kasus Narkoba,Terorisme, dan sebagainya.Berbeda dengan Indonesia dimana Mabes Polri dapat melaksanakan penanganan kasus apapun di seluruh provinsi.Dengan mengikutsertakan atau tidak anggota-anggota dari Kepolisian Daerah (Polda)
  • Kewenangan Kepolisian State hanya terbatas pada wilayah negara bagian itu saja,tidak seperti kewenangan Kepolisian Daerah (Polda) yang dapat melakukan dan menangani kasus yang locus delicti nya tidak berada di Provinsinya,seperti halnya pengembangan kasus.
  • Negara bagian dapat dan berwenang untuk mengucurkan dana untuk lembaga Kepolisian,sehingga lembaga Kepolisian di tingkat negara bagian tidak perlu mengajukan anggaran ke pusat yang melewati birokrasi berbelit-belit.Di Indonesia Kepolisian Daerah tidak dapat mengajukan anggaran kepada Pemerintahan Daerah di tingkat provinsi sehingga masalah pendanaan harus diakjukan langsung ke pusat dengan birokrasi yang panjang dan lama.
  • Kepolisian di Amerika Serikat diantara negara bagian tidaklah sama,hal ini bergantung dengan bentuk perundanga-undangan yang diatur negara bagian terasebut,termasuk masalah seragam dan standard Kepolisian,berbeda dengan Indonesia dimana standard Kepolisian diatur secara Nasional sehingga ada kesamaan dan standarisasi operasional dari tingkat pusat sampai dengan ke tingkat kelurahan sekalipun termasuk masalah seragam.

II. JEPANG

Negara Jepang adalah sebuah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang mirip dengan Indonesia,sebagai sebuah negara kepulauan dengan bentuk Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Kaisar dan menganut paham Demokrasi Liberal.Sedangkan Kepala Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Dewan/Kamar Perwakilan.

Sistem Kepolisian yang dianut oleh Jepang adalah sistem Kepolisian dengan paradigma Integrated System of Policing, yakni merupakan sistem kontrol / pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah , agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi Polisi Nasional,serta agar lebih efektif,efisien,dan juga seragam dalam pelayanan.Sistem ini juga dikenal dengan nama Desentralisasi Moderat atau sistem Kombinasi (Terri,1984) atau sistem Kompromi (Stead,1977).

Di negara Jepang,Pemerintah Nasional akan memberdayakan fungsi dari Prefektur dalam melaksanakan tugas Kepolisian pada umumnya di masing-masing wilayah Prefektur tersebut.Pemerintahan Nasional juga membentuk suatu organisasi Kepolisian Pusat untuk mengkontrol dan melayani organisasi Polisi Prefektur.Organisasi Kepolisian Pusat ini disebut sebagai National Police Organization (NPO) yang terdiri dari National Public Safety Commision (NPSC) dan National Police Agency (NPA).NPSC adalah suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang supervisi administratif terhadap NPA.Sedangkan NPA memiliki tugas dalam menjaga koordinasi antar Prefektur, merencanakan UU Kepolisian dan lain sebagainya.Sistem kepolisian Jepang walaupun standar kerja ditetapkan secara nasional tetapi aplikasinya didesentralisasikan, dan didasarkan kepada kebutuhan/kekhasan masyarakat setempat. Sistem ini disebut juga sebagai sistem Desentralisasi moderat/sistem kombinasi (Terri, 1984) atau sistem kompromi (Stead, 1977). Yaitu merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional, agar lebih efektif, efisien dan seragam dalam pelayanan.

Pada tingkat daerah,berdasarkan UU Kepolisian Kota bahwa masing-masing Prefektur memiliki organisasi Kepolisian Prefektur yang mengemban tugas-tugas Kepolisian di wilayahnya.Di tingkat Prefektur selain memiliki organisasi Kepolisian Prefektur juga terdapat Prefectural Public Safety Commision sebagai badan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap supervisi amdministratif Kepolisian Prefektur.       Pada Kepolisian Prefektur juga membawahi Police Station (setingkat Polres) yang memiliki fungsi pelaksanaan Koban dan Chuzaisho,dimana fungsi ini sedang digalakkan pada sistem Kepolisian Indonesia.Kelebihan dan kekurangan sistem Kepolisian di Jepang adalah :

