Narkoba Dalam Perspektif Disaster

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan suatu kajian yang sudah menjadi masalah besar dalam lingkup nasional maupun secara internasional.Karena itu ,kejahatan narkoba dikatakan sebagai salah satu jenis kejahatan Transnational Crime.Masalah ini melibatkan sebuah jaringan sistemik yang berpengaruh secara global dan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkoba tersebar secara luas dan nyasir merata pada berbagai lapisan sosial masyarakat tanpa mengenal usia. Mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas,narkoba telah menjadi sebuah bencana bagi bangsa ini.
Penyalahgunaan narkoba ini sudah selayaknya menjadi perhatian dari segenap element bangsa, karena dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba ini memiliki efek yang sangat luar biasa.Kemungkinan paling buruk bahkan dapat menyebabkan ketergantungan akut yang berujung pada kematian. Tidak cukup sampai disitu, narkoba dapat dengan mudah menimbulkan efek addict (ketergantungan) yang sangat sulit disembuhkan, terbukti dengan tingginya angka relaps (kambuh) pengguna yang tidak hanya menjadi isu mendesak di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.Situasi ini tidak pelak lagi menjadikan narkoba sebagai sebuah kejahatan yang masuk dalam kategori bencana / disaster bagi negara kita. Tentu saja bencana narkoba ini termasuk ke dalam jenis bencana yang disebabkan karena ulah manusia.Situasi demikian benar-benar menjadi bukti nyata bahwa kejahatan narkoba menjadi mustahil untuk diberantas,tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Pemerintah tidak akan bisa mewujudkan slogan “Indonesia bebas Narkoba 2015” tanpa bantuan dari seluruh unsur masyarakat.
Dari berbagai fakta dilapangan, peran pemerintah masih dirasakan belum optimal.Hal ini dapat dilihat dari perkembangan mengenai peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat,baik melalui peredaran barang narkoba itu sendiri sampai dengan jumlah pengguna yang terus bertambah.Sekian banyak pabrik-pabrik pembuat narkoba di gerebek oleh pihak Kepolisian,maupun tertangkapnya penyeludup-penyeludup narkoba oleh pihak imigrasi maupun pihak terkait lainnya,tapi tetap saja peredaran gelap narkoba terjadi. Salah satu penyebabnya dikarenakan masih banyaknya aparat-aparat negara dan pemerintahan yang ikut “bermain” serta menjadi pengguna narkoba itu sendiri.Situasi ini tentu saja sangat kontradiktif dengan semangat pemberantasan yang di kumandangkan di berbagai tempat.Walaupun demikian,harus diakui bahwa perangai buruk para aparat Negara dan pemerintah tersebut adalah buah dari perbuatan oknum semata,namun demikian hal ini tentu saja mencoreng citra para aparat secara umum nya.
Selain itu juga dengan telah disahkannya Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan para pengguna dan pengedar narkoba akan semakin jera,hal ini mengingat ancaman hukuman yang dikenakan dalam uu no 35 tahun 2009 diyakini lebih berat dan lebih terarah disbanding dengan undang-undang no 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan undang-undang no 5 tahun 1997. Namun perlu disadari bahwa hal penting yang lebih mendesak adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh semua pihak,entah itu pemerintah maupun semua lapisan dan element masyarakat Indonesia.

B. Perumusan Masalah
Dari pembahasan diatas ,penulis mencoba untuk merumuskan masalah terkait dengan semakin mewabah nya kejahatan narkoba ini,yaitu :
a) Bagaimana posisi kejahatan narkoba dalam persepktif Disasterology ?
b) Seperti apa peranan ideal bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya memberantas kejahatan narkoba ?
II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian
Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika , psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya,istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif. Semua istilah ini, baik “narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya.
Sesuai dengan undang-undang no 35 tahun 2009,pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Contoh dari narkotika adalah opium, ganja , morfina dan lain-lain.
Sedangkan pengertian dari Psikotropika adalah zat atau obat,baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ( Pasal 1 ayat 1 ,uu no 5 tahun 1997 tentang psikotropika).
Sedangkan pengertian bencana sebagaimana yang tercantum dalam UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,dikatakan bahwa pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan,kerugian harta benda dan dampak psikologis.