  1. Kelebihan

a)    Birokrasinya relatif tidak terlalu panjang karena adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah.Pada sistem terpadu ini,selain negara tersebut memiliki lembaga Kepolisian Pusat,juga memiliki lembaga Kepolisian di Daerah dimana daerah tersebut memiliki Pemerintahan yang otonom dan mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri,sehingga lembaga Kepolisian Daerah bertanggung jawab kepada Pemerintahan Daerah tersebut sebagai fungsi Pemerintahan serta pendukung dalam operasional Kepolisian Daerah termasuk masalah anggaran.Jadi lembaga Kepolisian daerah tersebut tidak perlu bergantung kepada pemerintah Pusat.

b)    Kecenderungan terhadap standarisasi profesionalisme , efisien,efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional. Hal ini dapat terjadi karena walaupun lembaga-lembaga Kepolisian ditingkat daerah memiliki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditetapkan pemerintahan daerahnya,namun juga terdapat lembaga Kepolisian Pusat yang dapat mengeluarkan kebijakan mengenai standarisasi profesionalisme guna keseragaman keseluruhan lembaga Kepolisian,seperti halnya NPA di Jepang yang memiliki peraturan perundang-undangan Nasional yang dapat dijadikan acuan oleh Prefektur.

c)    Pengawasan dapat dilakukan secara Nasional.Walaupun pengawasan secara langsung pada Kepolisian Daerah ada pada pemerintahan Daerah,namun lembaga Kepolisian Pusat juga dapat melakukan pengawasan terutama pada operasional penanganan kejahatan besar,seperti halnya yang dilakukan Australia,dimana AFP memiliki perwakilan-perwakilan di Region guna bersama-sama Region Police membentuk tim dalam menyelesaikan kejahatan transnasional.

d)    Lebih mudah koordinasi tiap-tiap wilayah karena adanya komando atas. Kondisi ini terjadi dikarenakan lembaga Kepolisian Daerah walaupun memiliki kewenangan penanganan perkara di wilayah nya juga masih memiliki keterkaitan secara struktural dengan lembaga Kepolisian Pusat,seperti yang terjadi di Australia,ketika terdapat kejahatan yang melibatkan dua negara bagian atau lebih,maka koordinasi secara lintas komando dapat terjalin berkat keberadaan AFP sebagai lembaga Kepolisian Pusat.Sehingga terdapat pengawasan secara berlapis dan struktural.

Kekurangan

a) Penegakkan hukum terpisah atau berdiri sendiri artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain dalam menegakkan hukum.

Hal ini dikarenakan sebuah lembaga Kepolisian Daerah hanya memiliki kewenangan sebatas daerah dimana tempat lembaga Kepolisian itu berada,ketika terjadi kejahatan di daerah yuridiksi lain,kewenangan penanganan ada pada lembaga Kepolisian tempat kejahatan itu terjadi,kecuali dalam hal-hal kejahatan tertentu,lembaga Kepolisian Pusat dapat ikut serta menangani nya.Contohnya  Police Station di Jepang hanya bisa menangani kejadian di daerahnya saja,keluar dari wilayah tersebut dilakukan oleh Police station daerah tersebut ataupun Prefektur setempat.Contoh lainnya Regional Police hanya memiliki kewenangan di daerah Region nya saja,keluar dari daerah itu penangannya dilakukan oleh Regional Police setempat atau dilakukan oleh Australian Federal Police.

b)     Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi itu berada atau bertugas.Karena Kepolisian daerah memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai Pemerintahan Daerahnya,maka kewenangannya pun menjadi terbatas hanya kepada wilayah administratif Kepolisian itu berada.