B. Disaster Management Cycle

Gambar diatas adalah siklus yang menunjukkan bagaimana sebuah manajemen bencana sepatutnya dilaksanakan.Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof.Drs.Roesdibjono mengenai Disasterology.
Terkait dengan bencana kejahatan narkoba,disaster management cycle dapat dijadikan acuan bagaimana penanganan terhadap kejahatan narkoba yang semestinya dilakukan oleh pemerintah sebagaimana layaknya penanganan terhadap bencana akibat ulah alam (bencana alam) , hal ini didasari bahwa narkoba adalah juga sebuah bencana,namun tidak diakibatkan oleh alam melainkan oleh umat manusia.Langkah-langkah penanganan bencana ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,yakni :

a. Pencegahan (prevention),yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
b. Mitigasi (mitigation),yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana ,baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
c. Kesiapsiagaan (preparedness),yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
d. Tanggap Darurat (response),adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana,untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,harta benda,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
e. Pemulihan (recovery),yakni serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan,prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
f. Pembangunan (development),adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana,kelembagaan pada wilayah pasca bencana,baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dalam semua aspek kehidupan.

III. PEMBAHASAN

A. Kondisi Saat Ini
Sering sekali kita mendengar dari berbagai pemberitaan di media mengenai terjadi kasus narkoba.Dan yang dirasa sangat menyedihkan bila pelaku kejahatan narkoba ataupun pihak yang turut membantu terjadinya kejahatan narkoba itu adalah justru aparat penegak hukum itu sendiri.
Beberapa contoh kasus yang menjadi bukti keterlibatan aparat penegak hukum sebagai pihak yang ikut berperan dalam meluasnya kejahatan jenis narkoba,yakni :
a) Kasus yang menimpa dua orang jaksa yang terlibat dalam penjualan barang bukti narkoba jenis extacy sebanyak 300 butir.Kasus yang menimpa jaksa Esther dan jaksa Dara Veranita ini juga melibatkan anggota Kepolisian dari Polsek Metro Pademangan yakni Aiptu Irfan.
b) Pada Agustus 2005 telah terjadi penangkapan terhadap mantan Kasipidum Kejari Cibinong,Hendra Ruhendra terkait dengan kepemilikan 217 gram shabu dan 2 butir extacy.
c) Putusan Pengadilan Negri Jambi terhadap AKP.Agus Sumarjoko,mantan Kapolsekta di Kota Jambi.AKP.Agus Sumarjoko di vonis 1 tahun 10 bulan penjara akibat keterlibatannya dalam kepemilikan 132 butir extacy dan 306 gram shabu-shabu.
d) Kamis, 10 Desember 2009 Detik.com memberitakan mengenai keputusan Hakim Pengadilan Negri Jakarta Barat yang dinilai tidak adil dalam memberikan keputusan kepada 2 orang terdakwa,Benny Wong dijatuhi hukuman 3 bulan penjara karena membawa 0,5 gram shabu-shabu,sedangkann tersangka Kevin di vonis 2 tahun penjara atas kepemilikan 0,4 gram shabu-shabu.
e) Pada 6 November 2005 dikabarkan bahwa LP Gerobokan Denpasar telah menjadi tempat bagi peredaran narkoba,pun demikian dengan LP Pamengkasan Jawa Timur ,pada April 2009 juga diberitakan hal yang sama terkait dengan peredaran gelap narkoba di LP.
B. Kondisi Yang Diharapkan
Adalah sebuah hal yang sangat kontradiktif sekali jika kita melihat kondisi yang terjadi saat ini sebagaimana hal-hal yang telah dibahas sebelumnya.Aparat penegak hukum yang di Indonesia diantara nya adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim serta para pejabat pemerintahan seperti pegawai di lembaga-lembaga pemasyarakatan adalah pihak-pihak yang seharusnya ikut serta secara aktif memerangi kejahatan narkoba.Namun pada kenyataan para oknum tersebut malah ikut berperan secara aktif dalam menyebarluaskan penyalahgunaan narkoba.
Hal utama yang perlu disadari bahwa kejahatan narkoba sebagai salah satu jenis transnational crime adalah sebuah wujud nyata bencana/disaster yang disebabkan oleh ulah manusia (man made),oleh karenanya manusia jugalah yang harus berperan dalam mengatasi bencana ini.Sebagaimana yang kita ketahui,konsep disaster management dalam ilmu pemerintahan,menuntut pelaksanaan yang konkret dari aparat pemerintahan (yang didalamnya termasuk aparat penagak hukum) dalam upayanya mengatasi disaster impact dari bencana yang diakibatkan oleh alam maupun karena ulah manusia.
Sesuai dengan Disaster Management Cycle,maka peranan yang diharapkan dan yang dapat dilakukan oleh para aparat penegak hukum adalah :
a) Dalam hal pencegahan banyak hal yang sesungguhnya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum,seperti halnya penyuluhan-penyuluhan dari pihak Kepolisian ke berbagai tempat.Selain itu pula seminar-seminar mengenai narkoba telah banyak juga dilakukan oleh BNN,BNK,maupun BNP. Namun hal itu hanya sering dilakukan dilingkungan akademisi saja,misalnya sekolah-sekolah maupun seminar kepada kalangan universitas.Salah satu unsur yang seringkali terlewatkan adalah masyarakat itu sendiri,karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga sebagai lingkup kelompok sosial terkecil yang ada dalam masyarakat.Iklan-iklan melalui media juga sangat penting dilakukan agar “gaung” mengenai perang terhadap narkoba ini benar-benar terdengar oleh seluruh lapisan masyarakat.Kegiatan-kegiatan pengiklanan ini selayaknya tidak saja mengenai bahaya narkoba itu sendiri namun juga hendaknya perlu dilakukan sosialisasi mengenai ancaman pidana yang akan diterima apabila seseorang terlibat dengan kejahatan narkoba.Ini merupakan bentuk mitigasi yang efektif dalam memberikan pressure terhadap orang-orang yang memiliki niat untuk terjun ke dalam kejahatan narkoba.
b) Sejujurnya kita patut untuk bersyukur karena telah digunakan nya UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam undang-undang ini ancaman hukuman yang diatur didalamnya lebih berat dari pada undang-undang no 22 tahun 1997. Dengan adanya undang-undang ini diperlukan pula penerapan yang selaras dari unsur-unsur Criminal Justice System yang ada di Negara kita.Hal ini sebagai bentuk kesiapsiagaan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan narkoba ini.Namun sesungguhnya perlunya tindakan yang terkoordinasi diantara aparat penegak hukum itu sendiri.Dimulai dari proses penyidikan yang professional dan akuntabel oleh pihak Kepolisian,proses penuntutan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tersangka sampai dengan dakwaan hakim yang tepat dan memenuhi rasa keadilan serta pengawasan yang tepat dan sesuai pada saat pelaku tindak kejahatan narkoba menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.Jangan ada lagi tindakan kontradiktif yang dapat mencoreng muka penegakkan hukum di Negara ini termasuk apa yang dikenal dengan istilah “mafia hukum”.Kondisi ini tentu saja memerlukan pengawasan internal yang juga harus ketat terhadap unsur-unsur penegak hukum itu sendiri. Para aparat hukum ini harus dapat menunjukkan ketanggapannya dalam memerangi dan memberantas kejahatan narkoba melalui tindakannya yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.Selain itu pula salah satu bentuk kesiapsiagaan aparat penegak hukum ini dengan membuat dan mengkoordinir instansi-instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana ini,diantaranya adalah pihak imigrasi dan bea cukai terkait dengan penggelapan narkoba,provider alat komunikasi dan bank sebagai pihak yang terkait dengan penindakan jaringan narkoba,Balai POM dan Labfor terkait dengan penyidikan dan pengawasan prekusor serta organisasi-organisasi seperti BNN,BNK,BNP, dan juga lembaga swasta terkait.
c) Peranan aktif aparat penegak hukum juga diperlukan dalam hal pengawasan terhadap para narapidana yang telah selesai menjalani hukuman,karena tidak menutup kemungkinan orang-orang tersebut akan kembali lagi melakukan kejahatan narkoba.Ini merupakan bentuk pemulihan serta pembangunan kembali akibat dampak dari bencana narkoba.Telah sangat banyak contoh yang menunujukkan bagaimana seorang bekas narapidana narkoba yang setelah keluar kembali lagi menggunakan narkoba ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
Seseorang bisa kembali lagi menggeluti bisnis jual beli narkoba karena memang bisnis peredaran gelap narkoba ini akan memberikannya keuntungan yang lumayan,hal ini dikarenakan banyaknya daerah pemasaran dan serta semakin bertambahnya jumlah permintaan terhadap narkoba ini. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai serta ditambah dengan rendahnya pendidikan,kemampuan,dan keterampilan SDM di negara ini. Dengan kondisi pemerintah harus ikut aktif memecahkan masalah tingginya pengangguran karena angka pengangguran akan ikut menentukan tinggi-rendahnya angka kriminalitas yang terjadi.
Kemudian seseorang bisa kembali lagi menggunakan narkoba akibat dari kesalahan dalam penanganan atau rehabilitasi nya,hal ini diungkapkan Psikiater Nasional Prof Dr Dadang Hawari,Spkj yang menyatakan bahwa Indonesia masih sangat lemah dalam melakukan metode pengobatan terhadap seorang pecandu narkoba (Sinar Harapan,19 Februari 2003).Disini aparat penegak hukum dapat mengambil peran dalam memotori lembaga-lembaga swasta guna mendukung didirikannya panti-panti rehabilitasi serta tetap melaksanakan berbagai penyuluhan dan pendekatan terhadap para korban bencana narkoba itu.