PERBANDINGAN JEPANG DAN INDONESIA

  • Jepang adalah Negara dengan sistem Kekaisaran sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan,sedangkan Indonesia adalah negara Republik dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
  • Jepang memiliki jenis Kepolisian Pusat dan Kepolisian pada tingkat perfektur dimana setiap daerah/prefektur memiliki kewenangan untuk mengatur Kepolisiannya hanya sebatas masalah-masalah tertentu berbeda dengan Indonesia dimana segala urusan Kepolisian baik itu sifatnya administratif dan Operasional diatur secara Nasional oleh Mabes Polri.
  • Kewenangan Kepolisian Prefektur sangat terbatas pada wilayah prefektur nya saja,namun apabila terjadi tindak kejahatan yang sifatnya melibatkan lebih dari satu prefektur maka dapat dikoordinasikan oleh NPA sebagai Kepolisian pusat dengan bekerja sama antara Kepolisian Prefektur tersebut.Di Indonesia, Kepolisian Daerah bisa melakukan penangkapan diluar wilayah Poldanya, terutama pada kasus-kasus kejahatan dimana pelakunya melakukan kejahatan diwilayah satu Polda kemudian melarikan diri ke wilayah Polda lain.
  • Di jepang pemilihan kepala kepolisian dan pembinaan urusan anggaran diurus oleh komisi kepolisian sebagai buffer penyeleksi penyangga intervensi kekuatan politik maupun yang lain dari presiden , komisi kepolisian siapa calon kepala polisi , seberapa besar anggaran polisi, presiden adalah komisi kepolisian.Di Indonesia ada perbedaan peran antara DPR dengan Kompolnas dimana DPR adalah penyeleksi Kapolri yang diajukan oleh Presiden sedangkan Kompolnas adalah pihak pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden.
  • Setiap lulusan Kepolisian di Jepang wajib untuk langsung bekerja pada Koban sebagai Polisi Koban dan mereka wajib untuk melaksanakan fungsi community policing kepada masyarakat,sedangkan di Indonesia setiap lulusan Kepolisian seorang bintara Polisi tidak harus masuk ke fungsi Samapta pada beberapa tempat seorang Bintara dapat langsung masuk ke fungsi –fungsi Operasional seperti fungsi Reserse Kriminal,Reserse Narkoba ataupun fungsi Lalu lintas.

III. INDONESIA

Republik Indonesia adalah sebuah negara Kesatuan yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.Badan Kepolisian Nasional yang dimiliki oleh Indonesia bersifat Nasional dengan nama Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pasca reformasi 1998 dan ditandai dengan keluarnya Tap MPR No.VI tahun 2000 dan Tap MPR No VII tahun 2000 kedudukan Polri berpisah dengan ABRI (TNI).Ketetapan ini kemudian diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kedudukan Polri langsung berada di bawah Presiden RI.Dengan sifatnya sebagai Polisi Nasional,Polri lebih cenderung untuk menganut paradigma Centralized System of Policing.

Polri ditingkat pusat dikenal dengan sebutan Mabes Polri,selain itu untuk mewakili keberadaan Polri di tingkat daerah,maka tiap-tiap Provinsi didirikan Kepolisian Daerah dengan tetap menginduk kepada Mabes Polri.Setiap kebijakan operasional yang digulirkan oleh Mabes Polri adalah juga berlaku bagi seluruh Kepolisian Daerah di negara Republik Indonesia.Sehingga pelaksanaan kegiatan Kepolisian Daerah mengacu pada hal tersebut.Hubungan antar Kepolisian Daerah pun bersifat sangat fleksibel,artinya tiap-tiap Kepolisian Daerah dapat melakukan kerjasama dalam menghadapi kejahatan lintas Provinsi,pun demikian dengan Mabes Polri yang dapat menangani kasus-kasus besar yang terjadi di wilayah Provinsi.

Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden RI karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta atas persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,kemudian tiap-tiap Kepolisian Daerah dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri.Salah satu badan pengawas yang dibentuk oleh negara terkait pengawasan kepada Polri adalah Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS).

Sistem Kepolisian yang terakhir adalah sistem Kepolisian dengan paradigma Centralized System of Policing atau juga disebut dengan Sistem Kepolisian Terpusat/Sentralisasi.Sistem Kepolisian Terpusat adalah sistem Kepolisian yang berada dibawah kendali atau pengawasan langsung oleh Pemerintah Pusat.Beberapa negara yang menggunakan sistem Kepolisian Terpusat ini adalah Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Denmark dan Swedia ( Berkly,1976,Interpol 1987 ). Kelebihan dan kekurangan sistem Terpusat ini diantaranya adalah :

  1. Kelebihan

a)    Wilayah kewenangan hukumnya lebih luas dibandingkan dengan Sistem Desentralisasi.Pada sistem Terpusat , peran lembaga Kepolisian Pusat sangatlah besar termasuk wilayah kewenangannya yang mencangkup keseluruhan luas wilayah negara tersebut sehingga wilayah yang menjadi yuridiksional nya bersifat Nasional.