IV. PENUTUP

Kesimpulan
a) Bahwa kejahatan narkoba sebagai salah satu bagian dari transnational crime merupakan bentuk disaster/bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man made).
b) Adanya peningkatan pada setiap tahunnya terhadap angka pengguna narkoba maupun para pengedar gelap narkoba yang menjadikan bukti nyata bahwa kejahatan narkoba dapat berdampak menyebabkan kematian,merusak lingkungan,kerugian harta benda maupun dampak psikologis akibat perkembangannya.
c) Masih banyak nya contoh kasus yang menggambarkan perilaku negatif dari oknum pejabat Negara/pejabat pemerintahan yang ikut terlibat dalam kejahatan narkoba seperti menyimpan,menggunakan,dan bahkan ikut menjualkan Narkoba.Hal ini banyak disebabkan karena lemahnya fungsi pengawasan internal dari institusi tersebut.
d) Perlunya upaya nyata dari pemerintah dalam menyelenggarakan dan menanggulangi bencana narkoba salah satu nya dengan mengoptimalkan seluruh unsur-unsur yang dimiliki seperti peran aparat penegak hukum,BNN,organisasi/lembaga masyarakat,serta masyarakat itu sendiri.Hal ini memerlukan keselarasan tindakan antar pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.
e) Perlunya peran maksimal dari pihak-pihak yang terkait dengan pemberantasan kejahatan narkoba (seperti Polisi,BNN,BNK,Imigrasi,Bea Cukai dsb.),guna bekerja lebih keras lagi dalam menanggulangi kejahatan narkoba ini termasuk mengontrol peredaran narkoba termasuk prekusor. Keterpaduan antar aparat ini akan menciptakan benteng kokoh bagi penanganan tindak kejahatan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof.Drs.Roesdibjono,1995 .”Ilmu Pemerintahan dihubungkan dengan peranan Departement Dalam Negri terhadap masalah penanggulangan sarwa bencana”
2. http://eastjavaaction.org/2009/01/lapas-pamekasan-diduga-sarang-narkoba.html
3. http://www.gatra.com/2005-11-06/artikel.php?id=89631
4. http://www.bnn.com
5. http://www.inilah.com, Jakarta menjadi surga pecandu narkoba,24 November 2009
6. Sinar Harapan 19 Februari 2003, Prof Dr Dadang Hawari,Spkj.

About these ads

Komentar Dimatikan

Filed under Narkoba

Komentar ditutup.