b)    Lebih mudah sistem Komando dan Pengendaliannya.Karena semua lembaga Kepolisian di Daerah memiliki hubungan organisasi yang bersifat struktural maka Kepolisian Pusat dapat melakukan pengendalian secara menyuluruh terhadap organisasi Kepolisian di Daerah.Termasuk juga dengan sistem Komando yang kesemuanya terpusat dan berasal dari lembaga Kepolisian Pusat dan dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga Kepolisian Daerah.

c)    Kecenderungan terdapat standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional.Lembaga Kepolisian Pusat tidak saja mengeluarkan aturan yang sifat nya administratif tetapi juga keseluruhan kebijakan Kepolisian diatur dan dikeluarkan oleh pusat serta peraturan perundanga-undangan yang diberlakukan secara Nasional.Hal ini menyebabkan adanya kesamaan standarisasi profesionalisme dalam pelaksanaan administrasi dan operasional semua lembaga Kepolisian diseluruh negara tersebut.

d)    Pengawasan lebih luas dibandingkan sistem Desentralisasi.Sebagai akibat dari pengawasan yang dilakukan secara terpusat maka lembaga Kepolisian Pusat harus mengawasai seluruh lembaga Kepolisian di negara tersebut,sehingga pengawasannya sangat luas dan menyeluruh.Berbeda dengan sistem Desentralisasi,dimana ada kewenangan dari Pemerintahan Daerah untuk melakukan pengawasan secara otonom terhadap lembaga Kepolisian yang berada di Daerahnya.

  1. Kekurangan

a)    Cenderung dijauhi masyarakat atau kurang mendapat dukungan masyarakat karena lebih memihak kepada penguasa. Pada sistem ini,lembaga Kepolisian Pusat lebih cenderung mendukung penguasa,karena kebijakan mengenai peraturan Kepolisian diatur oleh penguasa/pemerintahan Nasional, situasi ini berdampak pada lembaga Kepolisian Daerah yang wajib mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan Kepolisian Pusat,dimana kebijakan tersebut cenderung sebagai bentuk kepentingan penguasa.Hal inilah yang menyebabkan Kepolisian terutama di daerah kurang mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

b)    Birokrasi terlalu panjang.Dalam sistem ini, Pemerintahan Daerah tidak memiliki kewenangan otonomi untuk mengeluarkan kebijakan dan mengatur lembaga Kepolisian Daerah,sehingga pada situasi dimana lembaga Kepolisian Daerah memerlukan petunjuk kebijakan ataupun anggaran,harus diajukan kepada Lembaga Kepolisian Pusat,dimana lembaga Kepolisian Pusat lah yang dapat mengajukan masalah anggaran kepada Pemerintahan Pusat.Hal ini menyebabkan adanya birokrasi yang terlalu panjang dan bertingkat-tingkat yang akan mempersulit lembaga Kepolisian Daerah terutama pada situasi dan kondisi yang mendesak.

c)    Kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Karena Kepolisian Daerah wajib sifatnya untuk melaksanakan semua kebijakan dari Kepolisian Pusat baik itu dalam hal adminstrasi maupun operasional,maka seperti apapun kondisi masyarakat kebijakan yang digunakan adalah kebijakan Terpusat.Padahal tidak semua kebijakan lembaga Kepolisian Pusat sesuai dan selaras dengan kondisi dan situasi masyarakat daerah tersebut,karena setiap daerah tentu nya memiliki kebudayaan dan karakteristik masing-masing yang tidak sama anatara satu daerah dengan daerah yang lain.

d)    Rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi, kewenangan Kepolisian untuk kepentingan penguasa.Hal ini dapat dan besar kemungkinannya untuk terjadi,mengingat ada peran dari pemerintahan pusat dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap Kepolisian Pusat,sehingga terdapat muatan-muatan kepentingan dari pemerintah atau penguasa guna meloloskan kepentingannya dengan menggunakan tangan lembaga Kepolisian. Kondisi inilah yang menyebabkan kemungkinan/kecenderungan lembaga Kepolisian di tingkat Pusat rentan terhadap intervensi dan penyalahgunaan kewenangan dan menjadi alat penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Awhil Luthan,2000. Perbandingan Sistem Kepolisian di negara-negara Demokratis.
  2. Farouk Muhammad,2003. Menuju Reformasi Polri.
  3. Awaloedin Djamin,2009. Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem KeTata Negaraan : Dulu,Kini dan Esok.
  4. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian,2000.Perbandingan Sistem Kepolisian.

 

About these ads

Komentar Dimatikan

Filed under Perkembangan Kepolisian

Komentar ditutup.